Cara Menkeu Sri Mulyani Pulihkan APBN Tanpa Korbankan Kinerja Perekonomian

Wisnu CiptoWisnu Cipto - Kamis, 07 Maret 2024
Cara Menkeu Sri Mulyani Pulihkan APBN Tanpa Korbankan Kinerja Perekonomian

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati. (Foto: Antara)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati berhasil memastikan anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) Indonesia bisa pulih pascapandemi COVID-19 lalu tanpa harus mengorbankan kinerja perekonomian.

“Pemulihan APBN tidak mengorbankan kinerja perekonomian kita,” kata Sri Mulyani, dalam kegiatan BRI Microfinance Outlook 2024 di Jakarta, Kamis (7/3).

Sri Mulyani menjelaskan APBN bekerja keras pada masa pandemi maupun pascapandemi, ketika tekanan global masih sangat kuat dan melemahkan pemulihan ekonomi.

Baca juga:

APBN Januari 2024 Surplus Rp 31,3 Triliun

Kendati begitu, lanjut dia, APBN tetap bisa terjaga kesehatan dan keberlanjutan kinerjanya, yang tercermin pada kinerja APBN 2023 yang melebih ekspektasi.

“Pendapatan negara tumbuh dan mencapai di atas target, baik dari pajak maupun penerimaan negara bukan pajak (PNBP). Sementara belanja tetap terjaga dan defisit bisa ditekan,” ujar dia.

Dilansir dari Antara, Menkeu memaparkan realisasi pendapatan negara pada 2023 tercatat sebesar Rp 2.774,3 triliun. Nilai itu setara 112,6 persen terhadap target APBN 2023 sebesar Rp 2.463 triliun atau 105,2 persen terhadap Peraturan Presiden Nomor 75 Tahun 2023 yang sebesar Rp 2.637,2 triliun.

Sebaliknya, belanja negara tercatat sebesar Rp3.121,9 triliun, setara 102,0 persen terhadap target APBN 2023 sebesar Rp 3.061,2 triliun atau 100,2 persen terhadap Perpres 75/2023 sebesar Rp 3.117,2 triliun.

Baca juga:

DPR Sahkan APBN 2024 Senilai Rp 3.325 T

Keseimbangan primer APBN 2023 tercatat surplus Rp 92,2 triliun, surplus yang pertama kali sejak 2012. Dengan kinerja itu, defisit dapat ditekan menjadi 1,65 persen.

Lebih jauh, Sri Mulyani, kinerja APBN yang sehat dan pulih dalam waktu relatif singkat menjadi salah satu kinerja perekonomian yang diakui secara global.

“Dalam berbagai percakapan dengan kolega saya, mereka melihat ahead the curve dari sisi fiskal konsolidasi, pendapatan, dan belanja negara, serta berbagai upaya reformasi untuk menyehatkan dan memperkuat APBN,” tutur Menkeu. (*)

Baca juga:

Harga Rumah Alami Kenaikan Tertinggi Sejak Pandemi COVID-19

#APBN
Google
Tambahkan Merahputih.com Sebagai Sumber Utama di Google untuk Dapatkan Berita Eksklusif.
Tambahkan Sekarang
Bagikan

Wisnu Cipto

Jurnalis dan penulis profesional selama dua dekade di industri media, mulai dari koran, televisi, hingga konten digital. Lulusan FISIP UI terlatih merangkai kata-kata terkait isu sosial-budaya-politik-hukum secara akurat dan relevan bagi pembaca, dengan kiblat kode etik jurnalistik dan verifikasi-verifikasi-verifikasi ... Pemegang sertifikasi kompetensi dari Lembaga Pers Dr.Soetomo (LPDS), yang coba terus belajar berkarya dengan 'hati'.
Show More
Follow Me

