Home Leaderboard 1
Home Leaderboard 1

Soroti Dugaan Intimidasi Warga di Garut, Anggota DPR Minta Perangkat Desa Jangan Antikritik

Wisnu CiptoWisnu Cipto - Senin, 05 Januari 2026
Soroti Dugaan Intimidasi Warga di Garut, Anggota DPR Minta Perangkat Desa Jangan Antikritik

Anggota Komisi VI DPR RI, Imas Aan Ubudiyah. (Foto: Dok. Media DPR)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Anggota DPR RI, Imas Aan Ubudiyah, meminta seluruh perangkat desa untuk bersikap terbuka terhadap kritik dari warga, termasuk kritik terkait pengelolaan dana desa. Menurutnya, kritik merupakan bagian penting dari kontrol publik demi terwujudnya pembangunan desa yang lebih baik.

Pernyataan tersebut disampaikan Imas menyusul dugaan intimidasi yang dialami seorang warga oleh keluarga Kepala Desa Panggalih, Kecamatan Cisewu, Kabupaten Garut. Intimidasi itu diduga terjadi setelah warga menyampaikan kritik mengenai kondisi jalan desa yang rusak, meskipun terdapat alokasi dana desa.

“Kritik itu obat, bukan malah dianggap sebagai masalah. Karena itu, saya sangat menyesalkan adanya dugaan intimidasi terhadap warga yang menyuarakan keinginannya agar jalan desa diperbaiki. Sikap seperti ini tidak seharusnya diterima oleh masyarakat,” ujar Imas di Garut, Senin (5/1).

Baca juga:

Kementerian Desa Berharap Dana Desa Tidak Ganggu Pengembalian Kredit Koperi Merah Putih

Menurut Imas, setiap permasalahan di desa seharusnya disikapi dengan dialog yang sehat dan beretika, bukan dengan ancaman, ujaran kebencian, ataupun tindakan intimidatif.

“Saya berharap kejadian seperti ini tidak terulang lagi. Jika memang ada problem, hadapi dengan keterbukaan dan musyawarah, bukan dengan cara-cara yang mencederai etika dan demokrasi,” tambahnya.

Selain itu, Imas menekankan pentingnya transparansi dan optimalisasi penggunaan dana desa. Menurutnya, pengelolaan dana desa yang baik, akuntabel, dan terbuka akan berdampak langsung pada kesejahteraan masyarakat.

“Kalau fasilitas desa baik dan dana desa dimanfaatkan secara maksimal serta transparan, saya yakin warga dengan sendirinya akan merasa bahagia dan percaya pada pemerintah desanya,” pungkasnya.

Baca juga:

DPR Siap Fasilitasi Antam Kelola Ribuan Hektar Tambang Emas Garut, Asal Jangan Dikorupsi

Sebelumnya, seorang warga Garut, Holis Muhlisin, mengalami intimidasi dari beberapa orang yang diduga keluarga Kepala Desa Panggalih usai mengkritik jalan rusak.

Holis sempat membagikan video intimidasi tersebut di akun Facebooknya, memperlihatkan kerah bajunya diremas pelaku hingga menunjukkan gestur ingin memukul.

“Rek anaonan didinya babarawakan cing sok? Hayang tenar didinya? Dek ngajago di media sosial? hayang kumaha? (dalam rangka apa anda teriak-teriak coba? Kamu mau terkenal? Mau ngejago di media sosial?)" ucap pelaku dalam video itu. (Pon)

#DPR #Garut #Dana Desa
Google
Tambahkan Merahputih.com Sebagai Sumber Utama di Google untuk Dapatkan Berita Eksklusif.
Tambahkan Sekarang
Bagikan

