DPR Desak Pemerintah Segera Evakuasi WNI di Afghanistan

Andika PratamaAndika Pratama - Rabu, 18 Agustus 2021
DPR Desak Pemerintah Segera Evakuasi WNI di Afghanistan

Farah Puteri Nahlia. Foto : Arief/mr/dpr.go.id

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Ancaman keamanan di Afghanistan pasca perebutan kekuasaan oleh kelompok garis keras Taliban berpotensi membahayakan warga negara Indonesia (WNI) di sana.

Anggota Komisi 1 Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Farah Puteri Nahlia meminta pemerintah Indonesia untuk segera mengevakuasi WNI di Afghanistan.

Baca Juga

Kembalinya Kekuasaan Taliban di Afghanistan Setelah 20 Tahun

Hal tersebut disebabkan kericuhan bandara Kabul pasca pergantian kepemimpinan Taliban di negara tersebut. Presiden Afghanistan Ashraf Ghani diketahui telah pergi meninggalkan negara itu.

Farah menegaskan pentingnya evakuasi WNI di sana lantaran kondisi keamanan yang tidak menentu.

Menurut anggota DPR yang berusia muda ini, memburuknya kondisi keamanan di Afghanistan membuat sejumlah negara mengevakuasi staf kedutaan dari Kabul.

Seperti, Amerika Serikat yang menyiapkan lima ribu pasukan untuk membantu kepulangan diplomat dan warga Afghanistan yang memiliki visa khusus.

Selanjutnya, langkah serupa juga dilakukan Finlandia yang akan mengevakuasi hingga 130 pekerjanya di Afghanistan.

Berikutnya, Jerman juga akan mengurangi staf diplomatiknya di Kabul. Serta Denmark dan Norwegia yang akan menutup sementara kantor kedutaan mereka di ibu kota Afghanistan.

“Melihat situasi dan kondisi ini saya menyarankan dan mendorong kepada Kemlu RI untuk segera evakuasi WNI di Afghanistan jika terjadi eskalasi keamanan disana sebagai upaya perlindungan WNI di luar negeri," terang Farah kepada wartawan, Rabu (18/8).

"Lakukan monitoring dan koordinasi intensif dengan duta besar di Kabul untuk membuka posko evakuasi bagi WNI,” tambah putri Kapolda Metro Jaya Irjen Fadil Imran ini.

Taliban kuasai Istana Kepresidenan. (Foto: Al-Jazeera)
Taliban kuasai Istana Kepresidenan. (Foto: Al-Jazeera)

Politikus PAN ini juga meminta pendataan yang akurat berapa jumlah WNI baik yang terdata maupun tidak dengan rencana kontijensi yang memuat langkah-langkah pengamanan WNI.

Pastikan mereka dalam keadaan aman dan penuhi kebutuhan mereka sampai bantuan untuk evakuasi datang. "Karena keselamatan WNI merupakan prioritas pemerintah Indonesia,” tegasnya.

Anggota Komisi I DPR RI, Syaifullah Tamliha, mendesak agar pemerintah Indonesia segera menjalin komunikasi diplomatik dnegan pimpinan pejuang Taliban yang sudah mengambil alih tampuk kekuasaan di Afghanistan.

“Dikuasainya Afganistan secara keseluruhan, termasuk ibu kota Kabul oleh pejuang Taliban tentunya akan memperjelas wajah negara tersebut,” kata Syaifullah.

Syaifullah menilai bahwa terdapat urgensi yang cukup besar dalam persoalan ini. Pertama, ia menyebut nama negara Afghanistan akan menjadi Republik Islam Afghanistan.

Kedua, ia melihat apabila kondisi di negara tersebut sudah kembali, Afghanistan akan menjadi negara dengan sumber daya alam (SDA) yang melimpah yang akan menarik investor.

Ketiga, ia memandang bahwa dominasi Amerika Serikat di kawasan Persia saat ini sudah nyaris tidak menonjol lagi.

“Terakhir beberapa bulan yang lalu Menteri Luar Negeri RI, Retno Marsudi, juga berkunjung ke Doha yang tentunya mengemban misi yang sama,” imbuh Syaifullah.

Pemerintah Indonesia telah mengambil sikap yang tegas dengan tidak memulangkan para diplomatnya, termasuk duta besarnya dari Afganistan.

