Didapuk Jadi Ketua DPRD DKI, Prasetyo Janji Selesaikan Masalah Klasik Ibu Kota

Andika PratamaAndika Pratama - Kamis, 03 Oktober 2019
Didapuk Jadi Ketua DPRD DKI, Prasetyo Janji Selesaikan Masalah Klasik Ibu Kota

Ketua DPRD DKI Jakarta Prasetyo Edi Marsudi. (Foto: MP/Fadli)

Ukuran:
14
Audio:

MerahPutih.com - Prasetyo Edi Marsudi untuk kedua kalinya didapuk menjadi Ketua DPRD DKI Jakarta. Ia berjanji akan menyelesaikan permasalahan klasik yang rutin menghantui Ibu Kota mengenai persoalan banjir dan kemacetan.

"Masih banyak PR-PR yang sebetulnya masalahnya klasik ya, masalah banjir dan macet," kata Prasetyo di Gedung DPRD DKI, Jakarta Pusat, Kamis (3/10).

Baca Juga

Prasetyo PDIP Jadi Ketua DPRD DKI Lagi, Ini 4 Nama Wakilnya!

Mengenai masalah banjir, Prasetyo mengaku pernah berkoordinasi dengan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono untuk membicarakan mengenai 13 sungai dikelola pemerintah pusat.

"Ada 13 sungai di Jakarta ini yang kebetulan sungai ini dikelola oleh pemerintah pusat, nah saya pernah bicara dengan pak Menteri Basuki pada saat itu serahkan saja pada DKI Jakarta untuk dikelola sungai itu supaya kerja kita cepat," tutur Prasetyo.

Prasetyo Edi Marsudi. (Foto: MP/Asropih)
Prasetyo Edi Marsudi. (Foto: MP/Asropih)

Dalam jangka pendek, sebelum memasuki musim penghujan yang kerap merendam sejumlah kawasan di Ibu Kota Prasetyo bakal meminta Kepala Dinas Pekerjaan Umum DKI Jakarta segera melakukan pengerukan seluruh kali di Jakarta supaya banjir bisa diminimalisir.

Baca Juga

Usulan 8 Poin Penyempurnaan Tatib DPRD DKI Jakarta 2019-2024

"Masalah macet kami akan menyikapi masalah Tosari, Kartika Plaza, Jalan Thamrin itu kan kalau gubernur sebelumnya dia bangun JPO supaya lalu lintas jalan tapi kenyataan sekarang ini di situ macetnya kemana-mana sudah sampai Semanggi nah ini juga harus dibuat tunnel ke bawah adalah solusinya. Nah hal-hal seperti ini yang akan saya bicarakan setelah dilantik," papar Prasetyo.

Untuk menyelesaikan persoalan banjir dan macet, Prasetyo akan membuka jaringan aplikasi Join Go melalui Fraksi PDI-PDPRD DKI. Aplikasi ini akan menampung keluhan warga Jakarta sehingga bisa cepat direspon dan ditindaklanjuti.

Baca Juga

Kunjungi Jakarta, DPRD Denpasar Pelajari RPTRA Gagasan Ahok

"Saya akan membuka satu jaringan aplikasi yang namanya Join Go. Nah Join Go dimana keluh kesah masyarakat nanti saya akan tampung dan terima dan saya akan ke lapangan," tutup Prasetyo. (Asp)

