Mula Akmal
MerahPutih.com- Pemerintah mulai menyosialisasikan transisi pembelian minyak goreng curah rakyat (MGCR) menggunakan aplikasi PeduliLindungi.
Anggota Komisi 1 DPR RI, Sukamta menilai, kebijakan Pemerintah tersebut tidak sesuai peruntukan dan tidak akan efektif. Ia berujar, aplikasi PeduliLindungi ini desainnya untuk atasi COVID-19.
Baca Juga:
Kemenperin Sebut Baru 5 Persen Pengecer Minyak Goreng Cetak QR Code PeduliLindungi
"Di situs pedulilindungi.id jelas disebutkan tujuan aplikasi PeduliLindungi untuk membantu instansi pemerintah terkait dalam melakukan pelacakan untuk menghentikan penyebaran Coronavirus Disease (COVID-19),” terang Sukamta kepada wartawan di Jakarta, Kamis (30/6).
Menurut Wakil Ketua Fraksi PKS ini, alasan penggunaan aplikasi PeduliLindungi untuk memitigasi adanya penyelewengan di berbagai tempat yang bisa sebabkan terjadinya kelangkaan juga kenaikan harga minyak goreng, kurang tepat.
“Ini juga berpotensi langgar HAM karena melacak warga menggunakan data pribadi," jelas Sukamta.
Ia menyebut, masih banyak warga yang tidak menggunakana plikasi berbasis internet.
"Cukup dengan KTP untuk keperluan ini,” urai Anggota DPR RI dari Dapil Yogyakarta ini.
Baca Juga:
Beli Minyak Goreng Pakai PeduliLindungi Diklaim Tidak Menyulitkan Rakyat
Ia mengingatkan pemerintah dalam membuatkan kebijakan penggunaan aplikasi berbasis internet oleh masyarakat semestinya digunakan secara lebih cerdas dan hati-hati. Ini karena terkait dengan perlindungan data pribadi masyarakat.
"Jangan sampai aplikasi PeduliLindungi dikembangkan untuk menjadi alat pelacak, perekam dan sekaligus menghakimi ekonomi warga negara,” tutup Sukamta.
Sebelumnya, pemerintah telah memulai sosialisasi dan transisi penggunaan aplikasi PeduliLindungi untuk membeli minyak goreng curah seharga Rp 14 ribu per liter.
Sosialisasi itu akan dilakukan selama dua minggu ke depan. Setelah itu, baru penggunaan aplikasi PeduliLindungi dilaksanakan. (Knu)
Baca Juga:
Pemerintah Diminta tak Kaku soal Aturan Beli Minyak Goreng Pakai PeduliLindungi
![[HOAKS atau FAKTA]: Benarkah Prabowo dan Gibran Ambil Alih Pengesahan RUU Perampasan Aset?](https://img.merahputih.com/media/30/1d/50/301d504f54e4c25182bde787fafab382_182x135.jpeg)
