DPR Desak Pemerintah Segera Evakuasi WNI di Afghanistan

Andika PratamaAndika Pratama - Rabu, 18 Agustus 2021
DPR Desak Pemerintah Segera Evakuasi WNI di Afghanistan

Farah Puteri Nahlia. Foto : Arief/mr/dpr.go.id

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Ancaman keamanan di Afghanistan pasca perebutan kekuasaan oleh kelompok garis keras Taliban berpotensi membahayakan warga negara Indonesia (WNI) di sana.

Anggota Komisi 1 Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Farah Puteri Nahlia meminta pemerintah Indonesia untuk segera mengevakuasi WNI di Afghanistan.

Baca Juga

Kembalinya Kekuasaan Taliban di Afghanistan Setelah 20 Tahun

Hal tersebut disebabkan kericuhan bandara Kabul pasca pergantian kepemimpinan Taliban di negara tersebut. Presiden Afghanistan Ashraf Ghani diketahui telah pergi meninggalkan negara itu.

Farah menegaskan pentingnya evakuasi WNI di sana lantaran kondisi keamanan yang tidak menentu.

Menurut anggota DPR yang berusia muda ini, memburuknya kondisi keamanan di Afghanistan membuat sejumlah negara mengevakuasi staf kedutaan dari Kabul.

Seperti, Amerika Serikat yang menyiapkan lima ribu pasukan untuk membantu kepulangan diplomat dan warga Afghanistan yang memiliki visa khusus.

Selanjutnya, langkah serupa juga dilakukan Finlandia yang akan mengevakuasi hingga 130 pekerjanya di Afghanistan.

Berikutnya, Jerman juga akan mengurangi staf diplomatiknya di Kabul. Serta Denmark dan Norwegia yang akan menutup sementara kantor kedutaan mereka di ibu kota Afghanistan.

“Melihat situasi dan kondisi ini saya menyarankan dan mendorong kepada Kemlu RI untuk segera evakuasi WNI di Afghanistan jika terjadi eskalasi keamanan disana sebagai upaya perlindungan WNI di luar negeri," terang Farah kepada wartawan, Rabu (18/8).

"Lakukan monitoring dan koordinasi intensif dengan duta besar di Kabul untuk membuka posko evakuasi bagi WNI,” tambah putri Kapolda Metro Jaya Irjen Fadil Imran ini.

Taliban kuasai Istana Kepresidenan. (Foto: Al-Jazeera)
Taliban kuasai Istana Kepresidenan. (Foto: Al-Jazeera)

Politikus PAN ini juga meminta pendataan yang akurat berapa jumlah WNI baik yang terdata maupun tidak dengan rencana kontijensi yang memuat langkah-langkah pengamanan WNI.

Pastikan mereka dalam keadaan aman dan penuhi kebutuhan mereka sampai bantuan untuk evakuasi datang. "Karena keselamatan WNI merupakan prioritas pemerintah Indonesia,” tegasnya.

Anggota Komisi I DPR RI, Syaifullah Tamliha, mendesak agar pemerintah Indonesia segera menjalin komunikasi diplomatik dnegan pimpinan pejuang Taliban yang sudah mengambil alih tampuk kekuasaan di Afghanistan.

“Dikuasainya Afganistan secara keseluruhan, termasuk ibu kota Kabul oleh pejuang Taliban tentunya akan memperjelas wajah negara tersebut,” kata Syaifullah.

Syaifullah menilai bahwa terdapat urgensi yang cukup besar dalam persoalan ini. Pertama, ia menyebut nama negara Afghanistan akan menjadi Republik Islam Afghanistan.

Kedua, ia melihat apabila kondisi di negara tersebut sudah kembali, Afghanistan akan menjadi negara dengan sumber daya alam (SDA) yang melimpah yang akan menarik investor.

Ketiga, ia memandang bahwa dominasi Amerika Serikat di kawasan Persia saat ini sudah nyaris tidak menonjol lagi.

“Terakhir beberapa bulan yang lalu Menteri Luar Negeri RI, Retno Marsudi, juga berkunjung ke Doha yang tentunya mengemban misi yang sama,” imbuh Syaifullah.

Pemerintah Indonesia telah mengambil sikap yang tegas dengan tidak memulangkan para diplomatnya, termasuk duta besarnya dari Afganistan.

