DPR Desak Pemerintah Segera Evakuasi WNI di Afghanistan

Andika PratamaAndika Pratama - Rabu, 18 Agustus 2021
DPR Desak Pemerintah Segera Evakuasi WNI di Afghanistan

Farah Puteri Nahlia. Foto : Arief/mr/dpr.go.id

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Ancaman keamanan di Afghanistan pasca perebutan kekuasaan oleh kelompok garis keras Taliban berpotensi membahayakan warga negara Indonesia (WNI) di sana.

Anggota Komisi 1 Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Farah Puteri Nahlia meminta pemerintah Indonesia untuk segera mengevakuasi WNI di Afghanistan.

Baca Juga

Kembalinya Kekuasaan Taliban di Afghanistan Setelah 20 Tahun

Hal tersebut disebabkan kericuhan bandara Kabul pasca pergantian kepemimpinan Taliban di negara tersebut. Presiden Afghanistan Ashraf Ghani diketahui telah pergi meninggalkan negara itu.

Farah menegaskan pentingnya evakuasi WNI di sana lantaran kondisi keamanan yang tidak menentu.

Menurut anggota DPR yang berusia muda ini, memburuknya kondisi keamanan di Afghanistan membuat sejumlah negara mengevakuasi staf kedutaan dari Kabul.

Seperti, Amerika Serikat yang menyiapkan lima ribu pasukan untuk membantu kepulangan diplomat dan warga Afghanistan yang memiliki visa khusus.

Selanjutnya, langkah serupa juga dilakukan Finlandia yang akan mengevakuasi hingga 130 pekerjanya di Afghanistan.

Berikutnya, Jerman juga akan mengurangi staf diplomatiknya di Kabul. Serta Denmark dan Norwegia yang akan menutup sementara kantor kedutaan mereka di ibu kota Afghanistan.

“Melihat situasi dan kondisi ini saya menyarankan dan mendorong kepada Kemlu RI untuk segera evakuasi WNI di Afghanistan jika terjadi eskalasi keamanan disana sebagai upaya perlindungan WNI di luar negeri," terang Farah kepada wartawan, Rabu (18/8).

"Lakukan monitoring dan koordinasi intensif dengan duta besar di Kabul untuk membuka posko evakuasi bagi WNI,” tambah putri Kapolda Metro Jaya Irjen Fadil Imran ini.

Taliban kuasai Istana Kepresidenan. (Foto: Al-Jazeera)
Taliban kuasai Istana Kepresidenan. (Foto: Al-Jazeera)

Politikus PAN ini juga meminta pendataan yang akurat berapa jumlah WNI baik yang terdata maupun tidak dengan rencana kontijensi yang memuat langkah-langkah pengamanan WNI.

Pastikan mereka dalam keadaan aman dan penuhi kebutuhan mereka sampai bantuan untuk evakuasi datang. "Karena keselamatan WNI merupakan prioritas pemerintah Indonesia,” tegasnya.

Anggota Komisi I DPR RI, Syaifullah Tamliha, mendesak agar pemerintah Indonesia segera menjalin komunikasi diplomatik dnegan pimpinan pejuang Taliban yang sudah mengambil alih tampuk kekuasaan di Afghanistan.

“Dikuasainya Afganistan secara keseluruhan, termasuk ibu kota Kabul oleh pejuang Taliban tentunya akan memperjelas wajah negara tersebut,” kata Syaifullah.

Syaifullah menilai bahwa terdapat urgensi yang cukup besar dalam persoalan ini. Pertama, ia menyebut nama negara Afghanistan akan menjadi Republik Islam Afghanistan.

Kedua, ia melihat apabila kondisi di negara tersebut sudah kembali, Afghanistan akan menjadi negara dengan sumber daya alam (SDA) yang melimpah yang akan menarik investor.

Ketiga, ia memandang bahwa dominasi Amerika Serikat di kawasan Persia saat ini sudah nyaris tidak menonjol lagi.

“Terakhir beberapa bulan yang lalu Menteri Luar Negeri RI, Retno Marsudi, juga berkunjung ke Doha yang tentunya mengemban misi yang sama,” imbuh Syaifullah.

Pemerintah Indonesia telah mengambil sikap yang tegas dengan tidak memulangkan para diplomatnya, termasuk duta besarnya dari Afganistan.

