Aliansi Buruh Usul UMK 2022 Naik 16 Persen, Ganjar Minta Pengusaha Jujur

Andika PratamaAndika Pratama - Minggu, 14 November 2021
Aliansi Buruh Usul UMK 2022 Naik 16 Persen, Ganjar Minta Pengusaha Jujur

Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo. (MP/Ismail)

Ukuran:
14
Audio:

MerahPutih.com - Aliansi buruh di Jawa Tengah mengusulkan UMK 2022 naik 16 persen. Terkait tuntutan itu, Gubernur Jateng, Ganjar Pranowo meminta pada pengusaha agar jujur pada karyawan terkait kondisi ekonomi usaha untuk penentuan UMK.

Ganjar mengatakan perwakilan buruh telah mengusulkan sebuah formula terkait besaran UMK 2022 kepada pemerintah. Selain itu, sudah ada surat edaran dari Menteri Tenaga Kerja (Menaker) juga terkait penentuan UMK.

Baca Juga

Pemprov DKI Minta Buruh Sabar soal UMP DKI 2022

"Sekarang kami sedang rumuskan dalam menentukan UMK agar bisa menghasilkan keputusan yang baik," kata Ganjar, Sabtu (13/11).

Dia pun meminta kepada Dinas Ketenagakerjaan Kota dan Kabupaten agar mengajak organisasi-organisasi buruh untuk berdiskusi guna mencari kesepakatan agar tercipta kenyamanan.

"Saya juga minta pada para pengusaha membuka kondisi usahanya seperti apa. Karena ini, kan, sedang digempur pandemi. Jadi, biar semuanya transparan," ucap Ganjar.

Baca Juga

14 Isu yang Jadi Fokus Perjuangan Partai Buruh

Juru Bicara Aliansi Buruh Jawa Tengah, Toto Susilo menilai, permintaan kenaikan UMK 2022 sebesar 16 persen masih sangat realistis. Terlebih kondisi masih pandemi dan kenaikan UMK tidak signifikan.

"Jika dihitung secara matematis, maka kenaikan upah yang diminta sebesar Rp 449.600," kata dia

Toto menilai upah buruh di Jateng sampai saat ini masih sangat memprihatinkan dibandingkan dengan provinsi lain di Pulau Jawa. Bahkan UMP Jateng pada 2021 termasuk nomor dua terendah se-Indonesia.

Adapun rincian kenaikan upah itu dihitung berdasarkan biaya kebutuhan masker N94 Rp 115.000, hand sanitizer Rp 90.000, sabun cair 150 ml Rp 29.600, vitamin Rp 75.000, kuota internet Rp 100.000, dan biaya kenaikan air bersih 50 persen sebesar Rp 40.000. Jika ditotal, maka semua kebutuhan tersebut nilainya setara dengan R p449.600.

"Kami menilai masih banyak diskriminasi terkait sistem pengupahan buruh. Negara wajib melindungi hak buruh atau pekerja," tandasnya. (Ismail/Jawa Tengah)

