DPR Desak Pemerintah Galakkan Kembali Prokes di Tengah Potensi Lonjakan COVID-19

Mula AkmalMula Akmal - Selasa, 12 Desember 2023
DPR Desak Pemerintah Galakkan Kembali Prokes di Tengah Potensi Lonjakan COVID-19

Anggota Komisi IX DPR RI Netty Prasetiyani Aher. Foto: Jaka/Man/DPR R(

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Potensi penambahan kasus COVID-19 saat libur Natal dan Tahun Baru 2024 besar terjadi.

Anggota Komisi IX DPR RI Netty Prasetiyani mendesak pemerintah agar mengantisipasi lonjakan kasus jelang libur lebaran dan tahun baru (nataru).

Baca Juga:

Kasus COVID-19 Naik, PSI Minta Pemprov DKI Siapkan Lagi Alat Protokol Kesehatan

Mengingat, sejak November 2023 di Jakarta sudah terjadi peningkatan kasus COVID-19.

"Data per 3 Desember menyebutkan ada 80 kasus baru. Ini harus menjadi perhatian serius pemerintah untuk menyiapkan langkah pencegahan perkembangan kasus. Apalagi sebentar lagi kita menghadapi libur nataru," kata Netty kepada wartawan di Jakarta, Selasa (12/12).

Netty pun meminta pemerintah untuk mempertimbangkan kembali untuk menggalakkan prokes atau penggunaan masker di ruang publik dan mengatur kerumunan massa.

Khususnya perlu dilakukan kajian apakah penggunaan masker di ruang publik merupakan langkah yang harus diterapkan kembali.

“Titik lemah pemerintah adalah komunikasi publik ke masyarakat. Bagaimana kesiapan faskes untuk mengatasi keadaan darurat? Kita tidak ingin terlambat dalam langkah antisipasi sehingga faskes kolaps saat menghadapi lonjakan kasus," tambahnya.

Baca Juga:

COVID-19 Kembali Melonjak, Malaysia Deteksi 6.796 Kasus Baru Pekan Lalu

Selain itu, segala kebutuhan untuk menghadapi potensi lonjakan kasus COVID-19 harus dalam kondisi prima, baik itu faskes, obat, vaksin, alat deteksi, nakes dan sebagainya.

“Juga tingkatkan kembali kegiatan testing, pelacakan kontak, dan isolasi untuk memitigasi penyebaran virus," imbuh Netty.

Politisi dari Fraksi PKS ini juga mengimbau masyarakat agar menjaga kesehatan diri dan kebersihan lingkungan di tengah perubahan cuaca saat ini.

"Jaga kesehatan, gunakan masker dan kurangi mobilitas saat merasa kurang sehat. Kesadaran masyarakat menjadi poin penting dalam mencegah penyebaran virus," pungkasnya. (Knu)

Baca Juga:

COVID-19 Merangkak Naik, Prokes dan Vaksin Dosis 4 Kembali Digencarkan

#COVID-19 #PKS
Google
Tambahkan Merahputih.com Sebagai Sumber Utama di Google untuk Dapatkan Berita Eksklusif.
Tambahkan Sekarang
Bagikan

