Kunjungi Jakarta, DPRD Denpasar Pelajari RPTRA Gagasan Ahok


Suasana kunjungan kerja DPRD Kota Denpasar di ruang DPRD DKI Jakarta (MP/Asropih)
MerahPutih.Com - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Denpasar, Bali melaksanakan kunjungan kerja (kunker) ke DPRD DKI Jakarta, Rabu (2/10). Kunjungan tersebut dilakukan untuk mempelajari pengelolaan ruang terbuka hijau (RTH).
Lebih spesifik, Denpasar ingin memiliki ruang terbuka yang ramah bagi semua kalangan warga, mulai dari anak-anak sampai lanjut usia. Di DKI Jakarta konsep tersebut dikenal sebagai ruang publik terpadu ramah anak (RPTRA).
Baca Juga:
Sempat Tak Setuju, Pemprov DKI Kembali Bangun RPTRA Gandeng CSR
"Memang pengelolaan ruang terbuka hijau yang kami maksud lebih detail ke RPTRA, agar bisa diterapkan di Denpasar," kata I Wayan Mariyana Wandhira, Wakil Ketua DPRD Denpasar di gedung DPRD DKI Jakarta.

Menurut dia, RPTRA merupakan konsep sempurna bagi ruang interaksi antara warga, mengingat dilengkapi dengan berbagai fasilitas, seperti kamera pengawas (CCTV), perpustakaan, hingga ruang laktasi bagi ibu menyusui.
Di lokasi yang sama anggota DPRD DKI Jakarta Hasan Basri Umar menyarankan agar DPRD Denpasar mulai mendorong Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) terkait untuk mulai melaksanakan kegiatan pengadaan lahan.
Baca Juga:
RPTRA Kalijodo Terlantar, Sandiaga Tinggal Instruksikan Bawahan
Menurut dia, lahan-lahan kosong bisa dijadikan target untuk dibeli pemerintah lalu dibangun RPTRA.
"Kami bilang lahan-lahan kosong disana bisa dimanfaatkan jadi RPTRA, fokuskan disitu dan RPTRA bisa dibangun oleh pemerintah ataupun pihak ketiga perusahaan swasta dengan metode CSR," tutup Hasan.(Asp)
Baca Juga:
Bagikan
Asropih
Berita Terkait
DPRD DKI Ingatkan Pembangunan Hunian Vertikal Harus Ramah Disabilitas

Tunjangan Rumah DPRD Jateng Rp 47,77 Juta Disorot, Ahmad Luthfi Jamin tak Ada Kenaikan di 2026

Tak Hanya DKI Jakarta, DPRD Se-Indonesia Bakal Audiensi ke Mendagri soal Tunjangan Perumahan

DPRD DKI Libatkan 15 Perguruan Tinggi Bahas Perda Kekhususan Jakarta

DPRD DKI Jakarta Ambil Langkah Cepat, Libatkan 15 Perguruan Tinggi dalam Pembahasan Maraton 15 Perda Kekhususan

Pembahasan APBD 2026 DKI Jakarta Ditunda, Menunggu Kepastian Dana Bagi Hasil dari Pemerintah Pusat

Rencana Pramono Anung Ubah Badan Hukum PAM Jaya Dapat Penolakan dari Legislator Kebon Sirih

Pimpinan DPRD DKI Sebut Penurunan Tunjangan Perumahan tak Bisa Sendiri, Harus Bersama Pusat

KemenPU Tinjau Gedung DPRD Solo yang Dibakar saat Demonstrasi, Biaya Perbaikan Bakal Diusulkan ke Pemerintah Pusat

DPRD DKI Tak Mau Terburu-buru Ambil Keputusan Turunkan Tunjangan Rumah
