Aktivis 98: Semua Tentu Tidak Mau Watak Kekuasaan Orba Kembali

Andika PratamaAndika Pratama - Rabu, 17 Mei 2023
Aktivis 98: Semua Tentu Tidak Mau Watak Kekuasaan Orba Kembali

Sekretaris Jenderal Solidaritas Mahasiswa Indonesia untuk Demokrasi (SMID) periode 1995-1998 Nezar Patria (kacamata). Foto: MP/Ponco

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Sekretaris Jenderal Solidaritas Mahasiswa Indonesia untuk Demokrasi (SMID) periode 1995-1998 Nezar Patria menyebut semua elemen bangsa tentu tidak menginginkan watak rezim Orde Baru (Orba) kembali berlaku di Indonesia.

Dia mengatakan itu dalam sebuah diskusi berjudul Kesaksian Pelaku Sejarah sebagai rangkaian kegiatan Peringatan 25 Tahun Reformasi yang dilaksanakan Persatuan Nasional Aktivis (PENA) 98 di Jakarta, Selasa (16/5).

Baca Juga

Kisah Aktivis 98 Pakai Ambulans Rongsok dan Ganti Nama Mahasiswa di IGD

"Semua tentu tidak ingin itu terjadi. Terutama, watak kekuasaan seperti Orba, karena ongkosnya sangat mahal," kata Nezar.

Nezar kemudian mengatakan watak Orba ialah rezim yang membungkam suara, merampas tanah, menindas rakyat, memberedel media, sampai mengatur parpol.

"Jadi, jika ada suara kritis, langsung dituduh PKI. Kelar itu. Dituduh PKI kelar. Mati secara politik, pokoknya tidak ada ruang," kata aktivis 1998 itu.

Nezar pun merasa agenda reformasi dari mahasiswa bersama rakyat pada 1998 untuk menumbangkan Orba bisa tetap bertahan.

"Saya kira 98 apa pun orang bilang, 98 berhasil atau tidak berhasil, saya kira itu berhasil. Berhasil tentu saja tidak sempurna, karena watak 98 itu mendobrak," katanya.

Baca Juga

Prabowo Melayat ke Rumah Duka Aktivis Lieus Sungkharisma

Sebab, kata Nezar, agenda reformasi membawa Indonesia menjadi negara demokratis dan menghasilkan pemimpin yang berasal dari rakyat.

Dia kemudian menyinggung karier Joko Widodo (Jokowi) yang berasal dari rakyat, lalu bisa menjadi Wali Kota Solo, selanjutnya menjabat Gubernur DKI Jakarta, sampai terpilih sebagai Presiden RI.

"Presiden kita yang sekarang Pak Jokowi (Joko Widodo, red), itu buah demokrasi," kata Nezar.

Dia mengatakan sulit melihat sosok seperti Jokowi yang berakar dari rakyat menjadi pemimpin Indonesia apabila negara dikuasai rezim Orba.

"Selama Orba, enggak ada rakyat berdaulat. Rakyat enggak pernah diajak bicara agenda pembangunan. Tidak ada namanya Musrembang segala macam, semua terpusat, korporatis, dan di bawah kendali Orba," ujarnya. (Pon)

