Cara Menkeu Sri Mulyani Pulihkan APBN Tanpa Korbankan Kinerja Perekonomian

Wisnu CiptoWisnu Cipto - Kamis, 07 Maret 2024
Cara Menkeu Sri Mulyani Pulihkan APBN Tanpa Korbankan Kinerja Perekonomian

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati. (Foto: Antara)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati berhasil memastikan anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) Indonesia bisa pulih pascapandemi COVID-19 lalu tanpa harus mengorbankan kinerja perekonomian.

“Pemulihan APBN tidak mengorbankan kinerja perekonomian kita,” kata Sri Mulyani, dalam kegiatan BRI Microfinance Outlook 2024 di Jakarta, Kamis (7/3).

Sri Mulyani menjelaskan APBN bekerja keras pada masa pandemi maupun pascapandemi, ketika tekanan global masih sangat kuat dan melemahkan pemulihan ekonomi.

Baca juga:

APBN Januari 2024 Surplus Rp 31,3 Triliun

Kendati begitu, lanjut dia, APBN tetap bisa terjaga kesehatan dan keberlanjutan kinerjanya, yang tercermin pada kinerja APBN 2023 yang melebih ekspektasi.

“Pendapatan negara tumbuh dan mencapai di atas target, baik dari pajak maupun penerimaan negara bukan pajak (PNBP). Sementara belanja tetap terjaga dan defisit bisa ditekan,” ujar dia.

Dilansir dari Antara, Menkeu memaparkan realisasi pendapatan negara pada 2023 tercatat sebesar Rp 2.774,3 triliun. Nilai itu setara 112,6 persen terhadap target APBN 2023 sebesar Rp 2.463 triliun atau 105,2 persen terhadap Peraturan Presiden Nomor 75 Tahun 2023 yang sebesar Rp 2.637,2 triliun.

Sebaliknya, belanja negara tercatat sebesar Rp3.121,9 triliun, setara 102,0 persen terhadap target APBN 2023 sebesar Rp 3.061,2 triliun atau 100,2 persen terhadap Perpres 75/2023 sebesar Rp 3.117,2 triliun.

Baca juga:

DPR Sahkan APBN 2024 Senilai Rp 3.325 T

Keseimbangan primer APBN 2023 tercatat surplus Rp 92,2 triliun, surplus yang pertama kali sejak 2012. Dengan kinerja itu, defisit dapat ditekan menjadi 1,65 persen.

Lebih jauh, Sri Mulyani, kinerja APBN yang sehat dan pulih dalam waktu relatif singkat menjadi salah satu kinerja perekonomian yang diakui secara global.

“Dalam berbagai percakapan dengan kolega saya, mereka melihat ahead the curve dari sisi fiskal konsolidasi, pendapatan, dan belanja negara, serta berbagai upaya reformasi untuk menyehatkan dan memperkuat APBN,” tutur Menkeu. (*)

Baca juga:

Harga Rumah Alami Kenaikan Tertinggi Sejak Pandemi COVID-19

#APBN
Bagikan
Ditulis Oleh

Wisnu Cipto

Berita Terkait

Indonesia
Pemangkasan Anggaran Pusat Bikin Proyek DKI Mandek, Nasib GOR dan Sekolah Jadi Abu-Abu
Akibat pemangkasan ini, proyeksi APBD DKI 2026 terpaksa dikurangi menjadi Rp 81,28 triliun
Angga Yudha Pratama - Selasa, 21 Oktober 2025
Pemangkasan Anggaran Pusat Bikin Proyek DKI Mandek, Nasib GOR dan Sekolah Jadi Abu-Abu
Indonesia
Dicecar Gibran Soal Pemotongan Anggaran Pemda, Menkeu Purbaya: Dia Menyuarakan Keresahan
Purbaya mengakui bahwa solusi jangka pendek untuk masalah ini masih terbatas
Angga Yudha Pratama - Jumat, 17 Oktober 2025
Dicecar Gibran Soal Pemotongan Anggaran Pemda, Menkeu Purbaya: Dia Menyuarakan Keresahan
Indonesia
Kemenkeu Jelaskan APBN Dikelola untuk Jalankan Asta Cita Program Prabowo
APBN berperan penting sebagai instrumen untuk mencapai tujuan nasional dan menopang pertumbuhan ekonomi, termasuk dalam mendukung penciptaan iklim investasi yang kondusif.
Dwi Astarini - Jumat, 17 Oktober 2025
Kemenkeu Jelaskan APBN Dikelola untuk Jalankan Asta Cita Program Prabowo
Indonesia
Jet Tempur Chengdu J-10 China Segera Terbang di Jakarta, Menkeu Setuju Beli Pakai APBN Rp 148 T
Pemerintah menyetujui anggaran Rp 148 triliun untuk pembelian jet tempur Chengdu J-10 dari China dalam APBN 2026.
Wisnu Cipto - Kamis, 16 Oktober 2025
Jet Tempur Chengdu J-10 China Segera Terbang di Jakarta, Menkeu Setuju Beli Pakai APBN Rp 148 T
Indonesia
Rencana Utang Kereta Cepat 'Numpang' APBN Bikin BUMN Sehat Jadi 'Sakit', DPR Minta Jangan Korbankan Duit Rakyat Buat Whoosh
Perusahaan BUMN yang awalnya sehat kini terbebani kewajiban membayar utang Rp2 triliun per tahun akibat proyek kereta cepat
Angga Yudha Pratama - Kamis, 16 Oktober 2025
Rencana Utang Kereta Cepat 'Numpang' APBN Bikin BUMN Sehat Jadi 'Sakit', DPR Minta Jangan Korbankan Duit Rakyat Buat Whoosh
Indonesia
Klarifikasi Pernyataan Atalia Praratya soal Dana Pesantren, Golkar Tegaskan Tak Ada Larangan APBN untuk Ponpes
Sekjen Partai Golkar menegaskan bahwa pernyataan Atalia tidak bermaksud melarang penggunaan dana APBN untuk pesantren.
Ananda Dimas Prasetya - Rabu, 15 Oktober 2025
Klarifikasi Pernyataan Atalia Praratya soal Dana Pesantren, Golkar Tegaskan Tak Ada Larangan APBN untuk Ponpes
Berita
Family Office Apa Itu? Strategi Tarik Investasi dari Ultra High Net Worth Individual
Family office adalah entitas privat pengelola kekayaan ultra-kaya. Kenali fungsinya, potensi di Indonesia, dan kontroversi proyek di Bali.
ImanK - Selasa, 14 Oktober 2025
Family Office Apa Itu? Strategi Tarik Investasi dari Ultra High Net Worth Individual
Indonesia
Keuangan Negara Tertekan, Defisit Anggaran Sebesar Rp 371,5 Per September 2025
Realisasi belanja pemerintah pusat (BPP) tercatat melambat 1,6 persen dengan nilai Rp 1.589,9 triliun, setara 59,7 persen dari proyeksi.
Alwan Ridha Ramdani - Selasa, 14 Oktober 2025
Keuangan Negara Tertekan, Defisit Anggaran Sebesar Rp 371,5 Per September 2025
Indonesia
MPR Desak Audit Ponpes Al Khoziny Sebelum Dibangun Ulang Pakai APBN
Pentingnya akuntabilitas publik dalam penggunaan dana APBN negara, terutama untuk proyek pembangunan
Wisnu Cipto - Senin, 13 Oktober 2025
MPR Desak Audit Ponpes Al Khoziny Sebelum Dibangun Ulang Pakai APBN
Berita
Utang Kereta Cepat Whoosh Jadi Sorotan, Purbaya Tegaskan Tidak Ditanggung APBN
Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menegaskan utang proyek Kereta Cepat Jakarta–Bandung (Whoosh) tidak akan dibayar menggunakan APBN. Ia menilai Danantara memiliki kemampuan finansial untuk menanganinya.
ImanK - Senin, 13 Oktober 2025
Utang Kereta Cepat Whoosh Jadi Sorotan, Purbaya Tegaskan Tidak Ditanggung APBN
Bagikan