Prabowo Lantik Djamari Chaniago Jadi Menko Polkam, PKS Ingatkan Tantangan Berat

Ananda Dimas PrasetyaAnanda Dimas Prasetya - Kamis, 18 September 2025
Prabowo Lantik Djamari Chaniago Jadi Menko Polkam, PKS Ingatkan Tantangan Berat

Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Menko Polkam) Djamari Chaniago menjawab pertanyaan wartawan selepas upacara pelantikan di Istana Negara, Jakarta, Rabu (17/9/2025). ANTARA/Genta Tenri

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Presiden Prabowo Subianto telah resemi melantik Djamari Chaniago sebagai Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Menko Polkam), menggantikan Budi Gunawan. Pelantikan digelar di Istana Negara, Jakarta, Rabu (17/9).

Djamari yang merupakan mantan Pangkostrad, diharapkan mampu menjawab tantangan besar di bidang politik dan keamanan. Wakil Ketua Bidang Polhukam Fraksi PKS DPR RI, Sukamta, menyampaikan ucapan selamat sekaligus pesan penting untuk Menko Polkam yang baru.

“Presiden Prabowo tentu memilih beliau dengan pertimbangan matang. Saya berharap beliau dapat menjawab tantangan ke depan yang tidak mudah, apalagi di tengah situasi dunia yang berbahaya,” ujar Sukamta dalam keterangan tertulis, Kamis (18/9).

Baca juga:

Profil Djamari Chaniago, Menko Polkam Baru yang Gantikan Budi Gunawan di Kabinet Merah Putih

Dilantik Jadi Menko Polkam, Segini Harta Kekayaan Djamari Chaniago

Menurut Sukamta yang juga menjabat Wakil Ketua Komisi I DPR, tantangan yang dihadapi Menko Polkam terbagi dalam dua aspek: internal dan eksternal. Di dalam negeri, kata dia, tantangan muncul dari menurunnya kualitas demokrasi.

“Skor indeks demokrasi Indonesia terus menurun. Pada 2024, skornya 6,44, lebih rendah dibanding 2023 sebesar 6,5 dan 2022 yang mencapai 6,7, dari skala 10. Angka ini menempatkan Indonesia sebagai flawed democracy,” jelasnya.

Selain itu, dinamika politik dalam negeri yang memanas juga menjadi sorotan. Menurutnya, gejolak terjadi karena kekecewaan rakyat terhadap DPR maupun lembaga pemerintah lain, termasuk kepolisian dan Kementerian Keuangan.

“Ini menjadi tantangan besar bagi Menko Polkam untuk menjaga stabilitas politik dan keamanan, dengan tetap menjunjung tinggi demokrasi dan kebebasan sipil dalam menyampaikan aspirasi,” tegas Sukamta.

Baca juga:

Pesan Khusus Presiden Prabowo untuk Djamari Chaniago: Gunakan Sisa Umur untuk Bangsa

Sementara dari sisi eksternal, Djamari juga harus menghadapi dinamika geopolitik global dan regional.

“PR besar ada di konflik Timur Tengah, khususnya Palestina dan Israel. Konflik ini kompleks karena melibatkan banyak negara lintas benua dan bisa berdampak tidak langsung terhadap Indonesia,” paparnya.

Selain itu, isu konflik perbatasan kawasan juga harus diantisipasi, seperti perselisihan Thailand–Kamboja maupun sengketa Blok Ambalat yang kembali mencuat antara Indonesia dan Malaysia.

“Dengan pengalaman beliau, semoga tugas-tugas berat ini dapat dihadapi dan diselesaikan bersama,” pungkas Sukamta. (Pon)

#Menko Polkam #PKS #Djamari Chaniago #DPR RI #Reshuffle Kabinet
Bagikan
Ditulis Oleh

