Cara Menkeu Sri Mulyani Pulihkan APBN Tanpa Korbankan Kinerja Perekonomian

Wisnu CiptoWisnu Cipto - Kamis, 07 Maret 2024
Cara Menkeu Sri Mulyani Pulihkan APBN Tanpa Korbankan Kinerja Perekonomian

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati. (Foto: Antara)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati berhasil memastikan anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) Indonesia bisa pulih pascapandemi COVID-19 lalu tanpa harus mengorbankan kinerja perekonomian.

“Pemulihan APBN tidak mengorbankan kinerja perekonomian kita,” kata Sri Mulyani, dalam kegiatan BRI Microfinance Outlook 2024 di Jakarta, Kamis (7/3).

Sri Mulyani menjelaskan APBN bekerja keras pada masa pandemi maupun pascapandemi, ketika tekanan global masih sangat kuat dan melemahkan pemulihan ekonomi.

Baca juga:

APBN Januari 2024 Surplus Rp 31,3 Triliun

Kendati begitu, lanjut dia, APBN tetap bisa terjaga kesehatan dan keberlanjutan kinerjanya, yang tercermin pada kinerja APBN 2023 yang melebih ekspektasi.

“Pendapatan negara tumbuh dan mencapai di atas target, baik dari pajak maupun penerimaan negara bukan pajak (PNBP). Sementara belanja tetap terjaga dan defisit bisa ditekan,” ujar dia.

Dilansir dari Antara, Menkeu memaparkan realisasi pendapatan negara pada 2023 tercatat sebesar Rp 2.774,3 triliun. Nilai itu setara 112,6 persen terhadap target APBN 2023 sebesar Rp 2.463 triliun atau 105,2 persen terhadap Peraturan Presiden Nomor 75 Tahun 2023 yang sebesar Rp 2.637,2 triliun.

Sebaliknya, belanja negara tercatat sebesar Rp3.121,9 triliun, setara 102,0 persen terhadap target APBN 2023 sebesar Rp 3.061,2 triliun atau 100,2 persen terhadap Perpres 75/2023 sebesar Rp 3.117,2 triliun.

Baca juga:

DPR Sahkan APBN 2024 Senilai Rp 3.325 T

Keseimbangan primer APBN 2023 tercatat surplus Rp 92,2 triliun, surplus yang pertama kali sejak 2012. Dengan kinerja itu, defisit dapat ditekan menjadi 1,65 persen.

Lebih jauh, Sri Mulyani, kinerja APBN yang sehat dan pulih dalam waktu relatif singkat menjadi salah satu kinerja perekonomian yang diakui secara global.

“Dalam berbagai percakapan dengan kolega saya, mereka melihat ahead the curve dari sisi fiskal konsolidasi, pendapatan, dan belanja negara, serta berbagai upaya reformasi untuk menyehatkan dan memperkuat APBN,” tutur Menkeu. (*)

Baca juga:

Harga Rumah Alami Kenaikan Tertinggi Sejak Pandemi COVID-19

#APBN
Google
Tambahkan Merahputih.com Sebagai Sumber Utama di Google untuk Dapatkan Berita Eksklusif.
Tambahkan Sekarang
Bagikan

Wisnu Cipto

Jurnalis dan penulis profesional selama dua dekade di industri media, mulai dari koran, televisi, hingga konten digital. Lulusan FISIP UI terlatih merangkai kata-kata terkait isu sosial-budaya-politik-hukum secara akurat dan relevan bagi pembaca, dengan kiblat kode etik jurnalistik dan verifikasi-verifikasi-verifikasi ... Pemegang sertifikasi kompetensi dari Lembaga Pers Dr.Soetomo (LPDS), yang coba terus belajar berkarya dengan 'hati'.
Show More
Follow Me

