Home Leaderboard 1
Home Leaderboard 1

Alasan Ketum Bamus Betawi Gabung Partai NasDem

Andika PratamaAndika Pratama - Minggu, 19 Februari 2023
Alasan Ketum Bamus Betawi Gabung Partai NasDem

Ketum Badan Bamus Betawi Riano P. Ahmad di Kantor Akademi Bela Negara (ABN) NasDem, Jakarta, Sabtu (19/2). ANTARA/Humas NasDem

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Ketua Umum Badan Musyawarah (Bamus) Betawi Riano P. Ahmad resmi bergabung dengan Partai NasDem setelah keluar dari Partai Persatuan Pembangunan (PPP).

"Bismillah, pada hari ini saya tentukan sikap politik saya bergabung ke Partai NasDem bertepatan dengan momentum Isra Miraj. Semoga langkah ini diridai Allah SWT," ujar Riano dalam keterangan tertulisnya di Jakarta, Minggu (19/2).

Baca Juga

Putra Haji Lulung Pilih Gabung di Partai NasDem

Eks Wakil Ketua DPW PPP DKI Jakarta tersebut menyampaikan salah satu alasan tertarik bergabung dengan NasDem karena semangat perubahan yang diusung partai besutan Surya Paloh itu.

Riano menilai selama ini NasDem konsisten mengawal gagasan gerakan perubahan restorasi Indonesia. Hal tersebut, lanjut dia, sejalan dengan kebutuhan kondisi sosial masyarakat DKI Jakarta yang terbelah usai Pilkada 2017 karena pilihan politik yang berbeda.

Menurut dia, hal tersebut tidak boleh kembali terjadi pada Pemilu 2024. Dia memandang perbedaan pandangan politik tidak boleh lagi merusak persaudaraan sesama anak bangsa.

Baca Juga

Respons NasDem Terkait Pertemuan PKS dengan Golkar

Riano mengajak seluruh pihak menjaga semangat persaudaraan dan kebinekaan dalam menghadapi Pemilu 2024.

"Jadi, mari semangat persaudaraan dan kebinekaan kita yang sempat terkoyak kita pulihkan bersama-sama dan insyaallah Pemilu 2024 akan menjadi pintu gerbang pemulihan itu," ujar dia.

Riano mengucapkan terima kasih kepada Surya Paloh dan Ketua DPW NasDem DKI Jakarta Nurcahyo Anggorojati alias Yoyo karena dirinya bersama putra mantan anggota DPRD DKI Jakarta Abraham Lunggana atau Haji Lulung, Guruh Tirta Lunggana, telah diterima sebagai keluarga besar Partai NasDem.

"Kepada Ketum Pak Surya Paloh dan Mas Yoyo terima kasih sudah menerima kami berdua," ucap Riano.

Riano berkomitmen untuk bekerja keras membantu meningkatkan perolehan suara NasDem di seluruh wilayah DKI Jakarta pada Pemilu 2024. Mantan Anggota DPRD DKI itu memastikan dirinya akan kembali maju pada Pileg 2024.

"Ya insya Allah, saya (nyaleg) di Dapil 1 Jakarta Pusat," pungkasnya. (*)

Baca Juga

NasDem Jagokan 2 Sosok Ini Maju di Pilgub DKI 2024

#Partai Nasdem #Partai Politik #Pemilu 2024
Google
Tambahkan Merahputih.com Sebagai Sumber Utama di Google untuk Dapatkan Berita Eksklusif.
Tambahkan Sekarang
Bagikan