Baca Juga

PKS Sayangkan Aktivis Buruh yang Tolak UU Cipta Kerja Tapi Dukung Ganjar

#Aktivis 1998 #Orde Baru
Bagikan
Ditulis Oleh

Ponco Sulaksono

Berita Terkait

Indonesia
Aktivis Reformasi Sebut Gelar Pahlawan Nasional untuk Soeharto Bentuk Pengaburan dan Amnesia Sejarah Bangsa
Gelar kepahlawanan bukan sekadar bentuk penghargaan individual, melainkan mekanisme moral kolektif sebuah bangsa.
Dwi Astarini - Senin, 10 November 2025
Aktivis Reformasi Sebut Gelar Pahlawan Nasional untuk Soeharto Bentuk Pengaburan dan Amnesia Sejarah Bangsa
Indonesia
Soeharto Jadi Pahlawan Nasional, Pimpinan Komisi XIII DPR Singgung Pelanggaran HAM Orde Baru
Pimpinan Komisi XIII DPR menyinggung soal pelanggaran HAM Orde Baru. Hal ini buntut dari pemberian gelar pahlawan nasional untuk Soeharto.
Soffi Amira - Senin, 10 November 2025
Soeharto Jadi Pahlawan Nasional, Pimpinan Komisi XIII DPR Singgung Pelanggaran HAM Orde Baru
Indonesia
Golkar Nilai Wacana Soeharto Jadi Pahlawan Nasional Sebagai Hal Wajar, Era Orde Baru Resmi Dihormati Negara?
Setiap bangsa besar menghargai para pendirinya, pemimpinnya
Angga Yudha Pratama - Rabu, 22 Oktober 2025
Golkar Nilai Wacana Soeharto Jadi Pahlawan Nasional Sebagai Hal Wajar, Era Orde Baru Resmi Dihormati Negara?
Indonesia
Aktivis 98 Kecam Tindakan Brutal Aparat, Tuntut Keadilan atas Kematian Pengemudi Ojol
Mereka menilai kematian Affan menjadi duka mendalam sekaligus tamparan keras bagi demokrasi Indonesia.
Dwi Astarini - Jumat, 29 Agustus 2025
Aktivis 98 Kecam Tindakan Brutal Aparat, Tuntut Keadilan atas Kematian Pengemudi Ojol
Indonesia
Langkah Prabowo Beri Abolisi dan Amnesti Ternyata 'Bangun Jembatan Retak' Order Baru, Lama dan Reformasi
Sebagai informasi, abolisi adalah hak presiden untuk menghapus tuntutan pidana dan menghentikan proses hukum
Angga Yudha Pratama - Sabtu, 02 Agustus 2025
Langkah Prabowo Beri Abolisi dan Amnesti Ternyata 'Bangun Jembatan Retak' Order Baru, Lama dan Reformasi
Indonesia
Prabowo Didesak Pecat Menbud Fadli Zon, Aktivis 98 Beberkan 3 Bukti Perkosaan Massal Bukan Rumor
Para aktivis 98 yang terdiri dari Pena 98, Barikade 98, Gerak 98 dan KA KBUI 98 mendesak kepada Presiden Prabowo Subianto untuk memecat Fadli Zon dari jabatannya.
Wisnu Cipto - Kamis, 19 Juni 2025
Prabowo Didesak Pecat Menbud Fadli Zon, Aktivis 98 Beberkan 3 Bukti Perkosaan Massal Bukan Rumor
Indonesia
Akademisi Desak Transparansi dengan Melibatkan TGPF dan Penyintas Mei 1998 dalam Penulisan Sejarah Nasional
Selain itu, ia juga menekankan pentingnya mendengarkan kesaksian para penyintas yang masih hidup
Angga Yudha Pratama - Senin, 16 Juni 2025
Akademisi Desak Transparansi dengan Melibatkan TGPF dan Penyintas Mei 1998 dalam Penulisan Sejarah Nasional
Indonesia
Jelaskan Izin PT GAG Tidak Dicabut, Menteri Bahlil Singgung-Singgung Orba
Kendati IUP PT GAG tidak dicabut, Bahlil memastikan pemerintah akan mengawasi ketat operasi mereka
Wisnu Cipto - Selasa, 10 Juni 2025
Jelaskan Izin PT GAG Tidak Dicabut, Menteri Bahlil Singgung-Singgung Orba
Indonesia
Peringati 27 Tahun Reformasi, Aktivis 98 Pamerkan Tengkorak Korban Kekejaman Orba
Pemajangan tengkorak-tengkorak memiliki simbol nyata dari berbagai tragedi pelanggaran HAM di masa lalu
Wisnu Cipto - Sabtu, 24 Mei 2025
Peringati 27 Tahun Reformasi, Aktivis 98 Pamerkan Tengkorak Korban Kekejaman Orba
Indonesia
Tolak Usulan Gelar Pahlawan Soeharto, Aktivis 98 Tegaskan Demokrasi Tidak Lahir Gratis
Wacana pemberian gelar pahlwan nasional kepada Soeharto dianggap mencederai perjuangan reformasi 1998
Wisnu Cipto - Sabtu, 24 Mei 2025
Tolak Usulan Gelar Pahlawan Soeharto, Aktivis 98 Tegaskan Demokrasi Tidak Lahir Gratis
Bagikan