DPR Sentil Kemenkeu Buntut Defisit APBN Bengkak Jadi Rp 479,7 Triliun

Angga Yudha PratamaAngga Yudha Pratama - Sabtu, 22 November 2025
DPR Sentil Kemenkeu Buntut Defisit APBN Bengkak Jadi Rp 479,7 Triliun

Gedung DPR RI. (Foto: MerahPutih.com/Dicke Prasetia)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

Merahputih.com - Kementerian Keuangan baru saja melaporkan realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) mengalami defisit sebesar Rp479,7 triliun per Oktober 2025. Angka ini setara dengan 2,02 persen terhadap Produk Domestik Bruto (PDB).

Pendapatan negara hingga akhir Oktober 2025 tercatat mencapai Rp2.113,3 triliun, atau setara 73,7 persen dari target outlook APBN 2025. Sementara itu, realisasi belanja negara hingga periode yang sama mencapai Rp2.593 triliun, atau 73,5 persen dari outlook 2025.

Baca juga:

Kemendiktisaintek Perjuangkan Insentif Riset Langsung Dari APBN Pada Peneliti

Anggota DPR RI Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Anis Byarwati memberikan apresiasi atas capaian tersebut, namun juga menyampaikan sejumlah catatan kritis terhadap kinerja APBN 2025.

Menurut Anis, Kementerian Keuangan harus bekerja lebih keras untuk mengejar target pendapatan negara di tengah kondisi daya beli masyarakat yang melemah.

"Jika dibandingkan dengan Oktober tahun 2024 lalu, pendapatan negara Oktober 2025 menurun sebesar 6,5 persen, karena tahun lalu sebesar 80,2 bisa dicapai, sementara sekarang hanya 73,7 persen,” kata Anis di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (22/11).

Sorotan Kinerja Belanja dan Defisit Anggaran

Anggota Badan Anggaran DPR ini mencatat bahwa penurunan juga terjadi pada realisasi belanja negara. Realisasi Oktober 2025 yang sebesar 73,5 persen lebih rendah dibandingkan realisasi Oktober 2024 yang mencapai 74,3 persen.

"Ada penurunan 0,8 persen dibandingkan periode Oktober 2024, padahal seharusnya semangat Menteri Keuangan untuk melakukan percepatan belanja, berdampak pada kenaikan realisasi belanja negara di Oktober, nyatanya data berkata lain,” ujarnya.

Politisi PKS itu mengingatkan Kementerian Keuangan agar segera mendorong realisasi belanja lebih cepat. Anis menilai realisasi dan eksekusi belanja yang lemah akan mengurangi fungsi stimulus yang seharusnya lebih optimal bila dieksekusi dengan sigap. Anis menegaskan, Pemerintah harus bekerja lebih ekstra karena hal ini menyangkut kondisi ekonomi, harapan, dan kesejahteraan rakyat secara luas.

Baca juga:

Defisit APBN Sudah Capai Rp 479,7 Triliun, Pendapatan Cuma 73,7 Persen Dari Target

Terkait defisit APBN hingga Oktober 2025, Anggota Komisi XI DPR RI itu menyebut terjadi kenaikan signifikan dibandingkan tahun lalu, di mana periode Oktober 2024 defisit berada di angka 1,37 persen terhadap PDB, sementara Oktober 2025 mencapai 2,02 persen.

Anis menjelaskan defisit anggaran terjadi akibat realisasi pendapatan negara yang lebih rendah dibanding realisasi belanja negara, sehingga Kemenkeu wajib mendorong pendapatan negara agar optimal di tengah ketidakpastian global.

Defisit yang semakin mengecil merupakan amanat dari Presiden Prabowo yang disampaikan saat pemaparan RUU APBN dan Nota Keuangan di gedung DPR RI bulan Agustus lalu. (Pon)

