Zulfikar Sy
MerahPutih.com - DPR minta pemerintah tidak membuat kebijakan kontradiktif terkait penyehatan BUMN manufaktur. Pasalnya, pemerintah menggaungkan kampanye untuk menggunakan barang lokal, namun di sisi lain terkesan mengabaikan penguatan kemampuan penguasaan rancang bangun.
“BUMN harus memelopori penguasaan teknologi rancang bangun untuk kemandirian bangsa,” kata anggota Komisi VI DPR Amin Ak dalam keterangannya, Jumat (17/12).
Padahal, menurut Amin, kunci efisiensi proyek pembangunan nasional diawali dari kemampuan rancang bangun sendiri.
Baca Juga:
Dibahas 3 Periode, Naskah Akademik Revisi UU BUMN Diklaim Sudah Rampung
Dengan membuat rancang bangun sendiri, maka hal itu akan mendorong peningkatan penggunaan komponen, jasa, dan sumber daya manusia lokal.
Legislator Dapil Jatim IV itu juga menilai, penggunaan komponen impor dapat ditekan hanya untuk yang betul-betul belum mampu dibuat anak bangsa.
“Saya setuju agar PT Barata dan beberapa BUMN manufaktur fokus ke bisnis inti mereka, namun harus ada BUMN atau swasta nasional yang diperkuat kemampuan penguasaan teknologi rancang bangun agar bangsa ini mandiri,” ujarnya.
Amin juga mendesak pemeritah terbuka soal pembengkakan biaya (cost overrun) pada berbagai proyek BUMN manufaktur sehingga banyak proyek yang tidak terselesaikan.
"Tidak dikuasainya engineering, procurement, and construction (EPC) atau hal lain. Jangan-jangan lebih banyak disebabkan praktik perburuan rente di tubuh BUMN sehingga proyek tidak efisien," bebernya.
Baca Juga:
Erick Thohir Pastikan BUMN akan Relokasi Hunian Sementara Korban Erupsi Semeru
Jika penyebabnya kapasitas SDM, kata Amin, semestinya ada upaya menunjuk dan menempatkan orang-orang kompeten untuk menanganinya. Pengadaan barang dan jasa, lanjut dia, prosesnya dimulai dari perencanaan kebutuhan, sampai dengan serah terima hasil pekerjaan.
Misi utamanya, kata Amin, meningkatkan penggunaan produk dalam negeri, meningkatkan peran pelaku usaha nasional, dan meningkatkan sinergi antar BUMN, anak perusahaan, dan perusahaan terafiliasi BUMN.
Amin mengingatkan, harus ada BUMN yang mampu menguasai teknologi rancang bangun, termasuk dalam EPC untuk memperkuat kemandirian bangsa.
“Sebagai contoh kemampuan PT Pindad yang menguasai rancang bangun alat-alat berat, PT PAL dalam rancang bangun perkapalan, dan PT INKA dalam rancang bangun perkeretapian. Kalaupun tidak dikerjakan oleh BUMN, prioritaskan badan usaha swasta nasional,” pungkasnya. (Pon)
Baca Juga:
PKS Desak Pemerintah Atasi Utang Jumbo BUMN
