KPK Segera Bahas Kasus Asabri dengan BPK


Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron (Foto: antaranews)
MerahPutih.Com - Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) saat ini tengah membahas kasus dugaan korupsi PT Asuransi Sosial Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (Asabri) di tataran internal.
Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron mengatakan, usai pembahasan di tataran internal, BPK akan membahas kasus itu bersama dengan KPK, pada Kamis, (16/1) besok.
Baca Juga:
Penetapan Tersangka Dugaan Korupsi Jiwasraya Penting untuk Kembalikan Kepercayaan Publik
"Siang ini mereka (BPK) akan bahas internal. besok, kamis akan koordinasi dengan KPK," kata Ghufron saat dikonfirmasi, Rabu (15/1).

KPK, kata Ghufron sudah berkoordinasi dengan BPK terkait adanya dugaan korupsi di PT Asabri. Saat ini, KPK masih menunggu hasil audit dugaan korupsi PT Asabri di tataran internal BPK.
"Kami sudah koordinasi dengan BPK. Masih menunggu hasil audit dari BPK yang rencana akan di sampaikan pada kamis besok. kami sudah berkoordinasi secara intens untuk menangani perkara ini," ujarnya.
BPK memperkirakan bahwa potensi kerugian yang dialami PT Asuransi Sosial Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (Asabri) mencapai Rp 16 triliun.
BPK hingga kini masih mengumpulkan data terkait adanya kerugian negara pada perusahaan asuransi yang diperuntukan untuk pensiunan TNI dan Polri berpangkat rendah ini.
Baca Juga:
"Baru perkiraan, BPK sedang mengumpulkan data dan informasi di perkirakan potensi kerugian Rp 10-16 triliun," kata anggota BPK Harry Azhar saat dikonfirmasi wartawan, Rabu (14/1).
Menurut Harry setelah rampung mengumpulkan data, BPK berencana menyerahkannya ke KPK. Dengan demikian, dugaan korupsi di perusahaan pelat merah itu dapat ditindaklanjuti oleh KPK.
"Iya akan diserahkan ke KPK," pungkasnya.(Pon)
Baca Juga:
DPR Sarankan Pemerintah Prioritaskan Kasus Jiwasraya Ketimbang Asabri
Bagikan
Ponco Sulaksono
Berita Terkait
KPK Dalami Peran Gubernur Kalbar Ria Norsan di Kasus Proyek Jalan Mempawah

Bos KPK Pastikan Catur Budi Harto dan Dirut Allo Bank Masuk Daftar Cekal Kasus Korupsi EDC BRI

Bos BUMN Tetap Bisa Diproses hukum Meski Tak Lagi Berstatus Penyelenggara Negara

Kolaborasi Bareng KPK Kampanyekan Antikorupsi, Rhoma Irama Doakan Pejabat tak Pakai Rompi Oranye

KPK Usut Dugaan Korupsi di Kalbar, Penyidik Mulai Lakukan Penggeledahan

Beri Perlindungan Mega Insurance Hadirkan Asuransi PA untuk Pemudik Lebaran 2025

Aset Industri Asuransi Indonesia Tembus Rp 1.000 Triliun, OJK Susun 3 Aturan Tata Kelola Baru

Sun Life Indonesia dan CIMB Niaga Jalin Kemitraan Bancassurance hingga 2039

Jeffry Haryadi Ditunjuk Jadi Dirut Baru ASABRI

DPR Mulai Gelar Fit and Proper Test Calon Anggota BPK
