Apindo Gugat Anies ke PTUN soal UMP DKI 2022, PDIP: Mereka Cari Keadilan
Andika Pratama - Senin, 17 Januari 2022
Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan (tengah) berorasi saat menemui buruh yang berunjuk rasa menolak besaran kenaikan UMP di depan Balai Kota. ANTARA FOTO/Indrianto Eko Suwarso/rwa.
MerahPutih.com - Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) DKI menggugat Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta terkait kenaikan upah minumum provinsi (UMP) DKI 2022 sebesar 5,1 persen
Anggota DPRD Fraksi PDI Perjuangan, Gilbert Simanjuntak menilai, gugatan Apindo sudah tepat. Sebab, masyarakat hanya mempunyai batas waktu 90 hari, untuk mengajukan gugatan semenjak surat keputusan UMP DKI naik 5,1 persen diterbitkan Anies.
Baca Juga
Langkah Apindo Setelah Anies Resmi Naikkan UMP DKI 5,1 Persen
Keputusan Apindo ini, menurutnya, akan membuat pemangku kebijakan lebih berhati-hati, karena ada Undang-undang (UU) Nomor 30 Tahun 2014 tentang Asal Umum Pemerintahan, di mana semua pejabat harus mengetahui hierarki perundang-undangan.
"Ini juga akan memberikan kepastian hukum," lanjut anggota Komisi B DPRD DKI ini.
Gilbert mengungkapkan, bahwa selama ini Gubernur Anies sudah berkali-kali menabrak UU Nomor 30 Tahun 2014. Seperti dalam Surat Keputusan (SK) Gubernur Nomor 237 Tahun 2020 soal Reklamasi Ancol yang belum dicabut, perpanjangan Aetra yang kemudian dicabut karena teguran KPK, soal Formula E yang menabrak aturan.
"Ini akan baik, apapun keputusan PTUN, agar mereka yang mencari keadilan melihat ada jalan keluar dari sekedar kesan kesewenang-wenangan," ucapnya.
Baca Juga
Wagub Riza Tanggapi Rencana Apindo DKI Gugat Anies Imbas Kenaikan UMP 5,1 Persen
Sebelumnya, Apindo DKI Jakarta resmi melayangkan gugatan kepada Gubernur Anies Baswedan ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta.
Apindo menggugat Anies karena merevisi besaran kenaikan upah minimum provinsi (UMP) DKI tahun 2022 dari 0,85 persen menjadi 5,1 persen.
Gugatan ini didaftarkan pada nomor perkara 11/G/2022/PTUN.JKT tertanggal 13 Januari 2022. Selain Apindo, penggugat Anies lainnya adalah PT Edico Utama dan PT Century Textile Industry.
Dalam Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) PTUN Jakarta, Apindo menuntut Anies untuk mencabut Surat Keputusan Gubernur Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 1517 Tahun 2021 tentang Upah Minimum Provinsi tahun 2022 tanggal 16 Desember 2021.
Selain itu, Apindo meminta Anies mengembalikan pengesahan SK mengenai besaran UMP yang sebelumnya ditetapkan sebesar 0,85 persen.
"Menyatakan Keputusan Gubernur Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 1395 Tahun 2021 tentang Upah Minimum Provinsi tahun 2022 tanggal 19 November 2021 berlaku dan mengikat," berikut bunyi gugatan yang dikutip dari laman SIPP PTUN Jakarta, Senin (17/1). (Asp)
Baca Juga
Anies Naikkan UMP DKI Rp 225.667, Apindo: Sangat Aneh Pak Gubernur
Bagikan
Asropih
Berita Terkait
Bullying Kembali Terjadi di Sekolah Swasta Jakarta, DPRD DKI Sudah Terima Aduan Orang Tua Korban
Angka Pengangguran Tinggi, DPRD DKI Kritik Kurikulum dan Kualitas Guru di Jakarta
DPRD DKI Dukung Peningkatan Layanan Transjakarta Menuju 5 Abad Jakarta
Penyesuaian Tarif Transjakarta Diperlukan, Dishub DKI: Belum Ada Kenaikan, Menunggu Surat Gubernur
Dewan PSI Sesalkan Pemotongan Anggaran Subsidi Pangan, tapi Malah Tambahin Dana Forkopimda Rp 200 Miliar
APBD DKI 2026 Disepakati Rp 81,3 Triliun, KJP dan Bansos Aman Meski DBH Dipotong
Raperda KTR DKI Final: Merokok Indoor Dilarang Total, Jual Rokok Dibatasi 200 Meter dari Sekolah
Implementasi PP 47/24 Masih Rendah, Pemerintah Didesak Percepat Penghapusan Piutang Macet UMKM
Lahan Makam Jakarta Kritis, DPRD Desak Anggaran Pembelian Tanah Baru Cuma Cukup 3 Tahun
Kenaikan Tarif Transjakarta Ibarat 'Pil Pahit' yang Wajib Ditelan Demi Bus Listrik dan Layanan Lebih Canggih
