DPR Desak Parlemen Asia Tetapkan Israel sebagai Pelaku Genosida dan Kejahatan Perang

Zulfikar SyZulfikar Sy - Minggu, 12 November 2023
DPR Desak Parlemen Asia Tetapkan Israel sebagai Pelaku Genosida dan Kejahatan Perang

DPR RI. (Foto: MP/Dicki Prasetia)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Serangan Israel terhadap warga Palestina di Gaza mesti dihentikan. Desakan adanya sanksi terhadap Israel pun terus berdatangan.

Ketua Badan Kerja Sama Antar-Parlemen (BKSAP) DPR Fadli Zon mendesak Sidang Parlemen Asia (Asian Parliamentary Assembly/APA) tetapkan Israel sebagai pelaku genosida dan kejahatan perang.

Sebagai Ketua Delegasi Parlemen Indonesia, Fadli Zon, dalam pidatonya, mendorong negara-negara dunia mengambil langkah konkret dengan menghentikan perang yang praktiknya adalah genosida terhadap warga sipil Palestina. Khususnya anak-anak dan perempuan.

Baca Juga:

Marak Upaya Boikot Produk Pendukung Israel

Pernyataan tersebut diutarakannya dalam forum APA yang digelar di Baghdad, Irak pada Jumat-Sabtu (10-11 Nopember 2023).

Melalui forum APA, ia berharap APA dan diplomasi parlemen mampu berkontribusi menghentikan perang dan kejahatan kemanusiaan yang teris berlangsung terhadap Palestina.

"Ini akan memperkuat peran parlemen dunia dalam menyelesaikan konflik, termasuk di Palestina," ungkap Fadli dalam keterangannya yang dikutip di Jakarta, Minggu (12/11).

Jika tak ada tindak lanjut yang tegas, ia menekankan situasi ini akan menjadi mimpi buruk krisis kemanusiaan, seperti yang disampaikan oleh Sekretaris Jenderal PBB Antonio Gutteres.

Tidak hanya itu saja, ia mendesak APA secara tegas menyebut Israel sebagai penjahat perang, pelaku genosida, dan negara teroris.

Menurut Fadli, negara di seluruh dunia perlu menggunakan pengaruh untuk mendesak Israel agar berhenti melakukan tindakan yang melanggar HAM, di antaranya dengan mencabut blokade total terhadap Gaza

Anggota Komisi I DPR meminta negara-negara di dunia termasuk anggota Parlemen Asia untuk mengucilkan dan memutuskan hubungan dengan Israel.

Baca Juga:

Fatwa MUI: Haram Hukumnya Beli Produk Pendukung Israel

Mengenai perkembangan terkini antara Palestina-Israel, dirinya mengutuk kekejaman Israel atas Palestina. Tindakan Israel, baginya, bukan hanya mencabik rasa kemanusiaan dan merobek HAM tapi juga mempertontonkan kebiadaban yang paripurna.

"Israel harus dituntut melakukan kejahatan perang dan tindakan genosida di Gaza," tuturnya.

Ia berharap komunitas internasional mampu memberikan tekanan ganda kepada Israel untuk menghentikan agresi militernya terhadap rakyat Jalur Gaza melalui gencatan senjata total.

Selain itu, menurutnya, negara di seluruh dunia perlu menggunakan pengaruh untuk mendesak Israel agar berhenti melakukan tindakan yang melanggar HAM, di antaranya dengan mencabut blokade total terhadap Gaza.

"Komunitas internasional harus lebih objektif dan adil dalam menilai situasi di Palestina dan tidak menggunakan standar ganda dan pandangan yang sempit," tutup politisi Fraksi Partai Gerindra ini.

Sebagai informasi, berdasarkan laporan yang diterima, lebih dari 10.000 warga Palestina tewas, termasuk lebih di antaranya adalah 4.500 anak-anak. (Knu)

Baca Juga:

