Dicecar Gibran Soal Pemotongan Anggaran Pemda, Menkeu Purbaya: Dia Menyuarakan Keresahan

Angga Yudha PratamaAngga Yudha Pratama - Jumat, 17 Oktober 2025
Dicecar Gibran Soal Pemotongan Anggaran Pemda, Menkeu Purbaya: Dia Menyuarakan Keresahan

Menteri Keuangan RI, Purbaya Yudhi Sadewa. Foto: MerahPutih.com/Asropih

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

Merahputih.com - Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengungkapkan bahwa Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka menanyakan isu pemotongan anggaran pemerintah daerah (pemda) saat keduanya bertemu di Istana Wakil Presiden, Jumat (17/10).

"Dia menyuarakan keresahan dari pemimpin-pemimpin daerah yang anggarannya dipotong, soal apa langkah kami ke depan untuk memitigasi itu," kata Purbaya di kantor Kementerian Keuangan, Jakarta, Jumat (17/10).

Purbaya mengakui bahwa solusi jangka pendek untuk masalah ini masih terbatas. Strategi yang diambil Kemenkeu adalah meminta pemda untuk memperbaiki dan merapikan serapan belanja mereka selama satu tahun ke depan. Laporan serapan tersebut selanjutnya akan dievaluasi oleh bendahara negara.

Baca juga:

WA 'Lapor Pak Purbaya' Meledak! Curhat Wiraswasta Lihat Oknum Bea Cukai Bisnis di Kedai Kopi Berbaju Dinas

"Nanti kami lihat bagus apa nggak serapannya, ada kebocoran apa nggak. Nanti triwulan ketiga kami hitung ulang. Kalau ekonominya bagus kan pendapatan kita meningkat juga. Kami akan lihat berapa yang bisa kami bagi ke daerah," jelas dia.

Wapres Gibran berpesan bahwa setiap kebijakan fiskal juga mempertimbangkan stabilitas nasional.

"Jadi daerah jangan terlalu cemas, kami juga memikirkan stabilitas nasional. Kira-kira itu pesan dari beliau," tuturnya.

Sebagai informasi, anggaran Transfer ke Daerah (TKD) dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun Anggaran 2026 mengalami penurunan dibanding alokasi tahun ini. Semula, pada era Menkeu sebelumnya, anggaran TKD ditetapkan sebesar Rp650 triliun, turun 24,8 persen dari proyeksi 2025 yang sebesar Rp864,1 triliun.

Alokasi TKD ini kemudian direvisi oleh Menkeu Purbaya menjadi senilai Rp693 triliun, naik Rp43 triliun dari rancangan sebelumnya. Meskipun direvisi, alokasi TKD APBN 2026 ini masih mengalami penurunan secara keseluruhan.

Baca juga:

Menkeu Purbaya Ultimatum Kementerian Lembaga, Dana Tidak Terserap Bakal Digunakan Bayar Utang

Purbaya sebelumnya telah mendesak pemda untuk meningkatkan kualitas belanja dan tata kelola anggaran agar dana TKD benar-benar efektif bagi pembangunan dan kesejahteraan. Desakan ini muncul karena realisasi belanja daerah tercatat melambat, meski penyaluran dana TKD justru meningkat.

Hingga 30 September 2025, Kemenkeu telah menyalurkan dana TKD senilai Rp644,9 triliun, lebih tinggi dari tahun lalu (Rp635,6 triliun). Namun, data menunjukkan penurunan signifikan pada berbagai pos belanja daerah seperti belanja pegawai turun dari Rp313,1 triliun menjadi Rp310,8 triliun; belanja barang dan jasa turun dari Rp219,7 triliun menjadi Rp196,6 triliun; belanja modal turun dari Rp84,7 triliun menjadi Rp58,2 triliun; dan belanja lainnya turun dari Rp203,1 triliun menjadi Rp147,2 triliun.

Tingginya penyaluran TKD yang tidak diimbangi oleh serapan belanja yang baik mengakibatkan saldo dana pemda di Rekening Kas Umum Daerah (RKUD) menumpuk hingga Rp233,1 triliun per akhir Agustus 2025.

#Purbaya Yudhi Sadewa #Menteri Keuangan #Gibran Rakabuming #APBN #RAPBN 2026
Google
Tambahkan Merahputih.com Sebagai Sumber Utama di Google untuk Dapatkan Berita Eksklusif.
Tambahkan Sekarang
Bagikan

Angga Yudha Pratama

Seorang jurnalis profesional, reporter senior, editor berita, dan asisten redaktur yang telah berkarya di industri media online nasional selama lebih dari satu dekade. Selalu mengedepankan akurasi, objektivitas, dan kualitas informasi dalam setiap karyanya berbekal dari pengalaman langsung bertahun-tahun melakukan peliputan di lapangan, penulisan berita, penyuntingan artikel, hingga pengelolaan konten digital. Keahlian tersebut membuat pemahaman secara menyeluruh proses produksi konten digital modern, mulai dari pencarian data, wawancara narasumber, verifikasi fakta, penulisan artikel, optimasi SEO, editing naskah, hingga publikasi berita sesuai kode etik jurnalistik. Lebih spesifik, pemahaman mengenai strategi optimasi SEO dan Digital Content untuk mesin pencari juga menjadi fokus saat ini di tengah disrupsi media. Keahlian itu meliputi SEO writing, content writing, copywriting, keyword research, semantic SEO, search intent, on page SEO, optimasi, artikel google, struktur heading SEO, evergreen content, optimasi readability, meta description hingga internal linking.
Show More
Follow Me

