Home Leaderboard 1
Home Leaderboard 1

Prabowo Lantik Djamari Chaniago Jadi Menko Polkam, PKS Ingatkan Tantangan Berat

Ananda Dimas PrasetyaAnanda Dimas Prasetya - Kamis, 18 September 2025
Prabowo Lantik Djamari Chaniago Jadi Menko Polkam, PKS Ingatkan Tantangan Berat

Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Menko Polkam) Djamari Chaniago menjawab pertanyaan wartawan selepas upacara pelantikan di Istana Negara, Jakarta, Rabu (17/9/2025). ANTARA/Genta Tenri

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Presiden Prabowo Subianto telah resemi melantik Djamari Chaniago sebagai Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Menko Polkam), menggantikan Budi Gunawan. Pelantikan digelar di Istana Negara, Jakarta, Rabu (17/9).

Djamari yang merupakan mantan Pangkostrad, diharapkan mampu menjawab tantangan besar di bidang politik dan keamanan. Wakil Ketua Bidang Polhukam Fraksi PKS DPR RI, Sukamta, menyampaikan ucapan selamat sekaligus pesan penting untuk Menko Polkam yang baru.

“Presiden Prabowo tentu memilih beliau dengan pertimbangan matang. Saya berharap beliau dapat menjawab tantangan ke depan yang tidak mudah, apalagi di tengah situasi dunia yang berbahaya,” ujar Sukamta dalam keterangan tertulis, Kamis (18/9).

Baca juga:

Profil Djamari Chaniago, Menko Polkam Baru yang Gantikan Budi Gunawan di Kabinet Merah Putih

Dilantik Jadi Menko Polkam, Segini Harta Kekayaan Djamari Chaniago

Menurut Sukamta yang juga menjabat Wakil Ketua Komisi I DPR, tantangan yang dihadapi Menko Polkam terbagi dalam dua aspek: internal dan eksternal. Di dalam negeri, kata dia, tantangan muncul dari menurunnya kualitas demokrasi.

“Skor indeks demokrasi Indonesia terus menurun. Pada 2024, skornya 6,44, lebih rendah dibanding 2023 sebesar 6,5 dan 2022 yang mencapai 6,7, dari skala 10. Angka ini menempatkan Indonesia sebagai flawed democracy,” jelasnya.

Selain itu, dinamika politik dalam negeri yang memanas juga menjadi sorotan. Menurutnya, gejolak terjadi karena kekecewaan rakyat terhadap DPR maupun lembaga pemerintah lain, termasuk kepolisian dan Kementerian Keuangan.

“Ini menjadi tantangan besar bagi Menko Polkam untuk menjaga stabilitas politik dan keamanan, dengan tetap menjunjung tinggi demokrasi dan kebebasan sipil dalam menyampaikan aspirasi,” tegas Sukamta.

Baca juga:

Pesan Khusus Presiden Prabowo untuk Djamari Chaniago: Gunakan Sisa Umur untuk Bangsa

Sementara dari sisi eksternal, Djamari juga harus menghadapi dinamika geopolitik global dan regional.

“PR besar ada di konflik Timur Tengah, khususnya Palestina dan Israel. Konflik ini kompleks karena melibatkan banyak negara lintas benua dan bisa berdampak tidak langsung terhadap Indonesia,” paparnya.

Selain itu, isu konflik perbatasan kawasan juga harus diantisipasi, seperti perselisihan Thailand–Kamboja maupun sengketa Blok Ambalat yang kembali mencuat antara Indonesia dan Malaysia.

“Dengan pengalaman beliau, semoga tugas-tugas berat ini dapat dihadapi dan diselesaikan bersama,” pungkas Sukamta. (Pon)

#Menko Polkam #PKS #Djamari Chaniago #DPR RI #Reshuffle Kabinet
Google
Tambahkan Merahputih.com Sebagai Sumber Utama di Google untuk Dapatkan Berita Eksklusif.
Tambahkan Sekarang
Bagikan

