Din Syamsuddin Sebut Kasus Jiwasraya Buah Dari Sistem Politik yang Menyimpang
Ketua Umum Dewan Nasional Pergerakan Indonesia Maju Din Syamsuddin (MP/Ponco Sulaksono)
MerahPutih.Com - Ketua Umum Dewan Nasional Pergerakan Indonesia Maju (DN-PIM), Din Syamsuddin menyebut kasus skandal dugaan korupsi di asuransi Jiwasraya merupakan hasil dari sistem tata kelola politik yang menyimpang.
"Bahwa kasus ini merupakan buah dari sistem tata kelola dan juga bisa politik dalam kehidupan kebangsaan kita yang menyimpang," kata Din dalam diskusi bertajuk 'Mega Skandal Korupsi Uang Rakyat' di Jakarta, Kamis (5/3).
Baca Juga:
Pemerintah Diminta Buka-bukaan Dalang Dugaan Korupsi PT Jiwasraya
Mantan Ketua Umum Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah ini menegaskan pihaknya akan memperjuangkan agar kasus Jiwasraya dibuka secara transparan kepada semua pihak.
"Karena ini merupakan mega skandal baik pada jumlah maupun pada subtansinya tadi menyangkut tata kelola dan menyangkut pengkhianatan terhadap uang rakyat, DN PIM mengangkatnya dan akan memperjuangkan, mendesakannya, untuk dibuka sebuka bukanya," tegasnya.
Din menilai rencana DPR untuk membentuk panitia kerja (Panja) tak cukup untuk membongkar kasus Jiwasraya. Karena itu, dia mendesak DPR untuk membentuk panitia khusus (Pansus) Jiwasraya.
"Khususnya oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) yang tidak cukup jangan membentuk Panja-panja lintas komisi. Tapi sudah sangat kuat alasan untuk adanya Pansus," kata Din.
Tak hanya itu, Ketua Dewan Pertimbangan Majelis Ulama Indonesia (MUI) ini juga berharap kasus Jiwasraya segera dituntaskan.
"Kami berharap kasus mega skandal korupsi uang rakyat ini tidak kemudian hilang dan apalagi dipeti es-kan terutama terakhir ini tertutupi atau ditutupi oleh terutama wabah corona dan mungkin juga hal-hal lain," ujarnya.
Baca Juga:
Din juga meminta insan pers turut aktif memberikan informasi mengenai perkembangan dari kasus tersebut. Pasalnya, kasus Jiwasraya ditaksir merugikan keuangan negara yang cukup besar.
"Daripada Pers kami mendorong untuk membantu menyuarakan ini, karena ini adalah sebuah kejahatan luar biasa dan apalagi melibatkan rakyat dengan segala dampaknya dan tentu kita juga harapkan nanti bisa di analisis di telaah lebih dalam apa yang menjadi pangkal penyebab dari semua ini," pungkasnya.(Pon)
Baca Juga:
FKPPI Desak Kasus Jiwasraya dan Asabri Diselesaikan Lewat Jalur Politik
Bagikan
Ponco Sulaksono
Berita Terkait
KPK Beberkan Alasan Penyegelan Rumah Kajari Kabupaten Bekasi
2 Jaksa HSU Diduga Terima Uang Rp 1,13 Miliar dari Kasus Pemerasan
KPK Tetapkan Bupati Bekasi dan Ayahnya Tersangka Suap Ijon Proyek
DPR Desak Pengumuman UMP 2026 Transparan Agar Tak Ada Dusta
KPK Bongkar Skenario Jaksa Banten Peras WN Korea Selatan Berkedok Tuntutan Berat
Negara Diminta 'Jemput Bola' Urus Sertifikat Korban Bencana Sumatera, Jangan Tunggu Rakyat Mengemis
DPR Warning Kementerian HAM: Peta Jalan Penyelesaian Pelanggaran HAM Jangan Cuma Jadi Pajangan, Implementasi Harus Se-Progresif Dialognya
Sindir Kinerja Kemenkes, Komisi IX DPR Sebut Pemulihan RS Pasca Banjir Sumatra Terlalu Santai
Rumah Kajari Bekasi Disegel KPK, Jejak 'Panas' OTT Bupati Ade Kuswara Kunang Merembet ke Cluster Pasadena
Bupati Bekasi Ade Kuswara Kunang Ditangkap KPK, Ketahui Rekam Jejaknya