Home Leaderboard 1
Home Leaderboard 1

Dosennya Dicatut Jadi Mentor Aksi BEM SI, Ini Jawaban Rektor UNS

Mula AkmalMula Akmal - Selasa, 12 April 2022
Dosennya Dicatut Jadi Mentor Aksi BEM SI, Ini Jawaban Rektor UNS

Rektor UNS Jamal Wiwoho. (MP/Ismail)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Beredar nama Dosen Fakultas Hukum (FH) Universitas Sebelas Maret (UNS) Solo, Isharyanto sebagai salah satu mentor dalam aksi Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) seluruh Indonesia di Jakarta, Senin (11/4).

Kabar itu beredar dari pesan berantai yang beredar lewat WhatsApp mengenai aksi BEM SI di Jakarta.

Baca Juga:

Bantah Terlibat Demo BEM SI, Demokrat: Upaya Penggembosan Mahasiswa

Mendapatkan kabar tersebut, Rektor UNS Jamal Wiwoho mengaku sudah mengklarifikasi pada dosen bersangkutan.

"Kita sudah klarifikasi pada dosen (Isharyanto). Ternyata tidak benar. Yang bersangkutan juga membantah kabar itu," ujar Jamal.

Ia mengatakan klarifikasi terhadap dosen FH UNS Isharyanto dilakukan pada Senin (11/4) malam. Dosen bersangkutan ternyata juga sudah lama tidak bertemu mahasiswa.

"Beliau (Isharyanto) juga tidak berangkat ke Jakarta. Beliau sudah lama tidak berhubungan dengan kegiatan mahasiswa," ujar dia.

Kampus Universitas Sebelas Maret (UNS) Surakarta. (MP/Ismail)

Kampus Universitas Sebelas Maret (UNS) Surakarta. (MP/Ismail)

Terkait mahasiswa UNS yang ikut aksi 11 April di Jakarta, Jamal mengaku sudah mendapatkan laporan. Dia tidak mempermasalahkan keikutsertaan mereka demo di Jakarta kemarin.

"Ada sebanyak 30 orang mahasiawa yang tegabung dalam BEM UNS ikut demo di Jakarta Senin kemarin. Kami tidak dalam posisi melarang ataupun menganjurkan," kata dia.

Dosen FH UNS, Isharyanto saat dikonfirmasi membantah jika sebagai mentor dalam aksi BEM seluruh Indonesia tersebut.

"Saya kaget ketika namanya sebagai salah satu mentor atau kontributor aksi. Info tersebut adalah menyesatkan," katanya.

Ia mengaku tidak tahu menahu soal pencantuman namanya. Ia pun mengutuk keras siapapun pelakunya yang telah menyebarkan informasi yang merugikan dirinya dan institusi UNS.

"Saya tidak tahu menahu itu. Yang jelas saya mengutuk keras siapapun pelakunya, itu sangat merugikan saya dan UNS," tandasnya. (Ismail/Jawa Tengah)

Baca Juga:

Hari Ini BEM SI Gelar Demo di DPR, Sampaikan 4 Tuntutan

#BEM SI #Pemilu #Demo Mahasiswa #Demonstrasi
Google
Tambahkan Merahputih.com Sebagai Sumber Utama di Google untuk Dapatkan Berita Eksklusif.
Tambahkan Sekarang
Bagikan

Mula Akmal

Jurnalis dan profesional komunikasi dengan pengalaman memimpin redaksi, menggarap strategi konten, dan menjembatani informasi publik lintas sektor. Bagi saya, setiap berita adalah peluang untuk menghadirkan akurasi, relevansi, dan dampak nyata bagi pembaca.
Show More

