Moeldoko: Narasi Kecurangan Sudah Disiapkan

Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko di Gedung Bina Graha, Jakarta, Kamis (20-6). (Antaranews/Bayu Prasetyo)
Merahputih.com - Wakil Ketua TKN Jokowi-Ma'ruf Amin, Moeldoko menyebutkan ada upaya dari pihak lain untuk menggiring opini publik terkait dengan kecurangan pemilu.
"Memang narasi kecurangan itu sudah disiapkan sebelum pemilihan. Dari awal, saya sudah mengatakan ini bagaimana ini, ada sebuah upaya sistematis yang menggiring kepada publik atas pembentukan opini," ujar Moeldoko di Jakarta, Kamis (20/6).
BACA JUGA: Saksi Ahli Beberkan Kecanggihan Situng Milik KPU
Pembentukan opini publik itu adalah bahwa Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden RI nomor urut 01 curang sebelum pemilu.
Mantan Panglima TNI itu menilai kebohongan justru disebarkan oleh kubu pendukung Pasangan Calon Nomor Urut 02.
"Menurut saya, itu dari pihak sebelah memproduksi kebohongan yang TSM (terstruktur, sistematis, dan masif). 'Kan begitu. Kebohongan yang terstruktur, yang masif, akhirnya masyarakat masuk ke post truth karena semburan yang berulang-ulang itu akhirnya meyakini benar seolah-olah terjadi kecurangan," beber Moeldoko.

Sebelumnya, sebagaimana dikutip Antara, saksi tim kuasa hukum Prabowo-Sandiaga, Hairul Anas, saat memberi kesaksian di sidang perselisihan pemilihan umum (PHPU) di Mahkamah Konstitusi mengatakan bahwa Moeldoko pernah mengatakan kecurangan adalah suatu hal yang wajar dalam demokrasi.
Namun, Moeldoko menegaskan pernyataan tersebut tidak mengajak melakukan kecurangan.
BACA JUGA: Ahli KPU: Tidak Ada Gunanya Merekayasa Situng KPU
"Yang saya tekankan adalah bagaimana harus waspada, harus mencermati situasi, siapa tahu nanti terjadi kecurangan. Itulah konteksnya seperti itu," demikian Moeldoko. (*)
Bagikan
Angga Yudha Pratama
Berita Terkait
Palu Hakim MK Siap Diketuk: Keputusan Krusial Mengenai Uji Formil UU TNI dan UU BUMN Diputus Hari Ini

Iwakum Ajukan Judicial Review, Ketua AJI: Penting Ingatkan Negara soal Kewajiban Lindungi Jurnalis

Sri Mulyani Buka Suara usai Rumahnya Dijarah, Minta Masyarakat Ajukan Judicial Review ke MK

Prabowo Perintahkan Anak Buahnya Pelajari Putusan MK yang Larang Wakil Menteri Rangkap Jabatan

MK Putuskan Wakil Menteri Tidak Boleh Rangkap Jabatan

Iwakum Hadiri Sidang Perdana Uji Materi UU Pers Nomor 40 Tahun 1999 di Mahkamah Konstitusi

Iwakum Minta MK Pertegas Pasal Perlindungan Wartawan di UU Pers

Aksi Teatrikal Iwakum depan Gedung MK: Minta Perlindungan Wartawan Dipertegas

Paripurna DPR Setujui Inosentius Samsul Jadi Hakim MK, Disebut Orang Kredibel

Legislator PDIP Ingatkan Inosentius Jangan Hantam DPR Setelah Jadi Hakim MK
