Home Leaderboard 1
Home Leaderboard 1

Presiden Minta Program Revitalisasi Ditambah 60 Ribu Sekolah, DPR Sebut masih Banyak Gedung Rusak

Dwi AstariniDwi Astarini - Rabu, 14 Januari 2026
Presiden Minta Program Revitalisasi Ditambah 60 Ribu Sekolah, DPR Sebut masih Banyak Gedung Rusak

Ilustrasi Siswa. (Foto: Antara)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MERAHPUTIH.COM - ANGGOTA Komisi X DPR RI Habib Syarief Muhammad mendukung penuh kebijakan Presiden Prabowo Subianto yang meminta Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) menambah jumlah sekolah penerima program revitalisasi sebanyak 60 ribu sekolah pada 2026. Habib menilai kebijakan tersebut sangat tepat dan menjawab kebutuhan nyata di lapangan.

Menurutnya, hingga saat ini masih banyak gedung sekolah di berbagai daerah yang rusak dan tidak layak untuk menunjang proses belajar-mengajar.
?
Menurut data Kemendikdasmen, pada tahun ajaran 2024/2025 terdapat 1,18 juta ruang kelas SD di Indonesia. Namun, sebanyak 60,3 persen di antaranya berada dalam kondisi rusak. Sementara itu, di jenjang SMP, hanya 50,33 persen ruang kelas yang berada dalam kondisi baik, sebanyak 24,73 persen rusak ringan, 17,96 persen rusak sedang, dan 6,97 persen rusak berat.
?
“Penambahan jumlah sekolah yang direvitalisasi ini merupakan langkah strategis dan sangat dibutuhkan. Kita tidak bisa menutup mata bahwa masih banyak sekolah dengan kondisi bangunan yang rusak, bahkan membahayakan keselamatan siswa dan guru,” ujar Habib dalam keterangannya, Rabu (15/1).
?
Ia menegaskan sarana dan prasarana pendidikan merupakan faktor fundamental dalam menciptakan proses pembelajaran yang efektif dan berkualitas. Lingkungan sekolah yang aman dan layak, lanjutnya, akan berdampak langsung pada kenyamanan belajar siswa serta kinerja tenaga pendidik. “Pendidikan tidak hanya soal kurikulum dan tenaga pengajar, tetapi juga soal fasilitas. Gedung sekolah yang layak merupakan prasyarat utama untuk mencetak generasi yang unggul,” tegas legislator asal Dapil Jawa Barat I itu.

Baca juga:

Permendikdasmen Sekolah Aman Terbit, DPR Dorong Pendidikan Lebih Humanis


?
Habib menilai kebijakan Presiden Prabowo tersebut sebagai bukti nyata kepedulian dan komitmen pemerintah terhadap kemajuan dunia pendidikan nasional. Dia berharap pelaksanaan program revitalisasi ini dapat dilakukan secara tepat sasaran, transparan, dan merata, terutama bagi sekolah-sekolah di daerah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T).
?
“Komisi X DPR RI akan terus mengawal kebijakan ini agar benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat luas dan menjadi investasi jangka panjang bagi masa depan pendidikan Indonesia,” pungkasnya.
?
Sebelumnya, Mendikdasmen Abdul Mu'ti mengatakan, dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), pihaknya telah mengalokasikan target program revitalisasi sekolah 11.700 di 2026. Namun, dengan permintaan Presiden Prabowo untuk menambah 60 ribu sekolah, jumlah targetnya bertambah drastis mencapai 71.700 satuan pendidikan.
?
Dengan target jumlah yang terus bertambah untuk program revitalisasi satuan pendidikan, Mendikdasmen Abdul Mu'ti berharap sampai akhir 2029, seluruh sekolah di Indonesia mempunyai kondisi yang baik dan layak.(Pon)

Baca juga:

Revitalisasi 71.000 Satuan Pendidikan di Seluruh Indonesia Dimulai Tahun 2026

#Pendidikan #Presiden Prabowo #Kemendikdasmen
Google
Tambahkan Merahputih.com Sebagai Sumber Utama di Google untuk Dapatkan Berita Eksklusif.
Tambahkan Sekarang
Bagikan

