DPR Sentil Kemenkeu Buntut Defisit APBN Bengkak Jadi Rp 479,7 Triliun

Angga Yudha PratamaAngga Yudha Pratama - Sabtu, 22 November 2025
DPR Sentil Kemenkeu Buntut Defisit APBN Bengkak Jadi Rp 479,7 Triliun

Gedung DPR RI. (Foto: MerahPutih.com/Dicke Prasetia)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

Merahputih.com - Kementerian Keuangan baru saja melaporkan realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) mengalami defisit sebesar Rp479,7 triliun per Oktober 2025. Angka ini setara dengan 2,02 persen terhadap Produk Domestik Bruto (PDB).

Pendapatan negara hingga akhir Oktober 2025 tercatat mencapai Rp2.113,3 triliun, atau setara 73,7 persen dari target outlook APBN 2025. Sementara itu, realisasi belanja negara hingga periode yang sama mencapai Rp2.593 triliun, atau 73,5 persen dari outlook 2025.

Baca juga:

Kemendiktisaintek Perjuangkan Insentif Riset Langsung Dari APBN Pada Peneliti

Anggota DPR RI Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Anis Byarwati memberikan apresiasi atas capaian tersebut, namun juga menyampaikan sejumlah catatan kritis terhadap kinerja APBN 2025.

Menurut Anis, Kementerian Keuangan harus bekerja lebih keras untuk mengejar target pendapatan negara di tengah kondisi daya beli masyarakat yang melemah.

"Jika dibandingkan dengan Oktober tahun 2024 lalu, pendapatan negara Oktober 2025 menurun sebesar 6,5 persen, karena tahun lalu sebesar 80,2 bisa dicapai, sementara sekarang hanya 73,7 persen,” kata Anis di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (22/11).

Sorotan Kinerja Belanja dan Defisit Anggaran

Anggota Badan Anggaran DPR ini mencatat bahwa penurunan juga terjadi pada realisasi belanja negara. Realisasi Oktober 2025 yang sebesar 73,5 persen lebih rendah dibandingkan realisasi Oktober 2024 yang mencapai 74,3 persen.

"Ada penurunan 0,8 persen dibandingkan periode Oktober 2024, padahal seharusnya semangat Menteri Keuangan untuk melakukan percepatan belanja, berdampak pada kenaikan realisasi belanja negara di Oktober, nyatanya data berkata lain,” ujarnya.

Politisi PKS itu mengingatkan Kementerian Keuangan agar segera mendorong realisasi belanja lebih cepat. Anis menilai realisasi dan eksekusi belanja yang lemah akan mengurangi fungsi stimulus yang seharusnya lebih optimal bila dieksekusi dengan sigap. Anis menegaskan, Pemerintah harus bekerja lebih ekstra karena hal ini menyangkut kondisi ekonomi, harapan, dan kesejahteraan rakyat secara luas.

Baca juga:

Defisit APBN Sudah Capai Rp 479,7 Triliun, Pendapatan Cuma 73,7 Persen Dari Target

Terkait defisit APBN hingga Oktober 2025, Anggota Komisi XI DPR RI itu menyebut terjadi kenaikan signifikan dibandingkan tahun lalu, di mana periode Oktober 2024 defisit berada di angka 1,37 persen terhadap PDB, sementara Oktober 2025 mencapai 2,02 persen.

Anis menjelaskan defisit anggaran terjadi akibat realisasi pendapatan negara yang lebih rendah dibanding realisasi belanja negara, sehingga Kemenkeu wajib mendorong pendapatan negara agar optimal di tengah ketidakpastian global.

Defisit yang semakin mengecil merupakan amanat dari Presiden Prabowo yang disampaikan saat pemaparan RUU APBN dan Nota Keuangan di gedung DPR RI bulan Agustus lalu. (Pon)

#APBN #APBN 2025 #DPR #DPR RI
Google
Tambahkan Merahputih.com Sebagai Sumber Utama di Google untuk Dapatkan Berita Eksklusif.
Tambahkan Sekarang
Bagikan

