Di Depan Ratusan Calon Perwira TNI-Polri, Kapolri Paparkan Strategi Agar Indonesia tak Terpecah Belah

Andika PratamaAndika Pratama - Jumat, 12 Juli 2019
Di Depan Ratusan Calon Perwira TNI-Polri, Kapolri Paparkan Strategi Agar Indonesia tak Terpecah Belah

Kapolri Jenderal Tito Karnavian memberi pembekalan terhadap 781 calon praja TNI-Polri di Mabes TNI, Cilangkap, Jakarta Timur. Foto: MP/Kanu

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Kapolri Jenderal Tito Karnavian memberi pembekalan terhadap 781 calon praja TNI-Polri di Mabes TNI, Cilangkap, Jakarta Timur. Rincian komposisi jumlah calon perwira TNI-Polri yang akan dilantik adalah Akmil (AD) putra 244, putri 15 dan jumlah 259. Lulusan Akademi Angkatan Laut (AAL) berjumlah 117, terdiri dari 104 putra dan 14 putri. Akademi Angkatan Udara (AAU) berjumlah 99, terdiri dari putra 90, putri 9. Sedangkan Akademi Kepolisian (Akpol) putra 256, putri 50 dengan jumlah 306.

Pembekalan calon perwira TNI dan Polri dilakukan sekaligus untuk persiapan pelaksanaan Prasetya Perwira TNI dan Pelantikan Perwira Polri di Istana Merdeka Selasa (16/7) mendatang.

BACA JUGA: Kapolri Tito Minta Naik Gaji Langsung di Depan Jokowi

Prasetya Perwira TNI dan Pelantikan Perwira Polri 2019 merupakan upacara penyumpahan dan pelantikan perwira TNI dan Polri, lulusan dari Akmil, AAL, AAU dan Akademi Kepolisian. Dalam kesempatan itu Presiden Joko Widodo selaku panglima tertinggi akan bertindak selaku inspektur upacara.

Tito
Kapolri Jenderal Tito Karnavian (dok. Istimewa)

Tito memberikan banyak materi yang disampaikan kepada para capaja, salah satunya mengenai potensi konflik di Indonesia. Dia mengungkapkan, Indonesia sebagai negara kesatuan bisa saja mengalami konflik seperti beberapa negara yang mengalami perpecahan.

"Saya berpendapat bahwa potensi pecah itu bisa terjadi, bukan kita pesimis tapi antisipasi," kata Tito di Jakarta dalam keterangannya, Jumat (12/7).

Menurut Tito, ada dua faktor penyebab terjadinya pecah konflik, internal dan eksternal. Dari faktor internal, konflik bisa terjadi karena masyarakat kelas menengah belum mampu mendominasi segala sektor. Padahal, negara kuat adalah negara yang masyarakat kelas menengah memiliki peran dominan seperti ketahanan ekonomi.

BACA JUGA: Ketua DPR Ingatkan Kapolri Jangan Sampai Polri Terlihat Lemah di Mata Publik

"Kita harus jujur, kita belum mampu membuat bangsa kita dalam demografinya didominasi oleh kelas menengah, contoh Singapura, masyarakat kelas menengah mereka dominan," ujar Tito.

Tidak hanya menengah di sisi ekonomi, Tito juga mengingatkan, agar masyarakat juga dewasa dalam berpolitik dan demokrasi. Jika faktor internal tercukupi, secara otomatis potensi perpecahan konflik akan mengecil.

"Dewasa dalam berdemokrasi, potensi konflik jadi lebih rendah karena kecukupan," jelas dia.

Menurut Tito, seluruh negara besar dan kuat hampir dipastikan masyarakatnya didominasi kelas menengah. Untuk masyarakat kelas bawah keberadaannya hanya sebagian kecil. di antaranya Amerika, Singapura, Selandia Baru, Denmark, Norwegia, dan lain-lain

"Potensi konflik menjadi lebih rendah karena kecukupan. Bangsa yang memiliki kelas menengah yang lebih besar, akan meminimalkan konflik," ucap Tito.

Sebaliknya, kata Tito, bangsa yang memiliki banyak kelas bawah rentan kecemburuan sosial, rentan diprovokasi hingga rentan diadu domba.

"Kita lihat, Indonesia sampai saat ini masih didominasi kelas bawah, masih berbentuk piramid. Itu yang menjadi potensi perpecahan dari sudut pandang internal. Selama 74 tahun dominasi low class, pengangguran masih tinggi," kata Tito Karnavian.

BACA JUGA: Kapolri: Sekarang Tidak Ada Lagi Cebong Kampret, Adanya Bangsa Indonesia

Menurut Tito, walaupun pemerataan kesejahteraan naik, namun relatif masih kurang. Semua ini akan memicu munculnya isu-isu lain yang bersifat primordial.