Berita Terkait

Indonesia
Puan Tegaskan Sikap PDIP Tidak Abu-Abu, Jelas!
Partai politik yang berada di barisan pemerintah menghormati semua pendapat dan pandangan yang berbeda. Karena itu, dia menilai posisi PDIP sebaiknya harus jelas.
Alwan Ridha Ramdani - Kamis, 02 Juli 2026
Puan Tegaskan Sikap PDIP Tidak Abu-Abu, Jelas!
Indonesia
Sekjen Partai Buruh Mundur, Bawa Gerbong 1,3 Juta Anggota
Ia menginstruksikan seluruh pengurus ORI yang menduduki jabatan struktural di Partai Buruh, mulai tingkat pusat, provinsi, kabupaten/kota hingga kecamatan, segera menyampaikan surat pengunduran diri
Alwan Ridha Ramdani - Jumat, 26 Juni 2026
Sekjen Partai Buruh Mundur, Bawa Gerbong 1,3 Juta Anggota
Indonesia
Diserang Soal Posisi Abu-Abu, Politus PDIP Ingatkan Golkar Atasi Pemadaman Listrik di Berbagai Daerah.
“Jika seluruh fraksi di DPR hanya mampu manut dan setuju terhadap eksekutif, apa bedanya dengan era Orde Baru?
Alwan Ridha Ramdani - Sabtu, 20 Juni 2026
Diserang Soal Posisi Abu-Abu, Politus PDIP Ingatkan Golkar Atasi Pemadaman Listrik di Berbagai Daerah.
Indonesia
PDIP Sebut Bukan Oposisi Tapi Penyeimbang, Partai Golkar Ngaku Tidak Memahami
Sarmuji mengaku belum memahami apa yang dimaksud dengan posisi penyeimbang tersebut. Dia menyerahkan penilaian kepada publik.
Alwan Ridha Ramdani - Sabtu, 20 Juni 2026
PDIP Sebut Bukan Oposisi Tapi Penyeimbang, Partai Golkar Ngaku Tidak Memahami
Indonesia
Gus Najmi Jadi Ketua Harian DPP PKB, Diberikan Tugas Perkuat Konsolidasi
Penunjukan Gus Najmi tersebut adalah bagian dari penguatan konsolidasi organisasi dan persiapan PKB menghadapi agenda-agenda strategis menuju Pemilu 2029.
Alwan Ridha Ramdani - Kamis, 11 Juni 2026
Gus Najmi Jadi Ketua Harian DPP PKB, Diberikan Tugas Perkuat Konsolidasi
Indonesia
DPR Siap Rombak Aturan Main Keuangan Partai Politik di Tengah Desakan Revisi UU Parpol
Upaya perombakan ini juga sejalan dengan Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) yang mengamanatkan penguatan sistem politik melalui kodifikasi UU Pemilu, UU Pilkada, dan UU Parpol
Angga Yudha Pratama - Kamis, 30 April 2026
DPR Siap Rombak Aturan Main Keuangan Partai Politik di Tengah Desakan Revisi UU Parpol
Indonesia
PAN Tolak Usulan KPK Bentuk Lembaga Pengawas Kaderisasi Partai, Dinilai Langgar Konstitusi
PAN menolak usulan KPK soal pembentukan lembaga pengawas kaderisasi partai. Hal itu dinilai bisa melanggar konstitusi.
Soffi Amira - Kamis, 30 April 2026
PAN Tolak Usulan KPK Bentuk Lembaga Pengawas Kaderisasi Partai, Dinilai Langgar Konstitusi
Indonesia
Menko Yusril Usul Ambang Batas Parpol Sama dengan Jumlah Komisi di DPR
Menko Hukum Yusril Ihza Mahendra usulkan ambang batas parpol di DPR minimal 13 kursi sesuai jumlah komisi. Partai kecil bisa berkoalisi agar suara rakyat tetap terwakili.
Wisnu Cipto - Kamis, 30 April 2026
Menko Yusril Usul Ambang Batas Parpol Sama dengan Jumlah Komisi di DPR
Indonesia
Revisi UU Parpol Dinilai Mendesak, DPR Soroti Transparansi Pendanaan
DPR menilai UU Partai Politik perlu direvisi karena sudah tidak relevan. Ahmad Doli Kurnia menyoroti pentingnya transparansi pendanaan parpol.
Ananda Dimas Prasetya - Selasa, 28 April 2026
Revisi UU Parpol Dinilai Mendesak, DPR Soroti Transparansi Pendanaan
Indonesia
Usul Capres dari Kader Parpol, KPK Bantah Punya Motif Ubah Konstitusi
KPK menegaskan kajian yang mereka lakukan terkait usulan capres-cawapres dari kader partai politik merupakan bagian dari strategi pencegahan korupsi di sektor politik.
Wisnu Cipto - Selasa, 28 April 2026
Usul Capres dari Kader Parpol, KPK Bantah Punya Motif Ubah Konstitusi
Bagikan