“Kita berharap Indonesia segera menjalin komunikasi diplomatiknya dengan para pemimpin pejuang Afghanistan yang akan memimpin negara tersebut saat ini,” kata Syaifullah. (Knu)

Baca Juga

KBRI Kabul Belum Ditutup Meski Ibu Kota Afghanistan Diduduki Taliban

#Komisi I DPR #Taliban #Afghanistan
Bagikan

Berita Terkait

Indonesia
Soal Viralisasi Bansos, Komisi I DPR: Bantuan Pemerintah Tak Perlu Dibandingkan dengan Gotong Royong Warga
Deng Ical menilai tidak tepat membandingkan bantuan pemerintah dan gotong royong warga. Ia menegaskan pemerintah wajib hadir tanpa menunggu viralisasi atau pencitraan.
Ananda Dimas Prasetya - Selasa, 09 Desember 2025
Soal Viralisasi Bansos, Komisi I DPR: Bantuan Pemerintah Tak Perlu Dibandingkan dengan Gotong Royong Warga
Indonesia
Bantuan Asing untuk Bencana Sumatra Belum Dibuka, Komisi I DPR: Indonesia Mampu Berdiri di Atas Kaki Sendiri
Pemerintah belum membuka akses bantuan asing untuk bencana Sumatra. Komisi I DPR menyebut bahwa Indonesia mampu berdiri di atas kaki sendiri.
Soffi Amira - Senin, 08 Desember 2025
Bantuan Asing untuk Bencana Sumatra Belum Dibuka, Komisi I DPR: Indonesia Mampu Berdiri di Atas Kaki Sendiri
Indonesia
DPR Desak Pemerintah Usut Tuntas Operasional Bandara di Morowali, Dinilai Ancam Kedaulatan Negara
Komisi I DPR RI mendesak pemerintah untuk mengusut operasional bandara di Morowali, Sulawesi Tengah.
Soffi Amira - Selasa, 25 November 2025
DPR Desak Pemerintah Usut Tuntas Operasional Bandara di Morowali, Dinilai Ancam Kedaulatan Negara
Dunia
Tanpa Burka, Perempuan Afghanistan tak Dibolehkan Berobat ke RS
PBB sebut sebagai praktik 'apartheid gender'.
Dwi Astarini - Rabu, 12 November 2025
 Tanpa Burka, Perempuan Afghanistan tak Dibolehkan Berobat ke RS
Indonesia
Aturan Ketat dan Sertifikat Profensi Influencer di China, DPR: Indonesia Perlu Langkah Serupa untuk Lindungi Publik
Anggota Komisi I DPR RI Taufiq R Abdullah menilai kebijakan China yang mewajibkan influencer bersertifikat profesional patut dicontoh Indonesia untuk menata ekosistem media sosial dan memperkuat literasi digital nasional.
Ananda Dimas Prasetya - Rabu, 12 November 2025
Aturan Ketat dan Sertifikat Profensi Influencer di China, DPR: Indonesia Perlu Langkah Serupa untuk Lindungi Publik
Indonesia
Presiden Batasi Game Online untuk Anak-Anak, DPR: Akses ke Medsos Juga Harus Dibatasi
Anggota DPR RI Syamsu Rizal alias Deng Ical dukung rencana Presiden Prabowo membatasi akses game online dan media sosial bagi anak-anak.
Ananda Dimas Prasetya - Selasa, 11 November 2025
Presiden Batasi Game Online untuk Anak-Anak, DPR: Akses ke Medsos Juga Harus Dibatasi
Indonesia
Soroti Pemotretan Pelari Tanpa Izin dan Penjualan Foto Komersial, DPR: Langgar Etika dan Privasi
Wakil Ketua Komisi I DPR RI Dave Laksono menyoroti kasus fotografer yang menjual foto pelari tanpa izin. Ia menilai tindakan itu melanggar etika dan hak privasi.
Ananda Dimas Prasetya - Jumat, 31 Oktober 2025
Soroti Pemotretan Pelari Tanpa Izin dan Penjualan Foto Komersial, DPR: Langgar Etika dan Privasi
Indonesia
Banyak WNI yang Jadi Korban Sindikat Online Scam di Kamboja, Komisi I DPR Desak Pemerintah Tindak Tegas
Sejumlah WNI menjadi korban sindikat online scam di Kamboja. Komisi I DPR RI pun mendesak pemerintah untuk menindak tegas hal tersebut.
Soffi Amira - Senin, 27 Oktober 2025
Banyak WNI yang Jadi Korban Sindikat Online Scam di Kamboja, Komisi I DPR Desak Pemerintah Tindak Tegas
Indonesia
Setahun Pemerintahan Prabowo, Komisi I DPR: Diplomasi Indonesia Mengguncang Dunia
Prabowo disebut telah berhasil mengembalikan posisi strategis Indonesia di kancah global.
Dwi Astarini - Selasa, 21 Oktober 2025
Setahun Pemerintahan Prabowo, Komisi I DPR: Diplomasi Indonesia Mengguncang Dunia
Indonesia
Presiden Prabowo Jadi Saksi Deklarasi Damai Gaza, DPR: Indonesia Harus Konsisten Dukung Palestina
Wakil Ketua Komisi I DPR RI berharap Indonesia dapat fokus menyuarakan dan memperjuangkan kemerdekaan Palestina secara penuh.
Ananda Dimas Prasetya - Rabu, 15 Oktober 2025
Presiden Prabowo Jadi Saksi Deklarasi Damai Gaza, DPR: Indonesia Harus Konsisten Dukung Palestina
Bagikan