Berita Terkait

Indonesia
DPR Belum Susun Draf RUU Perampasan Aset, Subtansi Baru Akan Dibahas Awal November
Sejauh ini sudah ada sebanyak 86 narasumber yang hadir menyampaikan masukan untuk RUU itu
Alwan Ridha Ramdani - Rabu, 28 Oktober 2026
DPR Belum Susun Draf RUU Perampasan Aset, Subtansi Baru Akan Dibahas Awal November
Indonesia
DPR Khawatir Nilai Aset Rampasan Turun, Minta Pengelolaannya Dimaksimalkan
Pengelolaannya juga perlu diperhatikan agar nilai ekonominya tidak menyusut dan potensi penerimaan negara dapat dimaksimalkan.
Dwi Astarini - Selasa, 27 Oktober 2026
DPR Khawatir Nilai Aset Rampasan Turun, Minta Pengelolaannya Dimaksimalkan
Indonesia
DPR Wanti-Wanti Kepentingan Asing Menyusup dalam Pembahasan RUU Perampasan Aset
Pembahasan regulasi tersebut harus tetap berorientasi pada kepentingan nasional, terutama dalam memperbaiki penegakan hukum di Indonesia.
Dwi Astarini - Selasa, 27 Oktober 2026
DPR Wanti-Wanti Kepentingan Asing Menyusup dalam Pembahasan RUU Perampasan Aset
Berita Foto
RDPU Komisi III dengan Mahasiswa dan Advokat Bahas RUU Perampasan Aset
Ketua Komisi III DPR Habiburokhman (kanan) dan Anggota Komisi III DPR Soedeson Tandra memimpin RDPU di Kompleks Parlemen, Jakarta, Selasa (27/10/2026).
Didik Setiawan - Selasa, 27 Oktober 2026
RDPU Komisi III dengan Mahasiswa dan Advokat Bahas RUU Perampasan Aset
Indonesia
Komisi III DPR Sebut RUU Perampasan Aset Berpotensi Disahkan sebelum 15 Desember
Salah satu langkah yang ditempuh yakni memajukan jadwal rapat dengar pendapat umum (RDPU) untuk menyerap masukan dari masyarakat.
Dwi Astarini - Senin, 26 Oktober 2026
Komisi III DPR Sebut RUU Perampasan Aset Berpotensi Disahkan sebelum 15 Desember
Berita Foto
Dua Tahun Prabowo-Gibran Kebijakan Ekonomi dan Kemandirian Nasional Jadi Sorotan DPR
Anggota DPR dari Fraksi Gerindra Andre Rosiade dalam diskusi Dialektika Demokrasi, di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (22/10/2026).
Didik Setiawan - Kamis, 22 Oktober 2026
Dua Tahun Prabowo-Gibran Kebijakan Ekonomi dan Kemandirian Nasional Jadi Sorotan DPR
Indonesia
Demo Jakarta 20 Oktober 2026, ini Daftar Jalan Alternatif dan Titik Aksi
Demo Jakarta 20 Oktober 2026 akan dimulai pukul 10.00 WIB. Ada sejumlah jalan alternatif yang bisa dilalui.
Soffi Amira - Selasa, 20 Oktober 2026
Demo Jakarta 20 Oktober 2026, ini Daftar Jalan Alternatif dan Titik Aksi
Indonesia
Karhutla Berbulan-bulan, DPR Desak Pemerintah Pertimbangkan Bantuan Singapura
Penerimaan bantuan luar negeri bukan berarti Indonesia tidak memiliki kemampuan.
Yusuf Abdillah - Sabtu, 17 Oktober 2026
Karhutla Berbulan-bulan, DPR Desak Pemerintah Pertimbangkan Bantuan Singapura
Indonesia
Mitigasi Pemerintah Sebelum Kebakaran Lemah Dinilai Lemah
lemahnya mitigasi sebelum kebakaran turut memperparah situasi.
Alwan Ridha Ramdani - Kamis, 15 Oktober 2026
Mitigasi Pemerintah Sebelum Kebakaran Lemah Dinilai Lemah
Indonesia
Warga Dikepung Asap Karhutla, DPR Ingatkan Pejabat jangan Asal Bicara
Penanganan bencana tidak cukup hanya mengandalkan koordinasi dan pernyataan resmi.
Dwi Astarini - Kamis, 15 Oktober 2026
Warga Dikepung Asap Karhutla, DPR Ingatkan Pejabat jangan Asal Bicara
Bagikan