Tiga Tahun Jokowi-JK, PKS Kritisi Indeks Demokrasi Indonesia

MerahPutih.com - Perjalanan pemerintahan Presiden Joko Widodo-Jusuf Kalla memasuki usia tiga tahun pada 20 Oktober 2017 lalu. Sebagai partai oposisi, Partai Keadilan Sejahtera (PKS) memberikan catatan kritis terhadap kinerja pemerintah.

Ketua Departemen Politik DPP PKS, Pipin Sopian mengatakan, pada tahun ketiga Pemerintahan Jokowi-JK telah terjadi penurunan secara berkala Indeks Demokrasi Indonesia (IDI).

Menurutnya, Indeks Demokrasi Indonesia pada tahun 2014 berada di angka 73,04 persen, sedangkan pada tahun 2015 sebesar 72,82 persen dan kembali menurun pada tahun 2016 menginjak di angka 70,09 persen.

"Indeks Demokrasi ini menunjukan tingkat penurunan kemajuan demokrasi di Indonesia berdasarkan tiga aspek demokrasi. Pertama, kebebasan sipil. Kedua, hak-hak politik dan Ketiga, lembaga-lembaga demokrasi," ujarnya di Kantor DPP PKS, Jalan TB Simatupang, Jakarta Selatan, Selasa (24/10).

Pipin Menjelaskan, turunnya apek kebebasan sipil, karena adanya pelarangan terhadap kebebasan berkumpul dan berserikat seperti yang terjadi secara kasat mata pada aksi bela Islam.

"Dan adanya diskriminasi dalam perlakukan dihadapan hukum terhadap tokoh masyarakat, ulama dan mahasiswa yang kritis terhadap kebijakan Pemerintah," ungkapnya.

Sementara itu, sambung Pipin, menurunnya aspek hak-hak politik disebabkan adanya penurunan partisipasi masyarakat dalam mengawasi dan mengoreksi kinerja pemerintah.

"Sedangkan penurunan pada aspek lembaga demokrasi disebabkan turunnya kinerja dan peran birokrasi pemerintah dan partai politik," pungkasnya.

Karena itu, dia meminta semua pihak, baik partai politik, pemerintah dan penegak hukum bersinergi untuk menaikan Indeks Demokrasi di Inonesia. (Pon)

Baca juga berita terkait dalam artikel berikut: Tiga Tahun Jokowi-JK, Pengamat Militer Nilai Sektor Polhukam Membaik