"Isu ideologi, agama, perbedaan suku, ras, akan muncul ketika terjadi permasalahan di bidang kesejahteraan ekonomi," ujar Tito. (Knu)

#Tito Karnavian
Bagikan
Ditulis Oleh

Andika Pratama

Berita Terkait

Indonesia
30 Persen Warga Papua Belum Punya Hunian Layak, Mendagri Tito Ajak Swasta Turun Tangan
Sebanyak 30 persen warga Papua belum memiliki hunian layak. Mendagri Tito Karnavian pun mengajak swasta untuk ikut turun tangan.
Soffi Amira - Senin, 22 Juni 2026
30 Persen Warga Papua Belum Punya Hunian Layak, Mendagri Tito Ajak Swasta Turun Tangan
Indonesia
Topang Swasembada Pangan, Pemerintah Percepat Pemulihan 42.702 Hektare Lahan Pertanian Pascabencana di Sumatera
Pemerintah mempercepat rehabilitasi lahan pertanian terdampak bencana di Aceh, Sumut, dan Sumbar. Bantuan disiapkan untuk mendukung swasembada pangan.
Ananda Dimas Prasetya - Senin, 08 Juni 2026
Topang Swasembada Pangan, Pemerintah Percepat Pemulihan 42.702 Hektare Lahan Pertanian Pascabencana di Sumatera
Indonesia
Mendagri Tito Perintahkan Pemda Beri Insentif Pajak untuk Mobil dan Motor Listrik
Mendagri Tito Karnavian menginstruksikan gubernur memberi insentif pajak kendaraan listrik berupa pembebasan atau pengurangan PKB dan BBNKB.
Ananda Dimas Prasetya - Kamis, 07 Mei 2026
Mendagri Tito Perintahkan Pemda Beri Insentif Pajak untuk Mobil dan Motor Listrik
Indonesia
Mendagri Tito Perintahkan Gubernur Bebaskan Pajak Kendaraan Listrik, Keluarkan Instruksi Nasional
Menteri Dalam Negeri, Tito Karnavian, menginstruksikan gubernur di seluruh daerah untuk membebaskan pajak kendaraan listrik.
Soffi Amira - Jumat, 24 April 2026
Mendagri Tito Perintahkan Gubernur Bebaskan Pajak Kendaraan Listrik, Keluarkan Instruksi Nasional
Indonesia
Mendagri Tito Sebut Pegawai Dukcapil hingga Rumah Sakit tak Ikut WFH
Sejumlah layanan publik tetap beroperasi normal dari kantor.
Dwi Astarini - Jumat, 10 April 2026
Mendagri Tito Sebut Pegawai Dukcapil hingga Rumah Sakit tak Ikut WFH
Indonesia
Kayu Hanyutan di Aceh hingga Sumbar Dipakai Bangun Huntara Warga
Kayu hanyutan akibat banjir di Aceh, Sumut, dan Sumbar dimanfaatkan untuk hunian sementara hingga sumber PAD. Ini strategi pemerintah pascabencana.
Ananda Dimas Prasetya - Jumat, 03 April 2026
Kayu Hanyutan di Aceh hingga Sumbar Dipakai Bangun Huntara Warga
Indonesia
ASN Tak Bisa Lagi 'Menghilang' saat WFH, Mendagri: HP Harus Aktif dan Terpantau Geolocation
Mendagri Tito Karnavian resmi teken aturan WFH terbaru bagi ASN. Wajibkan aktivasi geolocation ponsel agar lokasi terpantau real-time.
Ananda Dimas Prasetya - Rabu, 01 April 2026
ASN Tak Bisa Lagi 'Menghilang' saat WFH, Mendagri: HP Harus Aktif dan Terpantau Geolocation
Indonesia
Korban Bencana Sumatera Dapat Uang Kompensasi Rumah Rp 15-60 Juta, Tergantung Kerusakan
Untuk kategori rumah rusak berat kompensasi yang dianggarkan mencapai Rp 60 juta per kepala keluarga korban bencana Sumatera
Wisnu Cipto - Sabtu, 10 Januari 2026
Korban Bencana Sumatera Dapat Uang Kompensasi Rumah Rp 15-60 Juta, Tergantung Kerusakan
Indonesia
Prabowo Bentuk Satgas Percepatan Rehabilitasi Pascabencana Sumatra, Tito Karnavian Jadi Ketua
Presiden RI, Prabowo Subianto, membentuk Satgas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana Sumatra. Mendagri, Tito Karnavian, menjadi ketuanya.
Soffi Amira - Rabu, 07 Januari 2026
Prabowo Bentuk Satgas Percepatan Rehabilitasi Pascabencana Sumatra, Tito Karnavian Jadi Ketua
Indonesia
Mendagri Tito Ungkap Bantuan 30 Ton di Medan Ternyata Bukan dari Pemerintah UEA
Ketidakpastian ini mereda setelah diketahui bahwa pengirimnya adalah organisasi non-pemerintah
Angga Yudha Pratama - Sabtu, 20 Desember 2025
Mendagri Tito Ungkap Bantuan 30 Ton di Medan Ternyata Bukan dari Pemerintah UEA
Bagikan