Ditolak PKS, Baleg DPR Setuju RUU TPKS Dibawa ke Paripurna

MerahPutih.com - Badan Legislasi (Baleg) DPR RI sepakat membawa Rancangan Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (RUU TPKS) ke sidang paripurna pada pembicaraan tingkat dua untuk disahkan menjadi Undang-Undang.

Dari sembilan fraksi yang menyetujui, hanya fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) yang menolak RUU TPKS dilanjutkan ke Paripurna.

Baca Juga

Baleg DPR Gelar Rapat Pleno RUU TPKS Siang Ini

"Apakah rancangan RUU TPKS ini bisa kita setujui untuk diteruskan dalam sidang Paripurna untuk pembicaraan tingkat dua?" kata Ketua Baleg DPR RI Supratman Andi Agtas.

"Setuju," jawab mayoritas anggota Baleg DPR.

Fraksi PKS dengan tegas menolak hasil Panitia Kerja (Panja) pembahasan RUU TPKS oleh Panja Badan Legislasi bersama dengan pemerintah. Anggota Baleg DPR dari Fraksi PKS, Almuzzammil Yusuf menyampaikan sejumlah catatan.

“Pertama, Fraksi PKS mengutuk keras dan menolak segala bentuk kejahatan seksual, mendukung terhadap upaya-upaya pemberatan pidana termasuk pemberlakuan hukuman mati bagi pelaku kejahatan seksual, serta mendukung terhadap upaya-upaya penanganan, perlindungan, dan pemulihan terhadap korban kejahatan seksual,” ujarnya.

Baca Juga

Panja Surati Pimpinan DPR Minta RUU TPKS Dibawa ke Rapat Paripurna

Dikatakan Muzzammil, Fraksi PKS sangat menaruh perhatian terhadap upaya-upaya penanganan, perlindungan, dan pemulihan terhadap korban kejahatan seksual yang meliputi layanan pengaduan, layanan kesehatan, bantuan hukum, pemenuhan hak dan pemberian bantuan bagi korban, serta pemulihan untuk mengembalikan kondisi fisik, mental, spiritual, dan sosial korban.

“Hal ini dibuktikan dengan PKS memiliki lembaga khusus yaitu Rumah Keluarga Indonesia (RKI) dengan 1000 Konsultan, yang fokus memberikan advokasi, pendampingan, dan konsultasi yang berkaitan dengan kejahatan seksual yang menyebar di seluruh wilayah Indonesia, bahkan jauh sebelum RUU TPKS ini dibahas," kata dia.

Di sisi lain, lanjut Muzammil, Fraksi PKS juga sangat prihatin dengan semakin maraknya tindakan perzinaan, gaya hidup seks bebas, serta perilaku penyimpangan seksual.

“Sejak awal penyusunan RUU TPKS di Badan Legislasi DPR, Fraksi PKS mendorong agar Rumusan Tindak Pidana dalam RUU TPKS ini memasukkan secara lengkap jenis-jenis Tindak Pidana Kesusilaan yaitu segala bentuk Tindak Pidana Kekerasan Seksual, Perzinaan, dan Penyimpangan Seksual, sehingga pembahasan RUU TPKS ini tidak menggunakan satu paradigma yaitu Kekerasan Seksual saja,” tegas dia. (Pon)

Baca Juga

Panja Targetkan Sinkronisasi RUU TPKS Rampung Hari Ini