MerahPutih.com - Wakil Gubernur DKI Jakarta, Ahmad Riza Patria menyatakan Pemprov DKI terus melakukan pengawasan dan penindakan terhadap warga yang melanggar regulasi COVID-19.
"Hal itu dilakukan agar ada efek jera kepada mereka yang langgar protokol kesehatan penanganan COVID-19," kata Riza dalam acara talkshow berjudul "Nafas Panjang Penanganan COVID-19", Jumat (18/12).
Baca Juga
Tanggung Jawab Negara, Warga Sebut Sudah Seharusnya Vaksin COVID-19 Gratis
Politisi Partai Gerindra itu menjelaskan aturan tersebut tercantum dalam Pergub 79 Tahun 2020 tentang denda progresif, administratif, kerja sosial, pidana termasuk denda membayar uang.
Dia mengingatkan masyarakat untuk tetap mengikuti protokol kesehatan sebagai pola hidup sehingga mata rantai penyebaran COVID-19 dapat diputus di Ibu Kota Jakarta.
"Laksanakan protokol kesehatan ini sebagai pola kehidupan kita sekarang," ucapnya.
Menurut pakar, kontribusi dari keempat sanksi tersebut tidak mempunyai kontribusi penanganan COVID-19 yang besar. Sanksi itu hanya memiliki kontribusi 20 persen dalam memutus mata rantai penyebaran COVID-19.
Sebab, sehebat apapun pemerintah pusat dan pemerintah DKI dengan membuat berbagai aturan tak mempunyai kontribusi yang besar. Dengan begitu, semua penanganan virus corona ada di warga agar disiplin protokol kesehatan.
"Ternyata kontribusinya cuma 20 persen dan 80 persennya ada pada masyarakat. Pada apa? pada kepatuhan, kedisiplinan, dan ketaatan masyarakat," ungkapnya.
Bahkan di tingkat RT, lanjut dia, pihaknya meminta setiap rumah menunjuk satu orang sebagai kader COVID-19 supaya berinteraksi di group WA dengan ketua RT, RW. Agar apapun informasi tersampai, supaya interaksi berjalan dengan baik.
"Supaya memastikan setiap anggota keluarga, patuh, taat, disiplin dan menjadikan ini sebagai kebutuhan," tutupnya. (Asp)
Baca Juga
Ini Komentar Gerindra Soal Pemerintah Gratiskan Vaksin COVID-19