Capres AS Jill Stein Serukan Penyelidikan Kejahatan Perang Israel di Palestina

#Palestina #Konflik Palestina #Gaza #DPR RI
Bagikan

Berita Terkait

Indonesia
Nilai TKA Matematika dan Bahasa Inggris Rendah, DPR Minta Evaluasi Total
Nilai TKA matematika dan bahasa Inggris rendah, DPR pun meminta evaluasi total. Sebab, capaian nilai keduanya berada di level yang mengkhawatirkan.
Soffi Amira - Rabu, 24 Desember 2025
Nilai TKA Matematika dan Bahasa Inggris Rendah, DPR Minta Evaluasi Total
Indonesia
Minta Program MBG Disetop Selama Libur Sekolah, Fokus ke Ibu Hamil Saja
Yahya tetap memberikan dukungan agar program ini terus berjalan bagi kelompok prioritas lain seperti ibu hamil, ibu menyusui, dan balita
Angga Yudha Pratama - Rabu, 24 Desember 2025
Minta Program MBG Disetop Selama Libur Sekolah, Fokus ke Ibu Hamil Saja
Indonesia
Dukung Langkah KBRI Laporkan Bonnie Blue, DPR: Melecehkan Simbol Negara Khususnya Merah Putih Tidak Bisa Ditoleransi
Anggota Komisi I DPR juga mendorong Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia untuk melakukan langkah diplomasi secara tepat dan terukur agar kasus tersebut dapat diproses sesuai dengan hukum yang berlaku di Inggris.
Frengky Aruan - Selasa, 23 Desember 2025
Dukung Langkah KBRI Laporkan Bonnie Blue, DPR: Melecehkan Simbol Negara Khususnya Merah Putih Tidak Bisa Ditoleransi
Indonesia
Tragedi Berdarah Tol Krapyak: 16 Nyawa Melayang, DPR Semprot Kemenhub Agar Bus 'Zombie' Tak Gentayangan Saat Nataru
Selain masalah teknis kendaraan, pengawasan terhadap sumber daya manusia juga menjadi sorotan utama
Angga Yudha Pratama - Selasa, 23 Desember 2025
Tragedi Berdarah Tol Krapyak: 16 Nyawa Melayang, DPR Semprot Kemenhub Agar Bus 'Zombie' Tak Gentayangan Saat Nataru
Indonesia
Sesalkan OTT Jaksa, Komisi III DPR Minta Akar Masalah Penegakan Hukum Diusut
Kasus OTT terhadap jaksa ini menjadi momentum penting untuk mengkaji secara mendalam akar persoalan yang masih memicu praktik korupsi.
Frengky Aruan - Senin, 22 Desember 2025
Sesalkan OTT Jaksa, Komisi III DPR Minta Akar Masalah Penegakan Hukum Diusut
Indonesia
DPR Desak Pengumuman UMP 2026 Transparan Agar Tak Ada Dusta
Upah minimum pada akhirnya adalah instrumen untuk meningkatkan kesejahteraan pekerja sekaligus menjaga stabilitas ekonomi
Angga Yudha Pratama - Sabtu, 20 Desember 2025
DPR Desak Pengumuman UMP 2026 Transparan Agar Tak Ada Dusta
Indonesia
Negara Diminta 'Jemput Bola' Urus Sertifikat Korban Bencana Sumatera, Jangan Tunggu Rakyat Mengemis
Sinergi antarlembaga sangat dibutuhkan agar proses pemulihan sosial masyarakat tidak terhambat oleh prosedur birokrasi yang rumit
Angga Yudha Pratama - Sabtu, 20 Desember 2025
Negara Diminta 'Jemput Bola' Urus Sertifikat Korban Bencana Sumatera, Jangan Tunggu Rakyat Mengemis
Indonesia
DPR Warning Kementerian HAM: Peta Jalan Penyelesaian Pelanggaran HAM Jangan Cuma Jadi Pajangan, Implementasi Harus Se-Progresif Dialognya
Ketegasan hukum harus berjalan beriringan dengan kejelasan mekanisme pemulihan bagi mereka yang terdampak
Angga Yudha Pratama - Jumat, 19 Desember 2025
DPR Warning Kementerian HAM: Peta Jalan Penyelesaian Pelanggaran HAM Jangan Cuma Jadi Pajangan, Implementasi Harus Se-Progresif Dialognya
Indonesia
Sindir Kinerja Kemenkes, Komisi IX DPR Sebut Pemulihan RS Pasca Banjir Sumatra Terlalu Santai
Ninik menuntut agar standar kelayakan lingkungan rumah sakit tetap terjaga meski dalam kondisi pascabencana
Angga Yudha Pratama - Jumat, 19 Desember 2025
Sindir Kinerja Kemenkes, Komisi IX DPR Sebut Pemulihan RS Pasca Banjir Sumatra Terlalu Santai
Indonesia
Desak Negara Hadir Selamatkan Pendidikan 700 Ribu Anak Papua
Lalu Hadrian menegaskan bahwa hambatan pendidikan di Papua memang nyata adanya
Angga Yudha Pratama - Kamis, 18 Desember 2025
Desak Negara Hadir Selamatkan Pendidikan 700 Ribu Anak Papua
Bagikan