PKS Sayangkan Aktivis Buruh yang Tolak UU Cipta Kerja Tapi Dukung Ganjar


Presiden Partai Buruh sekaligus Presiden KSPI Said Iqbal dalam acara "May Day Fiesta 2023" di Istora Senayan, Jakarta, Senin (1/5/2023). ANTARA/Luthfia Miranda Putri
MerahPutih.com - Partai Keadilan Sejahtera (PKS) menyayangkan sikap aktivis buruh yang menolak Undang-Undang Cipta Kerja, tetapi mendukung Ganjar Pranowo sebagai calon presiden (Capres) pada Pemilu 2024.
Padahal, partai pengusung Ganjar Pranowo adalah PDI Perjuangan (PDIP) yang mendukung hadirnya Omnibus Law Cipta Kerja.
Baca Juga:
"Justru kita menyayangkan ada aktivis buruh, tokoh-tokoh buruh yang katanya menolak Omnibus Law Cipta Kerja, tapi justru mendukung capres yang merupakan petugas partai, dari partai pengusung utama Omnibus Law Cipta Kerja," kata Wakil Ketua Bidang Ketenagakerjaan DPP PKS Indra di kantor DPP PKS, Jakarta, Senin (1/5).
Indra memaparkan Provinsi Jawa Tengah yang dipimpin Ganjar juga merupakan penerima upah minimum provinsi (UMP) terendah di seluruh Indonesia. Karena itu, ia merasa heran jika ada aktivis buruh yang mendukung Ganjar Pranowo.
"Ini menjadi antiklimaks dan menjadi paradoks ketika ternyata ada aktivis buruh mendukung capres yang merupakan petugas partai pengusung omnibus law sekaligus rekam jejak. Kita tahu Ganjar punya rekam jejak penetapan UMP terendah se-Indonesia," ujarnya.
Baca Juga:Partai Buruh akan Deklarasikan Koalisi Orang Kecil saat May Day
Lebih lanjut, Indra mengklaim bakal capres yang diusung dari partainya yakni Anies Baswedan memiliki komitmen untuk membela kaun buruh, jika memenangkan kontestasi Pilpres 2024. Karena itu, Anies pada 6 Mei 2023 akan hadir ke kantor DPP PKS untuk memperingati May Day.
Dalam momentum itu juga, lanjut Indra, berbagai elemen buruh dan aktivis dari berbagai wilayah akan menyatakan sikap dan menyampaikan dukungan terbuka kepada Anies Baswedan.
"Bukan hanya aktivis buruh, pengemudi daring yang ada dari Aceh sampai Papua, dan mereka hari ini membutuhkan calon presiden yang punya komitmen terhadap pembelaan buruh bukan sekedar lip service atau pencitraan belaka, dan dukungan akan disampaikan pada 6 Mei 2023," tutup Indra. (Pon)
Baca Juga:
Bagikan
Ponco Sulaksono
Berita Terkait
6 Orang Tokoh Buruh Bakal Masuk Dewan Kesejahteraan Buruh Nasional, Bakal Diumumkan Presiden Dalam 2 Pekan

Upah Minimum, Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Outsourcing, Cuti dan Pesangon Masih Jadi Masalah Bagi Buruh di Indonesia

Pemerintah Harus Pastikan Tidak Ada Kebingungan Mengenai Upah, Masyarakat Selalu Berharap Upah Naik

Partai Buruh Beri Peringatan Keras, Tiga Juta Massa Siap Turun ke Jalan Jika Tuntutan Soal Upah dan Outsourcing Tak Dipenuhi

Said Iqbal Minta DPR Tak Paranoid dengan Aksi Buruh, Lebih Baik Terbuka dan Tidak Takut Terima Aspirasi Publik

Demo Buruh 28 Agustus 2025 10 Ribu Buruh Kepung DPR: Ini Deretan Fakta Pentingnya

Tak Terima Anggota Dewan Dapat Gaji Tinggi sementara Rakyat Hidup Susah, Elemen Buruh Akan ‘Geruduk’ DPR Besok

Buruh Gelar Demo Besar-besaran Kamis, 28 Agustus, Dishub DKI Jakarta Bakal Rekayasa Rute Transjakarta

Minta Revisi UU Buruh, Buruh Aksi di 28 Agustus 2025

28 Agustus Giliran Elemen Buruh yang Bakal Geruduk Gedung DPR, Dasco Bilang Begini