#APBN #APBN 2025 #DPR #DPR RI
Bagikan
Ditulis Oleh

Ponco Sulaksono

Berita Terkait

Indonesia
DPR Gelar Rapat dengan BI dan Pemerintah, Fokus Jaga Stabilitas Ekonomi Nasional
DPR RI menggelar rapat bersama BI dan Pemerintah. Pertemuan itu membahas perkembangan kondisi ekonomi Indonesia saat ini.
Soffi Amira - Minggu, 07 Juni 2026
DPR Gelar Rapat dengan BI dan Pemerintah, Fokus Jaga Stabilitas Ekonomi Nasional
Indonesia
DPR Dukung Imunisasi Syarat SPMB, tetapi Hak Pendidikan Anak Harus Tetap Dijamin
Anggota Komisi X DPR RI Andi Muawiyah Ramly (Amure) menanggapi kebijakan Pemerintah Kabupaten Banyuwangi yang mewajibkan calon peserta didik melampirkan sertifikasi imunisasi lengkap dalam proses Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB) 2026 untuk jenjang PAUD dan SD.
Frengky Aruan - Sabtu, 06 Juni 2026
DPR Dukung Imunisasi Syarat SPMB, tetapi Hak Pendidikan Anak Harus Tetap Dijamin
Indonesia
Harga MinyaKita bakal Naik, DPR Ingatkan Sanksi Tegas bagi Penimbun dan Permainan Distribusi
Penaikan HET harus diikuti langkah pengawasan yang ketat agar tidak dimanfaatkan oknum untuk menimbun barang atau memainkan distribusi demi meraup keuntungan.
Dwi Astarini - Sabtu, 06 Juni 2026
Harga MinyaKita bakal Naik, DPR Ingatkan Sanksi Tegas bagi Penimbun dan Permainan Distribusi
Indonesia
Biaya MBG Hingga Mei Sudah Habis Rp 88,15 Triliun, Prabowo Instruksikan Pemangkasan Diperketat
Realisasi anggaran MBG Mei 2026 mencapai Rp88,15 triliun, naik Rp13 triliun dari April. Pemerintah siapkan penghematan sesuai instruksi Presiden Prabowo.
Wisnu Cipto - Jumat, 05 Juni 2026
 Biaya MBG Hingga Mei Sudah Habis Rp 88,15 Triliun, Prabowo Instruksikan Pemangkasan Diperketat
Indonesia
Anggaran MBG Sudah Habiskan Rp 88,15 Triliun
Pemerintah memangkas pagu program MBG pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tahun anggaran 2026 dari semula senilai Rp 335 triliun menjadi Rp 268 triliun.
Alwan Ridha Ramdani - Jumat, 05 Juni 2026
Anggaran MBG Sudah Habiskan Rp 88,15 Triliun
Indonesia
Dalam 5 Bulan Defisit APBN Capai Rp 180,4 Triliun
Pertumbuhan pesat terjadi pada belanja pemerintah pusat, dengan kenaikan 52, 6 persen (yoy) atau senilai Rp 1.059,3 triliun.
Alwan Ridha Ramdani - Jumat, 05 Juni 2026
Dalam 5 Bulan Defisit APBN Capai Rp 180,4 Triliun
Indonesia
Pergantian Kepala BGN Harus Jadi Jalan Perbaikan Program Makan Bergisi Gratis
Pergantian Dadan Hindayana dengan Nanik S. Deyang sebagai Kepala BGN, dinilai sebagai hak prerogatif Presiden Prabowo Subianto dalam mengevaluasi para pembantunya.
Alwan Ridha Ramdani - Jumat, 05 Juni 2026
Pergantian Kepala BGN Harus Jadi Jalan Perbaikan Program Makan Bergisi Gratis
Berita Foto
Rapat Paripurna DPR Setujui RUU P2SK Menjadi UU P2SK
Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menyerahkan pendapat akhir ke Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad dalam Rapat Paripurna DPR di Jakarta, Kamis (4/6/2026).
Didik Setiawan - Kamis, 04 Juni 2026
Rapat Paripurna DPR Setujui RUU P2SK Menjadi UU P2SK
Indonesia
Pemerintah Diminta Maksimalkan UU P2SK Guna Tahan Kejatuhan Nilai Tukar Rupiah
Cucun menegaskan otoritas keuangan wajib menyikapi pergerakan nilai tukar mata uang secara tepat dan cepat
Angga Yudha Pratama - Kamis, 04 Juni 2026
Pemerintah Diminta Maksimalkan UU P2SK Guna Tahan Kejatuhan Nilai Tukar Rupiah
Indonesia
Harga Obat Terancam Melambung Tingg Buntut Rupiah Melemah, Pemerintah Diminta Bersikap
Pemerintah perlu memperkuat produksi bahan baku obat domestik melalui dukungan riset, insentif industri, dan kolaborasi lintas kementerian
Angga Yudha Pratama - Kamis, 04 Juni 2026
Harga Obat Terancam Melambung Tingg Buntut Rupiah Melemah, Pemerintah Diminta Bersikap
Bagikan