Kunjungi Jakarta, DPRD Denpasar Pelajari RPTRA Gagasan Ahok

Eddy FloEddy Flo - Kamis, 03 Oktober 2019
 Kunjungi Jakarta, DPRD Denpasar Pelajari RPTRA Gagasan Ahok

Suasana kunjungan kerja DPRD Kota Denpasar di ruang DPRD DKI Jakarta (MP/Asropih)

Ukuran:
14
Audio:

MerahPutih.Com - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Denpasar, Bali melaksanakan kunjungan kerja (kunker) ke DPRD DKI Jakarta, Rabu (2/10). Kunjungan tersebut dilakukan untuk mempelajari pengelolaan ruang terbuka hijau (RTH).

Lebih spesifik, Denpasar ingin memiliki ruang terbuka yang ramah bagi semua kalangan warga, mulai dari anak-anak sampai lanjut usia. Di DKI Jakarta konsep tersebut dikenal sebagai ruang publik terpadu ramah anak (RPTRA).

Baca Juga:

Sempat Tak Setuju, Pemprov DKI Kembali Bangun RPTRA Gandeng CSR

"Memang pengelolaan ruang terbuka hijau yang kami maksud lebih detail ke RPTRA, agar bisa diterapkan di Denpasar," kata I Wayan Mariyana Wandhira, Wakil Ketua DPRD Denpasar di gedung DPRD DKI Jakarta.

DPRD Kota Denpasar ingin mempelajari RPTRA warisan Ahok di Jakarta
DPRD Kota Denpasar ingin mempelajari RPTRA warisan Ahok untuk dibangun di daerahnya (MP/Asropih)

Menurut dia, RPTRA merupakan konsep sempurna bagi ruang interaksi antara warga, mengingat dilengkapi dengan berbagai fasilitas, seperti kamera pengawas (CCTV), perpustakaan, hingga ruang laktasi bagi ibu menyusui.

Di lokasi yang sama anggota DPRD DKI Jakarta Hasan Basri Umar menyarankan agar DPRD Denpasar mulai mendorong Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) terkait untuk mulai melaksanakan kegiatan pengadaan lahan.

Baca Juga:

RPTRA Kalijodo Terlantar, Sandiaga Tinggal Instruksikan Bawahan

Menurut dia, lahan-lahan kosong bisa dijadikan target untuk dibeli pemerintah lalu dibangun RPTRA.

"Kami bilang lahan-lahan kosong disana bisa dimanfaatkan jadi RPTRA, fokuskan disitu dan RPTRA bisa dibangun oleh pemerintah ataupun pihak ketiga perusahaan swasta dengan metode CSR," tutup Hasan.(Asp)

Baca Juga:

Pemprov DKI Stop Bangun RPTRA, Ini Alasannya

#Ruang Publik Terbuka Ramah Anak (RPTRA) #DPRD #DPRD DKI Jakarta #Kunjungan Kerja
Bagikan
Ditulis Oleh

