PDIP Sebut Ada Niat Jahat jika Utang KCJB Dikaitkan dengan APBN
Kereta Cepat Whoosh. (Foto: Dok. KCIC)
MERAHPUTIH.COM - POLITIKUS PDI Perjuangan (PDIP) Hendrawan Supratikno menyatakan dukungannya terhadap sikap tegas Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa yang meminta agar penyelesaian utang proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung (KCJB) dilakukan secara business to business (B2B), bukan melalui anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN).
?
“Dari awal, tekad dan spiritnya demikian. Murni B2B. Semua paham,” kata Hendrawan kepada awak media, dikutip Senin (27/10).
?
Alumnus Katholieke Universiteit Leuven ini menilai, bilamana masih ada yang mengaitkan penyelesaian utang Kereta Cepat Jakarta Bandung (KCJB) dengan APBN atau keuangan negara, patut diduga memiliki niat jahat dari awal. “Jika ada yang mengaitkan dengan APBN atau keuangan negara, berarti ada niat jahat dari awal karena berarti sudah tahu bahwa proyek kereta cepat tersebut tidak layak secara finansial,” tutur Hendrawan.
?
Menurut anggota Komisi XI DPR RI ini, proyek KCJB seharusnya menjadi pelajaran agar setiap perencanaan infrastruktur berskala besar dilakukan dengan perhitungan ekonomi yang matang dan realistis. Hendrawan juga mengusulkan agar pemerintah mulai mempertimbangkan perluasan jaringan kereta cepat yang lebih ekonomis, seperti lintasan Jakarta–Surabaya atau Bandung–Yogyakarta. “Diversifikasi lini harus dikembangkan, apakah Jakarta-Surabaya atau Bandung-Yogya,” beber pria berusia 65 tahun ini.
Baca juga:
?
Lebih jauh Hendrawan mengakui adanya kecerobohan finansial dalam proses awal proyek KCJB. Ia mendorong agar pemerintah dan pihak terkait mengungkap apakah kesalahan itu disebabkan perencanaan yang tidak realistis atau memang dilakukan secara sengaja.
?
“Soal ini terjadi karena asumsi-asumsi yang digunakan dulu tidak realistis. Ada kecerobohan finansial. Apakah ini intentional (disengaja) atau tidak harus diungkap secara jujur,” pungkasnya.(Pon)
Baca juga:
Menkeu Purbaya Yakin Danantara Bisa Bayar Utang Kereta Cepat Whoosh, Pakai Dividen BUMN
Bagikan
Ponco Sulaksono
Berita Terkait
PDIP: Penolakan Pilkada oleh DPRD Merupakan Sikap Ideologis, Konstitusional, dan Historis
Megawati Tegaskan PDIP Tidak Akan Biarkan Stabilitas Dibangun Dengan Korbankan Demokrasi
Hasil Rakernas, PDIP Dorong E-Voting Solusi Hemat Biaya Pilkada Langsung
Dapat Bintang Jasa Kehormatan PDIP, FX Rudyatmo Ngaku Tidak Dapat Penugasan Partai
Rakernas PDIP Tetapkan 'Merawat Pertiwi' sebagai Sikap Ideologis Hadapi Krisis Lingkungan
PDIP Suarakan Reformasi TNI-Polri, Tolak Dwifungsi dan Pastikan Loyalitas Tunggal pada Negara
Rakernas I PDIP Tegaskan Kedaulatan Politik, Kutuk Penculikan Presiden Maduro oleh AS
PDIP Desak Pilkada Langsung Tetap Dipertahankan, Usul Gunakan E-Voting
Rakernas Ditutup, PDIP Sebut Ada 8 Tantangan Indonesia
Kecup Prananda dan Puan ke Megawati di Peringatan HUT ke-53 PDIP