Alwan Ridha Ramdani
MerahPutih.com - Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) diklaim mengalami surplus Rp 31,3 triliun pada Januari 2024 atau sekitar 0,14 persen dari produk domestik bruto (PDB).
Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara melaporkan nilai surplus tersebut diperoleh dari realisasi pendapatan negara yang lebih besar dari belanja negara.
Baca Juga:
Sri Mulyani Tegaskan Bansos Pakai Dana APBN
Realisasi pendapatan negara tercatat sebesar Rp215,5 triliun atau setara 7,7 persen terhadap APBN, di mana pagu yang ditentukan sebesar Rp2.802,3 triliun.
Pendapatan negara ditopang oleh penerimaan perpajakan yang realisasinya tercatat sebesar Rp172,2 triliun, setara 7,5 persen dari target sebesar Rp2.309,9 triliun.
Penerimaan perpajakan terdiri dari penerimaan pajak Rp149,2 triliun dan penerimaan kepabeanan dan cukai sebesar Rp22,9 persen. Realisasi penerimaan pajak setara dengan 7,5 persen terhadap APBN yang sebesar Rp1.988,9 triliun. Sementara realisasi kepabeanan dan cukai setara 8,1 persen terhadap APBN sebesar Rp321 triliun.
Kemudian, realisasi penerimaan negara bukan pajak (PNBP) tercatat sebesar Rp43,3 triliun atau setara 8,8 persen terhadap APBN Rp492 triliun.
Sedangkan realisasi belanja negara tercatat sebesar Rp184,2 triliun, setara 5,5 persen dari APBN sebesar Rp 3.325,1 triliun.
Realisasi itu diperoleh dari belanja pemerintah pusat (BPP) sebesar Rp 96,4 persen atau 3,9 persen dari APBN Rp 2.467,5 triliun. Realisasi belanja kementerian/lembaga (K/L) terdata sebesar Rp 44,8 triliun, sementara belanja non-K/L Rp 51,6 triliun.
Sementara, realisasi transfer ke daerah (TKD) mencapai Rp 87,8 triliun atau 10,2 persen terhadap APBN senilai Rp 857,6 triliun. Selain itu, keseimbangan primer APBN per Januari 2024 tercatat surplus Rp 61,4 triliun.
"Keseimbangan primer adalah selisih dari total pendapatan negara dikurangi belanja negara di luar pembayaran bunga utang," katanya. (*)
Baca Juga:
Pemerintah Jokowi Pertimbangkan Setop LPDP Didanai APBN
