Eddy Flo
MerahPutih.Com - Kepala Staf Kepresidenan (KSP) Moeldoko menepis anggapan bahwa buzzer di media sosial yang pro-pemerintah 'dikomandani' kantornya. Justru, Moeldoko menilai para buzzer perlu ditertibkan.
"Saya pikir memang perlu (ditertibkan). Kan ini kan yang mainnya dulu relawan, sekarang juga pendukung fanatik," ucap Moeldoko di kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Kamis (3/10).
Baca Juga:
Moeldoko juga menepis Kantor Staf Presiden (KSP) 'mengomandani' buzzer pendukung Jokowi. KSP, disebutnya, justru mengimbau pendukung Jokowi tidak menyerang lawan politik atau yang berseberangan.
"Oh tidak, tidak. Sama sekali kita... justru kita KSP itu mengimbau 'udah kita jangan lagi seperti itu'. Beberapa kali saya sudah ngomong kan, janganlah kita politik yang kita kembangkan itu, kalau saya boleh mengatakan politik kasih sayang," ujarnya.
Moeldoko enggan menanggapi anggapan bahwa buzzer Jokowi kebal hukum.
"Saya tidak pada posisi itu ya. Tidak bisa mengomentari itu karena itu sektornya kepolisian. Menurut kita nggak, tapi menurut kepolisian iya, kita posisinya tidak bisa justifikasi itu," jelas dia.
Menurut Moeldoko, para buzzer cenderung tak ingin sosok yang diidolakannya diserang. Namun, bila itu terjadi, disebut Moeldoko, para buzzer tersebut pasti bereaksi.
"Contohnya begini--bukan saya maksudnya--para buzzer itu tidak ingin idolanya diserang, idolanya disakitin. Akhirnya masing-masing bereaksi. Ini memang persoalan kita semua, juga kedua belah pihak, bukan hanya satu pihak. Kedua belah pihak," ucapnya.
Selain itu, Moeldoko berpendapat buzzer sebaiknya menggunakan kalimat yang tidak menyerang lawan politik idolanya.
"Ya sebenarnya bukan santainya, tapi perlu mencari diksi-diksi yang lebih.... Kan tidak harus menyerang, tidak harus saling menjelekkan, tidak harus saling mengecilkan. Menurut saya sih buzzer-buzzer itu harus ditinggalkanlah, kan pemilu juga udah selesai," imbuhnya.
Moeldoko juga menegaskan, Jokowi sama sekali tak anti kritik.
"Enggaklah, kita dari awal mengatakan enggak. Kita tak ada alergi terhadap kritik, enggak... tapi ya tadi itu harus bisa membedakan antara kritik dengan penghinaan. Kalau sepanjang kritik oke aja, biasa... enggak alergi kita," terang mantan Panglima TNI ini.
Seperti diketahui, tingkah buzzer pendukung Presiden Joko Widodo makin lama makin membahayakan demokrasi di negeri ini.
Berbagai kabar bohong mereka sebarkan dan gaungkan di media sosial untuk mempengaruhi opini dan sikap publik.
Para pendengung menjadi bagian dari kepentingan politik jangka pendek: mengamankan kebijakan pemerintah.
Para pendengung itulah yang pertama kali menyebarkan kabar tentang ambulans berlogo pemerintah DKI Jakarta yang berisi batu saat unjuk rasa pelajar sekolah menengah atas pekan lalu.
Baca Juga:
Moeldoko Minta Pembangunan PLTA Sungai Kayan Tak Dipermasalahkan
Terekam oleh Drone Emprit, aplikasi pemantau percakapan di dunia maya, cuitan mereka itu lebih cepat beberapa jam dibanding akun resmi TMC Polda Metro Jaya.
Belakangan, polisi menyatakan kabar itu tidak benar.
Dalam kasus seleksi calon pemimpin Komisi Pemberantasan Korupsi dan revisi Undang-Undang KPK, para pendengung menyebarkan agitasi bahwa lembaga itu dikuasai kelompok agama garis keras yang mereka sebut Taliban.
Mereka menyebut Novel Baswedan, penyidik yang dikenal gigih mengusut pelbagai kasus korupsi jumbo, sebagai antek khilafah. Ketika timbul dukungan kepada KPK, mereka menyerang para pendukung itu dengan memberi mereka label pendukung khilafah.(Knu)
Baca Juga:
