Prasetyo PDIP Jadi Ketua DPRD DKI Lagi, Ini 4 Nama Wakilnya!

Andika PratamaAndika Pratama - Kamis, 03 Oktober 2019
Prasetyo PDIP Jadi Ketua DPRD DKI Lagi, Ini 4 Nama Wakilnya!

Ruang Paripurna DPRD DKI Jakarta. Foto: MP/Asropih

Ukuran:
14
Audio:

MerahPutih.com - DPRD DKI Jakarta telah menetapkan lima pimpinan definitif Dewan Legislatif Kebon Sirih periode 2019-2024. Ketua DPRD DKI diemban kader Fraksi PDI-Perjuangan Prasetyo Edi Marsudi.

Setelah itu ada empat Wakil Ketua DPRD DKI definitif yakni M. Taufik dari Partai Gerindra, Abdurahman Suhaimi PKS, Misan Samsuri berasal dari Partai Demokrat, dan Zita Anjani dipercaya oleh PAN.

Baca Juga

3 Oktober DPRD DKI Gelar Paripurna Pengumuman Pimpinan Definitif

"DPRD Jakarta memutuskan saudara Prasetyo Edi Marsudi sebagai ketua DPRD Jakarta dengan masa jabatan 2019-2024," kata Ketua DPRD DKI non definitif, Pantas Nainggolan di Gedung DPRD DKI, Jakarta Pusat, Kamis (3/10).

Pantas Nainggolan ungkapkan sejumlah anggota DPRD DKI usulkan agar Wagub DKI lebih dari satu orang
Pantas Nainggolan memberikan keterangan kepada awak media di Gedung DPRD DKI Jakarta (MP/Asropih)

Pantas menuturkan, adapun ketua dari masing-masing Fraksi di Dewan Perwakilan DKI juga telah ditentukan.

Fraksi PDI-P dipercayai Gembong Warsono, Fraksi Partai Gerindra Rani Maulani, Fraksi PKS adalah Muhammad Arifin, Fraksi Demokrat adalah Desi Kristiana.

Baca Juga

Usulan 8 Poin Penyempurnaan Tatib DPRD DKI Jakarta 2019-2024

Selain itu, Fraksi PAN adalah Lukmanul Hakim, Fraksi PSI adalah Idris Ahmad, Fraksi NasDem adalah Wibi Andrino, Fraksi Golkar adalah Basri Baco, dan Fraksi PKB-PPP adalah Hasbiallah Ilyas.

Pantas mengungkapkan, nama pimpinan DPRD DKI itu akan diberikan kepada Kementerian Dalam Negeri melalui Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan. (Asp)

#DPRD DKI Jakarta
Bagikan
Ditulis Oleh

Asropih

Berita Terkait

Indonesia
IPO Bikin PAM Jaya Transparan, Akuntabel, dan Efisien, DPRD DKI Diminta Jangan Ragu Beri Persetujuan
Jakarta Institute menilai keraguan DPRD DKI Jakarta dalam mendukung rencana IPO PAM Jaya justru berpotensi merugikan publik.
Dwi Astarini - Senin, 15 September 2025
IPO Bikin PAM Jaya Transparan, Akuntabel, dan Efisien, DPRD DKI Diminta Jangan Ragu Beri Persetujuan
Indonesia
DPRD DKI Ingatkan Pembangunan Hunian Vertikal Harus Ramah Disabilitas
Pembangunan hunian vertikal merupakan jawaban atas keterbatasan lahan dan tingginya harga tanah di Jakarta.
Dwi Astarini - Jumat, 12 September 2025
DPRD DKI Ingatkan Pembangunan Hunian Vertikal Harus Ramah Disabilitas
Indonesia
Tak Hanya DKI Jakarta, DPRD Se-Indonesia Bakal Audiensi ke Mendagri soal Tunjangan Perumahan
Audiensi dengan Mendagri Tito akan dilakukan melalui Asosiasi DPRD Provinsi Seluruh Indonesia (ADPSI).
Ananda Dimas Prasetya - Jumat, 12 September 2025
Tak Hanya DKI Jakarta, DPRD Se-Indonesia Bakal Audiensi ke Mendagri soal Tunjangan Perumahan
Indonesia
DPRD DKI Libatkan 15 Perguruan Tinggi Bahas Perda Kekhususan Jakarta
DPRD DKI Jakarta akan memprioritaskan pembahasan 15 peraturan daerah (Perda) terkait kekhususan Jakarta.
Ananda Dimas Prasetya - Kamis, 11 September 2025
DPRD DKI Libatkan 15 Perguruan Tinggi Bahas Perda Kekhususan Jakarta
Indonesia
DPRD DKI Jakarta Ambil Langkah Cepat, Libatkan 15 Perguruan Tinggi dalam Pembahasan Maraton 15 Perda Kekhususan
Mudah-mudahan bisa terkejar
Angga Yudha Pratama - Kamis, 11 September 2025
DPRD DKI Jakarta Ambil Langkah Cepat, Libatkan 15 Perguruan Tinggi dalam Pembahasan Maraton 15 Perda Kekhususan
Indonesia
Pembahasan APBD 2026 DKI Jakarta Ditunda, Menunggu Kepastian Dana Bagi Hasil dari Pemerintah Pusat
Angka itu tidak boleh berubah
Angga Yudha Pratama - Rabu, 10 September 2025
Pembahasan APBD 2026 DKI Jakarta Ditunda, Menunggu Kepastian Dana Bagi Hasil dari Pemerintah Pusat
Indonesia
Rencana Pramono Anung Ubah Badan Hukum PAM Jaya Dapat Penolakan dari Legislator Kebon Sirih
Fraksi PAN khawatir perubahan ini akan mengutamakan pemodal daripada kepentingan rakyat
Angga Yudha Pratama - Rabu, 10 September 2025
Rencana Pramono Anung Ubah Badan Hukum PAM Jaya Dapat Penolakan dari Legislator Kebon Sirih
Indonesia
Pimpinan DPRD DKI Sebut Penurunan Tunjangan Perumahan tak Bisa Sendiri, Harus Bersama Pusat
Terdapat sejumlah tahapan sebelum penurunan tunjangan perumahan anggota DPRD DKI terealisasi.
Dwi Astarini - Selasa, 09 September 2025
Pimpinan DPRD DKI Sebut Penurunan Tunjangan Perumahan tak Bisa Sendiri, Harus Bersama Pusat
Indonesia
DPRD DKI Tak Mau Terburu-buru Ambil Keputusan Turunkan Tunjangan Rumah
Keputusan ini juga dilatarbelakangi oleh aksi unjuk rasa dari Aliansi Mahasiswa Peduli Sosial Demokrasi
Angga Yudha Pratama - Senin, 08 September 2025
DPRD DKI Tak Mau Terburu-buru Ambil Keputusan Turunkan Tunjangan Rumah
Indonesia
Pramono Tanggapi soal Tunjangan Rumah Anggota DPRD DKI, Sebut Sudah Jalin Komunikasi
Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung, menanggapi soal tunjangan rumah anggota DPRD DKI. Ia mengatakan, sudah menjalin komunikasi dengan DPRD DKI.
Soffi Amira - Senin, 08 September 2025
Pramono Tanggapi soal Tunjangan Rumah Anggota DPRD DKI, Sebut Sudah Jalin Komunikasi
Bagikan