Banyak WNI yang Jadi Korban Sindikat Online Scam di Kamboja, Komisi I DPR Desak Pemerintah Tindak Tegas

MerahPutih.com - Anggota Komisi I DPR RI, Oleh Soleh, mendesak pemerintah Indonesia untuk bertindak tegas dan serius dalam menangani kasus WNI yang menjadi korban penipuan dan eksploitasi di Kamboja.

Desakan ini disampaikan menyusul adanya insiden kericuhan yang melibatkan 97 WNI di Kamboja. Mereka diduga berusaha melarikan diri dari perusahaan online scam tempat mereka bekerja, setelah menjadi korban penipuan.

Banyak dari mereka awalnya dijanjikan pekerjaan yang layak, tetapi ternyata dijadikan pekerja paksa dalam aktivitas penipuan online lintas negara.

“Aparat harus membongkar dan menangkap jaringan pengiriman pekerja online scam di Kamboja,” kata Soleh di Jakarta, Senin (27/10).

Baca juga:

DPR Desak Aparat Tangkap Jaringan Pengiriman Pekerja Online Scam ke Kamboja

Menurut Soleh, pekerjaan yang melibatkan aktivitas online scam jelas melanggar hukum dan merugikan banyak pihak, baik di Indonesia maupun di negara lain.

Jadi, Soleh meminta pemerintah segera memperkuat langkah pencegahan agar tidak ada lagi WNI yang diberangkatkan untuk bekerja di Kamboja secara ilegal.

Pemerintah harus memastikan, bahwa tidak ada lagi WNI yang dikirim bekerja di Kamboja, apalagi dalam bidang penipuan online.

Apalagi, Indonesia juga tidak memiliki perjanjian kerja sama resmi pengiriman pekerja migran dengan pemerintah Kamboja.

Baca juga:

Ratusan WNI Berhasil Kabur dari Perusahaan Online Scam di Kamboja

“Jadi, semua perekrutan keseruan sana jelas ilegal dan berisiko tinggi,” tegas Soleh.

Soleh juga meminta kementerian dan lembaga terkait, terutama Kementerian Luar Negeri, Kementerian Tenaga Kerja, serta Kementerian Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (P2MI), untuk memperkuat koordinasi dalam penanganan dan pemulangan para korban.

Dirinya menilai, langkah perlindungan dan edukasi terhadap calon pekerja migran harus diperkuat agar masyarakat tidak mudah tergiur tawaran kerja ke luar negeri tanpa jalur resmi.

“Jangan sampai kasus serupa terus berulang karena lemahnya pengawasan dan minimnya informasi kepada masyarakat,” tutup Oleh Soleh. (knu)