Home Leaderboard 1
Home Leaderboard 1

DPR Sentil Kemenkeu Buntut Defisit APBN Bengkak Jadi Rp 479,7 Triliun

Angga Yudha PratamaAngga Yudha Pratama - Sabtu, 22 November 2025
DPR Sentil Kemenkeu Buntut Defisit APBN Bengkak Jadi Rp 479,7 Triliun

Gedung DPR RI. (Foto: MerahPutih.com/Dicke Prasetia)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

Merahputih.com - Kementerian Keuangan baru saja melaporkan realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) mengalami defisit sebesar Rp479,7 triliun per Oktober 2025. Angka ini setara dengan 2,02 persen terhadap Produk Domestik Bruto (PDB).

Pendapatan negara hingga akhir Oktober 2025 tercatat mencapai Rp2.113,3 triliun, atau setara 73,7 persen dari target outlook APBN 2025. Sementara itu, realisasi belanja negara hingga periode yang sama mencapai Rp2.593 triliun, atau 73,5 persen dari outlook 2025.

Baca juga:

Kemendiktisaintek Perjuangkan Insentif Riset Langsung Dari APBN Pada Peneliti

Anggota DPR RI Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Anis Byarwati memberikan apresiasi atas capaian tersebut, namun juga menyampaikan sejumlah catatan kritis terhadap kinerja APBN 2025.

Menurut Anis, Kementerian Keuangan harus bekerja lebih keras untuk mengejar target pendapatan negara di tengah kondisi daya beli masyarakat yang melemah.

"Jika dibandingkan dengan Oktober tahun 2024 lalu, pendapatan negara Oktober 2025 menurun sebesar 6,5 persen, karena tahun lalu sebesar 80,2 bisa dicapai, sementara sekarang hanya 73,7 persen,” kata Anis di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (22/11).

Sorotan Kinerja Belanja dan Defisit Anggaran

Anggota Badan Anggaran DPR ini mencatat bahwa penurunan juga terjadi pada realisasi belanja negara. Realisasi Oktober 2025 yang sebesar 73,5 persen lebih rendah dibandingkan realisasi Oktober 2024 yang mencapai 74,3 persen.

"Ada penurunan 0,8 persen dibandingkan periode Oktober 2024, padahal seharusnya semangat Menteri Keuangan untuk melakukan percepatan belanja, berdampak pada kenaikan realisasi belanja negara di Oktober, nyatanya data berkata lain,” ujarnya.

Politisi PKS itu mengingatkan Kementerian Keuangan agar segera mendorong realisasi belanja lebih cepat. Anis menilai realisasi dan eksekusi belanja yang lemah akan mengurangi fungsi stimulus yang seharusnya lebih optimal bila dieksekusi dengan sigap. Anis menegaskan, Pemerintah harus bekerja lebih ekstra karena hal ini menyangkut kondisi ekonomi, harapan, dan kesejahteraan rakyat secara luas.

Baca juga:

Defisit APBN Sudah Capai Rp 479,7 Triliun, Pendapatan Cuma 73,7 Persen Dari Target

Terkait defisit APBN hingga Oktober 2025, Anggota Komisi XI DPR RI itu menyebut terjadi kenaikan signifikan dibandingkan tahun lalu, di mana periode Oktober 2024 defisit berada di angka 1,37 persen terhadap PDB, sementara Oktober 2025 mencapai 2,02 persen.

Anis menjelaskan defisit anggaran terjadi akibat realisasi pendapatan negara yang lebih rendah dibanding realisasi belanja negara, sehingga Kemenkeu wajib mendorong pendapatan negara agar optimal di tengah ketidakpastian global.

Defisit yang semakin mengecil merupakan amanat dari Presiden Prabowo yang disampaikan saat pemaparan RUU APBN dan Nota Keuangan di gedung DPR RI bulan Agustus lalu. (Pon)

#APBN #APBN 2025 #DPR #DPR RI
Google
Tambahkan Merahputih.com Sebagai Sumber Utama di Google untuk Dapatkan Berita Eksklusif.
Tambahkan Sekarang
Bagikan