Berita Terkait

Indonesia
Politkus PKS Minta Pemerintah Bebaskan Pajak Pembalut, Tegaskan sebagai Kebutuhan Dasar Perempuan
Kebijakan perpajakan terhadap pembalut perlu mempertimbangkan aspek keadilan, kesehatan, serta kemampuan masyarakat dalam memenuhi kebutuhan dasar.
Dwi Astarini - Selasa, 03 November 2026
Politkus PKS Minta Pemerintah Bebaskan Pajak Pembalut, Tegaskan sebagai Kebutuhan Dasar Perempuan
Indonesia
DPR Desak Pemerintah Tindak Lanjuti Rekomendasi Pencabutan Izin 23 Korporasi
Penanganan karhutla tidak cukup hanya melalui proses pidana, tetapi juga harus menyasar izin usaha dan kewajiban pemulihan lingkungan.
Dwi Astarini - Sabtu, 31 Oktober 2026
DPR Desak Pemerintah Tindak Lanjuti Rekomendasi Pencabutan Izin 23 Korporasi
Indonesia
DPR Desak Hukuman Maksimal bagi Tersangka Karhutla, 20 Korporasi yang Terlibat Harus Tanggung Jawab
Mendesak penegakan hukum dilakukan hingga tuntas dengan menjatuhkan hukuman maksimal kepada pihak yang terbukti bersalah.
Dwi Astarini - Sabtu, 31 Oktober 2026
DPR Desak Hukuman Maksimal bagi Tersangka Karhutla, 20 Korporasi yang Terlibat Harus Tanggung Jawab
Indonesia
Presiden PKS Instruksikan Pejabat Partai Sisihkan Gaji untuk Bantu Korban Karhutla
Almuzzammil Yusuf menginstruksikan pejabat partai menyisihkan gaji untuk korban karhutla, menyiapkan layanan kesehatan darurat, dan mendesak penegakan hukum.
Ananda Dimas Prasetya - Selasa, 20 Oktober 2026
Presiden PKS Instruksikan Pejabat Partai Sisihkan Gaji untuk Bantu Korban Karhutla
Berita
Perkembangan Kasus Ijazah Gibran Terkini: Dari Hak Angket hingga Laporan Bareskrim
Perkembangan kasus ijazah Gibran terkini mencakup putusan MK, wacana pansus dan hak angket DPR, respons Jokowi, hingga pengaduan ke Bareskrim.
ImanK - Minggu, 11 Oktober 2026
Perkembangan Kasus Ijazah Gibran Terkini: Dari Hak Angket hingga Laporan Bareskrim
Indonesia
Kabut Asap Ganggu Malaysia, PKS Desak Prabowo Ambil Langkah Besar di ASEAN
PKS mendesak Presiden Prabowo Subianto memimpin upaya ASEAN mengatasi kabut asap lintas batas akibat karhutla dan memperkuat kerja sama dengan Malaysia.
Frengky Aruan - Sabtu, 10 Oktober 2026
Kabut Asap Ganggu Malaysia, PKS Desak Prabowo Ambil Langkah Besar di ASEAN
Indonesia
PKS Tidak Ingin Buru-Buru Bahas RUU Perampasan Aset, Banyak Persoalan Harus Diperjelas
salah satu persoalan yang perlu diperjelas adalah siapa yang bertanggung jawab terhadap aset setelah dilakukan penyitaan maupun perampasan.
Alwan Ridha Ramdani - Minggu, 27 September 2026
PKS Tidak Ingin Buru-Buru Bahas RUU Perampasan Aset, Banyak Persoalan Harus Diperjelas
Olahraga
Aib Saat di Arsenal Terbongkar, Karier Kapten Timnas Swiss Granit Xhaka di Ujung Tanduk
Terjerat skandal sertifikat COVID-19 palsu, Kapten Swiss Granit Xhaka akui kesalahannya dan mundur dari Timnas. Simak kronologi dan ancaman hukumannya di sini!
Wisnu Cipto - Selasa, 22 September 2026
Aib Saat di Arsenal Terbongkar, Karier Kapten Timnas Swiss Granit Xhaka di Ujung Tanduk
Indonesia
Gubernur Baru BI Diminta Kembalikan Fokus Bank Sentral pada Stabilitas Rupiah
Mandat utama BI yakni menjaga kestabilan nilai rupiah dan mengendalikan inflasi.
Dwi Astarini - Selasa, 28 Juli 2026
Gubernur Baru BI Diminta Kembalikan Fokus Bank Sentral pada Stabilitas Rupiah
Indonesia
Komedian Narji Gabung ke Partainya Jokowi, PKS Ikhlas
Melalui pernyataan resmi, jajaran petinggi PKS menyampaikan terima kasih atas dedikasi dan kontribusi Narji selama bergabung.
Dwi Astarini - Kamis, 09 Juli 2026
Komedian Narji Gabung ke Partainya Jokowi, PKS Ikhlas
Bagikan