Headline

Ancaman Pembunuhan Empat Tokoh Nasional Hanya Dramaturgi Politik

Eddy FloEddy Flo - Rabu, 29 Mei 2019
 Ancaman Pembunuhan Empat Tokoh Nasional Hanya Dramaturgi Politik

Pengamat Sosial dan Politik Ubedilah Badrun (Foto: Twitter/Ubedilah Badrun)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.Com - Pengamat Politik dari Universitas Negeri Jakarta (UNJ), Ubedilah Badrun menilai pernyataan Kapolri Jenderal Tito Karnavian terkait adanya skenario pembunuhan terhadap 4 tokoh nasional saat kericuhan di Jakarta beberapa waktu lalu sebagai sebuah 'dramaturgi' politik.

"Ke 4 tokoh nasional yang disebut Kapolri Tito Karnavian sebagai target yang akan dibunuh perusuh itu dramaturgi politik atau panggung depan politik. Berlebihan dan terbaca dramaturginya," kata Ubed sapaannya saat dihubungi awak media di Jakarta, Rabu, (29/5).

Dengan kondisi demikian, Direktur Eksekutif Center for Social Political Economic and Law Studies (CESPEL) ini meminta, agar Tito dapat membuktikan data ancaman pembunuhan terhadap 4 tokoh nasional tersebut secara nyata ke publik.

Kapolri Jenderal Tito Karnavian sampaikan bahwa empat tokoh nasional dapat ancaman pembunuhan
Kapolri Jenderal Tito Karnavian (ANTARA FOTO/Wahyu Putro A)

"Darimana pak Kapolri Tito Karnavian menyimpulkan itu. Sebab ada yang tidak masuk akal kelompok perusuh yang maaf hanya karena rupiah mau membunuh ke empat tokoh nasional tersebut," tutur Ubed.

BACA JUGA: Sengketa Pilpres, Muhammadiyah Ingatkan MK Independen dan Tak Mudah Ditekan

Dinilai Mudarat, MUI Desak Program Pesbukers ANTV Dihentikan

Diketahui, Kapolri Jenderal Polisi Tito Karnavian akhirnya merilis nama empat tokoh nasional yang menjadi target pembunuhan.

Mereka yakni Menko Polhukam Wiranto, Menko Kemaritiman Luhut Panjaitan, Kepala BIN Budi Gunawan dan Staf Khusus Presiden bidang intelijen Gories Mere.

Hal ini disampaikan Tito dihadapan Wiranto saat menggelar konferensi pers di Kantor Menko Polhukam, Jakarta, Selasa (28/5).(Pon)

#Pengamat Politik #Ubedilah Badrun #Tokoh Nasional #Tito Karnavian
Google
Tambahkan Merahputih.com Sebagai Sumber Utama di Google untuk Dapatkan Berita Eksklusif.
Tambahkan Sekarang
Bagikan

Berita Terkait

Indonesia
Rumor Dasco Jadi Wapres Mencuat, Pengamat Sebut Ada Upaya Adu Domba Politik
Sufmi Dasco Ahmad diisukan menjadi Wapres RI. Pengamat hukum, Tamil Selvan, mengatakan ada adu domba politik dalam kabar ini.
Soffi Amira - Jumat, 06 November 2026
Rumor Dasco Jadi Wapres Mencuat, Pengamat Sebut Ada Upaya Adu Domba Politik
Indonesia
Masyarakat Berpenghasilan Rendah bakal Dibebaskan BPHTB dan IMB
Sekitar 30 juta keluarga belum memiliki rumah atau masih tinggal di hunian yang tidak layak.
Dwi Astarini - Selasa, 27 Oktober 2026
Masyarakat Berpenghasilan Rendah bakal Dibebaskan BPHTB dan IMB
Indonesia
Mendagri Tito Desak Daerah Segera Gunakan Dana Rp 1,24 Triliun untuk Atasi Karhutla
Dukungan anggaran dari pemerintah pusat tidak boleh berhenti pada penyaluran dana, tetapi harus segera diwujudkan dalam langkah operasional di lapangan.
Dwi Astarini - Senin, 26 Oktober 2026
Mendagri Tito Desak Daerah Segera Gunakan Dana Rp 1,24 Triliun untuk Atasi Karhutla
Indonesia
821 Ribu Rumah di Jakarta Tak Layak Huni, Tito Karnavian Singgung Anggaran DKI
Tito Karnavian meminta Pemprov DKI Jakarta mengalokasikan anggaran bedah rumah. BPS mencatat 821.840 rumah di Jakarta tidak layak huni pada 2026.
Ananda Dimas Prasetya - Senin, 26 Oktober 2026
821 Ribu Rumah di Jakarta Tak Layak Huni, Tito Karnavian Singgung Anggaran DKI
Indonesia
Mendagri Tito Karnavian Ungkap Sejumlah Langkah Tangani Karhutla, dari Surfaktan hingga Dry Ice
Tito Karnavian menjelaskan penggunaan surfaktan dan modifikasi cuaca untuk menangani karhutla di lahan gambut. Dry ice dimanfaatkan untuk bantu mengurangi asap.
Ananda Dimas Prasetya - Senin, 19 Oktober 2026
Mendagri Tito Karnavian Ungkap Sejumlah Langkah Tangani Karhutla, dari Surfaktan hingga Dry Ice
Indonesia
Polemik Ijazah Gibran Masih Berlanjut, Pengamat Tekankan Pentingnya Kepastian Hukum
Polemik ijazah Wapres RI, Gibran Rakabuming Raka, kini belum mereda. Direktur P3S, Jerry Massie, menilai setiap calon pejabat negara harus memenuhi persyaratan.
Soffi Amira - Jumat, 09 Oktober 2026
Polemik Ijazah Gibran Masih Berlanjut, Pengamat Tekankan Pentingnya Kepastian Hukum
Indonesia
Pengamat Sebut Polemik Ijazah Gibran Belum Tertutup, Ada Peluang Pembahasan di DPR
Polemik ijazah Wapres RI, Gibran Rakabuming Raka, kemungkinan berlanjut ke DPR. Hal itu diungkapkan Direktur P3S, Jerry Massie.
Soffi Amira - Jumat, 09 Oktober 2026
Pengamat Sebut Polemik Ijazah Gibran Belum Tertutup, Ada Peluang Pembahasan di DPR
Indonesia
Polemik Ijazah Gibran Berpotensi Pengaruhi Elektabilitas di Pilpres 2029, ini Kata Pengamat
Polemik ijazah Gibran Rakabuming Raka bisa memengaruhi elektabilitas di Pilpres 2029. Pengamat pun mengungkap dampaknya.
Soffi Amira - Rabu, 07 Oktober 2026
Polemik Ijazah Gibran Berpotensi Pengaruhi Elektabilitas di Pilpres 2029, ini Kata Pengamat
Indonesia
Alasan Mendagri Tito Rumuskan Ulang Definisi Orang Asli Papua
Hingga saat ini masih terjadi perbedaan pandangan di tingkat daerah mengenai kriteria Orang Asli Papua dalam UU Otsus Papua.
Wisnu Cipto - Senin, 14 September 2026
Alasan Mendagri Tito Rumuskan Ulang Definisi Orang Asli Papua
Indonesia
Indonesia Menuju Kapitalisme Negara atau Welfare State? ini Pandangan Para Ekonom
Indonesia diperkirakan menuju kapitalisme negara atau welfare state. Ekonom mengungkapkan risikonya.
Soffi Amira - Jumat, 04 September 2026
Indonesia Menuju Kapitalisme Negara atau Welfare State? ini Pandangan Para Ekonom
Bagikan