Berita Terkait

Indonesia
RI Pecah Rekor! APBN 2027 Tembus Rp 4.106 Triliun Disahkan, Alokasi K/L Terbesar BGN Disusul Kemenhan-Polri
DPR resmi mengesahkan APBN 2027 senilai Rp 4.106,3 triliun yang mencetak rekor terbesar sejarah RI dengan alokasi anggaran tertinggi untuk Badan Gizi Nasional.
Wisnu Cipto - Rabu, 30 September 2026
RI Pecah Rekor! APBN 2027 Tembus Rp 4.106 Triliun Disahkan, Alokasi K/L Terbesar BGN Disusul Kemenhan-Polri
Indonesia
Penempatan SAL Rp 200 Triliun di Himbara Tetap Dilanjutkan
Kementerian Keuangan akan terus melakukan komunikasi dengan perbankan, sehingga tidak terjadi gap atau lag antara dana yang tersedia di bank dengan yang ditarik oleh pemerintah.
Alwan Ridha Ramdani - Jumat, 18 September 2026
Penempatan SAL Rp 200 Triliun di Himbara Tetap Dilanjutkan
Indonesia
Menkeu Suahasil Janjikan Defisit Anggaran Tidak Melebihi Aturan
Komitmen itu terlihat pada target defisit dalam Rancangan APBN (RAPBN) 2027 yang ditetapkan sebesar 2,40 persen terhadap produk domestik bruto (PDB).
Alwan Ridha Ramdani - Jumat, 18 September 2026
Menkeu Suahasil Janjikan Defisit Anggaran Tidak Melebihi Aturan
Indonesia
Belanja Pemerintah Pusat Tembus Rp 1.791,5 Triliun hingga Agustus 2026, Tumbuh 29 Persen
Realisasi belanja pemerintah pusat hingga Agustus 2026 mencapai Rp1.791,5 triliun, tumbuh 29 persen. Belanja K/L tumbuh 33 persen.
Ananda Dimas Prasetya - Jumat, 18 September 2026
Belanja Pemerintah Pusat Tembus Rp 1.791,5 Triliun hingga Agustus 2026, Tumbuh 29 Persen
Indonesia
Sedot Rp 139 Triliun hingga September! Anggaran MBG di BGN Masih Sisa Rp 79 T
Badan Gizi Nasional (BGN) merealisasikan anggaran Makan Bergizi Gratis (MBG) Rp139,77 triliun per 16 September 2026, sambil mengeksekusi refocusing penerima manfaat
Wisnu Cipto - Jumat, 18 September 2026
Sedot Rp 139 Triliun hingga September! Anggaran MBG di BGN Masih Sisa Rp 79 T
Berita Foto
Sidang Paripurna Luar Biasa ke-2 DPD Bahas RUU tentang APBN TA 2027
Sidang Paripurna Luar Biasa ke-2 DPD Masa Persidangan I Tahun Sidang 2026-2027 di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (16/9/2026).
Didik Setiawan - Rabu, 16 September 2026
Sidang Paripurna Luar Biasa ke-2 DPD Bahas RUU tentang APBN TA 2027
Indonesia
Bukan Sekadar Rapi di Atas Kertas, Ini Tantangan Suahasil Nazara di Kementerian Keuangan
Anggota Komisi XI DPR RI Bertu Merlas meminta Menkeu Suahasil Nazara mempercepat penyerapan anggaran dan mendorong sektor riil.
Ananda Dimas Prasetya - Selasa, 15 September 2026
Bukan Sekadar Rapi di Atas Kertas, Ini Tantangan Suahasil Nazara di Kementerian Keuangan
Indonesia
Anggaran MBG Bakal Dipangkas Lagi, Menkeu Purbaya Targetkan di Bawah Rp 200 Triliun
Menteri Keuangan, Purbaya Yudhi Sadewa mengatakan, bakal memangkas anggaran MBG di bawah Rp 200 triliun.
Soffi Amira - Kamis, 03 September 2026
Anggaran MBG Bakal Dipangkas Lagi, Menkeu Purbaya Targetkan di Bawah Rp 200 Triliun
Indonesia
Cari Pemasukan Rp 3.426 Triliun, Purbaya Bakal Kejar Kepatuhan Pembayar Pajak
Pemerintah merencanakan Belanja Negara sebesar Rp 4.097,2 triliun pada 2027 atau tumbuh 3,9 persen.
Alwan Ridha Ramdani - Jumat, 28 Agustus 2026
Cari Pemasukan Rp 3.426 Triliun, Purbaya Bakal Kejar Kepatuhan Pembayar Pajak
Indonesia
Banggar Dorong Perbaikan Tata Kelola APBN melalui 11 Rekomendasi kepada Pemerintah
Sebelas rekomendasi itu merupakan tindak lanjut atas rekomendasi BPK dalam Laporan Hasil Pemeriksaan atas LKPP dan Laporan Hasil Review atas Pelaksanaan Transparansi Fiskal.
Dwi Astarini - Kamis, 27 Agustus 2026
Banggar Dorong Perbaikan Tata Kelola APBN melalui 11 Rekomendasi kepada Pemerintah
Bagikan