Berita Terkait

Indonesia
Komisi X DPR Minta Anggaran Pendidikan Fokus Atasi Kekurangan Guru usai Putusan MK
Wakil Ketua Komisi X DPR RI Esti Wijayati meminta anggaran pendidikan difokuskan untuk mengatasi kekurangan guru dan meningkatkan mutu pendidikan.
Ananda Dimas Prasetya - Selasa, 04 Agustus 2026
Komisi X DPR Minta Anggaran Pendidikan Fokus Atasi Kekurangan Guru usai Putusan MK
Indonesia
DPR Desak Putusan MK soal Anggaran MBG Segera Diterapkan pada APBN 2027
Komisi X DPR mendesak pemerintah mempercepat putusan MK soal anggaran MBG di APBN 2027.
Soffi Amira - Senin, 03 Agustus 2026
DPR Desak Putusan MK soal Anggaran MBG Segera Diterapkan pada APBN 2027
Indonesia
Komisi X DPR Apresiasi Putusan MK, Anggaran Pendidikan tak Boleh Dipakai untuk MBG
Komisi X DPR mengapresiasi putusan Mahkamah Konstitusi, mengenai pemisahan anggaran pendidikan dan MBG.
Soffi Amira - Jumat, 31 Juli 2026
Komisi X DPR Apresiasi Putusan MK, Anggaran Pendidikan tak Boleh Dipakai untuk MBG
Indonesia
MK Kabulkan Sebagian Gugatan soal MBG, Anggaran Resmi Dipisah dengan Dana Pendidikan pada APBN 2028
Mahkamah Konstitusi mengeluarkan putusan penting terkait pendanaan program Makan Bergizi Gratis. Mulai APBN 2028, anggaran MBG wajib dipisahkan dari anggaran pendidikan.
Ananda Dimas Prasetya - Kamis, 30 Juli 2026
MK Kabulkan Sebagian Gugatan soal MBG, Anggaran Resmi Dipisah dengan Dana Pendidikan pada APBN 2028
Indonesia
MK Kabulkan Gugatan, Anggaran Pendidikan tak Boleh Biayai MBG Mulai APBN 2028
Mahkamah Konstitusi memutuskan anggaran pendidikan dan MBG harus dipisahkan. Hal itu dimulai APBN 2028.
Soffi Amira - Kamis, 30 Juli 2026
MK Kabulkan Gugatan, Anggaran Pendidikan tak Boleh Biayai MBG Mulai APBN 2028
Indonesia
Pemerintah Siapkan Kuliah Gratis di Universitas Republik Indonesia, Biaya Ditanggung APBN
Pemerintah akan membuka program kuliah gratis di Universitas Republik Indonesia (URI). Mahasiswa S1 mendapat beasiswa penuh dengan seluruh biaya ditanggung APBN.
Ananda Dimas Prasetya - Jumat, 24 Juli 2026
Pemerintah Siapkan Kuliah Gratis di Universitas Republik Indonesia, Biaya Ditanggung APBN
Indonesia
Tidak Gerus APBN, CSR Swasta Danai MBG SKhN 1 Kab Tangerang Diusung Jadi Acuan Nasional
Program Makan Bergizi Gratis di SKhN 1 Tangerang dibiayai CSR swasta tanpa APBN. PPATK menilai model ini bisa jadi acuan nasional untuk pendidikan inklusif.
Wisnu Cipto - Kamis, 16 Juli 2026
 Tidak Gerus APBN, CSR Swasta Danai MBG SKhN 1 Kab Tangerang Diusung Jadi Acuan Nasional
Indonesia
Anggaran Pendidikan Tak Capai 20 Persen, DPR Tegas: Ini Perintah Konstitusi, Bukan Sekadar Target
Komisi X DPR RI mendesak pemerintah memenuhi amanat konstitusi terkait alokasi anggaran pendidikan minimal 20 persen setelah realisasi APBN 2025 baru mencapai 19,1 persen.
Ananda Dimas Prasetya - Rabu, 15 Juli 2026
Anggaran Pendidikan Tak Capai 20 Persen, DPR Tegas: Ini Perintah Konstitusi, Bukan Sekadar Target
Indonesia
Pemerintah Kembali Tempatkan Dana Rp 281 Triliun di Bank BUMN, Likuiditas Dijaga hingga Akhir 2026
Pemerintah kembali menempatkan dana Rp 281 triliun di bank BUMN hingga Desember 2026 untuk menjaga likuiditas perbankan. Tambahan dana siaga Rp 100 triliun juga disiapkan.
Ananda Dimas Prasetya - Senin, 29 Juni 2026
Pemerintah Kembali Tempatkan Dana Rp 281 Triliun di Bank BUMN, Likuiditas Dijaga hingga Akhir 2026
Indonesia
Wamenkeu Juda Agung: Fiskal Indonesia Tetap Sehat, Defisit APBN Masih di Bawah 3 Persen
Wamenkeu Juda Agung memastikan kondisi fiskal Indonesia tetap sehat. Defisit APBN baru mencapai 0,7 persen, penerimaan pajak tumbuh 19,1 persen, dan pemerintah menjaga likuiditas perbankan.
Ananda Dimas Prasetya - Senin, 29 Juni 2026
Wamenkeu Juda Agung: Fiskal Indonesia Tetap Sehat, Defisit APBN Masih di Bawah 3 Persen
Bagikan