Andika Pratama
MerahPutih.com - Direktorat Perlindungan WNI dan BHI Kementerian Luar Negeri harus benar- benar melakukan pendataan terhadap jumlah dan keberadaan serta kondisi warga melalui KBRI di Kabul, Afghanistan, terutama untuk WNI yang sudah berbaur menjadi pasangan lokal setempat.
Demikian disampaikan Wakil Ketua Komisi I DPR Anton Sukartono Suratto merespona situasi dan kondisi di Afghanistan, yang saat ini dikuasai oleh Taliban. Sejumlah negara pun melakukan evakuasi terhadap warganya seperti yang dilakukan AS, Jerman, Italia, Korea Selatan, hingga Selandia Baru.
Baca Juga
"Jangan sampai ada WNI yang luput di data. Keselamatan WNI adalah hal terpenting saat ini," kata Anton dalam keterangannya, Rabu (18/8).
Politikus Partai Demokrat ini meminta, agar pemerintah melalui Kemenlu segera mematangkan rencana untuk mengevakuasi WNI serta para pejabat dan staf KBRI di Afghanistan.
"Jika diperlukan segera bangun posko evakuasi bagi WNI apabila eskalasi keamanan di Afganistan meningkat, apalagi saat ini kondisi bandara Internasional di Afganistan sementara ini ditutup tidak melayani penerbangan atau no fly zone," ujarnya.
Anton mengatakan, dengan perubahan situasi yang cepat dan cair, Kemenlu sedang mempersiapkan evakuasi WNI di Afghanistan.
"Oleh karena itu Komisi 1 DPR RI akan melakukan pengawasan dan memonitor serta melakukan koordinasi intensif dengan Kemenlu," kata dia.
Sebagai negara yang berdaulat, kata Anton, Indonesia memiliki kewajiban melindungi WNI. Hal itu harus dilakukan sekalipun di mata masyarakat Afghanistan Indonesia dianggap baik.
"Bahkan Afghanistan mempelajari konsep kerukunan di Indonesia," tegas Anton.
Anton memandang, Indonesia dapat menggunakan diplomasi soft power dari hati ke hati melalui agama serta kebudayaan untuk ikut menyelesaikan konflik di Afghanistan.
Hal ini, lanjut Anton, lantaran Indonesia memiliki kesamaan sebagai negara dengan populasi muslim terbesar di dunia. Afghanistan sendiri juga merupakan negara dengan mayoritas muslim.
"Perkembangan politik luar negeri dipengaruhi oleh pertimbangan domestik, kebijakan, perilaku negara lain, atau rencana untuk memajukan desain geopolitik tertentu. Politik luar negeri Indonesia menganut prinsip politik luar negeri yang bebas dan aktif yang diabdikan untuk kepentingan nasional," ujarnya.
Lebih lanjut Anton menambahkan, Indonesia tidak memihak atau ikut serta pada kekuatan yang ingin berseteru. Namun, Indonesia tidakboleh tinggal diam harus aktif menjaga hubungan internasional dalam rangka mewujudkan ketertiban dunia.
Anton pun menerangkan, tidak sedikit upaya yang telah dilakukan oleh Pemerintah Indonesia untuk menyelesaikan konflik demi menciptakan perdamaian dunia.
"Salah satu upaya perdamaian yang dilakukan Pemerintah Indonesia ialah meningkatkan peran dan pemberdayaan perempuan sehingga Indonesia dinilai istimewa, salah satunya karena berhasil menggelar konferensi perempuan dunia," pungkas Anton. (Pon)
Baca Juga
Kembalinya Kekuasaan Taliban di Afghanistan Setelah 20 Tahun
