Skandal Asuransi

Din Syamsuddin Sebut Kasus Jiwasraya Buah Dari Sistem Politik yang Menyimpang

Eddy FloEddy Flo - Jumat, 06 Maret 2020
 Din Syamsuddin Sebut Kasus Jiwasraya Buah Dari Sistem Politik yang Menyimpang

Ketua Umum Dewan Nasional Pergerakan Indonesia Maju Din Syamsuddin (MP/Ponco Sulaksono)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.Com - Ketua Umum Dewan Nasional Pergerakan Indonesia Maju (DN-PIM), Din Syamsuddin menyebut kasus skandal dugaan korupsi di asuransi Jiwasraya merupakan hasil dari sistem tata kelola politik yang menyimpang.

"Bahwa kasus ini merupakan buah dari sistem tata kelola dan juga bisa politik dalam kehidupan kebangsaan kita yang menyimpang," kata Din dalam diskusi bertajuk 'Mega Skandal Korupsi Uang Rakyat' di Jakarta, Kamis (5/3).

Baca Juga:

Pemerintah Diminta Buka-bukaan Dalang Dugaan Korupsi PT Jiwasraya

Mantan Ketua Umum Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah ini menegaskan pihaknya akan memperjuangkan agar kasus Jiwasraya dibuka secara transparan kepada semua pihak.

Mega korupsi Jiwasraya karena sistem politik yang menyimpang kata Din Syamsuddin
Logo PT Asuransi Jiwasraya. Antaranews/jiwasraya

"Karena ini merupakan mega skandal baik pada jumlah maupun pada subtansinya tadi menyangkut tata kelola dan menyangkut pengkhianatan terhadap uang rakyat, DN PIM mengangkatnya dan akan memperjuangkan, mendesakannya, untuk dibuka sebuka bukanya," tegasnya.

Din menilai rencana DPR untuk membentuk panitia kerja (Panja) tak cukup untuk membongkar kasus Jiwasraya. Karena itu, dia mendesak DPR untuk membentuk panitia khusus (Pansus) Jiwasraya.

"Khususnya oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) yang tidak cukup jangan membentuk Panja-panja lintas komisi. Tapi sudah sangat kuat alasan untuk adanya Pansus," kata Din.

Tak hanya itu, Ketua Dewan Pertimbangan Majelis Ulama Indonesia (MUI) ini juga berharap kasus Jiwasraya segera dituntaskan.

"Kami berharap kasus mega skandal korupsi uang rakyat ini tidak kemudian hilang dan apalagi dipeti es-kan terutama terakhir ini tertutupi atau ditutupi oleh terutama wabah corona dan mungkin juga hal-hal lain," ujarnya.

Baca Juga:

Petinggi Jiwasraya Calon Tersangka Baru Kejaksaan Agung

Din juga meminta insan pers turut aktif memberikan informasi mengenai perkembangan dari kasus tersebut. Pasalnya, kasus Jiwasraya ditaksir merugikan keuangan negara yang cukup besar.

"Daripada Pers kami mendorong untuk membantu menyuarakan ini, karena ini adalah sebuah kejahatan luar biasa dan apalagi melibatkan rakyat dengan segala dampaknya dan tentu kita juga harapkan nanti bisa di analisis di telaah lebih dalam apa yang menjadi pangkal penyebab dari semua ini," pungkasnya.(Pon)

Baca Juga:

FKPPI Desak Kasus Jiwasraya dan Asabri Diselesaikan Lewat Jalur Politik

#Asuransi #Kasus Korupsi #Din Syamsuddin #DPR RI
Google
Tambahkan Merahputih.com Sebagai Sumber Utama di Google untuk Dapatkan Berita Eksklusif.
Tambahkan Sekarang
Bagikan

