PKS Sayangkan Aktivis Buruh yang Tolak UU Cipta Kerja Tapi Dukung Ganjar
Mula Akmal - Selasa, 02 Mei 2023
Presiden Partai Buruh sekaligus Presiden KSPI Said Iqbal dalam acara "May Day Fiesta 2023" di Istora Senayan, Jakarta, Senin (1/5/2023). ANTARA/Luthfia Miranda Putri
MerahPutih.com - Partai Keadilan Sejahtera (PKS) menyayangkan sikap aktivis buruh yang menolak Undang-Undang Cipta Kerja, tetapi mendukung Ganjar Pranowo sebagai calon presiden (Capres) pada Pemilu 2024.
Padahal, partai pengusung Ganjar Pranowo adalah PDI Perjuangan (PDIP) yang mendukung hadirnya Omnibus Law Cipta Kerja.
Baca Juga:
"Justru kita menyayangkan ada aktivis buruh, tokoh-tokoh buruh yang katanya menolak Omnibus Law Cipta Kerja, tapi justru mendukung capres yang merupakan petugas partai, dari partai pengusung utama Omnibus Law Cipta Kerja," kata Wakil Ketua Bidang Ketenagakerjaan DPP PKS Indra di kantor DPP PKS, Jakarta, Senin (1/5).
Indra memaparkan Provinsi Jawa Tengah yang dipimpin Ganjar juga merupakan penerima upah minimum provinsi (UMP) terendah di seluruh Indonesia. Karena itu, ia merasa heran jika ada aktivis buruh yang mendukung Ganjar Pranowo.
"Ini menjadi antiklimaks dan menjadi paradoks ketika ternyata ada aktivis buruh mendukung capres yang merupakan petugas partai pengusung omnibus law sekaligus rekam jejak. Kita tahu Ganjar punya rekam jejak penetapan UMP terendah se-Indonesia," ujarnya.
Baca Juga:Partai Buruh akan Deklarasikan Koalisi Orang Kecil saat May Day
Lebih lanjut, Indra mengklaim bakal capres yang diusung dari partainya yakni Anies Baswedan memiliki komitmen untuk membela kaun buruh, jika memenangkan kontestasi Pilpres 2024. Karena itu, Anies pada 6 Mei 2023 akan hadir ke kantor DPP PKS untuk memperingati May Day.
Dalam momentum itu juga, lanjut Indra, berbagai elemen buruh dan aktivis dari berbagai wilayah akan menyatakan sikap dan menyampaikan dukungan terbuka kepada Anies Baswedan.
"Bukan hanya aktivis buruh, pengemudi daring yang ada dari Aceh sampai Papua, dan mereka hari ini membutuhkan calon presiden yang punya komitmen terhadap pembelaan buruh bukan sekedar lip service atau pencitraan belaka, dan dukungan akan disampaikan pada 6 Mei 2023," tutup Indra. (Pon)
Baca Juga:
Bagikan
Ponco Sulaksono
Berita Terkait
Pemerintah Salahkan Undang-Undang Cipta Kerja Bikin Mudahnya Alih Fungsi Lahan di Bali
PKS Solo Kukuhkan Pengurus, Serukan Koalisi Beretika dan Bermartabat
Evaluasi Masih Bobrok, Legislator PKS Ingatkan MBG Berpotensi Jadi 'IKN Jilid 2'
Keracunan karena MBG Marak, DPR Tuntut Evaluasi Total Segera dari Segi Komunikasi Krisis hingga Regulasi
Audiensi Pimpinan DPR dengan Serikat Pekerja Buruh Bahas Undang-Undang Tentang Ketenagakerjaan
Susun UU Ketenagakerjaan Baru, DPR Janji Libatkan Buruh
DPR Janji Bikin UU Baru Ketenagakerjaan, Ada 17 Isu Baru Diminta Buruh
OSO Pimpin 9 Partai Nonparlemen, Bentuk Sekber Gerakan Kedaulatan Suara Rakyat untuk Lawan Parliamentary Threshold
Aksi Demo Buruh KSPI dan Partai Buruh di Depan Gedung DPR Desak RUU Ketenagakerjaan
Buruh Kepung Gedung MPR/DPR Hari ini (22/9), Tolak Upah Murah dan Minta Sistem Outsourcing Dihapus