Desas-Desus Petrus, Saat Orang Bertato Ditarget Mati

Yudi Anugrah NugrohoYudi Anugrah Nugroho - Jumat, 16 Agustus 2019
Desas-Desus Petrus, Saat Orang Bertato Ditarget Mati

Soeharo dan putranya, Tommy, sedang menjajal senapan. (Foto:Wikipedia)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

DELAPAN lelaki ditemukan terbujur kaku. Lima jenazah tergeletak di Jakarta Selatan, dua di Jakarta Timur, dan satu di Jakarta Barat. Tubuh mereka bertato. "Dengan demikian, selama bulan Mei 1983 telah 17 orang tersangka pelaku kejahatan mati akibat tertembus peluru," tulis Kompas, 21 Mei 1983.

Berita tentang penemuan mayat pria bertato bukan hal baru bagi warga ibukota. Harian Kompas kala itu bahkan menulis judul berita menggunakan kata 'Lagi' untuk penemuan mayat tersebut, "Delapan Korban Lagi Tewas Akibat Tembakan".

Seluruh jenazah itu, menurut Kompas, merupakan bromocorah, preman, residivis, dan jeger sasaran para penembak misterius (Petrus).

Hingga berita itu diturunkan bahkan sampai penghujung tahun 1983, tak diketahui dengan pasti sosok-sosok Petrus itu? Siapa perancangnya? Mengapa targetnya orang bertato?

Baca Juga: Simak 5 Kasus Besar Korupsi Masa Orde Baru

Habis Pemilu Sepah Dibunuh

Petrus
Kampanye Golkar tahun 1987. (Foto: Wikimedia)

Lapangan Banteng, Jakarta Pusat, 18 Maret 1982, menguning. Para simpatisan, anggota, dan petinggi Golkar memenuhi kampanye akbar ormas penyokong Soeharto pada Pemilu 1982. Suasana di pangung utama meriah dengan hadirnya artis-artis tenama.

Di tengah kemeriahan, muncul massa berbaju hijau merangsek. Mereka membakar alat peraga kampanye Golkar dan mencoba menyusup ke panggung utama. Bentrokan massa dengan aparat keamanan pun pecah. Kericuhan meluas hingga ke beberapa tempat di Jakarta.

Massa itu, menurut Salim Said pada Menyaksikan 30 Tahun Pemerintahan Otoriter Soeharto, merupakan para pelaku kriminal atau preman binaan Opsus pimpinan Ali Murtopo.

"Kelompok kriminal di Jawa Tengah itu dikenal sebagai Gali (Gabungan Anak Liar) tersebut terutama dipakai pada kampanye pemilihan umum untuk meneror saingan-saingan politik pemerintah, terutama kekuatan Islam politik", tulis Salim Said.

Penggunaan kelompok preman untuk kepentingan praktis Golkar diamini salah seorang eksponenya, Sofyan Wanandi. Golkar, menurut lelaki bernama asli Liem Bian Kie pada memoarnya Shades of Grey: A Political Memoir of Modern Indonesia, 1965-1998, tak memiliki organisasi di tingkat jalanan sehingga mudah kalah saat terjadi gesekan di lapangan.

Ia mencontohkan suatu hari Golkar memasang bendera namun hilang keseekonnya. "Jadi, Golkar melirik kelompok preman. Kami berusaha memaanfaatkannya pada Pemilu tahun 1977 dan sekali lagi pada 1982," ungkapnya.

Setelah Pemilu 1982 usai, dan Soeharto kembali terpilih sebagai presiden, kriminalitas di kota-kota besar meningkat. Tajuk Rencana Kompas, 9 Juni 1983, menuding ketimpangan sosial menjadi penyebab merebaknya tindak kejahatan.

Kelompok preman itu memang kembali melakoni kegiatan aslinya. Namun, menurut seorang tokoh sentral preman di balik kerusuhan kampanye akbar Golkar, Bathi Mulyono, dikutip buku, Bennya Moerdani: Yang Belum Terungkap, ada hal-hal ganjil di balik tindak kriminal itu. Bathi heran bukan kepalang mengapa terjadi perampokan bus hampir tiap malam padahal kelompoknya sedang tidak beroperasi.

Bathi mencurigai ada kekuatan besar di balik rentetan aksi kriminalitas tersebut. "Tujuannya untuk menciptakan pembenaran operasi pembersihan Gali pada 1980-an," katanya.

Baca Juga: Cerita Sarwono Kusumaatmadja Ditunjuk Langsung Soeharto Jadi Sekjen Golkar

Bermula di Yogyakarta

Petrus
Jenderal Benny Moerdani. (Foto: cdn.radionetherlands.nl)

Letnan Kolonel Infantri Mohammad Hasbi, Komandan Distrik Militer (Kodim) Yogyakarta merespon merebaknya aksi-aksi kriminalitas di 'Kota Pelajar' dengan menggelar aksi penertiban kemanan bernama Operasi Pemberantasan Kejahatan (OPK).

