Didapuk Jadi Ketua DPRD DKI, Prasetyo Janji Selesaikan Masalah Klasik Ibu Kota

Andika PratamaAndika Pratama - Kamis, 03 Oktober 2019
Didapuk Jadi Ketua DPRD DKI, Prasetyo Janji Selesaikan Masalah Klasik Ibu Kota

Ketua DPRD DKI Jakarta Prasetyo Edi Marsudi. (Foto: MP/Fadli)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Prasetyo Edi Marsudi untuk kedua kalinya didapuk menjadi Ketua DPRD DKI Jakarta. Ia berjanji akan menyelesaikan permasalahan klasik yang rutin menghantui Ibu Kota mengenai persoalan banjir dan kemacetan.

"Masih banyak PR-PR yang sebetulnya masalahnya klasik ya, masalah banjir dan macet," kata Prasetyo di Gedung DPRD DKI, Jakarta Pusat, Kamis (3/10).

Baca Juga

Prasetyo PDIP Jadi Ketua DPRD DKI Lagi, Ini 4 Nama Wakilnya!

Mengenai masalah banjir, Prasetyo mengaku pernah berkoordinasi dengan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono untuk membicarakan mengenai 13 sungai dikelola pemerintah pusat.

"Ada 13 sungai di Jakarta ini yang kebetulan sungai ini dikelola oleh pemerintah pusat, nah saya pernah bicara dengan pak Menteri Basuki pada saat itu serahkan saja pada DKI Jakarta untuk dikelola sungai itu supaya kerja kita cepat," tutur Prasetyo.

Prasetyo Edi Marsudi. (Foto: MP/Asropih)
Prasetyo Edi Marsudi. (Foto: MP/Asropih)

Dalam jangka pendek, sebelum memasuki musim penghujan yang kerap merendam sejumlah kawasan di Ibu Kota Prasetyo bakal meminta Kepala Dinas Pekerjaan Umum DKI Jakarta segera melakukan pengerukan seluruh kali di Jakarta supaya banjir bisa diminimalisir.

Baca Juga

Usulan 8 Poin Penyempurnaan Tatib DPRD DKI Jakarta 2019-2024

"Masalah macet kami akan menyikapi masalah Tosari, Kartika Plaza, Jalan Thamrin itu kan kalau gubernur sebelumnya dia bangun JPO supaya lalu lintas jalan tapi kenyataan sekarang ini di situ macetnya kemana-mana sudah sampai Semanggi nah ini juga harus dibuat tunnel ke bawah adalah solusinya. Nah hal-hal seperti ini yang akan saya bicarakan setelah dilantik," papar Prasetyo.

Untuk menyelesaikan persoalan banjir dan macet, Prasetyo akan membuka jaringan aplikasi Join Go melalui Fraksi PDI-PDPRD DKI. Aplikasi ini akan menampung keluhan warga Jakarta sehingga bisa cepat direspon dan ditindaklanjuti.

Baca Juga

Kunjungi Jakarta, DPRD Denpasar Pelajari RPTRA Gagasan Ahok

"Saya akan membuka satu jaringan aplikasi yang namanya Join Go. Nah Join Go dimana keluh kesah masyarakat nanti saya akan tampung dan terima dan saya akan ke lapangan," tutup Prasetyo. (Asp)