Berita Terkait

Indonesia
PDIP-PAN Kompak Minta Eks Jampidsus Febrie Adriansyah Dihukum Mati
Fraksi PDIP dan PAN di Komisi III sama-sama meminta aparat penegak hukum memproses perkara tersebut secara tegas
Angga Yudha Pratama - Minggu, 12 Juli 2026
PDIP-PAN Kompak Minta Eks Jampidsus Febrie Adriansyah Dihukum Mati
Indonesia
DPR Minta Polisi Lacak Tempat Persembunyian Harta Febrie Adriansyah yang Lain
Seluruh pihak yang diduga terlibat harus diproses tanpa pandang bulu
Angga Yudha Pratama - Minggu, 12 Juli 2026
DPR Minta Polisi Lacak Tempat Persembunyian Harta Febrie Adriansyah yang Lain
Berita Foto
Prosesi Pemakaman Anggota DPR Rachmat Gobel di TMP Kalibata Jakarta
Prosesi pemakaman Anggota DPR RI Rachmat Gobel di Taman Makam Pahlawan (TMP) Kalibata, Jakarta, Jum'at (10/7/2026).
Didik Setiawan - Jumat, 10 Juli 2026
Prosesi Pemakaman Anggota DPR Rachmat Gobel di TMP Kalibata Jakarta
Indonesia
Presiden ke-7 Joko Widodo Bertakziah ke Rumah Duka Rachmat Gobel
Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) bertakziah ke rumah duka anggota DPR RI Rachmat Gobel di Jalan Supomo Nomor 55A, Jakarta Selatan,
Alwan Ridha Ramdani - Jumat, 10 Juli 2026
Presiden ke-7 Joko Widodo Bertakziah ke Rumah Duka Rachmat Gobel
Berita Foto
Rapat Pleno Penyusunan Rancangan Undang-Undang (RUU) Tentang Satu Data Indonesia
Mendagri, Tito Karnavian, Mendes PDT, Yandri Susanto dan Menteri PPN/Bappenas, Rachmat Pambudy mengikuti Rapat dengan Baleg DPR di Jakarta, Kamis (9/7/2026).
Didik Setiawan - Kamis, 09 Juli 2026
Rapat Pleno Penyusunan Rancangan Undang-Undang (RUU) Tentang Satu Data Indonesia
Indonesia
Pimpinan DPR Hargai Penggeledahan Masif Kafe De Clan Hingga Rumah Mewah di Sentul
Cucun mengaku belum menerima informasi mendalam mengenai detail lokasi maupun target penggeledahan
Angga Yudha Pratama - Kamis, 09 Juli 2026
Pimpinan DPR Hargai Penggeledahan Masif Kafe De Clan Hingga Rumah Mewah di Sentul
Berita Foto
Gedung DPR Perketat Keamanan, Wajibkan Biometrik Face Recognition Bagi Pengunjung
Pengendara motor melakukan scan wajah (Biometrik Face Recognition) saat memasuki Gedung DPR/MPR-DPD RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (8/7/2026).
Didik Setiawan - Rabu, 08 Juli 2026
Gedung DPR Perketat Keamanan, Wajibkan Biometrik Face Recognition Bagi Pengunjung
Berita Foto
Kunjungan Kenegaraan PM India Narendra Modi ke Parlemen RI Perkuat Hubungan Indonesia–India
Presiden Prabowo Subianto berfoto bersama dengan Perdana Menteri (PM) India Narendra Modi di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (7/7/2026).
Didik Setiawan - Selasa, 07 Juli 2026
Kunjungan Kenegaraan PM India Narendra Modi ke Parlemen RI Perkuat Hubungan Indonesia–India
Indonesia
PM Modi Paparkan Visi Gangga-Mahakam di Senayan, Era Baru Hubungan Dengan Indonesia
Modi merujuk pada jarak antara Sabang di Aceh dengan Proyek Great Nicobar, yang sedang dikembangkan India untuk mendukung industri maritim dan konektivitasnya.
Alwan Ridha Ramdani - Selasa, 07 Juli 2026
PM Modi Paparkan Visi Gangga-Mahakam di Senayan, Era Baru Hubungan Dengan Indonesia
Indonesia
Koalisi Buruh Desak Pembahasan RUU Ketenagakerjaan Dipercepat
MK telah memerintahkan pembentukan undang-undang ketenagakerjaan yang baru, dan bukan merupakan revisi undang-undang, paling lambat Oktober 2026
Alwan Ridha Ramdani - Senin, 06 Juli 2026
Koalisi Buruh Desak Pembahasan RUU Ketenagakerjaan Dipercepat
Bagikan