Istilah Gali kali pertama muncul di Yogyakarta. Gali, pada Pikiran Rakyat, 2 Mei 1983, disebut sebagai kelompok pemuda, bahkan beberap tak bisa disebut pemuda, kerjanya melakukan pemerasan terhadap para pedagang kecil, supir angkot, tukang parkir, serta masyarakat. "Pada saat-saat tertentu kadang-kadang bersikap lebih kuasa dari aparatur keamanan sendiri," dikutip Pikiran Rakyat.

Sebelum OPK, terlebih dahulu diadakan Operasi Clurit atau operasi penyitaan senjata tajam dan senjata api. Memasuki bulan April 1983, operasi itu berganti nama OPK dan menyasar Gali. Aparat keamanan mulai menyisir basis-basis preman di Yogyakarta hingga pinggiran, dari Sungai Winongo hingga Bantul.

Saat OPK berlangsung, berita tentang pembunuhan misterius kerap muncul. "Kita juga acapkali membaca pemberitaan tentang 'pembunuhan misterius' terhadap berbagai 'tokoh' pelaku kejahatan," tulis Pikiran Rakyat, 15 Mei 1983.

Pembunuhan misterius tersebut tak hanya terjadi di Yogyakarta, tapi menjalar ke kota-kota lain. Hampir semua korban tewas mendapati luka tembakan di tubuh. Istilah Penembak Misterius (Petrus) pun mencuat.

Benny Moerdani kala itu menjabat Panglima ABRI sekaligus Pangkopkamtib menegaskan Penembakan Misterius terjadi akibat perkelahian antargeng. Sebagai negara hukum, lenjutnya, penembakan hanya dilakukan dalam keadaan terpaksa. "Ada orang-orang mati dengan luka peluru, tetapi itu akibat melawan petugas. Yang berbuat itu bukan pemerintah. Pembunuhan itu bukan kebijakan pemerintah," katanya pada autobiografinya berjudul Tragedi Seorang Loyalis.

Jika aparat keamanan melalui Panglima ABRI menepis tuduhan mereka berada di balim serangkaian kematian misterius, lantas siapa pelakunya? Yang jelas, korbannya selalu sama; orang bertato.

Tato Dianggap Kriminal

Petrus
Ilustrasi tato. (Foto: Pixabay)

Pemberitaan media massa kala itu mengaitkan tindak kriminal dengan pria bertato atau berambut gondrong. Judul di halaman pertama surat kabar bahkan menyisipkan kata pria bertato sebagai pelaku kriminal, mulai perampokan hingga pemerkosaan.

Pada era tahun 1960 hingga 1980-an, menurut Hatib Abdul Kadir Olong pada Tato, orang-orang bertato kehilangan hak diterima sebagai PNS dan ABRI. Orang bertato, lanjutnya, mengalami kesulitan dalam mencari Surat Keterangan Kelakuan Baik (SKKB) dari kepolisian. "Pemerintah menganggap tato merupakan stempel dari tindak tidak baik, jahat," tulis Hatib.

Penembakan Misterius nan marak terjadi selama 1983-1985, menurut Hatib, merupakan bagian dari kontrol negara dalam rangka stabilitas keamanan masyarakat dan dapat berdampak pada kontinuitas pembangunan negara. Petrus mengincar pria bertato untuk mendapat cap sempurna incaran itu sebagai pelaku kriminal dan pantas meregang nyawa demi terciptanya keamanan.

Meski Benny Moerdani sempat menepis keberadaan aparat di balik Petrus, melalui otobiografinya Pikiran, Ucapan dan Tindakan Saya, Soeharto berdalih usaha itu sebagai terapi goncangan. "Karena melawan, maka mereka ditembak. Lalu mayatnya ditinggalkan begitu saja. Itu untuk Shock Therapy, terapi goncangan. Supaya orang banya mengerti terhadap perbuatan jahat masih ada yang bertindak mengatasinya," kata Soeharto.

Baca Juga: Begini Cara Orde Baru Melarang Siswi Berhijab!

