Angga Yudha Pratama
Merahputih.com - Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta mengumumkan sejumlah proyek pembangunan fisik terancam tertunda pelaksanaannya pada tahun 2026. Penundaan ini merupakan dampak langsung dari pemangkasan dana transfer ke daerah (TKD) dari pemerintah pusat ke Jakarta sebesar Rp 15 triliun.
"Pada prinsipnya kita harus fokuskan belanja pada core service dan high impact program atau pelayanan pelayanan dasar dan program yang memiliki impact atau manfaat yang besar," ucap Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) DKI, Atika Nur Rahmania, Selasa (21/10).
Baca juga:
Pemprov DKI Jakarta Targetkan JPO Cincin Donat Rampung 2026, Pembangunan Dipastikan Tak Pakai APBD
Proyek yang Terkena Dampak Pemangkasan
Atika merinci beberapa program yang pelaksanaannya berpotensi tertunda pada tahun anggaran 2026. Proyek-proyek itu meliputi:
-
Pembangunan Rumah Susun Rorotan IX tahap 2.
-
Pembangunan GOR Cendrawasih dan Kemakmuran.
-
Pembangunan Stadion Sepak Bola Taman Sari.
-
Pembangunan Gelanggang Remaja Jagakarsa.
Selain proyek olahraga dan perumahan, penundaan juga meliputi pembangunan gedung pemerintah daerah di beberapa lokasi, pengurangan jumlah puskesmas yang direhabilitasi dari 12 menjadi 5 lokasi, pengurangan rehab sekolah dari 22 menjadi 5 lokasi ditambah 1 rehab sekolah cagar budaya, hingga peningkatan breakwater Pelabuhan Muara Angke.
Penentuan proyek mana yang akan ditunda didasarkan pada audit Inspektorat yang sedang berjalan terhadap realisasi kegiatan tahun 2024-2025. Hasil audit tersebut menjadi pertimbangan utama dalam penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) 2026.
Program Prioritas yang Tetap Dipertahankan
Di sisi lain, Pemprov DKI memastikan sejumlah program prioritas dan unggulan Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung tetap dipertahankan. Beberapa program yang tidak dipangkas antara lain:
-
Subsidi pangan untuk 19,8 juta paket selama 2026.
-
Kenaikan dana operasional RT-RW serta kader dasawisma.
-
Penerima Kartu Jakarta Pintar (KJP) tetap 707 ribu orang dan Kartu Jakarta Mahasiswa Unggul (KJMU) 27.000 orang.
-
Optimalisasi operasional Refuse Derived Fuel (RDF) Rorotan dan TPST Bantargebang.
-
Peningkatan kualitas permukiman di 25 lokasi.
-
Pembangunan lapangan multifungsi (1 lokasi) dan Ruang Terbuka Hijau (RTH) di 11 lokasi.
Baca juga:
Presiden Prabowo Berencana Pangkas Jumlah BUMN Jadi 200, Targetkan Standar Bisnis Internasional
Selain itu, pembangunan RSUD Cakung, infrastruktur pengendalian banjir, pemberian subsidi transportasi, serta pembangunan rehabilitasi gedung Pemda di 4 lokasi yang sudah masuk multiyears (tahun jamak) juga sulit untuk dihentikan dan akan tetap dilanjutkan.
Anggaran Pemprov DKI sebelumnya direncanakan sebesar Rp 95,35 triliun. Namun, Kementerian Keuangan memangkas TKD sebesar Rp 15 triliun, sehingga TKD yang diterima hanya Rp 11 triliun, turun 59,47 persen dari tahun 2025 yang sebesar Rp 27,5 triliun. Akibat pemangkasan ini, proyeksi APBD DKI 2026 terpaksa dikurangi menjadi Rp 81,28 triliun.
"Kemudian pembangunan Flyover (Latumeten) dan penyusunan dokumen perencanaan griya kecamatan yang akan kita lakukan mix use menjadi rumah susun," imbuh Atika. (Asp)
