Anggota DPR Minta Pemerintah Waspada Masuknya Virus Nipah

Zulfikar SyZulfikar Sy - Jumat, 29 September 2023
Anggota DPR Minta Pemerintah Waspada Masuknya Virus Nipah

Anggota Komisi IX DPR RI Netty Prasetiyani Aher. Foto: Jaka/Man/DPR RI)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Virus Nipah belum terdeteksi di Indonesia, namun anggota Komisi IX DPR RI Netty Prasetiyani Aher meminta pemerintah, khususnya Kementerian Kesehatan agar bersiaga.

“Pasalnya kasus virus Nipah ini sudah terdeteksi di Kerala, India, dan menyebabkan dua orang meninggal dunia. Kemenkes harus meningkatkan deteksi dan surveilans agar data yang didapatkan akurat," kata Netty, Jumat (27/9).

Diketahui, penyakit virus Nipah ini dapat menyebabkan komplikasi pada otak dan penyakit pernapasan dengan angka kematian 40 persen hingga 70 persen terhadap manusia yang terinfeksi.

Baca Juga:

Parents, Waspadai Infeksi Adenovirus pada Anak

Gejala yang ditimbulkan antara lain demam, sakit kepala, muntah, ruam, kesulitan bernapas, kejang, dan kebingungan.

Menurut Organisasi Kesehatan Dunia (WHO), Nipah adalah virus zoonosis yang ditularkan dari hewan yaitu babi dan jenis kelelawar ke manusia, tetapi dapat juga ditularkan melalui makanan yang terkontaminasi atau langsung antar-manusia. Belum ditemukan obat atau vaksin untuk virus ini.

“Indonesia juga memiliki kelelawar buah yang dapat membawa virus Nipah sebagaimana pernah terjadi dan meledak kasusnya di Malaysia dan Singapura,” ujarnya.

Politikus Partai Keadilan Sejahtera (PKS) ini meminta agar pemerintah mengetatkan pengawasan di gerbang-gerbang kedatangan internasional.

“Tingkatkan pengawasan terhadap orang-orang di pelabuhan, bandar udara dan pos lintas batas negara, terutama bagi mereka yang berasal dari negara terjangkit virus Nipah,” tambah Netty.

Baca Juga:

Ilmuan Temukan Virus di Palung Mariana

Terakhir, legislator dari Dapil Cirebon-Indramayu itu meminta Kemenkes menyiapkan fasilitas kesehatan yang prima untuk mengantisipasi kasus virus nipah.

“Dokter, tenaga kesehatan, obat-obatan dan tempat tidur rumah sakit harus selalu tersedia jika sewaktu-waktu terjadi kasus virus Nipah di Indonesia. Jangan lagi ada cerita fasilitas kita kembali keteteran sebagaimana yang terjadi pada kasus COVID-19,” pungkasnya. (Pon)

Baca Juga:

[HOAKS atau FAKTA]: Menteri Luhut Wajibkan Masker untuk Hindari Virus Amoeba

#Netty Heryawan #DPR RI #Virus
Google
Tambahkan Merahputih.com Sebagai Sumber Utama di Google untuk Dapatkan Berita Eksklusif.
Tambahkan Sekarang
Bagikan