#Prasetyo Edi Marsudi #DPRD DKI Jakarta
Bagikan
Ditulis Oleh

Asropih

Berita Terkait

Indonesia
DPRD DKI Ingatkan Pembangunan Hunian Vertikal Harus Ramah Disabilitas
Pembangunan hunian vertikal merupakan jawaban atas keterbatasan lahan dan tingginya harga tanah di Jakarta.
Dwi Astarini - Jumat, 12 September 2025
DPRD DKI Ingatkan Pembangunan Hunian Vertikal Harus Ramah Disabilitas
Indonesia
Tak Hanya DKI Jakarta, DPRD Se-Indonesia Bakal Audiensi ke Mendagri soal Tunjangan Perumahan
Audiensi dengan Mendagri Tito akan dilakukan melalui Asosiasi DPRD Provinsi Seluruh Indonesia (ADPSI).
Ananda Dimas Prasetya - Jumat, 12 September 2025
Tak Hanya DKI Jakarta, DPRD Se-Indonesia Bakal Audiensi ke Mendagri soal Tunjangan Perumahan
Indonesia
DPRD DKI Libatkan 15 Perguruan Tinggi Bahas Perda Kekhususan Jakarta
DPRD DKI Jakarta akan memprioritaskan pembahasan 15 peraturan daerah (Perda) terkait kekhususan Jakarta.
Ananda Dimas Prasetya - Kamis, 11 September 2025
DPRD DKI Libatkan 15 Perguruan Tinggi Bahas Perda Kekhususan Jakarta
Indonesia
DPRD DKI Jakarta Ambil Langkah Cepat, Libatkan 15 Perguruan Tinggi dalam Pembahasan Maraton 15 Perda Kekhususan
Mudah-mudahan bisa terkejar
Angga Yudha Pratama - Kamis, 11 September 2025
DPRD DKI Jakarta Ambil Langkah Cepat, Libatkan 15 Perguruan Tinggi dalam Pembahasan Maraton 15 Perda Kekhususan
Indonesia
Pembahasan APBD 2026 DKI Jakarta Ditunda, Menunggu Kepastian Dana Bagi Hasil dari Pemerintah Pusat
Angka itu tidak boleh berubah
Angga Yudha Pratama - Rabu, 10 September 2025
Pembahasan APBD 2026 DKI Jakarta Ditunda, Menunggu Kepastian Dana Bagi Hasil dari Pemerintah Pusat
Indonesia
Rencana Pramono Anung Ubah Badan Hukum PAM Jaya Dapat Penolakan dari Legislator Kebon Sirih
Fraksi PAN khawatir perubahan ini akan mengutamakan pemodal daripada kepentingan rakyat
Angga Yudha Pratama - Rabu, 10 September 2025
Rencana Pramono Anung Ubah Badan Hukum PAM Jaya Dapat Penolakan dari Legislator Kebon Sirih
Indonesia
Pimpinan DPRD DKI Sebut Penurunan Tunjangan Perumahan tak Bisa Sendiri, Harus Bersama Pusat
Terdapat sejumlah tahapan sebelum penurunan tunjangan perumahan anggota DPRD DKI terealisasi.
Dwi Astarini - Selasa, 09 September 2025
Pimpinan DPRD DKI Sebut Penurunan Tunjangan Perumahan tak Bisa Sendiri, Harus Bersama Pusat
Indonesia
DPRD DKI Tak Mau Terburu-buru Ambil Keputusan Turunkan Tunjangan Rumah
Keputusan ini juga dilatarbelakangi oleh aksi unjuk rasa dari Aliansi Mahasiswa Peduli Sosial Demokrasi
Angga Yudha Pratama - Senin, 08 September 2025
DPRD DKI Tak Mau Terburu-buru Ambil Keputusan Turunkan Tunjangan Rumah
Indonesia
Pramono Tanggapi soal Tunjangan Rumah Anggota DPRD DKI, Sebut Sudah Jalin Komunikasi
Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung, menanggapi soal tunjangan rumah anggota DPRD DKI. Ia mengatakan, sudah menjalin komunikasi dengan DPRD DKI.
Soffi Amira - Senin, 08 September 2025
Pramono Tanggapi soal Tunjangan Rumah Anggota DPRD DKI, Sebut Sudah Jalin Komunikasi
Indonesia
Fantastis! Segini Besaran Gaji dan Tunjangan Anggota DPRD DKI yang Lebih Besar dari DPR
Besaran gaji dan tunjangan anggota DPRD DKI Jakarta menuai protes. Selain itu, besaran gaji dan tunjangannya lebih besar dari DPR RI.
Soffi Amira - Minggu, 07 September 2025
Fantastis! Segini Besaran Gaji dan Tunjangan Anggota DPRD DKI yang Lebih Besar dari DPR
Bagikan