Skandal Asuransi

KPK Segera Bahas Kasus Asabri dengan BPK

Eddy FloEddy Flo - Rabu, 15 Januari 2020
 KPK Segera Bahas Kasus Asabri dengan BPK

Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron (Foto: antaranews)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.Com - Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) saat ini tengah membahas kasus dugaan korupsi PT Asuransi Sosial Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (Asabri) di tataran internal.

Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron mengatakan, usai pembahasan di tataran internal, BPK akan membahas kasus itu bersama dengan KPK, pada Kamis, (16/1) besok.

Baca Juga:

Penetapan Tersangka Dugaan Korupsi Jiwasraya Penting untuk Kembalikan Kepercayaan Publik

"Siang ini mereka (BPK) akan bahas internal. besok, kamis akan koordinasi dengan KPK," kata Ghufron saat dikonfirmasi, Rabu (15/1).

Kerugian asuransi Asabri mencapai triliunan rupiah
Logo ASABRI (Foto: antaranews)

KPK, kata Ghufron sudah berkoordinasi dengan BPK terkait adanya dugaan korupsi di PT Asabri. Saat ini, KPK masih menunggu hasil audit dugaan korupsi PT Asabri di tataran internal BPK.

"Kami sudah koordinasi dengan BPK. Masih menunggu hasil audit dari BPK yang rencana akan di sampaikan pada kamis besok. kami sudah berkoordinasi secara intens untuk menangani perkara ini," ujarnya.

BPK memperkirakan bahwa potensi kerugian yang dialami PT Asuransi Sosial Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (Asabri) mencapai Rp 16 triliun.

BPK hingga kini masih mengumpulkan data terkait adanya kerugian negara pada perusahaan asuransi yang diperuntukan untuk pensiunan TNI dan Polri berpangkat rendah ini.

Baca Juga:

KPK Siap Kerjasama dengan BPK Usut Dugaan Korupsi di Asabri

"Baru perkiraan, BPK sedang mengumpulkan data dan informasi di perkirakan potensi kerugian Rp 10-16 triliun," kata anggota BPK Harry Azhar saat dikonfirmasi wartawan, Rabu (14/1).

Menurut Harry setelah rampung mengumpulkan data, BPK berencana menyerahkannya ke KPK. Dengan demikian, dugaan korupsi di perusahaan pelat merah itu dapat ditindaklanjuti oleh KPK.

"Iya akan diserahkan ke KPK," pungkasnya.(Pon)

Baca Juga:

DPR Sarankan Pemerintah Prioritaskan Kasus Jiwasraya Ketimbang Asabri

#Badan Pemeriksa Keuangan #Komisi Pemberantasan Korupsi #Korupsi BUMN #Asuransi
Bagikan
Ditulis Oleh