“Kita berharap Indonesia segera menjalin komunikasi diplomatiknya dengan para pemimpin pejuang Afghanistan yang akan memimpin negara tersebut saat ini,” kata Syaifullah. (Knu)

Baca Juga

KBRI Kabul Belum Ditutup Meski Ibu Kota Afghanistan Diduduki Taliban

#Komisi I DPR #Taliban #Afghanistan
Google
Tambahkan Merahputih.com Sebagai Sumber Utama di Google untuk Dapatkan Berita Eksklusif.
Tambahkan Sekarang
Bagikan

Berita Terkait

Indonesia
Latsarmil Dinilai Tak Relevan, Anggota Komisi I DPR Minta Pelatihan Koperasi Desa Merah Putih Difokuskan ke Manajerial
TB Hasanuddin mengusulkan penghapusan Latihan Dasar Kemiliteran bagi calon manajer KDMP. Langkah itu dinilai dapat menghemat sekitar Rp 30 juta per peserta.
Ananda Dimas Prasetya - Senin, 29 Juni 2026
Latsarmil Dinilai Tak Relevan, Anggota Komisi I DPR Minta Pelatihan Koperasi Desa Merah Putih Difokuskan ke Manajerial
Indonesia
Komisi I DPR Bentuk Panja RUU Keamanan Siber, Sukamta Ditunjuk Jadi Ketua
Panja akan terdiri dari lima pimpinan dan 18 anggota.
Dwi Astarini - Senin, 29 Juni 2026
Komisi I DPR Bentuk Panja RUU Keamanan Siber, Sukamta Ditunjuk Jadi Ketua
Indonesia
Israel Caplok Masjid Ibrahimi di Tepi Barat, Komisi I DPR Serukan Penolakan
Mendesak pemerintah Indonesia untuk mengambil sikap tegas dan menyuarakan penolakan terhadap keputusan Israel tersebut di berbagai forum internasional.
Dwi Astarini - Rabu, 17 Juni 2026
Israel Caplok Masjid Ibrahimi di Tepi Barat, Komisi I DPR Serukan Penolakan
Indonesia
AS Kembali Serang Iran, DPR Desak Pemerintah Indonesia Pimpin Seruan Gencatan Senjata
Anggota Komisi I DPR RI Oleh Soleh mendesak pemerintah Indonesia mendorong PBB dan komunitas internasional untuk menghentikan konflik AS-Iran.
Wisnu Cipto - Rabu, 10 Juni 2026
AS Kembali Serang Iran, DPR Desak Pemerintah Indonesia Pimpin Seruan Gencatan Senjata
Indonesia
DPR Dorong Pemerintah Antisipasi Eskalasi Konflik AS-Iran di Selat Hormuz
Wakil Ketua Komisi I DPR RI meminta pemerintah meningkatkan kewaspadaan terhadap dampak konflik AS dan Iran, termasuk soal pasokan energi dan keamanan WNI.
Ananda Dimas Prasetya - Jumat, 29 Mei 2026
DPR Dorong Pemerintah Antisipasi Eskalasi Konflik AS-Iran di Selat Hormuz
Indonesia
DPR Puji Pembebasan 9 WNI dari Israel, Sebut Diplomasi RI Dinilai Efektif
Komisi I DPR mengapresiasi langkah Kemlu RI dalam membebaskan 9 WNI yang ditangkap Israel.
Soffi Amira - Minggu, 24 Mei 2026
DPR Puji Pembebasan 9 WNI dari Israel, Sebut Diplomasi RI Dinilai Efektif
Indonesia
DPR Apresiasi Diplomasi RI Usai Pemulangan 9 WNI, Soroti Perlindungan Jurnalis Indonesia
Anggota Komisi I DPR Farah Puteri mengapresiasi langkah cepat pemerintah memulangkan 9 WNI relawan dan jurnalis yang sempat ditahan Israel.
Ananda Dimas Prasetya - Jumat, 22 Mei 2026
DPR Apresiasi Diplomasi RI Usai Pemulangan 9 WNI, Soroti Perlindungan Jurnalis Indonesia
Indonesia
DPR Desak Pemerintah RI Lobi PBB demi Bebaskan Jurnalis yang Ditangkap Tentara Israel
Wakil Ketua Komisi I DPR RI mendesak pemerintah RI bersikap tegas usai aktivis dan jurnalis Indonesia ditangkap Israel saat menjalankan misi kemanusiaan di perairan internasional.
Ananda Dimas Prasetya - Selasa, 19 Mei 2026
DPR Desak Pemerintah RI Lobi PBB demi Bebaskan Jurnalis yang Ditangkap Tentara Israel
Dunia
Pakistan Kembali Lancarkan Serangan Militer ke Afghanistan
Beberapa putaran perundingan sebelumnya telah digelar di Qatar, Turki, dan Arab Saudi, tetapi tidak membuahkan hasil.
Alwan Ridha Ramdani - Rabu, 29 April 2026
 Pakistan Kembali Lancarkan Serangan Militer ke Afghanistan
Indonesia
Prajurit TNI Gugur di Lebanon, DPR Minta Keselamatan Pasukan Jadi Prioritas
Komisi I DPR berduka atas gugurnya anggota TNI akibat serangan Israel di Lebanon. Ia meminta pemerintah memprioritaskan keselamatan prajurit.
Soffi Amira - Minggu, 26 April 2026
Prajurit TNI Gugur di Lebanon, DPR Minta Keselamatan Pasukan Jadi Prioritas
Bagikan