APBD Jabar Turun 28 Persen, Pemprov Diminta Tidak Pecat Pegawai Kontrak

Alwan Ridha RamdaniAlwan Ridha Ramdani - Selasa, 30 November 2021
APBD Jabar Turun 28 Persen, Pemprov Diminta Tidak Pecat Pegawai Kontrak

Rapat DPRD Jawa Barat. (Foto: dprd.jabar.go.id)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Besaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Jawa Barat tahun 2022 mengalami penurunan sekitar 28 persen dari Rp 44,72 triliun atau hanya menjadi Rp 31.890 triliun. Kondisi ini, membuat pemerintah daerah harus memprioritaskan untuk belanja yang memberikan layanan prima pada masyaraka.

Anggota Komisi IV DPRD Provinsi Jabar, Daddy Rohanady mengatakan, di tengah sulitnya perekonimian saat ini, harus diupayakan anggaran semaksimal mungkin anggaran dialokasikan untuk antisipasi agar tidak ada pemutusan hubungan kerja (PHK) terhadap tenaga kontrak maupun tenaga harian lepas (THL) di seluruh OPD.

Baca Juga:

PSI Berikan Catatan Kritis soal Besarnya RAPBD DKI 2022

"Dalam situasi perekonomian seperti sekarang ini, kiranya Pemprov Jabar berkenan memberi empati kepada saudara-saudara kita itu. Jangan menghitung hanya yang bersangkutan yang terkena dampak. Tolong dipertimbangkan pula istri, anak-anaknya, dan keluarga besar yang menjadi tanggungannya," ungkapnya.

Gubernur Jawa Barat dan Pimpinan DPRD Jabar. (Foto: Humas DPRD)
Gubernur Jawa Barat dan Pimpinan DPRD Jabar. (Foto: Humas DPRD)

Selain anggaran untuk pekerja kontra, masih banyak hal lain yang harus diperhatikan. Misalnya, pembangunan terminal Tipe B. Semula Jabar akan mambangun 2 terminal Tipe B pada 2022, yakni Terminal Cikarang di Kabupaten Bekasi dan Terminal Ciledug di Kabupaten Cirebon.

Ia memaparkan, pada tahun 2022, penerimaan pembiayaan Rp 742 miliar atau turun dari tahun 2021 sebesar Rp 3,24 triliun dan pengeluaran pembiayaan daerah sebesar Rp 757 miliar atau naik dari Rp 100 miliar pada tahun 2021.

"Padahal, masih ada PR besar yang harus direalisasikan, yakni target indikator kinerja utama (IKU) yang sudah disepakati Gubernur bersama DPRD dan telah dituangkan dalam Perda RPJMD," katannya. (Imanha/Jawa Barat)

Baca Juga:

