Moeldoko Minta Pembangunan PLTA Sungai Kayan Tak Dipermasalahkan

Angga Yudha PratamaAngga Yudha Pratama - Kamis, 05 September 2019
Moeldoko Minta Pembangunan PLTA Sungai Kayan Tak Dipermasalahkan

Jenderal (Purn) Moeldoko. (Twitter @GeneralMoeldoko)

Ukuran:
14
Audio:

Merahputih.com - Kepala Staf Presiden (KSP) Moeldoko menegaskan ketersedian listrik untuk calon ibu kota baru di Kalimantan Timur bisa tercukupi dari rencana pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA) Sungai Kayan yang berlokasi di Desa Peso, Kabupaten Bulungan, Kalimantan Utara.

"Tidak perlu dipermasalahkan. Apalagi Sungai Kayan tidak jauh dari Kaltim. Jadi, menurut saya sudah terkakulasi," kata Moeldoko, Rabu (4/9).

Baca Juga:

Anies Tegaskan Perekonomian Jakarta Jalan Terus Meskipun Ibu Kota Pindah

Menurut Moeldoko, pemindahan ibu kota baru ke Kaltim sudah dianalisa secara baik oleh Bappenas, termasuk daya dukung untuk projek pembangunan sudah dikaji dengan baik.

Sebelumnya, telah dilakukan penandatanganan head of agreement atau perjanjian kerja sama antara PT Kayan Hidro Energi (KHE) dengan beberapa Badan Usaha Milik Negara (BUMN), terkait pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA) di Sungai Kayan Kabupaten Bulungan, Kalimantan Utara (Kaltara) pada Kamis (15/9/2019).

Gubernur Kaltara Irianto Lambrie mengatakan perjanjian kerja sama yang baru saja dilakukan adalah kerja sama B to B (business to business) atau kerja sama antar perusahaan.

Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko
Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko (MP/Ismail)

Nilai investasi pembangunan PLTA ini cukup tinggi. Untuk tahap pertama (Kayan I) dengan kapasitas 900 MW, diinformasikan nilai kontraknya mencapai sekitar 2,2 miliar dolar AS atau sekira Rp33 triliun (dengan nilai kurs Rp 15.000 per USD) ini.

Sementara, untuk daya mampu hingga 9 ribu MW seperti yang direncanakan, nilai investasinya bisa mencapai Rp500 triliun lebih.

Moeldoko mengatakan, pembangunan PLTA Kayan di Kaltara, sebagai upaya mewujudkan ketahanan energi di Indonesia, utamanya di wilayah Kalimantan.

Baca Juga:

Pindahkan Ibu Kota ke Kalimantan, DPR: Harusnya Pemerintah Fokus Berantas Kemiskinan

Hal ini, lanjut Moeldoko, juga sejalan dengan rencana pemerintah memindahkan ibukota negara ke Kalimantan.

“Yang jelas, kita dari KSP (Kantor Staf Presiden) akan terus mengawal, hingga pembangunan PLTA ini terwujud. Dan kita juga siap membackup, untuk penyelesaian apabila ada hambatan-hambatan di lapangan nanti,” tegas mantan Panglima TNI itu dikutip Antara. (*)

#Jenderal Moeldoko #Pemindahan Ibu Kota
Bagikan

Berita Terkait

Indonesia
Lebih dari 130 Peserta Ramaikan PEVS 2025, Momentum Pertumbuhan Industri Kendaraan Listrik Nasional
PEVS 2025 in Collaboration with Asiabike Jakarta hadir sebagai solusi atas berbagai tantangan tersebut
Angga Yudha Pratama - Selasa, 29 April 2025
Lebih dari 130 Peserta Ramaikan PEVS 2025, Momentum Pertumbuhan Industri Kendaraan Listrik Nasional
Indonesia
Investasi di Jabar Diganggu Ormas Berbentuk Premanisme, Moeldoko: Tumpas Saja!
Mantan Kepala Staf Kepresidenan itu menyayangkan tindak premanisme yang terjadi pada pembangunan pabrik yang digadang-gadang akan menjadi pabrik otomotif terbesar di ASEAN tersebut.
Alwan Ridha Ramdani - Rabu, 23 April 2025
Investasi di Jabar Diganggu Ormas Berbentuk Premanisme, Moeldoko: Tumpas Saja!
Indonesia
Legislator Harap Segera Ada Kepala OIKN Definitif untuk Selaraskan Visi-Misi Prabowo
Sekaligus segera menandatangani Keputusan Presiden (Kepres) terkait kepemimpinan Otorita IKN
Angga Yudha Pratama - Kamis, 31 Oktober 2024
Legislator Harap Segera Ada Kepala OIKN Definitif untuk Selaraskan Visi-Misi Prabowo
Indonesia
Jokowi Isyaratkan Prabowo yang Teken Keppres Pemindahan Ibu Kota ke IKN
Jokowi menegaskan buka hanya gedung yang siap, melainkan listrik, furnitur, hingga sumber daya manusia
Angga Yudha Pratama - Rabu, 18 September 2024
Jokowi Isyaratkan Prabowo yang Teken  Keppres Pemindahan Ibu Kota ke IKN
Indonesia
Moeldoko Pastikan Hadir di Sidang Kabinet Paripurna Perdana di IKN
Pihak Istana dan Otorita IKN menyiapkan Hotel Nusantara dan rumah tapak menteri sebagai penginapan anggota kabinet
Angga Yudha Pratama - Selasa, 06 Agustus 2024
Moeldoko Pastikan Hadir di Sidang Kabinet Paripurna Perdana di IKN
Indonesia
Pembangunan IKN Terhambat, Jokowi Ungkap Penyebabnya
Jokowi mengungkapkan penyebab pembangunan IKN terhambat. Menurutnya, hal tersebut dikarenakan Kalimantan Timur selalu diguyur hujan setiap harinya.
Soffi Amira - Selasa, 16 Juli 2024
Pembangunan IKN Terhambat, Jokowi Ungkap Penyebabnya
Indonesia
Pengamat Nilai Reputasi Negara Dipertaruhkan Saat Upacara HUT RI di IKN
Reputasi negara dipertaruhkan
Angga Yudha Pratama - Jumat, 12 Juli 2024
Pengamat Nilai Reputasi Negara Dipertaruhkan Saat Upacara HUT RI di IKN
Indonesia
Nasib Kantor Milik Pemerintah Pusat Saat Ibu Kota Pindah ke IKN
Jadi nanti Keputusan Presiden itu termasuk mengatur tahapan perpindahan
Angga Yudha Pratama - Selasa, 09 Juli 2024
Nasib Kantor Milik Pemerintah Pusat Saat Ibu Kota Pindah ke IKN
Indonesia
Ibu Kota Pindah ke IKN, GBK dan Monas Tetap jadi Aset Negara
Jadi nanti Keputusan Presiden itu termasuk mengatur tahapan perpindahan
Angga Yudha Pratama - Selasa, 09 Juli 2024
Ibu Kota Pindah ke IKN, GBK dan Monas Tetap jadi Aset Negara
Indonesia
Kemenkes: Kratom Tak Masuk Jenis Narkotika
Presiden Jokowi telah memerintahkan penelitian lebih lanjut tentang kratom karena tanaman ini sudah beredar di masyarakat.
Ananda Dimas Prasetya - Jumat, 21 Juni 2024
Kemenkes: Kratom Tak Masuk Jenis Narkotika
Bagikan