Baca Juga

Pemprov DKI Upayakan Tuntutan Buruh UMP 2022 Naik

#Buruh #UMK #Ganjar Pranowo
Bagikan
Ditulis Oleh

Andika Pratama

Berita Terkait

Indonesia
6 Orang Tokoh Buruh Bakal Masuk Dewan Kesejahteraan Buruh Nasional, Bakal Diumumkan Presiden Dalam 2 Pekan
Andi Gani yang didampingi Presiden Partai Buruh Sekaligus Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Said Iqbal menyatakan, mereka tidak bersedia menjadi pejabat tinggi negara setingkat menteri.
Alwan Ridha Ramdani - Selasa, 02 September 2025
6 Orang Tokoh Buruh Bakal Masuk Dewan Kesejahteraan Buruh Nasional, Bakal Diumumkan Presiden Dalam 2 Pekan
Indonesia
Upah Minimum, Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Outsourcing, Cuti dan Pesangon Masih Jadi Masalah Bagi Buruh di Indonesia
Hubungan industrial yang harmonis saja tidak cukup. Dunia kerja Indonesia perlu bergerak ke arah hubungan industrial transformatif dengan produktivitas sebagai kunci utama, kata Yassierli, menekankan.
Alwan Ridha Ramdani - Selasa, 02 September 2025
Upah Minimum, Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Outsourcing, Cuti dan Pesangon Masih Jadi Masalah Bagi Buruh di Indonesia
Indonesia
Pemerintah Harus Pastikan Tidak Ada Kebingungan Mengenai Upah, Masyarakat Selalu Berharap Upah Naik
Selain upah dan jaminan sosial, kesejahteraan pegawai juga bisa berasal dari fasilitas semisal kendaraan khusus pegawai yang mengangkut dari titik pemberhentian tertentu ke tempat kerja.
Alwan Ridha Ramdani - Kamis, 28 Agustus 2025
Pemerintah Harus Pastikan Tidak Ada Kebingungan Mengenai Upah, Masyarakat Selalu Berharap Upah Naik
Indonesia
Partai Buruh Beri Peringatan Keras, Tiga Juta Massa Siap Turun ke Jalan Jika Tuntutan Soal Upah dan Outsourcing Tak Dipenuhi
Dalam aksi tersebut, Said Iqbal mengklaim ada 5.000 buruh dari Jabodetabek dan Karawang yang ikut berunjuk rasa
Angga Yudha Pratama - Kamis, 28 Agustus 2025
Partai Buruh Beri Peringatan Keras, Tiga Juta Massa Siap Turun ke Jalan Jika Tuntutan Soal Upah dan Outsourcing Tak Dipenuhi
Indonesia
Said Iqbal Minta DPR Tak Paranoid dengan Aksi Buruh, Lebih Baik Terbuka dan Tidak Takut Terima Aspirasi Publik
Menurutnya, unjuk rasa adalah bagian dari praktik demokrasi di Indonesia dan merupakan hal yang lumrah untuk menyampaikan pendapat
Angga Yudha Pratama - Kamis, 28 Agustus 2025
Said Iqbal Minta DPR Tak Paranoid dengan Aksi Buruh, Lebih Baik Terbuka dan Tidak Takut Terima Aspirasi Publik
Berita
Demo Buruh 28 Agustus 2025 10 Ribu Buruh Kepung DPR: Ini Deretan Fakta Pentingnya
Jakarta akan menjadi pusat perhatian pada Kamis, 28 Agustus 2025, saat lebih dari 10 ribu buruh sampaikan tuntutan ke pemerintah dan DPR RI.
ImanK - Rabu, 27 Agustus 2025
Demo Buruh 28 Agustus 2025 10 Ribu Buruh Kepung DPR: Ini Deretan Fakta Pentingnya
Indonesia
Tak Terima Anggota Dewan Dapat Gaji Tinggi sementara Rakyat Hidup Susah, Elemen Buruh Akan ‘Geruduk’ DPR Besok
Presiden KSPI sekaligus Ketum Partai Buruh Said Iqbal mengatakan sekitar 10 ribu buruh dari Jabodetabek dan Karawang akan bergerak menuju Jakarta.
Frengky Aruan - Rabu, 27 Agustus 2025
Tak Terima Anggota Dewan Dapat Gaji Tinggi sementara Rakyat Hidup Susah, Elemen Buruh Akan ‘Geruduk’ DPR Besok
Indonesia
Buruh Gelar Demo Besar-besaran Kamis, 28 Agustus, Dishub DKI Jakarta Bakal Rekayasa Rute Transjakarta
Diketahui sejumlah elemen buruh akan melaksanakan aksi demonstrasi di DPR besok.
Frengky Aruan - Rabu, 27 Agustus 2025
Buruh Gelar Demo Besar-besaran Kamis, 28 Agustus, Dishub DKI Jakarta Bakal Rekayasa Rute Transjakarta
Indonesia
Minta Revisi UU Buruh, Buruh Aksi di 28 Agustus 2025
Aksi serupa juga akan digelar secara serentak di berbagai provinsi dan kota industri besar, di antaranya, Jawa Barat, Jawa Tengah, dan daerah lainnya.
Alwan Ridha Ramdani - Selasa, 26 Agustus 2025
Minta Revisi UU Buruh, Buruh Aksi di 28 Agustus 2025
Indonesia
28 Agustus Giliran Elemen Buruh yang Bakal Geruduk Gedung DPR, Dasco Bilang Begini
Dasco menyatakan bahwa DPR menghormati keputusan Mahkamah Konstitusi (MK), tetapi membutuhkan waktu untuk mempersiapkan revisi tersebut
Angga Yudha Pratama - Selasa, 26 Agustus 2025
28 Agustus Giliran Elemen Buruh yang Bakal Geruduk Gedung DPR, Dasco Bilang Begini
Bagikan