Berita Terkait

Indonesia
Kaesang Pangarep Resmi Masuk 'Kandang Banteng' Pada Pemilu 2029, Siap Bersaing dengan Puan Maharani
Bahkan kawasan kerap mendapatkan julukan sebagai daerah pemilihan terketat mengingat keberadaan sejumlah figur politisi berbobot tinggi
Angga Yudha Pratama - Senin, 27 Juli 2026
Kaesang Pangarep Resmi Masuk 'Kandang Banteng' Pada Pemilu 2029, Siap Bersaing dengan Puan Maharani
Indonesia
DPR Ngaku Mulai Berkeliling Serap Aspirasi RUU Pemilu Saat Masa Reses
Ada empat pilar utama yang mendesak dimasukkan dalam revisi Undang-Undang Pemilu yang saat ini sedang dilakukan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI.
Alwan Ridha Ramdani - Selasa, 21 Juli 2026
DPR Ngaku Mulai Berkeliling Serap Aspirasi RUU Pemilu Saat Masa Reses
Indonesia
1.600 Polisi Kawal Demo Pro MBG di Gambir, Hati-Hati Macet Aksi Mulai 09.00 WIB 
Sebanyak 1.686 personel gabungan disiagakan untuk mengawal aksi dukungan program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Gambir, Jakarta Pusat. Aksi dimulai pukul 09.00 WIB.
Wisnu Cipto - Rabu, 08 Juli 2026
1.600 Polisi Kawal Demo Pro MBG di Gambir, Hati-Hati Macet Aksi Mulai 09.00 WIB 
Indonesia
Hindari Gambir dan Kantor OJK Siang Ini, Ada Demo Dikawal 400 Polisi
Sebanyak 413 personel gabungan disiagakan untuk mengawal dua aksi unjuk rasa di Gambir dan Sawah Besar, Jakarta Pusat, Selasa (7/7). Polisi imbau masyarakat hindari lokasi untuk cegah kemacetan.
Wisnu Cipto - Selasa, 07 Juli 2026
Hindari Gambir dan Kantor OJK Siang Ini, Ada Demo Dikawal 400 Polisi
Indonesia
DPR Dinilai Kurang Greget Bahas Revisi UU Pemilu, Idealnya Rampung di Tahun Ini
Secara ideal, RUU Pemilu seharusnya bisa dituntaskan pada tahun 2026 sehingga pada tahun 2027 cukup waktu untuk menyosialisasikan
Alwan Ridha Ramdani - Minggu, 05 Juli 2026
DPR Dinilai Kurang Greget Bahas Revisi UU Pemilu, Idealnya Rampung di Tahun Ini
Indonesia
Media Perkuat Pengawasan Etik Penyelenggara Pemilu
Sejak awal berdiri, DKPP memang menghadapi tantangan untuk memperkenalkan keberadaannya kepada masyarakat.
Dwi Astarini - Kamis, 02 Juli 2026
Media Perkuat Pengawasan Etik Penyelenggara Pemilu
Indonesia
DKPP Nilai Media Berperan Penting Menyampaikan Putusan Etik kepada Publik
Media memiliki peran penting dalam membangun transparansi sekaligus meningkatkan pemahaman masyarakat terhadap proses penegakan kode etik penyelenggara pemilu.
Dwi Astarini - Kamis, 02 Juli 2026
DKPP Nilai Media Berperan Penting Menyampaikan Putusan Etik kepada Publik
Indonesia
Ada Skenario Capres-Cawapres Harus Diusung 3 Partai di RUU Pemilu, Gerindra Membantah
Wacana tersebut memicu perdebatan karena sebelumnya Mahkamah Konstitusi telah memutuskan penghapusan ambang batas pencalonan presiden atau presidential threshold
Alwan Ridha Ramdani - Rabu, 01 Juli 2026
Ada Skenario Capres-Cawapres Harus Diusung 3 Partai di RUU Pemilu, Gerindra Membantah
Indonesia
Komisi II DPR: RUU Pemilu belum Masuk Panja, masih Himpun Masukan Partai Nonparlemen
Berdasarkan arahan pimpinan DPR, Komisi II juga akan menggelar pertemuan dengan partai-partai nonparlemen.
Dwi Astarini - Senin, 29 Juni 2026
Komisi II DPR: RUU Pemilu belum Masuk Panja, masih Himpun Masukan Partai Nonparlemen
Indonesia
PKB Tanggapi Prabowo soal Demo Dibayar, Minta Pemerintah Fokus Evaluasi Kebijakan
PKB menanggapi pernyataan Presiden RI, Prabowo Subianto, soal pihak-pihak yang membiayai aksi demonstrasi.
Soffi Amira - Jumat, 26 Juni 2026
PKB Tanggapi Prabowo soal Demo Dibayar, Minta Pemerintah Fokus Evaluasi Kebijakan
Bagikan