Berita Terkait

Indonesia
MPR Jadwalkan Rapat Paripurna Pemilihan Wakil Presiden Pengganti Gibran pada 2 Desember 2026
MPR menjadwalkan rapat paripurna pemilihan, pelantikan, dan pengesahan wakil presiden pengganti Gibran Rakabuming Raka pada 2 Desember 2026.
Yusuf Abdillah - Jumat, 13 November 2026
MPR Jadwalkan Rapat Paripurna Pemilihan Wakil Presiden Pengganti Gibran pada 2 Desember 2026
Berita Foto
Gibran Rakabuming Raka Serahkan Surat Pengunduran Diri ke Pimpinan MPR
Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka (tengah) berjalan meninggalkan Kompleks Parlemen di Jakarta, Kamis (12/11/2026).
Didik Setiawan - Kamis, 12 November 2026
Gibran Rakabuming Raka Serahkan Surat Pengunduran Diri ke Pimpinan MPR
Indonesia
Bakom Klaim Prabowo Tak Sarankan Gibran 'Fight' di PTUN, Fakta Hukum Perkara Ijazah Dianggap Sudah Final
Mencari fakta soal polemik ijazah Gibran Rakabuming? Kepala Bakom RI secara resmi membantah isu bahwa Presiden Prabowo menyarankan Wapres untuk berjuang di PTUN. Cek fakta hukum selengkapnya di sini!
Angga Yudha Pratama - Rabu, 11 November 2026
Bakom Klaim Prabowo Tak Sarankan Gibran 'Fight' di PTUN, Fakta Hukum Perkara Ijazah Dianggap Sudah Final
Indonesia
Isu Prabowo Tolak Gibran Mundur dari Kursi Wapres, Mensesneg Buka Suara
Benarkah Presiden Prabowo tolak Gibran mundur dari jabatan Wapres? Temukan klarifikasi Istana, alasan pengunduran diri, hingga nasib keabsahan ijazah Gibran di PTUN di sini.
Angga Yudha Pratama - Rabu, 11 November 2026
Isu Prabowo Tolak Gibran Mundur dari Kursi Wapres, Mensesneg Buka Suara
Berita Foto
Dua Tahun Prabowo-Gibran Kebijakan Ekonomi dan Kemandirian Nasional Jadi Sorotan DPR
Anggota DPR dari Fraksi Gerindra Andre Rosiade dalam diskusi Dialektika Demokrasi, di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (22/10/2026).
Didik Setiawan - Kamis, 22 Oktober 2026
Dua Tahun Prabowo-Gibran Kebijakan Ekonomi dan Kemandirian Nasional Jadi Sorotan DPR
Indonesia
Pemerintah Klaim Kondisi Ekonomi Indonesia masih Kokoh di Tengah Gejolak Global
Dinamika global masih perlu diwaspadai karena sejumlah kekuatan ekonomi utama dunia tengah menghadapi ketidakpastian.
Dwi Astarini - Selasa, 20 Oktober 2026
Pemerintah Klaim Kondisi Ekonomi Indonesia masih Kokoh di Tengah Gejolak Global
Berita
Dampak Ekonomi Global terhadap Indonesia pada 2026, Ini Tantangannya
Dampak ekonomi global terhadap Indonesia pada 2026 mencakup suku bunga AS, inflasi, ekspor komoditas, investasi, dan tantangan APBN.
ImanK - Kamis, 15 Oktober 2026
Dampak Ekonomi Global terhadap Indonesia pada 2026, Ini Tantangannya
Indonesia
[HOAKS atau FAKTA]: Anggaran Negara Habis, Sekolah Negeri Kembali Bebankan SPP
Ramai unggahan media sosial yang menyebut anggaran negara habis dan tahun 2027 sekolah akan kembali bebankan SPP. Simak kebenaran informasinya.
Ananda Dimas Prasetya - Senin, 12 Oktober 2026
[HOAKS atau FAKTA]: Anggaran Negara Habis, Sekolah Negeri Kembali Bebankan SPP
Indonesia
Begini Pendapatan Pajak Sampai 30 September 2026, Pajak Penjualan Barang Mewah Naik Drastis
PPN dalam negeri tumbuh 51,3 persen menjadi Rp 369,5 triliun, antara lain didorong aktivitas perdagangan besar bahan bakar minyak (BBM).
Alwan Ridha Ramdani - Jumat, 09 Oktober 2026
Begini Pendapatan Pajak Sampai 30 September 2026, Pajak Penjualan Barang Mewah Naik Drastis
Indonesia
Ungkap Arah APBN 2027, Menkeu Suahasil: Kejar Pertumbuhan 6 Persen Tetap Jaga Disiplin Fiskal
APBN 2027 menganggarkan belanja Rp 4.106,3 triliun dengan defisit Rp 671,2 triliun atau 2,4 persen PDB untuk mendukung target ekonomi 6 persen.
Ananda Dimas Prasetya - Kamis, 08 Oktober 2026
Ungkap Arah APBN 2027, Menkeu Suahasil: Kejar Pertumbuhan 6 Persen Tetap Jaga Disiplin Fiskal
Bagikan