Ketua DPR Ingatkan Kapolri Jangan Sampai Polri Terlihat Lemah di Mata Publik

Wisnu CiptoWisnu Cipto - Selasa, 28 Mei 2019
Ketua DPR Ingatkan Kapolri Jangan Sampai Polri Terlihat Lemah di Mata Publik

Kapolri Jenderal Polisi Tito Karnavian (tengah) (ANTARA FOTO/Risky Andrianto)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com- Ketua DPR Bambang Soesatyo atau Bamsoet menuntut Kapolri Jenderal Tito Karnavian secepatnya mengungkap aktor utama dalang kerusuhan 21-22 Mei yang terjadi serentak di berbagai tempat di Indonesdia.

"Dari kecenderungan itu, saya mendorong pimpinan Polri mencermati dan mendalami kasus-kasus serangan terhadap anggota dan sejumlah objek milik Polri. Respons terukur Polri terhadap kecenderungan itu perlu untuk menjaga moral prajurit dan menjaga optimisme masyarakat," ujar Bamsoet dalam keterangan tertulis yang diterima Selasa (28/5).

Polri, kata Bamsoet, tidak boleh terlihat lemah di mata dan benak masyarakat. Sebaliknya, Polri harus responsif terhadap segala bentuk serangan yang bertujuan memperlemah moral prajurit dan merusak citra institusi Polri.

Ketua DPR Bambang Soesatyo alias Bamsoet (Foto: Twitter @DPR_RI)
Ketua DPR Bambang Soesatyo alias Bamsoet (Foto: Twitter @DPR_RI)

Setelah serangan dan pembakaran mobil di sekitar Asrama Brimob Petamburan, Jakarta Barat dan pembakaran pos polisi di jalan Wahid Hasyim, Jakarta Pusat pada 22 Mei lalu, Bamsoet menyebut serangan itu berlanjut pada dua kota di Jawa Tengah, jelang akhir pekan lalu.

BACA JUGA: Polisi Rahasiakan Saksi yang Sudah Diperiksa Terkait Penembakan Mako Brimob

Mako Brimob Kompi 3 Batalyon B Watumas, Purwokerto, Banyumas, diberondong tembakan oleh orang tak dikenal pada Sabtu (25/5) dini hari. Selain melukai seorang anggota Brimob, rentetan tembakan itu membuat genting pos jaga rontok. Sehari sebelumnya atau Jumat (24/5) tengah malam, giliran Pos Polisi Pakis, Delanggu, Klaten, dibakar orang tak dikenal.

"Serangan itu sudah barang tentu dilakukan oleh kelompok-kelompok yang marah dan dendam kepada Polri. Selain sel-sel teroris, tidak tertutup kemungkinan adanya kelompok lain yang menunggangi kemarahan para teroris. Kalau aksi damai di Jakarta bisa ditunggangi oleh kelompok perusuh, serangan terhadap prajurit dan objek Polri bisa juga ditunggangi oleh kelompok lain," ucap Bamsoet.

Massa melakukan perlawanan ke arah Brimob di Kawasan Petamburan, Jakarta, Rabu (22/5/2019) dini hari. ANTARA FOTO/M Risyal Hidayat/pras
Massa melakukan perlawanan ke arah Brimob di Kawasan Petamburan, Jakarta, Rabu (22/5/2019) dini hari. ANTARA FOTO/M Risyal Hidayat/pras

"Melengkapi rangkaian serangan itu, dibangun narasi tentang kebrutalan Polri ketika mengendalikan unjuk rasa pada 21-22 Mei 2019 di depan gedung Bawaslu di Jakarta. Disebarkan hoax tentang seorang bocah tewas akibat dipukuli oknum Brimob di Kampung Bali, Tanah Abang, Jakarta Pusat. Ada orasi di depan massa yang menuduh polisi PKI karena menembaki umat Islam secara ugal-ugalan," imbuh dia.

BACA JUGA: Amien Rais Sebut Polisi PKI, Tembaki Umat Islam Ugal-ugalan

Bamsoet menyebut narasi-narasi tersebut bertentangan dengan sikap masyarakat yang mengapresiasi Polri. Karena itu, Bamsoet meminta Polri bertindak terukur dalam menyikapi serangan-serangan tersebut.

