Kemenkeu Jelaskan APBN Dikelola untuk Jalankan Asta Cita Program Prabowo

Dwi AstariniDwi Astarini - Jumat, 17 Oktober 2025
Kemenkeu Jelaskan APBN Dikelola untuk Jalankan Asta Cita Program Prabowo

Kemenkeu (kemenkeu.go.id)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MERAHPUTIH.COM - WAKIL Menteri Keuangan (Wamenkeu) Suahasil Nazara menyampaikan anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) dikelola untuk menjalankan Asta Cita, delapan program prioritas Presiden Prabowo Subianto. Lebih jauh, ia menyebut APBN berperan penting sebagai instrumen untuk mencapai tujuan nasional dan menopang pertumbuhan ekonomi, termasuk dalam mendukung penciptaan iklim investasi yang kondusif.

"APBN yang kami kelola harus cukup fleksibel untuk menjalankan Asta Cita, delapan program prioritas Presiden, antara lain ketahanan pangan, ketahanan energi, MBG (Makan Bergizi Gratis), pendidikan, kesehatan, UMKM, pertahanan semesta, dan percepatan investasi," kata Suahasil, dikutip Kamis (16/10).

Lebih lanjut, Suahasil menjelaskan, pada tahun pertama pemerintahan Presiden Prabowo dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, Kementerian Keuangan melakukan berbagai langkah untuk memastikan pelaksanaan program prioritas berjalan efektif. Salah satunya melalui refocusing anggaran untuk pelaksanaan berbagai program baru, seperti Makan Bergizi Gratis, Sekolah Rakyat, serta Koperasi Desa Merah Putih.

Selain itu, pemerintah juga mengalokasikan lebih dari Rp 400 triliun untuk pembangunan infrastruktur, antara lain konektivitas, cetak sawah, perhubungan, perikanan, dan kampung nelayan.

Baca juga:

Rencana Utang Kereta Cepat 'Numpang' APBN Bikin BUMN Sehat Jadi 'Sakit', DPR Minta Jangan Korbankan Duit Rakyat Buat Whoosh


"Tugas APBN yakni menyukseskan investasi infrastruktur. Kami yakin infrastruktur yang lebih baik akan menjadi landasan untuk pertumbuhan ekonomi. Kalau pertumbuhan ekonominya, kegiatan ekonominya bisa dimunculkan, ini yang akan menjadi sumber investasi," ujar Suahasil.

Di sisi lain, Wamenkeu menjelaskan 86 persen aktivitas ekonomi berasal dari dunia usaha dan masyarakat, sedangkan sebesar 14 persen berasal dari APBN. Untuk itu, APBN harus mampu memaksimalkan peran 86 persen tersebut. APBN ditempatkan di titik-titik strategis sesuai arahan Presiden dalam delapan program prioritas.

Ia menegaskan kunci utama peningkatan investasi terletak pada terciptanya iklim investasi yang sehat melalui kepastian hukum, reformasi struktural, perbaikan SDM, dan pembangunan infrastruktur. Menurutnya, iklim investasi bukan hanya sektor riil, melainkan juga sektor keuangan, pasar modal, perbankan, dan stabilitas sektor keuangan.

"Ini kami lakukan semua dengan otoritas-otoritas terkait untuk menciptakan iklim investasi yang kondusif untuk dunia usaha, masyarakat mau bekerja di perekonomian kita, menciptakan kegiatan ekonomi dan nanti ujungnya kontribusi pajak. Kita kembalikan lagi ke dalam bentuk infrastruktur, logistik, SDM, pendidikan, kesehatan dan kegiatan-kegiatan lainnya," tutupnya.(Asp)


Baca juga:

Rencana APBN Dipakai untuk Bangun Ulang Ponpes Al Khoziny Berpotensi Picu Ketidakadilan dan Bikin Cemburu Kelompok Lain

