FKPPI Desak Kasus Jiwasraya dan Asabri Diselesaikan Lewat Jalur Politik

MerahPutih.Com - Ketua Pengurus Daerah (PD) IX Forum Komunikasi Putra-Putri Purnawirawan TNI/PoIri Indonesia (FKPPI) Jakarta, Arif Bawono menilai bahwa kasus dugaan korupsi PT Asuransi Jiwasraya dan PT Asuransi Sosial Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (ASABRI) perlu diusut tuntas.

Menurut dia, perkara ini tak cukup hanya diproses hukum biasa saja.

Baca Juga:

KPK Segera Bahas Kasus Asabri dengan BPK

Ia menilai bahwa untuk kapasitas kasus sebesar kedua perusahaan plat merah itu, Arif menilai bahwa pembentukan Panitia Khusus (Pansus) DPR RI untuk mengusut dugaan kejahatan korupsi sudah sangat perlu.

“Sektor politik juga mesti bertanggung jawab mengawal kepentingan nasabah,” kata Arif dalam keterangannya kepada wartawan, Rabu (15/1).

Ia mengatakan bahwa tugas pansus secara garis besar ada dua, yakni kepastian hukum dan jaminan dana nasabah tetap aman.

“Mereka bertugas untuk menjaga dan meyakinkan nasabah bahwa dana mereka dijamin pasti akan kembali serta memastikan proses hukum yang tengah dijalankan oleh aparat penegak hukum berjalan sesuai aturan dan tidak ada tebang pilih,” ujarnya.

Pria yang akrab dipanggil Boy melihat penanganan kasus hukum ini hanya akan menjangkau di sektor hilir saja, tetapi nasib nasabah tidak bisa dijamin. Dia menyinggung kasus First Travel, dimana putusan hakim justru memerintahkan aset milik pelaku dirampas untuk negara.

“Kapasitas kasus ini terlalu besar jika hanya dimainkan di sektor hukum saja. Sektor politik juga mesti bertanggung jawab mengawal kepentingan nasabah,” ujarnya Aktivis 98 Bandung ini.

Dia mengingatkan, dalam pemberitaan kasus ini bukan cuma menggarong Jiwasraya, namun juga Asabri. Sebagai bagian dari keluarga besar TNI yang dirugikan langsung oleh penggangsiran duit nasabah Jiwasraya dan Asabri, dia menyerukan DPR selaku wakil rakyat segera membentuk Pansus untuk menuntaskan kasus Jiwasraya dan juga Asabri.

Tugas pansus secara garis besar ada dua, yakni menjaga dan meyakinkan nasabah bahwa dana mereka dijamin pasti akan kembali dan kedua adalah memastikan proses hukum yang tengah dijalankan oleh Aparat Penegak Hukum berjalan sesuai aturan dan tidak ada tebang pilih.

Baca Juga:

Penetapan Tersangka Dugaan Korupsi Jiwasraya Penting untuk Kembalikan Kepercayaan Publik

Dia mengkhawatirkan, cepatnya penetapan tersangka sekaligus penahanan ini hanya untuk painkiller yang ditujukan agar rakyat tenang dan senang. Tetapi, kasusnya justru hanya basa-basi saja. Dia menyinggung kasus TPPI ynag merugikan negara triliunan negara yang saat ini tengah ditangani oleh Kejaksaan Agung tak juga disidangkan.

“Kita akan terus mengawal penanganan kasus di Kejaksaan Agung sekaligus terus mendorong DPR segera membentuk Pansus Jiwasraya-Asabri Gate. Tak menutup kemungkinan untuk membuka catatan seluruh Asuransi pemerintah,” pungkasnya.(Knu)

Baca Juga:

KPK Siap Kerjasama dengan BPK Usut Dugaan Korupsi di Asabri