Dwi Astarini
MERAHPUTIH.COM - EKS Menteri Agama (Menag) Yaqut Cholil Qoumas atau Gus Yaqut menepis tudingan dari bos Maktour Travel, Fuad Hasan Masyhur, terkait dengan pembagian kuota haji khusus tambahan pada 2023-2024 oleh Kementerian Agama (Kemenag). Hal itu disampaikan Yaqut setelah menjalani pemeriksaan Komisi Pemberantasan Korupsi sebagai saksi kasus dugaan korupsi kuota haji di Gedung KPK, Jakarta, Jumat (30/1).
?
"Enggak, enggak mungkin (tidak mungkin memberikan kuota haji khusus tambahan kepada Maktour Travel)," ujar Yaqut.
?
Ia juga mengaku tidak mengetahui saat dimintai konfirmasi soal dugaan Maktour Travel yang berinisiatif meminta jatah kuota haji khusus tambahan ke Kemenag. "Saya tidak tahu itu," katanya
?
Selain itu, Yaqut juga membantah soal foto dirinya yang bertemu dengan Fuad Hasan. Ia mengaku tidak pernah ada pertemuan sebagaimana yang ramai diberitakan. "Enggak ada, enggak ada (pertemuan)," kata eks Ketum GP Ansor itu.
Baca juga:
Penuhi Panggilan KPK, Gus Yaqut Jadi Saksi untuk Gus Alex di Kasus Kuota Haji
?
KPK sebelumnya telah memeriksa Yaqut pada Selasa 16 Desember 2025, lalu. Setelah diperiksa selama 8 jam oleh tim penyidik, eks Ketum GP Ansor itu irit bicara. Yaqut yang didampingi pengacara dan juru bicara menyerahkan sepenuhnya materi pemeriksaan kepada KPK.
?
"Kawan-kawan yang saya hormati, tolong ditanyakan ke penyidik," kata Yaqut, saat itu.
?
KPK telah menetapkan dua orang tersangka kasus dugaan korupsi kuota haji di Kemenag tahun 2023–2024. Keduanya yakni mantan Menag Gus Yaqut dan mantan staf khusus Yaqut, Ishfah Abidal Aziz alias Gus Alex.
?
KPK menduga adanya kongkalikong antara pejabat Kemenag dan pihak travel haji untuk meloloskan pembagian kuota tambahan haji sebanyak 20 ribu menjadi 50:50 antara haji reguler dan haji khusus.
?
Padahal, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Haji dan Umrah mengatur ketentuan pembagian kuota haji tambahan, yakni 92 persen untuk haji reguler dan 8 persen untuk haji khusus.(Pon)
Baca juga:
Mantan Menag Yaqut Cholil Qoumas Jalani Pemeriksaan Kasus Dugaan Korupsi Kuota Haji di KPK
?
