Dwi Astarini
MERAHPUTIH.COM - POLITIKUS PDI Perjuangan (PDIP) Hendrawan Supratikno menyatakan dukungannya terhadap sikap tegas Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa yang meminta agar penyelesaian utang proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung (KCJB) dilakukan secara business to business (B2B), bukan melalui anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN).
?
“Dari awal, tekad dan spiritnya demikian. Murni B2B. Semua paham,” kata Hendrawan kepada awak media, dikutip Senin (27/10).
?
Alumnus Katholieke Universiteit Leuven ini menilai, bilamana masih ada yang mengaitkan penyelesaian utang Kereta Cepat Jakarta Bandung (KCJB) dengan APBN atau keuangan negara, patut diduga memiliki niat jahat dari awal. “Jika ada yang mengaitkan dengan APBN atau keuangan negara, berarti ada niat jahat dari awal karena berarti sudah tahu bahwa proyek kereta cepat tersebut tidak layak secara finansial,” tutur Hendrawan.
?
Menurut anggota Komisi XI DPR RI ini, proyek KCJB seharusnya menjadi pelajaran agar setiap perencanaan infrastruktur berskala besar dilakukan dengan perhitungan ekonomi yang matang dan realistis. Hendrawan juga mengusulkan agar pemerintah mulai mempertimbangkan perluasan jaringan kereta cepat yang lebih ekonomis, seperti lintasan Jakarta–Surabaya atau Bandung–Yogyakarta. “Diversifikasi lini harus dikembangkan, apakah Jakarta-Surabaya atau Bandung-Yogya,” beber pria berusia 65 tahun ini.
Baca juga:
?
Lebih jauh Hendrawan mengakui adanya kecerobohan finansial dalam proses awal proyek KCJB. Ia mendorong agar pemerintah dan pihak terkait mengungkap apakah kesalahan itu disebabkan perencanaan yang tidak realistis atau memang dilakukan secara sengaja.
?
“Soal ini terjadi karena asumsi-asumsi yang digunakan dulu tidak realistis. Ada kecerobohan finansial. Apakah ini intentional (disengaja) atau tidak harus diungkap secara jujur,” pungkasnya.(Pon)
Baca juga:
Menkeu Purbaya Yakin Danantara Bisa Bayar Utang Kereta Cepat Whoosh, Pakai Dividen BUMN
