DPR Desak Parlemen Asia Tetapkan Israel sebagai Pelaku Genosida dan Kejahatan Perang

Zulfikar SyZulfikar Sy - Minggu, 12 November 2023
DPR Desak Parlemen Asia Tetapkan Israel sebagai Pelaku Genosida dan Kejahatan Perang

DPR RI. (Foto: MP/Dicki Prasetia)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Serangan Israel terhadap warga Palestina di Gaza mesti dihentikan. Desakan adanya sanksi terhadap Israel pun terus berdatangan.

Ketua Badan Kerja Sama Antar-Parlemen (BKSAP) DPR Fadli Zon mendesak Sidang Parlemen Asia (Asian Parliamentary Assembly/APA) tetapkan Israel sebagai pelaku genosida dan kejahatan perang.

Sebagai Ketua Delegasi Parlemen Indonesia, Fadli Zon, dalam pidatonya, mendorong negara-negara dunia mengambil langkah konkret dengan menghentikan perang yang praktiknya adalah genosida terhadap warga sipil Palestina. Khususnya anak-anak dan perempuan.

Baca Juga:

Marak Upaya Boikot Produk Pendukung Israel

Pernyataan tersebut diutarakannya dalam forum APA yang digelar di Baghdad, Irak pada Jumat-Sabtu (10-11 Nopember 2023).

Melalui forum APA, ia berharap APA dan diplomasi parlemen mampu berkontribusi menghentikan perang dan kejahatan kemanusiaan yang teris berlangsung terhadap Palestina.

"Ini akan memperkuat peran parlemen dunia dalam menyelesaikan konflik, termasuk di Palestina," ungkap Fadli dalam keterangannya yang dikutip di Jakarta, Minggu (12/11).

Jika tak ada tindak lanjut yang tegas, ia menekankan situasi ini akan menjadi mimpi buruk krisis kemanusiaan, seperti yang disampaikan oleh Sekretaris Jenderal PBB Antonio Gutteres.

Tidak hanya itu saja, ia mendesak APA secara tegas menyebut Israel sebagai penjahat perang, pelaku genosida, dan negara teroris.

Menurut Fadli, negara di seluruh dunia perlu menggunakan pengaruh untuk mendesak Israel agar berhenti melakukan tindakan yang melanggar HAM, di antaranya dengan mencabut blokade total terhadap Gaza

Anggota Komisi I DPR meminta negara-negara di dunia termasuk anggota Parlemen Asia untuk mengucilkan dan memutuskan hubungan dengan Israel.

Baca Juga:

Fatwa MUI: Haram Hukumnya Beli Produk Pendukung Israel

Mengenai perkembangan terkini antara Palestina-Israel, dirinya mengutuk kekejaman Israel atas Palestina. Tindakan Israel, baginya, bukan hanya mencabik rasa kemanusiaan dan merobek HAM tapi juga mempertontonkan kebiadaban yang paripurna.

"Israel harus dituntut melakukan kejahatan perang dan tindakan genosida di Gaza," tuturnya.

Ia berharap komunitas internasional mampu memberikan tekanan ganda kepada Israel untuk menghentikan agresi militernya terhadap rakyat Jalur Gaza melalui gencatan senjata total.

Selain itu, menurutnya, negara di seluruh dunia perlu menggunakan pengaruh untuk mendesak Israel agar berhenti melakukan tindakan yang melanggar HAM, di antaranya dengan mencabut blokade total terhadap Gaza.

"Komunitas internasional harus lebih objektif dan adil dalam menilai situasi di Palestina dan tidak menggunakan standar ganda dan pandangan yang sempit," tutup politisi Fraksi Partai Gerindra ini.

Sebagai informasi, berdasarkan laporan yang diterima, lebih dari 10.000 warga Palestina tewas, termasuk lebih di antaranya adalah 4.500 anak-anak. (Knu)

Baca Juga:

Capres AS Jill Stein Serukan Penyelidikan Kejahatan Perang Israel di Palestina

#Palestina #Konflik Palestina #Gaza #DPR RI
Google
Tambahkan Merahputih.com Sebagai Sumber Utama di Google untuk Dapatkan Berita Eksklusif.
Tambahkan Sekarang
Bagikan

