Demokrat Pilih Koalisi yang Miliki Etika dalam Berpolitik

Andika PratamaAndika Pratama - Selasa, 12 September 2023
Demokrat Pilih Koalisi yang Miliki Etika dalam Berpolitik

Herman Khaeron. Foto: Dok/Man

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - DPP Partai Demokrat belum kembali menentukan sikap politik setelah hengkang dari Koalisi Perubahan untuk Persatuan (KPP).

Ketua DPP Partai Demokrat Herman Khaeron mengatakan partainya akan lebih realistis dan memilih bergabung ke koalisi yang memiliki etika moral dalam berpolitik.

Baca Juga

Fraksi Partai Demokrat Minta Pemerintah Efektifkan Kebijakan APBN

“Demokrat lebih realistis lah lebih rasional gitu, bahwa untuk persoalan cawapres tentu sudah menjadi pembicaraan jauh lebih awal dimasing-masing koalisi,” kata Herman di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (12/9).

“Oleh karenanya, lebih condong kepada idealisme dan kemudian komitmen moral etiknya mana yang lebih pas untuk partai Demokrat,” imbuhnya.

Baca Juga

Pengamat Ungkap Demokrat Beruntung Jika Berkoalisi dengan PDIP

Herman menyampaikan partainya akan melihat program-program politik yang dimiliki koalisi Ganjar maupun Prabowo sebelum memutuskan untuk bergabung.

“Kan Partai Demokrat memiliki idealisme dengan 14 program perubahan ya, nah yang mana tentu ini bisa diterima dan bisa dielaborasi dengan program yang sudah ada dalam koalisi yang sudah ada saat ini,” ujarnya.

Dikatakan Herman, Demokrat tidak akan lagi memaksakan kehendaknya untuk mengusung AHY sebagai bacawapres. Bahkan AHY tidak harus menjadi cawapres jika bergabung dengan koalisi lain.

“Tidak memaksakan, tidak ya. Kecuali kalau diminta untuk menjadi cawapres oleh koalisi ya mas AHY sangat siap,” pungkasnya. (Pon)

Baca Juga

Fahri Hamzah Yakin Demokrat akan Dukung Prabowo

#Partai Demokrat
Bagikan
Ditulis Oleh

Ponco Sulaksono

Berita Terkait

Indonesia
Santer Isu Reshuffle Kabinet Usai Thomas Djiwandono Jadi Deputi Gubernur BI, Demokrat dan Golkar Serahkan ke Prabowo
Demokrat dan Golkar menegaskan reshuffle Kabinet Merah Putih merupakan hak prerogatif Presiden Prabowo, usai Thomas Djiwandono mundur dari Wamenkeu.
Ananda Dimas Prasetya - Kamis, 29 Januari 2026
Santer Isu Reshuffle Kabinet Usai Thomas Djiwandono Jadi Deputi Gubernur BI, Demokrat dan Golkar Serahkan ke Prabowo
Indonesia
SBY Dibawa-bawa dalam Kasus Ijazah Palsu Jokowi, Demokrat Tegaskan itu Fitnah
Susilo Bambayng Yudhoyono (SBY) dikaitkan dengan isu ijazah palsu Jokowi. Partai Demokrat pun menegaskan, bahwa hal itu merupakan fitnah.
Soffi Amira - Jumat, 02 Januari 2026
SBY Dibawa-bawa dalam Kasus Ijazah Palsu Jokowi, Demokrat Tegaskan itu Fitnah
Indonesia
SBY Bakal Lawan Akun Anonim Usai Difitnah Jadi Dalang Dugaan Ijazah Palsu Jokowi
Negara dan demokrasi harus diatur oleh rule of law, bukan rule of noise atau kebisingan rumor
Angga Yudha Pratama - Jumat, 02 Januari 2026
SBY Bakal Lawan Akun Anonim Usai Difitnah Jadi Dalang Dugaan Ijazah Palsu Jokowi
Indonesia
Demokrat Respons Usulan Koalisi Permanen, Tegaskan Fokus ke Penanganan Bencana
Energi politik semestinya dicurahkan untuk memastikan penanganan bencana berjalan cepat dan efektif.
Dwi Astarini - Rabu, 10 Desember 2025
Demokrat Respons Usulan Koalisi Permanen, Tegaskan Fokus ke Penanganan Bencana
Indonesia
Percepat Penanganan Bencana Sumatra, Demokrat Desak Pemerintah Buka Akses Bantuan Asing
Partai Demokrat mendesak pemerintah untuk membuka akses bantuan asing. Hal itu dilakukan demi mempercepat penanganan darurat bencana Sumatra.
Soffi Amira - Senin, 08 Desember 2025
Percepat Penanganan Bencana Sumatra, Demokrat Desak Pemerintah Buka Akses Bantuan Asing
Indonesia
Jokowi Sebut Whoosh Investasi Sosial, Demokrat: Siapa yang Talangi Kerugiannya?
Jokowi sebut Whoosh jadi investasi sosial. Demokrat mempertanyakan siapa yang akan menalangi kerugiannya.
Soffi Amira - Sabtu, 01 November 2025
Jokowi Sebut Whoosh Investasi Sosial, Demokrat: Siapa yang Talangi Kerugiannya?
Indonesia
Partai Demokrat Dukung Menkeu soal Dana Pemda Mengendap, Tawarkan Solusi Efektif
Fenomena APBD mengendap di perbankan bukan sekadar persoalan teknis pengelolaan kas daerah, melainkan menggambarkan masalah struktural keuangan daerah.
Dwi Astarini - Jumat, 24 Oktober 2025
Partai Demokrat Dukung Menkeu soal Dana Pemda Mengendap, Tawarkan Solusi Efektif
Indonesia
Demokrat ‘Pelototi’ Paket Stimulus Kuartal IV 2025: Ingin Tepat Sasaran dan Berkelanjutan
Anggota Komisi XI DPR RI dari Fraksi Partai Demokrat menegaskan pentingnya pengawasan dan kolaborasi antara pemerintah dan DPR.
Ananda Dimas Prasetya - Rabu, 08 Oktober 2025
Demokrat ‘Pelototi’ Paket Stimulus Kuartal IV 2025: Ingin Tepat Sasaran dan Berkelanjutan
Indonesia
Ramai Video SBY Tak Salami Kapolri saat Peringatan HUT ke-80 TNI, Demokrat Tegaskan Hubungan Baik-Baik Saja
Narasi yang beredar menyebut seolah-olah hubungan antara pendiri Partai Demokrat dan Kapolri tidak akrab.
Ananda Dimas Prasetya - Selasa, 07 Oktober 2025
Ramai Video SBY Tak Salami Kapolri saat Peringatan HUT ke-80 TNI, Demokrat Tegaskan Hubungan Baik-Baik Saja
Indonesia
Geger Kematian Balita di Sukabumi, Demokrat: Bukti Gagalnya Negara Lindungi Rakyat Miskin
Politikus Partai Demokrat, Didi Irawadi Syamsuddin mengatakan, kasus kematian balita di Sukabumi menjadi bukti gagalnya negara melindungi rakyat.
Soffi Amira - Rabu, 20 Agustus 2025
Geger Kematian Balita di Sukabumi, Demokrat: Bukti Gagalnya Negara Lindungi Rakyat Miskin
Bagikan