Baleg DPR Gelar Rapat Pleno RUU TPKS Siang Ini
Wakil Ketua Baleg DPR RI Willy Aditya. (Foto: DPR RI)
MerahPutih.com - Badan Legislasi (Baleg) DPR RI akan menggelar rapat pleno terkait Rancangan Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (RUU TPKS), pada Rabu (6/4) siang sekitar pukul 13.00 WIB.
Ketua Panitia Kerja (Panja) RUU TPKS, Willy Aditya mengatakan, rapat ini dijadwalkan dalam rangka pengambilan keputusan tingkat I atas RUU tersebut.
Baca Juga:
Panja Surati Pimpinan DPR Minta RUU TPKS Dibawa ke Rapat Paripurna
"Hari ini rencana laporan Timus ke Panja, habis itu siang rencana kita akan melakukan rapat Pleno pengambilkan keputusan tingkat satu," kata Willy di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (6/4).
Willy membeberkan, substansi RUU TPKS usulan terbaru pemerintah yakni Kekerasan Seksual Berbasis Elektronik (KSBE). Ia menyebut aturan itu memuat banyak pasal.
"Ada Pasal 14, ada banyak ayat, ada lima ayat yang kita tambahin. Ini tentu sebuah progres yang progresif untuk kemudian bisa kita tampung," ujar Willy.
Selain itu, kata politikus Partai Nasdem ini, RUU TPKS juga mengatur skema dana bantuan korban atau victim trust fund. Meski demikian, RUU TPKS tidak memasukan pemerkosaan dan aborsi.
"Tapi teman-teman lihat jenisnya, dari sembilan jenis kekerasan seksual yang kita sebutkan di atasnya, pemerkosaan kita sebutkan jenis kekerasan seksual lainnya, itu di bawahnya ada," jelas dia.
Lebih lanjut Wakil Ketua Baleg DPR ini menambahkan bahwa RUU TPKS mempunyai keunggulan yakni memiliki hukum acara sendiri. Dia menyebut, jenis-jenis kekerasan seksual secara eksplisit diatur di dalam RUU TPKS.
"Seperti aborsi, pemerkosaan, TPPO, PKDRT, perlindungan anak. Itu bisa pakai hukum acara TPKS," pungkasnya. (Pon)
Baca Juga:
Bagikan
Ponco Sulaksono
Berita Terkait
HET Pupuk Turun Sampai 20 Persen di Seluruh Indonesia, Aparat Diminta Jangan Santai
[HOAKS atau FAKTA]: DPR Dibubarkan Karena Dianggap Tak Berguna dan Selalu Menghalangi Rakyat
DPR Tak Masalah Bahasa Portugis Masuk ke Sekolah, Tapi Ada Syarat Khusus Biar Siswa Enggak Stres Gara-gara Tugas Tambahan
Bahasa Portugis Bakal Masuk Sekolah, DPR Wanti-wanti Agar Kebijakan 'Mendadak' Prabowo Ini Punya Manfaat Strategis Jangka Panjang
DPR Tegaskan Hak Ibadah Adalah Amanah Konstitusi yang Tak Bisa Diabaikan
Dana Syariah Gagal Bayar ke Investor, DPR Minta OJK Harus Pastikan Dana Investor Aman
Pemerintah Mau Hapus Tunggakan Iuran BPJS Kesehatan, DPR: Jangan Sampai Picu Konflik
DPRD Harap Pemprov DKI Jangan Terburu Naikkan Pajak, Warga Sudah Terdampak Usai DBH Dipangkas
BLT Tambahan Rp 30 Triliun Cair, DPR Desak Pemerintah Pastikan Tepat Sasaran dan Dorong Kemandirian
DPR Tuntut Pengawasan Berlapis dan Budaya Integritas Total di Balik Kenaikan Gaji Hakim