Berita Terkait

Indonesia
Arahan Langsung Presiden Prabowo, DPR Peringatkan Semua Pihak ‘Jangan Ganggu’ Penanganan Kasus Dugaan Korupsi Batu Bara
penanganan perkara ini selaras dengan arahan Presiden Prabowo Subianto yang menempatkan pemberantasan korupsi sebagai salah satu prioritas.
Dwi Astarini - Jumat, 10 Juli 2026
Arahan Langsung Presiden Prabowo, DPR Peringatkan Semua Pihak ‘Jangan Ganggu’ Penanganan Kasus Dugaan Korupsi Batu Bara
Indonesia
Komedian Narji Gabung ke Partainya Jokowi, PKS Ikhlas
Melalui pernyataan resmi, jajaran petinggi PKS menyampaikan terima kasih atas dedikasi dan kontribusi Narji selama bergabung.
Dwi Astarini - Kamis, 09 Juli 2026
Komedian Narji Gabung ke Partainya Jokowi, PKS Ikhlas
Indonesia
Pimpinan DPR Hargai Penggeledahan Masif Kafe De Clan Hingga Rumah Mewah di Sentul
Cucun mengaku belum menerima informasi mendalam mengenai detail lokasi maupun target penggeledahan
Angga Yudha Pratama - Kamis, 09 Juli 2026
Pimpinan DPR Hargai Penggeledahan Masif Kafe De Clan Hingga Rumah Mewah di Sentul
Indonesia
Waka Komisi X DPR Desak Polri Usut Tuntas Kasus Pembakaran Tiga Santri di Lombok
Kepolisian perlu menelusuri seluruh rangkaian peristiwa, termasuk dugaan adanya pihak-pihak yang berusaha menghambat proses penegakan hukum.
Dwi Astarini - Rabu, 08 Juli 2026
Waka Komisi X DPR Desak Polri Usut Tuntas Kasus Pembakaran Tiga Santri di Lombok
Indonesia
Perubahan Nama Jawa Barat Jadi Tatar Sunda Belum Mendesak, Masih Sebatas Usulan Menurut Dede Yusuf
Perubahan nama provinsi harus melalui mekanisme pembentukan atau perubahan undang-undang yang dibahas bersama DPR.
Frengky Aruan - Rabu, 08 Juli 2026
Perubahan Nama Jawa Barat Jadi Tatar Sunda Belum Mendesak, Masih Sebatas Usulan Menurut Dede Yusuf
Indonesia
Dasco Pimpin Safari Politik ke Partai Non-Parlemen, Serap Masukan Revisi UU Pemilu
Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad memastikan DPR akan menggelar safari politik ke partai non-parlemen saat masa reses untuk menghimpun masukan terkait revisi UU Pemilu.
Ananda Dimas Prasetya - Selasa, 07 Juli 2026
Dasco Pimpin Safari Politik ke Partai Non-Parlemen, Serap Masukan Revisi UU Pemilu
Indonesia
DPR Serukan Hukuman Berat bagi Bandar Narkoba Pembunuh Polisi, tak Ada Toleransi
Tak boleh ada kompromi dalam penegakan hukum para pelaku.
Dwi Astarini - Selasa, 07 Juli 2026
DPR Serukan Hukuman Berat bagi Bandar Narkoba Pembunuh Polisi, tak Ada Toleransi
Indonesia
Prabowo Masukkan Penyebaran LGBTQ sebagai Ancaman Nonmiliter, PKS Beri Dukungan
PKS mendukung langkah Presiden Prabowo Subianto yang memasukkan penyebaran LGBTQ sebagai ancaman nonmiliter.
Ananda Dimas Prasetya - Selasa, 07 Juli 2026
Prabowo Masukkan Penyebaran LGBTQ sebagai Ancaman Nonmiliter, PKS Beri Dukungan
Indonesia
DPR soal Rencana KPK Panggil Menhut: Tak Boleh Ada Keistimewaan karena Jabatan
Anggota Komisi IV DPR RI Johan Rosihan menilai rencana Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memanggil Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni terkait pengembangan kasus dugaan korupsi yang menjerat Bupati Kuantan Singingi (Kuansing), Suhardiman Amby, merupakan bagian dari mekanisme penegakan hukum yang harus dihormati.
Frengky Aruan - Minggu, 05 Juli 2026
DPR soal Rencana KPK Panggil Menhut: Tak Boleh Ada Keistimewaan karena Jabatan
Indonesia
Komisi VIII DPR Prediksi Ongkos Haji 2027 Berpotensi Naik, Minta Pemerintah Cari Celah Efisiensi
Kenaikan sejumlah komponen biaya di Indonesia maupun Arab Saudi menjadi faktor utama yang berpotensi mendorong naiknya ongkos penyelenggaraan ibadah haji.
Frengky Aruan - Minggu, 05 Juli 2026
Komisi VIII DPR Prediksi Ongkos Haji 2027 Berpotensi Naik, Minta Pemerintah Cari Celah Efisiensi
Bagikan