Ponco Sulaksono

Berita Terkait

Berita Foto
Digitalisasi Layanan, DPLK Avrist Perkenalkan Aplikasi Dana Pensiun SiPURNA
Ketua Pengurus DPLK Avrist, Firmansyah bersama COO Avrist Assurance, Tan Yvonne Rina saat meluncurkan aplikasi SiPURNA by DPLK Avrist di Jakarta.
Didik Setiawan - Kamis, 05 Februari 2026
Digitalisasi Layanan, DPLK Avrist Perkenalkan Aplikasi Dana Pensiun SiPURNA
Indonesia
Bertemu Abraham Samad dan Mantan Kabareskrim, Presiden Prabowo Minta Masukan soal Pemberantasan Korupsi
Jubir Prabowo sekaligus Mensesneg Prasetyo Hadi mengungkapkan pertemuan antara Presiden Prabowo dan sejumlah tokoh itu untuk berdiskusi.
Dwi Astarini - Selasa, 03 Februari 2026
Bertemu Abraham Samad dan Mantan Kabareskrim, Presiden Prabowo Minta Masukan soal Pemberantasan Korupsi
Indonesia
Santunan Kecelakaan dari Jasa Raharja Capai Rp 3,2 Triliun, Ada 153.141 Korban Kecelakaan
,Jumlah santunan yang diberikan Jasa Raharja menunjukkan kenaikan sebesar 3,87 persen, sesuai data tahun 2025.
Alwan Ridha Ramdani - Senin, 19 Januari 2026
Santunan Kecelakaan dari Jasa Raharja Capai Rp 3,2 Triliun, Ada 153.141 Korban Kecelakaan
Indonesia
Kabupaten Bekasi Ditetapkan Zona Merah KPK, Raih Skor MCSP Terendah Keempat Se-Jawa Barat
KPK memberikan perhatian khusus kepada Bupati Bekasi Ade Kuswara Kunang dan jajarannya
Angga Yudha Pratama - Jumat, 21 November 2025
Kabupaten Bekasi Ditetapkan Zona Merah KPK, Raih Skor MCSP Terendah Keempat Se-Jawa Barat
Berita Foto
Momen Garda Medika Hadirkan Fitur Express Discharge Permudah Layanan Rawat Jalan
President Director Asuransi Astra, Maximiliaan Agatisianus memberikan pemaparan dalam peluncuran Express Discharge di Jakarta, Rabu (12/11/2025).
Didik Setiawan - Rabu, 12 November 2025
Momen Garda Medika Hadirkan Fitur Express Discharge Permudah Layanan Rawat Jalan
Indonesia
Setelah Tangkap CEO Investree, Polisi Kejar Ceo Kresna Life dan Wanaartha Life
Pihaknya memastikan Polri terus menjalin komunikasi dengan para stakeholders di AS, mulai dari homeland security, U.S. Immigration and Customs Enforcement's (ICE), hingga Federal Bureau of Investigation (FBI)
Alwan Ridha Ramdani - Sabtu, 27 September 2025
Setelah Tangkap CEO Investree, Polisi Kejar Ceo Kresna Life dan Wanaartha Life
Indonesia
KPK Dalami Peran Gubernur Kalbar Ria Norsan di Kasus Proyek Jalan Mempawah
Diketahui, kader Gerindra itu menjadi Bupati Mempawah selama dua periode 2009-2014 dan 2014-2018
Angga Yudha Pratama - Sabtu, 23 Agustus 2025
KPK Dalami Peran Gubernur Kalbar Ria Norsan di Kasus Proyek Jalan Mempawah
Indonesia
Bos KPK Pastikan Catur Budi Harto dan Dirut Allo Bank Masuk Daftar Cekal Kasus Korupsi EDC BRI
Catur Budi Harto sendiri sudah pernah diperiksa KPK pada 26 Juni 2025 lalu
Wisnu Cipto - Kamis, 03 Juli 2025
Bos KPK Pastikan Catur Budi Harto dan Dirut Allo Bank Masuk Daftar Cekal Kasus Korupsi EDC BRI
Indonesia
Bos BUMN Tetap Bisa Diproses hukum Meski Tak Lagi Berstatus Penyelenggara Negara
Kejaksaan Agung akan mengkaji penerapan aturan UU BUMN yang baru dalam aspek penegakan hukum.
Ananda Dimas Prasetya - Senin, 05 Mei 2025
Bos BUMN Tetap Bisa Diproses hukum Meski Tak Lagi Berstatus Penyelenggara Negara
Indonesia
Kolaborasi Bareng KPK Kampanyekan Antikorupsi, Rhoma Irama Doakan Pejabat tak Pakai Rompi Oranye
Kerja sama ini bertujuan memberikan pemahaman kepada masyarakat, khususnya mereka yang berpotensi terjerumus dalam tindak korupsi.
Dwi Astarini - Selasa, 29 April 2025
Kolaborasi Bareng KPK Kampanyekan Antikorupsi, Rhoma Irama Doakan Pejabat tak Pakai Rompi Oranye
Bagikan