50 Persen Kendaraan di Jalan tak Bayar Pajak

MerahPutih.com - Kesadaran masyarakat untuk membayar pajak kendaraan rupanya masih rendah.

Direktur Registrasi Dan Identifikasi (Dirregident) Polri, Brigjen Yusri Yunus menuturkan, berdasarkan data, tingkat kepatuhan masyarakat se-Indonesia hampir 50 persen tidak bayar pajak.

Baca Juga

Pemutihan Pajak Kendaraan, Cukup Bayar 2 Tahun dan Bebas Balik Nama

"Itu artinya 50 persen kendaraan yang berada di jalan raya tidak bayar pajak," kata Yusri, Jumat (7/10).

Ia melanjutkan, pihaknya terus melakukan road show kepada pimpinan dan kepala daerah untuk mengingatkan pentingnya kepatuhan masyarakat membayar pajak.

Yusri mengusulkan adanya penghapusan bea balik nama kendaraan bermotor (BBN2) dan pajak progresif kendaraan. Penghapusan bea balik nama kendaraan bermotor untuk menertibkan data kepemilikan kendaraan dan menstimulus masyarakat agar semakin patuh untuk membayar pajak.

“Kenapa dihilangkan? Biar masyarakat ini mau semua bayar pajak,” kata Yusri Yunus.

Mantan Kabid Humas Polda Metro Jaya dan Jawa Barat ini mengungkapkan berdasarkan data yang diperolehnya, salah satu alasan banyak orang tidak membayar pajak kendaraan bermotor karena pembeli kendaraan bekas tidak mengganti identitas kepemilikan nama kendaraan.

"Lantaran biayanya dianggap mahal," jelas Yusri.

Baca Juga

Pajak Progresif dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Bakal Dihapus

Sementara untuk usulan penghapusan pajak progresif, Yusri menyebut, banyak pemilik kendaraan asli memakai nama orang lain dalam untuk data kendaraannya untuk menghindari pajak progresif.

Ia juga menuturkan adanya pemilik kendaraan yang menggunakan nama perusahaan (PT) agar menghindari pajak. Pasalnya, pajak untuk PT lebih kecil jumlahnya sehingga membuat negara mengalami kerugian.

"Makanya diusulkan pajak progresif dihilangkan saja,” papar lulusan AKPOL 1991 ini.

Yusri pun sudah mengusulkan itu kepada kepala daerah mulai dari gubernur hingga bupati. Hal itu demi pendapatan daerah meningkat.

Timbal balik dari pendapatan daerah meningkat ialah fasilitas publik akan dapat maksimal diberikan oleh pemerintah kepada masyarakat.

“Bukan urusan polisi, pajak urusan Suspenda, tapi kami bersinergi di sana, terutama soal data,” ungkapnya. (Knu)

Baca Juga

Penghapusan Sanksi Administrasi Pajak Berlaku di DKI Jakarta