Ponco Sulaksono

Berita Terkait

Indonesia
Satgas Rehabilitasi dan Rekonstruksi Bentukan Prabowo Diharap Jadi Juru Selamat Korban Banjir Sumatra
Legislator dari Fraksi PKB tersebut mendesak agar tim bentukan Presiden nantinya tidak terjebak dalam birokrasi yang lamban
Angga Yudha Pratama - Rabu, 17 Desember 2025
Satgas Rehabilitasi dan Rekonstruksi Bentukan Prabowo Diharap Jadi Juru Selamat Korban Banjir Sumatra
Indonesia
Keadaan Korban Bencana Sumatra Makin Mengkhawatirkan, Komisi V DPR: Pemerintah tak Perlu Malu dan Alergi Terima Bantuan Asing
Ketua Komisi V DPR RI Lasarus meminta pemerintah tak menolak bantuan asing untuk wilayah terdampak bencana.
Dwi Astarini - Rabu, 17 Desember 2025
Keadaan Korban Bencana Sumatra Makin Mengkhawatirkan, Komisi V DPR: Pemerintah tak Perlu Malu dan Alergi Terima Bantuan Asing
Indonesia
Komisi V DPR Dukung Pembentukan Satgas Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana Sumatra
Dengan adanya Satgas, proses rehabilitasi dan rekonstruksi diharapkan dapat berjalan lebih cepat, terkoordinasi, dan tepat sasaran.
Dwi Astarini - Selasa, 16 Desember 2025
Komisi V DPR Dukung Pembentukan Satgas Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana Sumatra
Indonesia
Kasus Kakek Dipenjara karena Curi 5 Burung Cendet, DPR: Hukum Harus Berkeadilan
Kakek Masir (71) kini menjalani proses hukum karena mencuri lima ekor burung cendet di kawasan Taman Nasional Baluran.
Soffi Amira - Senin, 15 Desember 2025
Kasus Kakek Dipenjara karena Curi 5 Burung Cendet, DPR: Hukum Harus Berkeadilan
Indonesia
Mobil MBG Tabrak Belasan Siswa Dikendarai Sopir Pengganti, DPR Minta SPPG Dievaluasi
Wakil Ketua Komisi IX DPR RI, Charles Honoris, meminta SPPG dievaluasi setelah mobil MBG menabrak belasan siswa SDN 01 Kalibaru.
Soffi Amira - Jumat, 12 Desember 2025
Mobil MBG Tabrak Belasan Siswa Dikendarai Sopir Pengganti, DPR Minta SPPG Dievaluasi
Indonesia
DPR Desak BMKG Lakukan Pembenahan Total untuk Kirim Peringatan Dini Sampai ke Pelosok
Lasarus juga menyoroti fakta bahwa negara telah mengalokasikan anggaran yang signifikan untuk pemenuhan peralatan dan kebutuhan operasional BMKG
Angga Yudha Pratama - Rabu, 10 Desember 2025
DPR Desak BMKG Lakukan Pembenahan Total untuk Kirim Peringatan Dini Sampai ke Pelosok
Indonesia
Beri Efek Jera, DPR Minta Menhut Ungkap 12 Perusahaan Penyebab Banjir Bandang Sumatra
DPR meminta Menteri Kehutanan, Raja Juli, membuka nama 12 perusahaan yang menjadi penyebab banjir bandang di Sumatra.
Soffi Amira - Rabu, 10 Desember 2025
Beri Efek Jera, DPR Minta Menhut Ungkap 12 Perusahaan Penyebab Banjir Bandang Sumatra
Indonesia
6 RUU Dicabut, ini Daftar 64 RUU yang Masuk Prolegnas Prioritas 2026
Terdapat 64 rancangan undang-undang (RUU) yang siap menjadi fokus pembahasan pada tahun legislatif mendatang. ?
Dwi Astarini - Selasa, 09 Desember 2025
6 RUU Dicabut, ini Daftar 64 RUU yang Masuk Prolegnas Prioritas 2026
Indonesia
DPR Minta Riset Kebencanaan Harus 'Membumi', Kesiapsiagaan Bencana Melalui Pendidikan dan Riset
Indonesia sering disebut sebagai negara dengan istilah supermarket bencana
Angga Yudha Pratama - Selasa, 09 Desember 2025
DPR Minta Riset Kebencanaan Harus 'Membumi', Kesiapsiagaan Bencana Melalui Pendidikan dan Riset
Indonesia
DPR Setujui Prolegnas Prioritas 2026: 6 RUU Jadi Fokus Legislasi
DPR RI resmi mengesahkan Prolegnas Prioritas 2026 dan perubahan kedua Prolegnas 2025–2029, termasuk enam RUU baru seperti KUHAP dan Patriot Bond.
Ananda Dimas Prasetya - Senin, 08 Desember 2025
DPR Setujui Prolegnas Prioritas 2026: 6 RUU Jadi Fokus Legislasi
Bagikan