Andika Pratama
MerahPutih.com - Dua menteri Kabinet Indonesia Maju yakni Edhy Prabowo dan Juliari Peter Batubara ditetapkan sebagai tersangka korupsi izin ekspor benih lobster dan bantuan sosial COVID-19.
Peneliti Political and Public Policy Studies (P3S) Jerry Massie menilai, tertangkapnya dua menteri ini justru mendegradasi pemerintahan Jokowi-Maruf.
Baca Juga
“Kasus Mensos Juliari Batubara menambah daftar panjang menteri (Jokowi yang) korupsi,” kata Jerry Massie kepada wartawan, Senin (7/12).
Menurut Jerry, degradasi pemerintahan Kabinet Indonesia Maju ini juga lantaran Presiden Jokowi dinilai lamban dalam melakukan penataan ulang Menteri-menteri yang tidak kompatibel.
“Ini juga lambatnya Jokowi tak mau reshuffle kabinet. Menyingkirkan menteri yang tak bersih,” ujarnya.
Ia pun berharap agar Presiden Jokowi tegas untuk melakukan kocok ulang kabinetnya. Sehingga, jabatan-jabatan strategis di Pemerintahan Pusat dapat diduduki oleh orang-orang yang mampu bekerja dan memiliki integritas yang baik.
“Jadi usai pilkada serentak, copot semua menteri yang tak jujur dan kotor,” tuturnya.
Oleh karena itu, reshuffle kabinet ini juga dinilai Jerry akan menjadi upaya konkret Presiden menjaga kepercayaan publik terhadap pemerintahan pusat saat ini.
“Jadi reshuffle perlu segera dilakukan agar kepercayaan publik terhadap pemerintahan Jokowi tak menurun,” tutup Jerry.
Perlu diketahui bahwa tak sampai 30 hari KPK telah meringkus dua orang Menteri di Kabinet Indonesia Maju.
Di mana sebelumnya yakni pada tanggal 25 November 2020 dini hari, Menteri Kelautan dan Perikanan Edhy Prabowo ditangkap oleh KPK di Bandara Internasional Soekarno-Hatta.
Ia ditangkap karena dugaan kasus dugaan tindak pidana gratifikasi terkait dengan perijinan tambang, usaha atau pengelolaan perikanan atau aktivitas perairan dan sejenisnya tahun 2020 di Kementerian Kelautan dan Perikanan RI.
Dan terakhir ini, yakni pada hari Minggu (6/12) dini hari, KPK kembali menetapkan Menteri Sosial Juliari Peter Batubara sebagai tersangka dalam kasus suap proyek pengadaan dan penyaluran Bantuan Sosial COVID-19. (Knu)
Baca Juga
KPK Dalami Penerapan Pasal Hukuman Mati Kasus Mensos Juliari