#Agustus Nakal #Enggak Nakal Enggak Merdeka #Soeharto
Bagikan

Berita Terkait

Indonesia
Tokoh Muhammadiyah-NU Kritik Rencana Gelar Pahlawan untuk Soeharto, Suara Penolakan Menguat
Menyoroti status hukum Soeharto yang tidak pernah tuntas hingga akhir kekuasaannya.
Dwi Astarini - Jumat, 07 November 2025
Tokoh Muhammadiyah-NU Kritik Rencana Gelar Pahlawan untuk Soeharto, Suara Penolakan Menguat
Indonesia
Dukung Gagasan Gelar Pahlawan Nasional untuk Soeharto, PBNU Soroti Jasa Besar dalam Pembangunan Ekonomi
PBNU mendukung Soeharto ditetapkan sebagai Pahlawan Nasional. Gus Fahrur nilai Soeharto berjasa besar dalam stabilitas nasional dan pembangunan ekonomi Indonesia.
Ananda Dimas Prasetya - Kamis, 06 November 2025
Dukung Gagasan Gelar Pahlawan Nasional untuk Soeharto, PBNU Soroti Jasa Besar dalam Pembangunan Ekonomi
Indonesia
Tolak Pemberian Gelar Pahlawan Nasional untuk Soeharto, GMNI: Pengkhianatan terhadap Sejarah dan Kemanusiaan
GMNI menolak keras wacana gelar Pahlawan Nasional bagi Soeharto. Mereka menilai Orde Baru penuh pelanggaran HAM dan bertentangan dengan semangat Sumpah Pemuda.
Ananda Dimas Prasetya - Kamis, 06 November 2025
Tolak Pemberian Gelar Pahlawan Nasional untuk Soeharto, GMNI: Pengkhianatan terhadap Sejarah dan Kemanusiaan
Indonesia
Muhammadiyah Dukung Soeharto Jadi Palawan Nasional, Sukses Swasembada Beras di Dekade 1980
“Kami mendukung Bapak Soeharto sebagai pahlawan nasional karena beliau sangat berjasa kepada Republik Indonesia, sejak masa revolusi kemerdekaan hingga masa pembangunan,” kata Dadang.
Alwan Ridha Ramdani - Kamis, 06 November 2025
Muhammadiyah Dukung Soeharto Jadi Palawan Nasional, Sukses Swasembada Beras di Dekade 1980
Indonesia
Lupakan Dulu Sisi Kontroversialnya! PP Muhammadiyah Minta Masyarakat Fokus pada Jasa-Jasa Soeharto Demi Kepentingan Bangsa dan Negara
Kemensos juga mengusulkan 40 nama lain, termasuk Gus Dur dan Marsinah.
Angga Yudha Pratama - Kamis, 06 November 2025
Lupakan Dulu Sisi Kontroversialnya! PP Muhammadiyah Minta Masyarakat Fokus pada Jasa-Jasa Soeharto Demi Kepentingan Bangsa dan Negara
Berita Foto
Aksi Tolak Gelar Pahlawan Soeharto di Depan Gedung Kementerian Kebudayaan Jakarta
Aksi massa memasang poster tolak gelar pahlawan untuk Soeharto di Depan Gedung Kementerian Kebudayaan, Kawasan Senayan, Jakarta, Kamis (6/10/2025).
Didik Setiawan - Kamis, 06 November 2025
Aksi Tolak Gelar Pahlawan Soeharto di Depan Gedung Kementerian Kebudayaan Jakarta
Indonesia
Koalisi Sipil: Usulan Gelar Pahlawan Soeharto Bentuk Pemutihan Dosa Orba
Usulan Gelar Pahlawan Soeharto bukan hal baru, namun mendapatkan momentum pada masa pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.
Wisnu Cipto - Kamis, 06 November 2025
Koalisi Sipil: Usulan Gelar Pahlawan Soeharto Bentuk Pemutihan Dosa Orba
Indonesia
Soeharto Diusulkan Jadi Pahlawan Nasional, Pemerintah Klaim tak Terbukti Lakukan Pelanggaran HAM dan Genosida
Menteri Kebudayaan mengatakan Soeharto telah memenuhi syarat sebagai penerima gelar pahlawan nasional.
Dwi Astarini - Kamis, 06 November 2025
Soeharto Diusulkan Jadi Pahlawan Nasional, Pemerintah Klaim tak Terbukti Lakukan Pelanggaran HAM dan Genosida
Indonesia
Penyintas Tragedi Tanjung Priok Nilai Gelar Pahlawan untuk Soeharto Bentuk Ketidakadilan
Penolakan tersebut datang bukan karena sekadar luka di masa lalu.
Dwi Astarini - Rabu, 05 November 2025
Penyintas Tragedi Tanjung Priok Nilai Gelar Pahlawan untuk Soeharto Bentuk Ketidakadilan
Indonesia
PBNU Dukung Soeharto dan Gus Dur Dapat Gelar Pahlawan Nasional
PBNU mengapresiasi langkah kementerian Sosial di bawah Menteri Saifullah Yusuf yang tengah selesai memproses sejumlah tokoh yang lantas sudah diserahkan ke Dewan Gelar untuk dianugerahi gelar Pahlawan Nasional tahun ini.
Alwan Ridha Ramdani - Rabu, 05 November 2025
 PBNU Dukung Soeharto dan Gus Dur Dapat Gelar Pahlawan Nasional
Bagikan