APBD Jabar Turun 28 Persen, Pemprov Diminta Tidak Pecat Pegawai Kontrak

Alwan Ridha RamdaniAlwan Ridha Ramdani - Selasa, 30 November 2021
APBD Jabar Turun 28 Persen, Pemprov Diminta Tidak Pecat Pegawai Kontrak

Rapat DPRD Jawa Barat. (Foto: dprd.jabar.go.id)

Ukuran:
14
Audio:

MerahPutih.com - Besaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Jawa Barat tahun 2022 mengalami penurunan sekitar 28 persen dari Rp 44,72 triliun atau hanya menjadi Rp 31.890 triliun. Kondisi ini, membuat pemerintah daerah harus memprioritaskan untuk belanja yang memberikan layanan prima pada masyaraka.

Anggota Komisi IV DPRD Provinsi Jabar, Daddy Rohanady mengatakan, di tengah sulitnya perekonimian saat ini, harus diupayakan anggaran semaksimal mungkin anggaran dialokasikan untuk antisipasi agar tidak ada pemutusan hubungan kerja (PHK) terhadap tenaga kontrak maupun tenaga harian lepas (THL) di seluruh OPD.

Baca Juga:

PSI Berikan Catatan Kritis soal Besarnya RAPBD DKI 2022

"Dalam situasi perekonomian seperti sekarang ini, kiranya Pemprov Jabar berkenan memberi empati kepada saudara-saudara kita itu. Jangan menghitung hanya yang bersangkutan yang terkena dampak. Tolong dipertimbangkan pula istri, anak-anaknya, dan keluarga besar yang menjadi tanggungannya," ungkapnya.

Gubernur Jawa Barat dan Pimpinan DPRD Jabar. (Foto: Humas DPRD)
Gubernur Jawa Barat dan Pimpinan DPRD Jabar. (Foto: Humas DPRD)

Selain anggaran untuk pekerja kontra, masih banyak hal lain yang harus diperhatikan. Misalnya, pembangunan terminal Tipe B. Semula Jabar akan mambangun 2 terminal Tipe B pada 2022, yakni Terminal Cikarang di Kabupaten Bekasi dan Terminal Ciledug di Kabupaten Cirebon.

Ia memaparkan, pada tahun 2022, penerimaan pembiayaan Rp 742 miliar atau turun dari tahun 2021 sebesar Rp 3,24 triliun dan pengeluaran pembiayaan daerah sebesar Rp 757 miliar atau naik dari Rp 100 miliar pada tahun 2021.

"Padahal, masih ada PR besar yang harus direalisasikan, yakni target indikator kinerja utama (IKU) yang sudah disepakati Gubernur bersama DPRD dan telah dituangkan dalam Perda RPJMD," katannya. (Imanha/Jawa Barat)

Baca Juga:

RAPBD DKI 2022 Naik 6,25 Persen, Anies Optimistis Ekonomi DKI Tumbuh Pesat

#Pegawai Kontrak #APBD #Anggaran Daerah
Bagikan

Berita Terkait

Indonesia
Pembahasan APBD 2026 DKI Jakarta Ditunda, Menunggu Kepastian Dana Bagi Hasil dari Pemerintah Pusat
Angka itu tidak boleh berubah
Angga Yudha Pratama - Rabu, 10 September 2025
Pembahasan APBD 2026 DKI Jakarta Ditunda, Menunggu Kepastian Dana Bagi Hasil dari Pemerintah Pusat
Indonesia
Pemda Nias Barat Datangi KemenPAN-RB, Pertanyakan Nasib Tenaga Honorernya
Pemda Nias Barat mengunjungi KemenPAN-RB. Kunjungan itu dimaksudkan untuk mempertanyakan nasib tenaga honorernya.
Soffi Amira - Kamis, 21 Agustus 2025
Pemda Nias Barat Datangi KemenPAN-RB, Pertanyakan Nasib Tenaga Honorernya
Indonesia
Sah! APBD DKI Jakarta Meroket Jadi Rp 95,351 Triliun, Sektor Pendidikan dan Kesehatan Bakal Jadi Prioritas Utama?
Khoirudin optimistis bahwa APBD 2026 akan mampu meningkatkan kualitas layanan Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta bagi warganya
Angga Yudha Pratama - Selasa, 12 Agustus 2025
Sah! APBD DKI Jakarta Meroket Jadi Rp 95,351 Triliun, Sektor Pendidikan dan Kesehatan Bakal Jadi Prioritas Utama?
Indonesia
PSI Jakarta Kritik Penambahan BTT APBD P 2025 Senilai Rp 2,89 Triliun
Penambahan BTT sebesar Rp 2,89 triliun dalam APBD TA 2025 disebut tidak didasari adanya kebutuhan nyata dari masyarakat.
Dwi Astarini - Senin, 21 Juli 2025
PSI Jakarta Kritik Penambahan BTT APBD P 2025 Senilai Rp 2,89 Triliun
Indonesia
Wagub Rano Ajukan Rancangan APBD Perubahan 2025 Sebesar Rp 91,86 triliun
Rano mengajukan Rancangan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp 91,86 triliun.
Ananda Dimas Prasetya - Rabu, 16 Juli 2025
Wagub Rano Ajukan Rancangan APBD Perubahan 2025 Sebesar Rp 91,86 triliun
Indonesia
Proyek LRT Jakarta Rute Velodrome-Manggarai Butuh Biaya Gede, Duit Semua Dari APBD
Fase 1B menelan biaya sebesar Rp5,36 triliun, lalu Fase 2A dengan pembiayaan sebesar Rp 8,66 triliun, sementara Fase 2B dan 3B masing-masing Rp 3,65 triliun serta Rp 4,6 triliun.
Alwan Ridha Ramdani - Selasa, 15 Juli 2025
Proyek LRT Jakarta Rute Velodrome-Manggarai Butuh Biaya Gede, Duit Semua Dari APBD
Indonesia
Anggaran MBG Tahun Depan Naik Jadi Rp 300 Triliun, Luhut: Diperluas ke Seluruh Indonesia
Anggaran program Makan Bergizi Gratis naik jadi Rp 300 triliun tahun depan. Ketua DEN, Luhut Binsar Pandjaitan mengatakan, program itu akan diperluas ke seluruh Indonesia.
Soffi Amira - Kamis, 12 Juni 2025
Anggaran MBG Tahun Depan Naik Jadi Rp 300 Triliun, Luhut: Diperluas ke Seluruh Indonesia
Indonesia
Ahok Diperiksa soal Kasus Korupsi Lahan di Cengkareng, Sebut tak Tahu Detail
Ahok diperiksa atas kasus korupsi lahan di Cengkareng. Namun, ia mengaku tak tahu secara detail mengenai dugaan tersebut.
Soffi Amira - Kamis, 12 Juni 2025
Ahok Diperiksa soal Kasus Korupsi Lahan di Cengkareng, Sebut tak Tahu Detail
Indonesia
Layanan Baru Transjabodetabek Bebani APBD, Pramono Mau Ikuti Cara Ahok
Pramono tak mempermasalahkan anggaran daerah di Jakarta digunakan untuk memfasilitasi subsidi layanan transportasi warga daerah lain.
Wisnu Cipto - Rabu, 11 Juni 2025
Layanan Baru Transjabodetabek Bebani APBD, Pramono Mau Ikuti Cara Ahok
Indonesia
Izinkan Rapat Pemda di Hotel dan Restoran, Tito: 3-4 Kali Boleh, Jangan Dibikin 10 Kali
Tito menekankan pemerintah harus memikirkan hotel dan restoran yang hidup dari agenda MICE
Wisnu Cipto - Rabu, 04 Juni 2025
Izinkan Rapat Pemda di Hotel dan Restoran, Tito: 3-4 Kali Boleh, Jangan Dibikin 10 Kali
Bagikan