DPR Minta Menag Tindak Oknum Selewengkan Dana BOP dan BOS Pesantren

MerahPutih.com - Indonesia Corruption Watch (ICW) mengungkap adanya berbagai bentuk penyelewengan melalui potongan dana Program Bantuan Operasional Pendidikan (BOP) dan Bantuan Operasional Sekolah (BOS), untuk pondok pesantren.

Ketua Komisi VIII DPR RI, Yandri Susanto, meminta Menteri Agama (Menag), Yaqut Cholil Qoumas atau yang karib disapa Gus Yaqut untuk mengatasi penyelewengan BOP dan BOS tersebut.

Baca Juga:

DPR Bersama Kemenag Wacanakan Revisi UU BPKH dan UU Haji

"Kami berharap Gus Yaqut punya legasi tersendiri. Di zaman kepemimpinan Pak menteri ini, ada hal yang bisa kita kenang bahwa pemotongan dana pesantren dan pemotongan dana BOS itu bisa kita akhiri," kata Yandri saat memimpin rapat kerja Komisi VIII DPR dengan Menag Yaqut di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (2/6).

"Karena bagaimanapun itu (anggaran BOP dan BOS) untuk orang-orang yang tidak mampu," sambung politikus asal Lampung tersebut.

Menurut Yandri, untuk BOP dan BOS pesantren, ditemukan banyak penyimpangan yang dilakukan oleh berbagai oknum. Penyimpangan itu di antaranya adalah berupa pesantren fiktif.

Dia menyebut penyimpangan terjadi karena kurangnya perhatian dari Kemenag untuk mengecek langsung proses penyaluran bantuan ke lapangan.

Baca Juga:

Menag Yaqut Terbang ke Arab Saudi Pastikan Kesiapan Layanan Haji

"Ini terjadi yaitu tidak ada pesantren tapi tetap mendapatkan bantuan. Ini karena kadang-kadang berdasarkan kertas saja Pak Menteri. Karena ada izinnya di situ diatur sedemikian rupa, tidak dicek," ujarnya.

Selain pesantren fiktif, politikus Partai Amanat Nasional (PAN) ini menambahkan, juga terdapat pemotongan oleh oknum-oknum di lingkungan Kementerian Agama.

"Jangan sampai lagi ada pemotongan. Termasuk para pihak lain yang mungkin menggunakan kesempatan tentang BOP itu untuk mendapatkan keuntungan yang mereka ambil," tegas Yandri.

Terkait dana BOS pesantren, lanjut Yandri, pihaknya juga mendapat laporan mengenai banyaknya pemotongan oleh banyak oknum dengan berbagai cara pak. Baik berupa pemotongan dana per siswa maupun kegiatan fiktif.

"Dan saya secara spesifik sudah menyampaikan kepada Pak menteri, banyak pengaduan masyarakat, dan ini serius Pak! Karena madrasah-madrasah itu situasinya tertekan atau tidak berani untuk menyelesaikan, protes atau apa," tutup dia. (Pon)

Baca Juga:

Menag Peringatkan Petugas Haji untuk Beri Pelayanan Maksimal Pada Jemaah