"Cepat atau lambat, Polri harus memberi respons terukur. Polri mampu mengeliminasi ancaman teroris. Maka, Polri pun diharapkan bisa segera mengungkap kekuatan atau kelompok yang merancang serangan terhadap prajurit dan objek milik Polri," tutup politikus Golkar itu.(Knu)

#Bambang Soesatyo #Polri
Bagikan
Ditulis Oleh

Wisnu Cipto

Berita Terkait

Indonesia
Bareksrim Bongkar Peredaran Narkoba Jelang DWP 2025 Bali, Amankan Citra Indonesia di Ranah Internasional
Dari hasil pengungkapan tersebut, aparat menangkap 17 orang tersangka, dengan 7 orang lainnya masih berstatus DPO.
Dwi Astarini - Senin, 22 Desember 2025
Bareksrim Bongkar Peredaran Narkoba Jelang DWP 2025 Bali, Amankan Citra Indonesia di Ranah Internasional
Indonesia
4.217 Polisi Jaga Perayaan Natal 2025, Sejumlah Gereja di Jabodetabek Jadi Fokus Pengamanan
Terdiri dari 4.217 personel Polri, 394 personel TNI Kodam Jaya, dan 433 personel Pemprov DKI Jakarta, serta didukung elemen potensi masyarakat.
Dwi Astarini - Senin, 22 Desember 2025
4.217 Polisi Jaga Perayaan Natal 2025, Sejumlah Gereja di Jabodetabek Jadi Fokus Pengamanan
Indonesia
DPR Ingatkan Rencana PP Penugasan Polri di Luar Struktur Tidak Tabrak UU
Terkait rencana revisi UU Polri, Soedeson memastikan pembahasan tersebut tetap akan dilakukan dan materi yang diatur dalam Perpol nantinya akan diperkuat.
Alwan Ridha Ramdani - Senin, 22 Desember 2025
DPR Ingatkan Rencana PP Penugasan Polri di Luar Struktur Tidak Tabrak UU
Indonesia
Modus Operandi Sistem Tempel dalam Peredaran Narkoba Jelang DWP 2025 di Bali, seperti Apa?
Bareskrim Polri mengungkap modus peredaran gelap narkotika menjelang pelaksanaan Djakarta Warehouse Project (DWP) 2025 di Bali.
Frengky Aruan - Senin, 22 Desember 2025
Modus Operandi Sistem Tempel dalam Peredaran Narkoba Jelang DWP 2025 di Bali, seperti Apa?
Indonesia
Kapolri Perintahkan Anak Buah Waspadai Cuaca Ektrem Saat Libur Nataru, Jangan Menyepelekan
Ancaman cuaca ekstrem hingga bencana yang bisa terjadi saat musim mudik Natal dan Tahun Baru 2026.
Alwan Ridha Ramdani - Senin, 22 Desember 2025
Kapolri Perintahkan Anak Buah Waspadai Cuaca Ektrem Saat Libur Nataru, Jangan Menyepelekan
Indonesia
Pemerintah Sepakat Susun PP Pelaksanaan UU Kepolisian
Putusan MK hanya menguji sebagian penjelasan Pasal 28 UU Kepolisian, tanpa menyentuh ketentuan dalam UU ASN.
Dwi Astarini - Sabtu, 20 Desember 2025
Pemerintah Sepakat Susun PP Pelaksanaan UU Kepolisian
Indonesia
Ganti Citra Pengamanan Nataru 2026, Polri Fokus Perkuat Branding Penjaga Kedamaian Spiritual Sosial
Pengamanan Natal dan Tahun Baru tahun ini dirancang sebagai bentuk pelayanan menyeluruh kepada masyarakat.
Dwi Astarini - Kamis, 18 Desember 2025
Ganti Citra Pengamanan Nataru 2026, Polri Fokus Perkuat Branding Penjaga Kedamaian Spiritual Sosial
Indonesia
Pengamat Sebut Putusan MK Tentang Larangan Penempatan Polisi di Jabatan Sipil Picu Guncangan
Putusan MK No 114/2025 yang tiba-tiba menutup celah penugasan di luar struktur Polri menciptakan kekhawatiran bagi struktur SDM Polri yang ditugaskan di luar institusi.
Dwi Astarini - Selasa, 16 Desember 2025
Pengamat Sebut Putusan MK Tentang Larangan Penempatan Polisi di Jabatan Sipil Picu Guncangan
Indonesia
Komisi III DPR Sebut Usul Kapolri Dipilih Presiden Ahistoris dan Bertentangan dengan Reformasi
Ketentuan mengenai pengangkatan Kapolri dengan persetujuan DPR secara tegas diatur dalam Pasal 7 ayat (3) Ketetapan MPR Nomor III Tahun 2000.
Dwi Astarini - Senin, 15 Desember 2025
Komisi III DPR Sebut Usul Kapolri Dipilih Presiden Ahistoris dan Bertentangan dengan Reformasi
Indonesia
Komisi III DPR Sebut Putusan MK bukan Larangan Mutlak Penugasan Anggota Polri, Justru Perjelas Status dan Rantai Komando
Mahkamah Konstitusi justru menekankan pentingnya penataan dan pembatasan kewenangan agar praktik penugasan dilakukan jelas, terukur, dan tidak tumpang tindih.
Dwi Astarini - Senin, 15 Desember 2025
Komisi III DPR Sebut Putusan MK bukan Larangan Mutlak Penugasan Anggota Polri, Justru Perjelas Status dan Rantai Komando
Bagikan