Kemenkeu Jelaskan APBN Dikelola untuk Jalankan Asta Cita Program Prabowo
Kemenkeu (kemenkeu.go.id)
MERAHPUTIH.COM - WAKIL Menteri Keuangan (Wamenkeu) Suahasil Nazara menyampaikan anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) dikelola untuk menjalankan Asta Cita, delapan program prioritas Presiden Prabowo Subianto. Lebih jauh, ia menyebut APBN berperan penting sebagai instrumen untuk mencapai tujuan nasional dan menopang pertumbuhan ekonomi, termasuk dalam mendukung penciptaan iklim investasi yang kondusif.
"APBN yang kami kelola harus cukup fleksibel untuk menjalankan Asta Cita, delapan program prioritas Presiden, antara lain ketahanan pangan, ketahanan energi, MBG (Makan Bergizi Gratis), pendidikan, kesehatan, UMKM, pertahanan semesta, dan percepatan investasi," kata Suahasil, dikutip Kamis (16/10).
Lebih lanjut, Suahasil menjelaskan, pada tahun pertama pemerintahan Presiden Prabowo dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, Kementerian Keuangan melakukan berbagai langkah untuk memastikan pelaksanaan program prioritas berjalan efektif. Salah satunya melalui refocusing anggaran untuk pelaksanaan berbagai program baru, seperti Makan Bergizi Gratis, Sekolah Rakyat, serta Koperasi Desa Merah Putih.
Selain itu, pemerintah juga mengalokasikan lebih dari Rp 400 triliun untuk pembangunan infrastruktur, antara lain konektivitas, cetak sawah, perhubungan, perikanan, dan kampung nelayan.
Baca juga:
"Tugas APBN yakni menyukseskan investasi infrastruktur. Kami yakin infrastruktur yang lebih baik akan menjadi landasan untuk pertumbuhan ekonomi. Kalau pertumbuhan ekonominya, kegiatan ekonominya bisa dimunculkan, ini yang akan menjadi sumber investasi," ujar Suahasil.
Di sisi lain, Wamenkeu menjelaskan 86 persen aktivitas ekonomi berasal dari dunia usaha dan masyarakat, sedangkan sebesar 14 persen berasal dari APBN. Untuk itu, APBN harus mampu memaksimalkan peran 86 persen tersebut. APBN ditempatkan di titik-titik strategis sesuai arahan Presiden dalam delapan program prioritas.
Ia menegaskan kunci utama peningkatan investasi terletak pada terciptanya iklim investasi yang sehat melalui kepastian hukum, reformasi struktural, perbaikan SDM, dan pembangunan infrastruktur. Menurutnya, iklim investasi bukan hanya sektor riil, melainkan juga sektor keuangan, pasar modal, perbankan, dan stabilitas sektor keuangan.
"Ini kami lakukan semua dengan otoritas-otoritas terkait untuk menciptakan iklim investasi yang kondusif untuk dunia usaha, masyarakat mau bekerja di perekonomian kita, menciptakan kegiatan ekonomi dan nanti ujungnya kontribusi pajak. Kita kembalikan lagi ke dalam bentuk infrastruktur, logistik, SDM, pendidikan, kesehatan dan kegiatan-kegiatan lainnya," tutupnya.(Asp)
Baca juga:
Bagikan
Asropih
Berita Terkait
[HOAKS atau FAKTA] : Prabowo Bagikan Bansos Rp 50 Juta Akhir Tahun ini untuk Biaya Sekolah dan Bayar Utang
Presiden Prabowo Perintahkan Rehabilitasi Bencana Sumatra Rampung dalam Setahun
BNPB Tegaskan hanya Presiden Prabowo yang Berhak Tentukan Status Bencana Nasional di Sumatra
Tanggapi Ancaman Dibekukan Menkeu, Dirjen Bea Cukai: Bentuk Koreksi
Diancam Dirumahkan Menkeu, Dirjen Bea Cukai Akui Image Lembaganya Sarang Pungli
Dana Rp 1 Triliun Tersalur Tepat Waktu, Bank Jakarta Siap Perluas Pembiayaan
Hadapi Gangguan Cuaca Kemenkeu Yakinkan Harga Pangan Terkendali Saat Nataru
Viral Bupati Aceh Tenggara Sebut ‘Prabowo Presiden Seumur Hidup’, Golkar: Bentuk Ekspresi Kegembiraan
Pemerintah Janji Ganti dan Bantu Perbaiki Semua Rumah Warga yang Rusak akibat Bencana Alam di Sumatra
DPR Desak Presiden Prabowo Segera Tetapkan Status Darurat Bencana Nasional di Sumatra, Penanganan Bisa Lebih Cepat dan Menyeluruh