Alasan Jokowi Teken Perpres Kenaikan Tarif Baru BPJS Kesehatan

MerahPutih.com - Presiden Joko Widodo (Jokowi) telah menandatangani Peraturan Presiden (Perpers) Nomor 82 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan pada 24 Oktober 2019 yang mengatur tarif baru iuran BPJS Kesehatan yang akan berlaku per 1 Januari 2020.

Pertimbangan Jokowi meneken Perpres 75/2019 dikutip dari laman setkab.go.id, Kamis (31/10), menyebutkan untuk meningkatkan kualitas dan kesinambungan program jaminan kesehatan, pemerintah memandang perlu dilakukan penyesuaian beberapa ketentuan dalam Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan.

Baca Juga

Setuju Premi BPJS Naik, JK: Tak Mungkin Rp 23 ribu untuk Bayar Kanker

Perpres ini mengubah Pasal 29 sehingga menjadi berbunyi:

1. Iuran bagi Peserta PBI (Penerima Bantuan Iuran) Jaminan Kesehatan dan penduduk yang didaftarkan Pemerintah Daerah yaitu sebesar Rp42.000 per orang per bulan.

2. Besaran Iuran sebagaimana dimaksud mulai berlaku pada tanggal 1 Agustus 2019. Adapun iuran bagi Peserta PPU (Pekerja Penerima Upah) yang terdiri atas Pejabat Negara, pimpinan dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, PNS, Prajurit, Anggota Polri, kepala desa dan perangkat desa, dan Pekerja/pegawai sebagaimana dimaksud yaitu sebesar 5 persen dari Gaji atau Upah per bulan.

Adapun pasal Pasal 30 ayat (2) Perpres 75/2019 menyatakan iuran sebagaimana dimaksud dibayar dalam Pasal 29 (2), diatur dengan ketentuan sebagai berikut: 4 persen dibayar oleh Pemberi Kerja dan 1 persen dibayar oleh Peserta.

Bagi peserta BPJS Bukan Penerima Upah, Perpres mengatur ada dua kategori, yakni Peserta PBPU (Peserta Bukan Penerima Upah) dan Peserta BP (Bukan Pekerja). Adapun besaran tarif iuran bagi mereka yang dikenal dengan istilah peserta BPJS mandiri ini sebagai berikut:

• a. Rp42.000 per orang per bulan dengan manfaat pelayanan di ruang perawatan Kelas III
• b. Rp110.000 per orang per bulan dengan manfaat pelayanan di ruang perawatan Kelas II
• c. Rp160.000 per orang per bulan dengan manfaat pelayanan di ruang perawatan Kelas I.

"Besaran Iuran sebagaimana dimaksud mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2020," demikian bunyi Pasal 34 ayat (2) Perpres yang mulai berlaku pada tanggal diundangkan, yaitu 24 Oktober 2019, oleh Menteri Hukum dan HAM Yasonna H. Laoly itu. (*)

Baca Juga

Alasan DPR Belum Setujui Kenaikan Iuran BPJS Kesehatan