Asropih

Berita Terkait

Indonesia
DPRD DKI Ingatkan Pembangunan Hunian Vertikal Harus Ramah Disabilitas
Pembangunan hunian vertikal merupakan jawaban atas keterbatasan lahan dan tingginya harga tanah di Jakarta.
Dwi Astarini - Jumat, 12 September 2025
DPRD DKI Ingatkan Pembangunan Hunian Vertikal Harus Ramah Disabilitas
Indonesia
Tunjangan Rumah DPRD Jateng Rp 47,77 Juta Disorot, Ahmad Luthfi Jamin tak Ada Kenaikan di 2026
Tunjangan rumah DPRD Jateng senilai Rp 47,77 juta kini menuai sorotan. Gubernur Jawa Tengah, Ahmad Luthfi mengatakan, bahwa tidak ada kenaikan pada 2026.
Soffi Amira - Jumat, 12 September 2025
Tunjangan Rumah DPRD Jateng Rp 47,77 Juta Disorot, Ahmad Luthfi Jamin tak Ada Kenaikan di 2026
Indonesia
Tak Hanya DKI Jakarta, DPRD Se-Indonesia Bakal Audiensi ke Mendagri soal Tunjangan Perumahan
Audiensi dengan Mendagri Tito akan dilakukan melalui Asosiasi DPRD Provinsi Seluruh Indonesia (ADPSI).
Ananda Dimas Prasetya - Jumat, 12 September 2025
Tak Hanya DKI Jakarta, DPRD Se-Indonesia Bakal Audiensi ke Mendagri soal Tunjangan Perumahan
Indonesia
DPRD DKI Libatkan 15 Perguruan Tinggi Bahas Perda Kekhususan Jakarta
DPRD DKI Jakarta akan memprioritaskan pembahasan 15 peraturan daerah (Perda) terkait kekhususan Jakarta.
Ananda Dimas Prasetya - Kamis, 11 September 2025
DPRD DKI Libatkan 15 Perguruan Tinggi Bahas Perda Kekhususan Jakarta
Indonesia
DPRD DKI Jakarta Ambil Langkah Cepat, Libatkan 15 Perguruan Tinggi dalam Pembahasan Maraton 15 Perda Kekhususan
Mudah-mudahan bisa terkejar
Angga Yudha Pratama - Kamis, 11 September 2025
DPRD DKI Jakarta Ambil Langkah Cepat, Libatkan 15 Perguruan Tinggi dalam Pembahasan Maraton 15 Perda Kekhususan
Indonesia
Pembahasan APBD 2026 DKI Jakarta Ditunda, Menunggu Kepastian Dana Bagi Hasil dari Pemerintah Pusat
Angka itu tidak boleh berubah
Angga Yudha Pratama - Rabu, 10 September 2025
Pembahasan APBD 2026 DKI Jakarta Ditunda, Menunggu Kepastian Dana Bagi Hasil dari Pemerintah Pusat
Indonesia
Rencana Pramono Anung Ubah Badan Hukum PAM Jaya Dapat Penolakan dari Legislator Kebon Sirih
Fraksi PAN khawatir perubahan ini akan mengutamakan pemodal daripada kepentingan rakyat
Angga Yudha Pratama - Rabu, 10 September 2025
Rencana Pramono Anung Ubah Badan Hukum PAM Jaya Dapat Penolakan dari Legislator Kebon Sirih
Indonesia
Pimpinan DPRD DKI Sebut Penurunan Tunjangan Perumahan tak Bisa Sendiri, Harus Bersama Pusat
Terdapat sejumlah tahapan sebelum penurunan tunjangan perumahan anggota DPRD DKI terealisasi.
Dwi Astarini - Selasa, 09 September 2025
Pimpinan DPRD DKI Sebut Penurunan Tunjangan Perumahan tak Bisa Sendiri, Harus Bersama Pusat
Indonesia
KemenPU Tinjau Gedung DPRD Solo yang Dibakar saat Demonstrasi, Biaya Perbaikan Bakal Diusulkan ke Pemerintah Pusat
Kementerian PU bersama DPUPR masih akan melakukan kajian lebih detail sebelum menentukan arah perbaikan.
Ananda Dimas Prasetya - Selasa, 09 September 2025
KemenPU Tinjau Gedung DPRD Solo yang Dibakar saat Demonstrasi, Biaya Perbaikan Bakal Diusulkan ke Pemerintah Pusat
Indonesia
DPRD DKI Tak Mau Terburu-buru Ambil Keputusan Turunkan Tunjangan Rumah
Keputusan ini juga dilatarbelakangi oleh aksi unjuk rasa dari Aliansi Mahasiswa Peduli Sosial Demokrasi
Angga Yudha Pratama - Senin, 08 September 2025
DPRD DKI Tak Mau Terburu-buru Ambil Keputusan Turunkan Tunjangan Rumah
Bagikan