Berita Terkait

Indonesia
DPR Desak Pemerintah Tindak Lanjuti Rekomendasi Pencabutan Izin 23 Korporasi
Penanganan karhutla tidak cukup hanya melalui proses pidana, tetapi juga harus menyasar izin usaha dan kewajiban pemulihan lingkungan.
Dwi Astarini - Sabtu, 31 Oktober 2026
DPR Desak Pemerintah Tindak Lanjuti Rekomendasi Pencabutan Izin 23 Korporasi
Indonesia
DPR Desak Hukuman Maksimal bagi Tersangka Karhutla, 20 Korporasi yang Terlibat Harus Tanggung Jawab
Mendesak penegakan hukum dilakukan hingga tuntas dengan menjatuhkan hukuman maksimal kepada pihak yang terbukti bersalah.
Dwi Astarini - Sabtu, 31 Oktober 2026
DPR Desak Hukuman Maksimal bagi Tersangka Karhutla, 20 Korporasi yang Terlibat Harus Tanggung Jawab
Indonesia
Gatot Subroto Macet Parah, Imbas Tabrakan Tronton Depan Gedung DPR
Tabrakan truk tronton vs truk ringan patah as di depan DPR/MPR picu kemacetan panjang di Jalan Gatot Subroto arah Slipi. Cekkronologi resminya!
Wisnu Cipto - Kamis, 29 Oktober 2026
Gatot Subroto Macet Parah, Imbas Tabrakan Tronton Depan Gedung DPR
Indonesia
DPR Khawatir Nilai Aset Rampasan Turun, Minta Pengelolaannya Dimaksimalkan
Pengelolaannya juga perlu diperhatikan agar nilai ekonominya tidak menyusut dan potensi penerimaan negara dapat dimaksimalkan.
Dwi Astarini - Selasa, 27 Oktober 2026
DPR Khawatir Nilai Aset Rampasan Turun, Minta Pengelolaannya Dimaksimalkan
Indonesia
DPR Wanti-Wanti Kepentingan Asing Menyusup dalam Pembahasan RUU Perampasan Aset
Pembahasan regulasi tersebut harus tetap berorientasi pada kepentingan nasional, terutama dalam memperbaiki penegakan hukum di Indonesia.
Dwi Astarini - Selasa, 27 Oktober 2026
DPR Wanti-Wanti Kepentingan Asing Menyusup dalam Pembahasan RUU Perampasan Aset
Indonesia
Komisi III DPR Sebut RUU Perampasan Aset Berpotensi Disahkan sebelum 15 Desember
Salah satu langkah yang ditempuh yakni memajukan jadwal rapat dengar pendapat umum (RDPU) untuk menyerap masukan dari masyarakat.
Dwi Astarini - Senin, 26 Oktober 2026
Komisi III DPR Sebut RUU Perampasan Aset Berpotensi Disahkan sebelum 15 Desember
Dunia
Kasus Pertama Virus Shamonda pada Manusia Ditemukan di Prancis, Ini Fakta Medisnya!
Kasus perdana infeksi virus Shamonda pada manusia baru saja terdeteksi di Prancis dan memicu investigasi. Apakah patogen dari hewan ternak ini berbahaya bagi publik? Cek faktanya!
Angga Yudha Pratama - Jumat, 23 Oktober 2026
Kasus Pertama Virus Shamonda pada Manusia Ditemukan di Prancis, Ini Fakta Medisnya!
Indonesia
Demo Jakarta 20 Oktober 2026, ini Daftar Jalan Alternatif dan Titik Aksi
Demo Jakarta 20 Oktober 2026 akan dimulai pukul 10.00 WIB. Ada sejumlah jalan alternatif yang bisa dilalui.
Soffi Amira - Selasa, 20 Oktober 2026
Demo Jakarta 20 Oktober 2026, ini Daftar Jalan Alternatif dan Titik Aksi
Indonesia
Karhutla Berbulan-bulan, DPR Desak Pemerintah Pertimbangkan Bantuan Singapura
Penerimaan bantuan luar negeri bukan berarti Indonesia tidak memiliki kemampuan.
Yusuf Abdillah - Sabtu, 17 Oktober 2026
Karhutla Berbulan-bulan, DPR Desak Pemerintah Pertimbangkan Bantuan Singapura
Indonesia
Warga Dikepung Asap Karhutla, DPR Ingatkan Pejabat jangan Asal Bicara
Penanganan bencana tidak cukup hanya mengandalkan koordinasi dan pernyataan resmi.
Dwi Astarini - Kamis, 15 Oktober 2026
Warga Dikepung Asap Karhutla, DPR Ingatkan Pejabat jangan Asal Bicara
Bagikan