Berita Terkait

Berita Foto
Peringati Hari Pahlawan, IFG Gelar Jalan Sehat Bersama Atlet Disabilitas
Jalan Sehat Kebangsaan bertajuk IFG Synergy Day 2026 di Taman Mini Indonesia Indah (TMII), Jakarta, Sabtu (14/11/2026).
Didik Setiawan - Sabtu, 14 November 2026
Peringati Hari Pahlawan, IFG Gelar Jalan Sehat Bersama Atlet Disabilitas
Berita
Gibran Dikabarkan Serahkan Surat Pengunduran Diri ke MPR Besok
Kabar Gibran akan menyerahkan surat pengunduran diri ke MPR beredar jelang rapat paripurna DPR. Sidang pembahasan usulan HMP dijadwalkan pukul 14.00 WIB.
ImanK - Rabu, 11 November 2026
Gibran Dikabarkan Serahkan Surat Pengunduran Diri ke MPR Besok
Indonesia
DPR Jadwalkan Pembahasan Usulan HMP Pemakzulan Gibran di Rapat Paripurna
Wakil Ketua DPR Saan Mustopa menyebut usulan HMP dari 120 anggota DPR terkait pemakzulan Gibran akan dibawa ke rapat paripurna pada 12 November 2026.
Ananda Dimas Prasetya - Rabu, 11 November 2026
DPR Jadwalkan Pembahasan Usulan HMP Pemakzulan Gibran di Rapat Paripurna
Indonesia
Pimpinan DPR Terima Usulan HMP terhadap Gibran, 120 Anggota dari 8 Fraksi Teken Dukungan
Pimpinan DPR menerima usulan Hak Menyatakan Pendapat terhadap Gibran dari 120 anggota delapan fraksi. Saan Mustopa ungkap rincian dukungannya.
Ananda Dimas Prasetya - Rabu, 11 November 2026
Pimpinan DPR Terima Usulan HMP terhadap Gibran, 120 Anggota dari 8 Fraksi Teken Dukungan
Indonesia
Ahmad Heryawan Tegaskan Pemakzulan Gibran Harus Lewati Proses Konstitusional, DPR Tak Bisa Langsung Bertindak
Ahmad Heryawan menegaskan pemakzulan Gibran harus melalui DPR, MK, hingga MPR. BAM DPR juga akan menampung dan mendalami aspirasi masyarakat.
Ananda Dimas Prasetya - Rabu, 11 November 2026
Ahmad Heryawan Tegaskan Pemakzulan Gibran Harus Lewati Proses Konstitusional, DPR Tak Bisa Langsung Bertindak
Indonesia
Dukungan Anggota Parlemen Terus Bertambah, DPR Siapkan Pengajuan HMP terkait Polemik Ijazah Gibran
Mardani Ali Sera menyebut dukungan anggota DPR untuk Hak Menyatakan Pendapat terkait polemik ijazah Gibran terus bertambah. Surat dijadwalkan diserahkan hari ini.
Ananda Dimas Prasetya - Rabu, 11 November 2026
Dukungan Anggota Parlemen Terus Bertambah, DPR Siapkan Pengajuan HMP terkait Polemik Ijazah Gibran
Indonesia
Puluhan Anggota DPR Bergerak soal Gibran, Hak Menyatakan Pendapat Mulai Bergulir
Mardani Ali Sera menyebut sekitar 50 anggota DPR telah menandatangani usulan Hak Menyatakan Pendapat terkait Gibran. Surat disebut sudah diserahkan ke pimpinan DPR.
Ananda Dimas Prasetya - Selasa, 10 November 2026
Puluhan Anggota DPR Bergerak soal Gibran, Hak Menyatakan Pendapat Mulai Bergulir
Indonesia
Hak Menyatakan Pendapat Ijazah Gibran Menguat, Ketua DPR Puan Maharani Buka Suara
Penasaran soal kelanjutan isu ijazah Wapres Gibran? Cek perkembangan usulan Hak Menyatakan Pendapat (HMP) DPR, sikap Puan Maharani, serta pandangan PDIP dan PKB di sini!
Angga Yudha Pratama - Selasa, 10 November 2026
Hak Menyatakan Pendapat Ijazah Gibran Menguat, Ketua DPR Puan Maharani Buka Suara
Indonesia
DPR Buka Suara soal Desakan Pemakzulan Gibran, Masih Tunggu Putusan MA
Sufmi Dasco Ahmad menjelaskan sikap DPR terkait desakan pemakzulan Gibran. DPR masih menunggu masa sidang dan salinan lengkap putusan MA.
Soffi Amira - Senin, 09 November 2026
DPR Buka Suara soal Desakan Pemakzulan Gibran, Masih Tunggu Putusan MA
Berita
DPR Turun Tangan, Kasus Dugaan Penyadapan Prabowo Bakal Dibahas Bersama Kapolri
Kasus penyadapan Prabowo berkembang. Polri mengajukan enam saksi untuk dilindungi LPSK. Empat pejabat Polri jadi tersangka, DPR panggil Kapolri.
ImanK - Minggu, 08 November 2026
DPR Turun Tangan, Kasus Dugaan Penyadapan Prabowo Bakal Dibahas Bersama Kapolri
Bagikan