Ajudan Edhy Prabowo Mangkir dari Pemeriksaan KPK


Plt Juru Bicara KPK Ali Fikri. (Humas KPK)
MerahPutih.com - Ajudan Menteri Kelautan dan Perikanan Edhy Prabowo, Dicky Hartawan mangkir atau tak memenuhi panggilan pemeriksaan penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KK), pada Selasa (8/12).
Dicky sedianya diperiksa sebagai saksi kasus dugaan suap perizinan ekspor benih lobster atau benur yang menjerat Edhy Prabowo.
Tak hanya Dicky, dua sekretaris pribadi Edhy Prabowo, Fidya Yusri dan Anggia Putri juga mangkir dari pemeriksaan KPK.
Baca Juga:
Kasus Edhy Prabowo, KPK Periksa Finance PT Perishable Logistic Indonesia
"Ketiga saksi tidak hadir tanpa keterangan," kata Plt Juru Bicara KPK Ali Fikri dalam keterangannya, Rabu (9/12).
Ali memastikan tim penyidik akan menjadwalkan ulang pemeriksaan terhadap ketiga saksi.
"Ketiganya akan dipanggil kembali," ujar Ali.

Dalam kasus ini, KPK telah menetapkan 7 tersangka. Ketujuh tersangka itu yakni, Edhy Prabowo, dua Staf khusus Edhy, Andreau Pribadi Misanta dan Safri; Siswadi selaku pengurus PT Aero Citra Kargo; Ainul Faqih selaku Staf istri Menteri KP; dan Amiril Mukminin selaku pihak swasta serta Suharjito selaku Direktur PT Dua Putra Perkasa Pratama.
Edhy bersama Safri, Andreau Pribadi Misanta, Siswadi, Ainul Faqih, dan Amril Mukminin diduga menerima suap sebesar Rp10,2 miliar dan USD100 ribu dari Suharjito.
Baca Juga:
Kasus Suap Benur, KPK Periksa Ajudan dan Sekretaris Pribadi Edhy Prabowo
Suap tersebut diberikan agar Edhy memberikan izin kepada PT Dua Putra Perkasa Pratama untuk menerima izin sebagai eksportir benur.
Sebagian uang suap tersebut digunakan oleh Edhy dan istrinya Iis Rosyati Dewi untuk belanja barang mewah di Honolulu, Hawaii, Amerika Serikat pada 21-23 November 2020.
Sekitar Rp750 juta digunakan untuk membeli jam tangan Rolex, tas Tumi dan Louis Vuitton serta baju Old Navy. (Pon)
Baca Juga:
Kasus Korupsi Edhy dan Juliari Mendegradasi Pemerintahan Jokowi-Ma'ruf
Bagikan
Ponco Sulaksono
Berita Terkait
KPK Segera Umumkan Tersangka Korupsi Kuota Haji, Ini 3 Nama yang Sudah Dicekal

Indeks Integritas Pemkot Anjlok, Alarm Bagi Status Solo Percontohan Kota Anti Korupsi

KPK Desak Pemerintah Patuhi Putusan MK Soal Rangkap Jabatan

Pakar Hukum UNAIR Soroti Pasal Kontroversial RUU Perampasan Aset, Dinilai Bisa Jadi Pedang Bermata Dua

Bekas Milik Koruptor, Baju Seharga Goceng Laku Rp 2,6 Juta di Lelang KPK

Kasus Korupsi Kuota Haji, KPK Sita Uang dari Khalid Basalamah

PBNU Desak KPK Segera Umumkan Tersangka Korupsi Kuota Haji Biar tidak Jadi Bola Liar

KPK Cecar Eks Sekjen Kemenag Proses Terbitnya SK Kuota Haji Tambahan Era Menag Yaqut

KPK Menggali Keterangan Khalid Basalamah Terkait Perolehan Kuota Haji Khusus

Lisa Mariana di Mabes Polri Bilang Terima Duit Banyak dari RK, KPK Janji Dalami Libatkan PPATK