Berita Terkait

Indonesia
Ketua DPR Pastikan Dukung Siapa pun Sosok Wapres yang Diajukan Prabowo
Puan tidak merekomendasikan nama siapa pun untuk mengisi jabatan RI 2 itu karena yakin tokoh yang nanti dicalonkan Presiden ialah sosok terbaik.
Dwi Astarini - Kamis, 19 November 2026
Ketua DPR Pastikan Dukung Siapa pun Sosok Wapres yang Diajukan Prabowo
Indonesia
UU Perampasan Aset Bisa Sasar Travel Bodong, Harta Pelaku untuk Pulihkan Kerugian Korban
Aturan tersebut mencakup perampasan aset terkait tindak pidana maupun melalui mekanisme non-conviction based atau perampasan aset tanpa pemidanaan.
Dwi Astarini - Kamis, 19 November 2026
UU Perampasan Aset Bisa Sasar Travel Bodong, Harta Pelaku untuk Pulihkan Kerugian Korban
Indonesia
UU Perampasan Aset Resmi Disahkan, DPR Dorong Pembentukan Badan Pengawas Independen
DPR mendorong pembentukan Badan Pengawas Perampasan Aset dan badan khusus pengelola aset untuk mencegah penyalahgunaan kewenangan.
Ananda Dimas Prasetya - Kamis, 19 November 2026
UU Perampasan Aset Resmi Disahkan, DPR Dorong Pembentukan Badan Pengawas Independen
Indonesia
DPR Sahkan UU Perampasan Aset, Negara Bisa Sita Aset Tanpa Pemidanaan
DPR resmi mengesahkan UU Perampasan Aset. Regulasi ini mengatur perampasan aset terkait tindak pidana dan tanpa pemidanaan, dengan proses melalui pengadilan.
Ananda Dimas Prasetya - Kamis, 19 November 2026
DPR Sahkan UU Perampasan Aset, Negara Bisa Sita Aset Tanpa Pemidanaan
Indonesia
UU Perampasan Aset Bakal Diawasi Badan Independen, ini Mekanisme yang Disiapkan DPR
DPR menyiapkan badan pengawas independen dalam RUU Perampasan Aset untuk mencegah penyalahgunaan kekuasaan. Simak mekanisme pengawasan yang dirancang.
Soffi Amira - Kamis, 19 November 2026
UU Perampasan Aset Bakal Diawasi Badan Independen, ini Mekanisme yang Disiapkan DPR
Indonesia
18 Tahun Dinanti, RUU Perampasan Aset Akhirnya Disahkan di Paripurna DPR
RUU Perampasan Aset dijadwalkan dibawa ke rapat paripurna DPR pada 19 November 2026. Habiburokhman menyebut aturan ini telah dinanti selama 18 tahun.
Ananda Dimas Prasetya - Kamis, 19 November 2026
18 Tahun Dinanti, RUU Perampasan Aset Akhirnya Disahkan di Paripurna DPR
Indonesia
Tolak Badak Jawa Dipindah ke Banyuwangi, DPR : Ujung Kulon Rumah Terakhirnya
Pemerintah diminta mengutamakan perlindungan habitat asli badak Jawa ketimbang memindahkan satwa langka tersebut ke kawasan lain.
Dwi Astarini - Rabu, 18 November 2026
Tolak Badak Jawa Dipindah ke Banyuwangi, DPR : Ujung Kulon Rumah Terakhirnya
Indonesia
DPR Tolak Rencana Pembangunan Sekolah Rakyat di Hutan Kota UI, Dinilai Berisiko Picu Banjir
Anggota DPR, Muhammad Kholid, menolak rencana pembangunan Sekolah Rakyat di kawasan Hutan Kota UI. Ia meminta pemerintah memprioritaskan kelestarian lingkungan.
Soffi Amira - Rabu, 18 November 2026
DPR Tolak Rencana Pembangunan Sekolah Rakyat di Hutan Kota UI, Dinilai Berisiko Picu Banjir
Indonesia
DPR Kritik Wacana Pemindahan Badak Jawa dari Ujung Kulon ke Alas Purwo, Minta Habitat Dilindungi
Wacana pemindahan badak Jawa dari Taman Nasional Ujung Kulon ke Alas Purwo menuai kritik DPR. Pemerintah diminta memprioritaskan perlindungan habitat asli.
Soffi Amira - Rabu, 18 November 2026
DPR Kritik Wacana Pemindahan Badak Jawa dari Ujung Kulon ke Alas Purwo, Minta Habitat Dilindungi
Berita
Gibran Dikabarkan Serahkan Surat Pengunduran Diri ke MPR Besok
Kabar Gibran akan menyerahkan surat pengunduran diri ke MPR beredar jelang rapat paripurna DPR. Sidang pembahasan usulan HMP dijadwalkan pukul 14.00 WIB.
ImanK - Rabu, 11 November 2026
Gibran Dikabarkan Serahkan Surat Pengunduran Diri ke MPR Besok
Bagikan