#Kemenkeu #APBN #Presiden Prabowo
Bagikan
Ditulis Oleh

Asropih

Berita Terkait

Indonesia
Kemenkeu Jelaskan APBN Dikelola untuk Jalankan Asta Cita Program Prabowo
APBN berperan penting sebagai instrumen untuk mencapai tujuan nasional dan menopang pertumbuhan ekonomi, termasuk dalam mendukung penciptaan iklim investasi yang kondusif.
Dwi Astarini - Jumat, 17 Oktober 2025
Kemenkeu Jelaskan APBN Dikelola untuk Jalankan Asta Cita Program Prabowo
Indonesia
Prabowo Ulang Tahun ke-74 Hari ini, Anak Buah Doakan Selalu Diberikan Kebijaksanaan dan Kekuatan dalam Emban Amanah Besar
Mendoakan agar kebijakan yang diambil Prabowo bisa membawa dampak positif langsung kepada masyarakat.
Dwi Astarini - Jumat, 17 Oktober 2025
Prabowo Ulang Tahun ke-74 Hari ini, Anak Buah Doakan Selalu Diberikan Kebijaksanaan dan Kekuatan dalam Emban Amanah Besar
Indonesia
Menkeu Purbaya Ultimatum Kementerian Lembaga, Dana Tidak Terserap Bakal Digunakan Bayar Utang
Total realisasi belanja 15 K/L dengan anggaran besar tercatat mencapai Rp 692 triliun atau 63,1 persen dari pagu Rp 1.097,3 triliun.
Alwan Ridha Ramdani - Jumat, 17 Oktober 2025
Menkeu Purbaya Ultimatum Kementerian Lembaga, Dana Tidak Terserap Bakal Digunakan Bayar Utang
Indonesia
Prabowo Perintahkan Menkeu Optimalkan Penerimaan Pajak dan Devisa Hasil Ekspor
Selain mengenai optimalisasi DHE, Presiden Prabowo juga membahas penerimaan pajak yang diharapkan meningkat di bawah kepemimpinan Menkeu Purbaya.
Alwan Ridha Ramdani - Jumat, 17 Oktober 2025
Prabowo Perintahkan Menkeu Optimalkan Penerimaan Pajak dan Devisa Hasil Ekspor
Indonesia
Jet Tempur Chengdu J-10 China Segera Terbang di Jakarta, Menkeu Setuju Beli Pakai APBN Rp 148 T
Pemerintah menyetujui anggaran Rp 148 triliun untuk pembelian jet tempur Chengdu J-10 dari China dalam APBN 2026.
Wisnu Cipto - Kamis, 16 Oktober 2025
Jet Tempur Chengdu J-10 China Segera Terbang di Jakarta, Menkeu Setuju Beli Pakai APBN Rp 148 T
Indonesia
Rencana Utang Kereta Cepat 'Numpang' APBN Bikin BUMN Sehat Jadi 'Sakit', DPR Minta Jangan Korbankan Duit Rakyat Buat Whoosh
Perusahaan BUMN yang awalnya sehat kini terbebani kewajiban membayar utang Rp2 triliun per tahun akibat proyek kereta cepat
Angga Yudha Pratama - Kamis, 16 Oktober 2025
Rencana Utang Kereta Cepat 'Numpang' APBN Bikin BUMN Sehat Jadi 'Sakit', DPR Minta Jangan Korbankan Duit Rakyat Buat Whoosh
Indonesia
Indonesia Beli Pesawat Tempur Chengdu J-10 Buatan China, Menkeu Ngaku Bakal Cek Detail Anggaran
Salah satu media Prancis menjelaskan, kontrak pembelian J-10 sempat tertunda karena masalah pendanaan dan disebut kini kontrak akan dilanjutkan melalui skema pembayaran dari China.
Alwan Ridha Ramdani - Kamis, 16 Oktober 2025
Indonesia Beli Pesawat Tempur Chengdu J-10 Buatan China, Menkeu Ngaku Bakal Cek Detail Anggaran
Indonesia
Ekonom Dukung Rencana Penurunan Tarif PPN, Bisa Dongkrak Daya Beli Warga
Penurunan tarif PPN akan menjadi langkah berani untuk memecah kebuntuan daya beli yang menjadi hambatan utama pertumbuhan ekonomi dalam dua tahun terakhir.
Alwan Ridha Ramdani - Rabu, 15 Oktober 2025
Ekonom Dukung Rencana Penurunan Tarif PPN, Bisa Dongkrak Daya Beli Warga
Indonesia
Klarifikasi Pernyataan Atalia Praratya soal Dana Pesantren, Golkar Tegaskan Tak Ada Larangan APBN untuk Ponpes
Sekjen Partai Golkar menegaskan bahwa pernyataan Atalia tidak bermaksud melarang penggunaan dana APBN untuk pesantren.
Ananda Dimas Prasetya - Rabu, 15 Oktober 2025
Klarifikasi Pernyataan Atalia Praratya soal Dana Pesantren, Golkar Tegaskan Tak Ada Larangan APBN untuk Ponpes
Indonesia
Bunga Kredit Rumah Subsidi Dipastikan Tidak Naik, Kuota Bakal Ditambah Jadi 350.000 Unit di 2026
Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait (Ara) mengungkapkan Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa tidak menaikkan bunga untuk rumah subsidi.
Alwan Ridha Ramdani - Rabu, 15 Oktober 2025
Bunga Kredit Rumah Subsidi Dipastikan Tidak Naik, Kuota Bakal Ditambah Jadi 350.000 Unit di 2026
Bagikan