RAPBD DKI 2022 Naik 6,25 Persen, Anies Optimistis Ekonomi DKI Tumbuh Pesat

#Pegawai Kontrak #APBD #Anggaran Daerah
Bagikan

Berita Terkait

Indonesia
KPK Dalami Peran Anggota DPR Anwar Sadad dalam Kasus Dana Hibah Pokmas Jatim
Terbaru, KPK memeriksa enam saksi untuk mendalami pengelolaan dana hingga pelaksanaan kegiatan Pokmas.
Frengky Aruan - Kamis, 28 Mei 2026
KPK Dalami Peran Anggota DPR Anwar Sadad dalam Kasus Dana Hibah Pokmas Jatim
Indonesia
Kemendagri Pastikan APBD Cukup Buat Bayar PPPK
Saat ini, Kemendagri mendorong penyehatan fiskal melalui dua jalur, yakni pengendalian belanja pegawai dan penguatan pendapatan daerah.
Alwan Ridha Ramdani - Selasa, 07 April 2026
Kemendagri Pastikan APBD Cukup Buat Bayar PPPK
Indonesia
Izin Perjalanan Dinas ASN DKI Jakarta Diperketat demi Efisiensi Anggaran, Bye-Bye SPPD Mewah
Langkah tegas ini selaras dengan instruksi Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian melalui Surat Edaran Nomor 800.1.5/3349/SJ
Angga Yudha Pratama - Kamis, 02 April 2026
Izin Perjalanan Dinas ASN DKI Jakarta Diperketat demi Efisiensi Anggaran, Bye-Bye SPPD Mewah
Indonesia
BGN Gandeng Kejaksaan Agung Awasi Anggaran MBG, SPPG Nakal Terancam Ditutup
Anggaran MBG kini akan diawasi oleh Kejagung. SPPG nakal pun terancam bakal ditutup jika ketahuan tak sesuai menggunakan anggaran MBG.
Soffi Amira - Selasa, 17 Maret 2026
BGN Gandeng Kejaksaan Agung Awasi Anggaran MBG, SPPG Nakal Terancam Ditutup
Indonesia
Anggaran Meja Biliar DPRD Sumsel Rp 486 Juta Disorot, Pimpinan Janji Evaluasi
Rencana pengadaan dua meja biliar senilai Rp486 juta oleh DPRD Sumatra Selatan menuai sorotan publik. luasi anggaran tersebut.
Ananda Dimas Prasetya - Senin, 09 Maret 2026
Anggaran Meja Biliar DPRD Sumsel Rp 486 Juta Disorot, Pimpinan Janji Evaluasi
Indonesia
Wacana LPDP Jakarta, DPRD Ingatkan Pemprov DKI Prioritaskan Bansos dan KJP-KJMU
Pemprov DKI diminta untuk berhati-hati dalam mengelola anggaran LDPD ke luar negeri. Sebab, ada pemotongan Dana Bagi Hasil (DBH) sekitar Rp 15 triliun.
Soffi Amira - Jumat, 27 Februari 2026
Wacana LPDP Jakarta, DPRD Ingatkan Pemprov DKI Prioritaskan Bansos dan KJP-KJMU
Indonesia
Gubernur Dedi Mulyadi Cari Utang Buat Tutup Defisit APBD
Dedi menjamin skema cicilan akan tuntas pada tahun 2030 dan hanya berlaku selama masa kepemimpinannya
Alwan Ridha Ramdani - Jumat, 27 Februari 2026
Gubernur Dedi Mulyadi Cari Utang Buat Tutup Defisit APBD
Indonesia
Dana Bagi Hasil Balikpapan Dipangkas hingga 70 Persen, DPR: itu Hak Daerah yang Wajib Dikembalikan
Dana Bagi Hasil untuk Balikpapan dipangkas hingga 70 persen. Anggota DPR RI, Syafruddin, memprotes keras kebijakan tersebut.
Soffi Amira - Jumat, 30 Januari 2026
Dana Bagi Hasil Balikpapan Dipangkas hingga 70 Persen, DPR: itu Hak Daerah yang Wajib Dikembalikan
Indonesia
Pemprov DKI Kucurkan Subsidi Rp 6,4 Triliun untuk Urusan Transportasi, Perut Sampai Pengelolaan Air Limbah
Dana jumbo ini dialokasikan khusus untuk subsidi transportasi, pangan, hingga pengelolaan air demi menjaga stabilitas ekonomi warga ibu kota
Angga Yudha Pratama - Rabu, 21 Januari 2026
Pemprov DKI Kucurkan Subsidi Rp 6,4 Triliun untuk Urusan Transportasi, Perut Sampai Pengelolaan Air Limbah
Indonesia
Saldo Duit Rp 500 Ribu, Pemprov Jabar Belum Bayar Kontraktor Rp 621 Miliar
Realisasi pendapatan hingga 31 Desember 2025, tercatat mencapai 94,37 persen dari total target Rp 31,09 triliun, yang menyisakan kekurangan untuk menutup pos belanja senilai Rp 621 miliar.
Alwan Ridha Ramdani - Rabu, 07 Januari 2026
Saldo Duit Rp 500 Ribu, Pemprov Jabar Belum Bayar Kontraktor Rp 621 Miliar
Bagikan