Berita Terkait

Indonesia
DPR Minta Pemerintah Gerak Cepat Sikapi Pengunduran Diri Gubernur BI
Ketidakpastian kepemimpinan bank sentral dinilai berpotensi memperbesar tekanan terhadap pasar keuangan.
Dwi Astarini - Selasa, 28 Juli 2026
DPR Minta Pemerintah Gerak Cepat Sikapi Pengunduran Diri Gubernur BI
Indonesia
Cegah Konflik Horizontal, DPR Minta Pemerintah Libatkan Ormas
Jatuhnya korban jiwa dalam konflik horisontal yang terjadi menjadi indikator bahwa mekanisme resolusi konflik di tingkat masyarakat masih perlu diperkuat.
Dwi Astarini - Selasa, 28 Juli 2026
Cegah Konflik Horizontal, DPR Minta Pemerintah Libatkan Ormas
Indonesia
Kasat di Tangerang Diduga Terlibat Peredaran Narkoba, DPR Desak Pemecatan
Kasus tersebut harus menjadi momentum bagi Polri untuk melakukan evaluasi dan pembenahan internal secara menyeluruh.
Alwan Ridha Ramdani - Selasa, 28 Juli 2026
Kasat di Tangerang Diduga Terlibat Peredaran Narkoba, DPR Desak Pemecatan
Indonesia
DPR Ingatkan Transisi Kepemimpinan di BI Tidak Ganggu Stabilitas Sistem Keuangan
Siapa pun yang terpilih menjadi Gubernur Bank Indonesia harus mampu menjaga independensi bank sentral sebagaimana diamanatkan undang-undang
Alwan Ridha Ramdani - Selasa, 28 Juli 2026
DPR Ingatkan Transisi Kepemimpinan di BI Tidak Ganggu Stabilitas Sistem Keuangan
Indonesia
Pekerjaan Rumah Gubernur BI Baru Pengganti Perry Warjiyo
Presiden Prabowo Subianto telah menerima surat pengunduran diri Perry dan akan memprosesnya sesuai ketentuan yang berlaku.
Alwan Ridha Ramdani - Selasa, 28 Juli 2026
Pekerjaan Rumah Gubernur BI Baru Pengganti Perry Warjiyo
Indonesia
Warga Diduga Maling Ayam Dikeroyok Hingga Meninggal, DPR Desak Proses Hukum Transparan
Peristiwa yang diduga bermula dari tuduhan pencurian ayam itu merupakan tragedi kemanusiaan yang tidak dapat dipandang sebagai kejadian biasa.
Alwan Ridha Ramdani - Selasa, 28 Juli 2026
Warga Diduga Maling Ayam Dikeroyok Hingga Meninggal, DPR Desak Proses Hukum Transparan
Indonesia
DPR Tunggu Nama Pengganti Gubernur BI Perry Warjiyo Buat Gelar Uji Kelayakan dan Kepatutan
Wakil Ketua Komisi XI DPR RI Mohamad Hekal mengingatkan agar proses transisi Gubernur BI tidak mengganggu stabilitas nilai tukar rupiah.
Alwan Ridha Ramdani - Selasa, 28 Juli 2026
DPR Tunggu Nama Pengganti Gubernur BI Perry Warjiyo Buat Gelar Uji Kelayakan dan Kepatutan
Indonesia
DPR Minta Penyelidikan Kematian Sutrimo Diusut Tuntas
Jika ada indikasi tindak pidana, seret pelakunya ke proses hukum tanpa kompromi.
Dwi Astarini - Senin, 27 Juli 2026
DPR Minta Penyelidikan Kematian Sutrimo Diusut Tuntas
Indonesia
DPR Tunggu Nama Calon Gubernur BI dari Prabowo Susun Jadwal Fit Proper Test
DPR RI belum menyusun jadwal fit and proper test calon Gubernur BI pengganti Perry Warjiyo karena Presiden Prabowo belum mengajukan nama kandidat.
Wisnu Cipto - Senin, 27 Juli 2026
DPR Tunggu Nama Calon Gubernur BI dari Prabowo Susun Jadwal Fit Proper Test
Indonesia
Kaesang Maju di Pileg Solo 2029, Ganjar: itu Hak Politik Setiap Warga Negara
Ganjar Pranowo merespons rencana Kaesang Pangarep yang maju di Pileg Solo 2029. Ia mengatakan, siapa pun boleh maju.
Soffi Amira - Senin, 27 Juli 2026
Kaesang Maju di Pileg Solo 2029, Ganjar: itu Hak Politik Setiap Warga Negara
Bagikan