#Prasetyo Edi Marsudi #DPRD DKI Jakarta
Bagikan
Ditulis Oleh

Asropih

Berita Terkait

Indonesia
Bullying Kembali Terjadi di Sekolah Swasta Jakarta, DPRD DKI Sudah Terima Aduan Orang Tua Korban
Kasus bullying kini kembali terjadi di sekolah swasta, tepatnya Gandhi School Ancol. DPRD DKI Jakarta sudah menerima aduan orang tua korban.
Soffi Amira - 1 jam, 28 menit lalu
Bullying Kembali Terjadi di Sekolah Swasta Jakarta, DPRD DKI Sudah Terima Aduan Orang Tua Korban
Indonesia
Angka Pengangguran Tinggi, DPRD DKI Kritik Kurikulum dan Kualitas Guru di Jakarta
Sekretaris Komisi E DPRD DKI Jakarta soroti lemahnya kurikulum dan rendahnya jumlah guru bersertifikat di Jakarta yang dinilai berkontribusi terhadap tingginya angka pengangguran.
Ananda Dimas Prasetya - Kamis, 06 November 2025
Angka Pengangguran Tinggi, DPRD DKI Kritik Kurikulum dan Kualitas Guru di Jakarta
Indonesia
DPRD DKI Dukung Peningkatan Layanan Transjakarta Menuju 5 Abad Jakarta
Anggota DPRD DKI Muhammad Taufik Zoelkifli (MTZ) memuji kemajuan transportasi Jakarta yang kini melampaui Kuala Lumpur dan Bangkok, serta mendorong layanan publik yang lebih manusiawi menjelang usia 500 tahun Jakarta.
Ananda Dimas Prasetya - Selasa, 04 November 2025
DPRD DKI Dukung Peningkatan Layanan Transjakarta Menuju 5 Abad Jakarta
Indonesia
Penyesuaian Tarif Transjakarta Diperlukan, Dishub DKI: Belum Ada Kenaikan, Menunggu Surat Gubernur
Kepala Dinas Perhubungan (Dishub) DKI Jakarta, Syafrin Liputo, memastikan, bahwa sampai saat ini belum ada kenaikan tarif Transjakarta.
Frengky Aruan - Senin, 03 November 2025
Penyesuaian Tarif Transjakarta Diperlukan, Dishub DKI: Belum Ada Kenaikan, Menunggu Surat Gubernur
Indonesia
Dewan PSI Sesalkan Pemotongan Anggaran Subsidi Pangan, tapi Malah Tambahin Dana Forkopimda Rp 200 Miliar
Pemberian dana hibah kepada Forkopimda yang dampaknya bagi masyarakat masih dipertanyakan.
Dwi Astarini - Jumat, 31 Oktober 2025
Dewan PSI Sesalkan Pemotongan Anggaran Subsidi Pangan, tapi Malah Tambahin Dana Forkopimda Rp 200 Miliar
Indonesia
APBD DKI 2026 Disepakati Rp 81,3 Triliun, KJP dan Bansos Aman Meski DBH Dipotong
DPRD juga memberikan catatan khusus terhadap penyesuaian anggaran pada beberapa program
Angga Yudha Pratama - Jumat, 31 Oktober 2025
APBD DKI 2026 Disepakati Rp 81,3 Triliun, KJP dan Bansos Aman Meski DBH Dipotong
Indonesia
Raperda KTR DKI Final: Merokok Indoor Dilarang Total, Jual Rokok Dibatasi 200 Meter dari Sekolah
Dalam Raperda KTR ini tidak diatur mengenai area merokok di ruang tertutup (indoor smoking area)
Angga Yudha Pratama - Jumat, 31 Oktober 2025
Raperda KTR DKI Final: Merokok Indoor Dilarang Total, Jual Rokok Dibatasi 200 Meter dari Sekolah
Indonesia
Lahan Makam Jakarta Kritis, DPRD Desak Anggaran Pembelian Tanah Baru Cuma Cukup 3 Tahun
Pembukaan lahan baru memerlukan proses panjang, mulai dari pematangan lahan, pembangunan akses jalan, hingga perizinan lingkungan
Angga Yudha Pratama - Rabu, 29 Oktober 2025
Lahan Makam Jakarta Kritis, DPRD Desak Anggaran Pembelian Tanah Baru Cuma Cukup 3 Tahun
Indonesia
Kenaikan Tarif Transjakarta Ibarat 'Pil Pahit' yang Wajib Ditelan Demi Bus Listrik dan Layanan Lebih Canggih
Warga harus tahu bahwa kenaikan ini bukan semata untuk meningkatkan pendapatan
Angga Yudha Pratama - Rabu, 29 Oktober 2025
Kenaikan Tarif Transjakarta Ibarat 'Pil Pahit' yang Wajib Ditelan Demi Bus Listrik dan Layanan Lebih Canggih
Indonesia
Dana Transfer Daerah Dipangkas, Pemprov DKI Hanya Bisa Uji Coba 100 Sekolah Swasta Gratis Tahun Depan
Pemprov DKI hanya bisa menguji coba 100 sekolah swasta gratis tahun depan. Hal itu dikarenakan adanya pemotongan dana transfer daerah.
Soffi Amira - Jumat, 24 Oktober 2025
Dana Transfer Daerah Dipangkas, Pemprov DKI Hanya Bisa Uji Coba 100 Sekolah Swasta Gratis Tahun Depan
Bagikan