“Kita berharap Indonesia segera menjalin komunikasi diplomatiknya dengan para pemimpin pejuang Afghanistan yang akan memimpin negara tersebut saat ini,” kata Syaifullah. (Knu)

Baca Juga

KBRI Kabul Belum Ditutup Meski Ibu Kota Afghanistan Diduduki Taliban

#Komisi I DPR #Taliban #Afghanistan
Google
Tambahkan Merahputih.com Sebagai Sumber Utama di Google untuk Dapatkan Berita Eksklusif.
Tambahkan Sekarang
Bagikan

Berita Terkait

Indonesia
Serda Ahmad Tewas Dianiaya Senior, DPR Minta Tradisi Kekerasan di TNI Dihapus
TB Hasanuddin menyoroti kasus Serda Ahmad yang tewas setelah diduga dianiaya senior. Ia meminta tradisi kekerasan di lingkungan TNI dihentikan.
Ananda Dimas Prasetya - Kamis, 17 September 2026
Serda Ahmad Tewas Dianiaya Senior, DPR Minta Tradisi Kekerasan di TNI Dihapus
Indonesia
Soal 8 WNI Diduga Jadi Tentara Rusia, DPR Ingatkan Konsekuensi Kewarganegaraan
DPR menilai 8 WNI diduga menjadi tentara Rusia karena faktor ekonomi. Ia mengingatkan konsekuensi terhadap status kewarganegaraan Indonesia.
Ananda Dimas Prasetya - Selasa, 01 September 2026
Soal 8 WNI Diduga Jadi Tentara Rusia, DPR Ingatkan Konsekuensi Kewarganegaraan
Indonesia
DPR Soroti Kasus Mayor Laut Faisal Mulia, Diduga Edarkan Sabu Pakai Pesawat Militer
Komisi I DPR menyoroti kasus Mayor Laut Faisal Mulia, yang mengirim sabu dengan pesawat militer.
Soffi Amira - Kamis, 13 Agustus 2026
DPR Soroti Kasus Mayor Laut Faisal Mulia, Diduga Edarkan Sabu Pakai Pesawat Militer
Indonesia
Usai Pernyataan Prabowo soal Nuklir, Komisi I DPR Tekankan Diplomasi dan Perdamaian
Wakil Ketua Komisi I DPR RI Dave Laksono menegaskan pidato Presiden Prabowo Subianto soal nuklir harus dipahami secara utuh.
Ananda Dimas Prasetya - Senin, 03 Agustus 2026
Usai Pernyataan Prabowo soal Nuklir, Komisi I DPR Tekankan Diplomasi dan Perdamaian
Indonesia
DPR Desak Pemerintah Bentuk Satgas untuk Bebaskan Kapten Ashari yang Disandera Bajak Laut Somalia
DPR mendesak pemerintah membentuk satgas untuk membebaskan Kapten Ashari, yang disandera bajak laut Somalia.
Soffi Amira - Kamis, 30 Juli 2026
DPR Desak Pemerintah Bentuk Satgas untuk Bebaskan Kapten Ashari yang Disandera Bajak Laut Somalia
Indonesia
DPR Minta Operator Patuhi Putusan MK, Sisa Kuota Internet tak Boleh Hangus
Komisi I DPR menegaskan, bahwa operator harus mematuhi putusan MK. Sisa kuota internet tak boleh hangus.
Soffi Amira - Jumat, 24 Juli 2026
DPR Minta Operator Patuhi Putusan MK, Sisa Kuota Internet tak Boleh Hangus
Indonesia
Ledakan Gudang Amunisi di Madiun, DPR Minta Hasil Investigasi Jadi Dasar Perbaikan
Komisi I DPR menyoroti ledakan gedung amunisi di Madiun. TNI diminta melakukan investigasi untuk menjadi bahan perbaikan.
Soffi Amira - Sabtu, 18 Juli 2026
Ledakan Gudang Amunisi di Madiun, DPR Minta Hasil Investigasi Jadi Dasar Perbaikan
Indonesia
DPR Minta Seluruh PSE Segera Daftar ke Komdigi, Dukung Sanksi bagi yang Membandel
Anggota Komisi I DPR RI Oleh Soleh meminta seluruh PSE Lingkup Privat segera mendaftar ke Komdigi. Ia juga mendukung pemberian sanksi hingga pemblokiran.
Ananda Dimas Prasetya - Kamis, 09 Juli 2026
DPR Minta Seluruh PSE Segera Daftar ke Komdigi, Dukung Sanksi bagi yang Membandel
Indonesia
Komisi I DPR: Kehadiran Indonesia di Pemakaman Ayatollah Ali Khamenei Perkuat Diplomasi
Anggota Komisi I DPR RI Syamsu Rizal (Deng Ical) mendukung rencana Menlu Sugiono dan Ketua MPR Ahmad Muzani menghadiri pemakaman Ayatollah Ali Khamenei di Iran.
Ananda Dimas Prasetya - Selasa, 07 Juli 2026
Komisi I DPR: Kehadiran Indonesia di Pemakaman Ayatollah Ali Khamenei Perkuat Diplomasi
Indonesia
Dukung Perpres Nomor 111 Tahun 2025, DPR: Cegah Penyebaran LGBT
LGBT memang sudah menjadi ancaman nonmiliter dan menjadi tantangan bagi masa depan bangsa.
Frengky Aruan - Minggu, 05 Juli 2026
Dukung Perpres Nomor 111 Tahun 2025, DPR: Cegah Penyebaran LGBT
Bagikan