Zulfikar Sy
MerahPutih.com - Kekecewaan Presiden Joko Widodo terhadap para menteri yang berpergian ke luar negeri dalam situasi pandemi membuat anggota III DPR Nasir Djamil merasa heran.
Sebab lazimnya, para menteri tidak bisa mendapatkan visa masuk dan pencairan anggaran manakala tidak mendapat izin dari presiden.
Secara tegas, politisi PKS itu meminta Presiden Joko Widodo tidak memberi izin para menteri melakukan kunjungan kerja ke luar negeri.
Baca Juga:
Si Baron, Sapi Kurban Jokowi 1 Ton asal Lembang untuk Warga Bandung
“Selain menunjukkan tidak empati dengan situasi pandemi di dalam negeri, hal itu juga dinilai menghambur-hamburkan uang negara,” tegas Nasir kepada wartawan yang dikutip, Senin (19/7).
Politisi PKS ini mengaku heran dengan para pembantu Jokowi yang keluar negeri di saat kondisi negara saat ini sedang menangis rakyatnya. Lantaran banyaknya korban meninggal dunia akibat pandemi COVID-19.
“Kan aneh kalau kita sedang perang melawan COVID-19, eh ada sejumlah menteri justru lenggang kangkung ke luar negeri,” jelas dia.
Legislator asal Aceh ini mengingatkan bahwa dalam situasi pandemi yang kian hari semakin meningkat, dibutuhkan soliditas para menteri.
Hal ini guna membantu mayoritas rakyat kecil yang mengalami himpitan hidup akibat ekonominya terjepit.
Atas dasar tersebut, kata Nasir, Presiden Jokowi dan para pembantunya diharapkan lebih fokus memastikan vaksinasi dan bantuan sembako kepada warga yang berhak menerimanya.
Daripada izinkan menterinya ke luar negeri, sebaiknya presiden beri tugas masing-masing menteri bertanggung jawab terhadap satu provinsi.
"Misalnya, Menteri Pariwisata bertangung jawab mengatasi pandemi di Bali, Menteri Koperasi bertanggung jawab di Jawa Barat, dan seterusnya,” katanya.
Menurutnya, adanya penugasan setiap menteri untuk bertanggung jawab kepada salah satu provinsi adalah bentuk bahwa pusat adalah pusatnya daerah dan daerah adalah daerahnya pusat.
“Tidak sinkronnya pusat dan daerah serta sering gonta-ganti kebijakan dalam penanganan COVID-19 adalah karena pusat merasa tidak memiliki daerah dan daerah juga sebaliknya,” jelas dia.
Sebelumnya, Presiden Joko Widodo telah meminta seluruh jajarannya di kabinet untuk tidak bepergian ke luar negeri selama masa pandemi COVID-19.
Dia meminta para menterinya memiliki rasa kepekaan sosial di tengah Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat.
"Presiden telah menegaskan bahwa dalam PPKM Darurat ini tentunya sense of crisis seluruh kementerian/lembaga, para pemimpin itu harus ada," kata Menteri Sekretaris Kabinet Pramono Anung dalam keterangannya.
Pramono mengatakan, Jokowi melarang seluruh menteri maupun kepala lembaga untuk bepergian ke luar negeri jika tidak ada hal yang bersifat khusus.
Kalaupun ada keperluan, maka mereka baru bisa berangkat dengan izin dari presiden.
Yang boleh bepergian ke luar negeri hanya Menteri Luar Negeri karena memang sesuai dengan bidang tugasnya.
"Yang lainnya, kalau ada hal yang bersifat khusus harus mendapatkan izin secara langsung dari Bapak Presiden," kata Pramono mengutip pernyataan Jokowi.
Sebelum imbauan tersebut, sejumlah menteri Kabinet Indonesia Maju melakukan kunjungan ke luar negeri di tengah PPKM Darurat.
Baca Juga:
Jokowi Kurban Sapi Seberat 837 Kg di Masjid Agung Keraton Solo
Mereka adalah Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, Menteri Investasi Bahlil Lahadalia, dan Menteri Perdagangan Muhammad Lutfi.
Airlangga melakukan perjalanan ke Singapura untuk bertemu Pemerintah Singapura sekaligus Presiden Estonia Kersti Kaljulaid pada 14 Juli 2021.
Sedangkan Bahlil melakukan perjalanan ke Washington DC untuk bertemu perwakilan Bank Dunia pada 9-18 Juli.
Adapun Lutfi termasuk dalam rombongan Bahlil. Dia melakukan perjalanan untuk melakukan lobi vaksin dan investasi. (Knu)
Baca Juga:
[HOAKS atau FAKTA]: Mengundurkan Diri, Jokowi Pamit ke Menteri di Istana Negara