Berita Terkait

Indonesia
Kasus Dugaan Korupsi Febrie Adriansyah, Gerindra Jamin Presiden Prabowo tak akan Intervensi
Tidak ada perlakuan khusus terhadap pejabat maupun pihak yang memiliki kedekatan dengan pemerintah.
Dwi Astarini - Senin, 20 Juli 2026
Kasus Dugaan Korupsi Febrie Adriansyah, Gerindra Jamin Presiden Prabowo tak akan Intervensi
Indonesia
Ahmad Sahroni Sentil Hotman Paris: jangan Bawa-Bawa Nama Presiden Prabowo
Presiden Prabowo sejak awal berkomitmen penuh terhadap pemberantasan korupsi dan tidak seharusnya dikaitkan dengan proses penegakan hukum yang sedang berjalan.
Dwi Astarini - Senin, 20 Juli 2026
Ahmad Sahroni Sentil Hotman Paris: jangan Bawa-Bawa Nama Presiden Prabowo
Indonesia
PP Nomor 30 Tahun 2026: Lepas Status WNI Kena Tarif cuma Rp 5 Juta
Peraturan yang ditandatangani Presiden Prabowo Subianto itu diundangkan pada 2 Juli 2026.
Dwi Astarini - Senin, 20 Juli 2026
PP Nomor 30 Tahun 2026: Lepas Status WNI Kena Tarif cuma Rp 5 Juta
Indonesia
Mendikdasmen Masih Bolehkan Pembelajaran Pakai Gawai, Tapi Aturannya Harus Jelas
Mendikdasmen Abdul Mu’ti menegaskan gawai masih boleh digunakan di sekolah sesuai SE 18/2026, namun harus diatur jelas. Orangtua diminta terapkan prinsip 3S: screen time, screen zone, screen break.
Wisnu Cipto - Rabu, 15 Juli 2026
Mendikdasmen Masih Bolehkan Pembelajaran Pakai Gawai, Tapi Aturannya Harus Jelas
Indonesia
Luhut Lapor ke Presiden Prabowo, Sebut GovTech Disempurnakan untuk Percepat Transformasi Digital Pemerintah
Penyempurnaan GovTech diarahkan untuk menghadirkan layanan pemerintahan yang semakin terintegrasi dengan dukungan data yang lebih akurat.
Dwi Astarini - Rabu, 15 Juli 2026
Luhut Lapor ke Presiden Prabowo, Sebut GovTech Disempurnakan untuk Percepat Transformasi Digital Pemerintah
Indonesia
Apa Itu Prinsip 3S? Kebijakan Baru Mendikdasmen Batasi Siswa Main Gawai
Kemendikdasmen meminta orang tua menerapkan prinsip 3S (screen time, screen zone, screen break) untuk membatasi penggunaan gawai siswa. Kebijakan ini diharapkan membentuk budaya digital sehat.
Wisnu Cipto - Rabu, 15 Juli 2026
Apa Itu Prinsip 3S? Kebijakan Baru Mendikdasmen Batasi Siswa Main Gawai
Indonesia
Anggaran Pendidikan Tak Capai 20 Persen, DPR Tegas: Ini Perintah Konstitusi, Bukan Sekadar Target
Komisi X DPR RI mendesak pemerintah memenuhi amanat konstitusi terkait alokasi anggaran pendidikan minimal 20 persen setelah realisasi APBN 2025 baru mencapai 19,1 persen.
Ananda Dimas Prasetya - Rabu, 15 Juli 2026
Anggaran Pendidikan Tak Capai 20 Persen, DPR Tegas: Ini Perintah Konstitusi, Bukan Sekadar Target
Indonesia
Batasi Gawai di Sekolah, Mendikdasmen Ingin Kosentrasi Belajar di Kelas Tidak Terganggu
Rata-rata masyarakat Indonesia menghabiskan waktu berselancar di dunia maya selama 7 jam 32 menit setiap hari.
Alwan Ridha Ramdani - Rabu, 15 Juli 2026
Batasi Gawai di Sekolah, Mendikdasmen Ingin Kosentrasi Belajar di Kelas Tidak Terganggu
Indonesia
Banyak Warga tak Mampu Sulit Kuliah, DPR Minta Evaluasi Total Parameter Penentu Desil Penerima KIP
Negara tidak boleh menyerahkan nasib anak-anak dari keluarga miskin hanya kepada perhitungan algoritma yang berpotensi mengabaikan realitas di lapangan.
Dwi Astarini - Selasa, 14 Juli 2026
Banyak Warga tak Mampu Sulit Kuliah, DPR Minta Evaluasi Total Parameter Penentu Desil Penerima KIP
Indonesia
Tindakan Teror Bom di SDN Srengseng Sawah, Mandikdasmen Nilai sebagai Tindakan Orang Iseng
Berdasarkan hasil investigasi kepolisian, Mu'ti menyampaikan situasi sekolah kini sudah aman.
Dwi Astarini - Selasa, 14 Juli 2026
Tindakan Teror Bom di SDN Srengseng Sawah, Mandikdasmen Nilai sebagai Tindakan Orang Iseng
Bagikan