Prabowo Lantik Djamari Chaniago Jadi Menko Polkam, PKS Ingatkan Tantangan Berat

Ananda Dimas PrasetyaAnanda Dimas Prasetya - Kamis, 18 September 2025
Prabowo Lantik Djamari Chaniago Jadi Menko Polkam, PKS Ingatkan Tantangan Berat

Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Menko Polkam) Djamari Chaniago menjawab pertanyaan wartawan selepas upacara pelantikan di Istana Negara, Jakarta, Rabu (17/9/2025). ANTARA/Genta Tenri

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Presiden Prabowo Subianto telah resemi melantik Djamari Chaniago sebagai Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Menko Polkam), menggantikan Budi Gunawan. Pelantikan digelar di Istana Negara, Jakarta, Rabu (17/9).

Djamari yang merupakan mantan Pangkostrad, diharapkan mampu menjawab tantangan besar di bidang politik dan keamanan. Wakil Ketua Bidang Polhukam Fraksi PKS DPR RI, Sukamta, menyampaikan ucapan selamat sekaligus pesan penting untuk Menko Polkam yang baru.

“Presiden Prabowo tentu memilih beliau dengan pertimbangan matang. Saya berharap beliau dapat menjawab tantangan ke depan yang tidak mudah, apalagi di tengah situasi dunia yang berbahaya,” ujar Sukamta dalam keterangan tertulis, Kamis (18/9).

Baca juga:

Profil Djamari Chaniago, Menko Polkam Baru yang Gantikan Budi Gunawan di Kabinet Merah Putih

Dilantik Jadi Menko Polkam, Segini Harta Kekayaan Djamari Chaniago

Menurut Sukamta yang juga menjabat Wakil Ketua Komisi I DPR, tantangan yang dihadapi Menko Polkam terbagi dalam dua aspek: internal dan eksternal. Di dalam negeri, kata dia, tantangan muncul dari menurunnya kualitas demokrasi.

“Skor indeks demokrasi Indonesia terus menurun. Pada 2024, skornya 6,44, lebih rendah dibanding 2023 sebesar 6,5 dan 2022 yang mencapai 6,7, dari skala 10. Angka ini menempatkan Indonesia sebagai flawed democracy,” jelasnya.

Selain itu, dinamika politik dalam negeri yang memanas juga menjadi sorotan. Menurutnya, gejolak terjadi karena kekecewaan rakyat terhadap DPR maupun lembaga pemerintah lain, termasuk kepolisian dan Kementerian Keuangan.

“Ini menjadi tantangan besar bagi Menko Polkam untuk menjaga stabilitas politik dan keamanan, dengan tetap menjunjung tinggi demokrasi dan kebebasan sipil dalam menyampaikan aspirasi,” tegas Sukamta.

Baca juga:

Pesan Khusus Presiden Prabowo untuk Djamari Chaniago: Gunakan Sisa Umur untuk Bangsa

Sementara dari sisi eksternal, Djamari juga harus menghadapi dinamika geopolitik global dan regional.

“PR besar ada di konflik Timur Tengah, khususnya Palestina dan Israel. Konflik ini kompleks karena melibatkan banyak negara lintas benua dan bisa berdampak tidak langsung terhadap Indonesia,” paparnya.

Selain itu, isu konflik perbatasan kawasan juga harus diantisipasi, seperti perselisihan Thailand–Kamboja maupun sengketa Blok Ambalat yang kembali mencuat antara Indonesia dan Malaysia.

“Dengan pengalaman beliau, semoga tugas-tugas berat ini dapat dihadapi dan diselesaikan bersama,” pungkas Sukamta. (Pon)

#Menko Polkam #PKS #Djamari Chaniago #DPR RI #Reshuffle Kabinet
Google
Tambahkan Merahputih.com Sebagai Sumber Utama di Google untuk Dapatkan Berita Eksklusif.
Tambahkan Sekarang
Bagikan

Berita Terkait

Indonesia
Politkus PKS Minta Pemerintah Bebaskan Pajak Pembalut, Tegaskan sebagai Kebutuhan Dasar Perempuan
Kebijakan perpajakan terhadap pembalut perlu mempertimbangkan aspek keadilan, kesehatan, serta kemampuan masyarakat dalam memenuhi kebutuhan dasar.
Dwi Astarini - Selasa, 03 November 2026
Politkus PKS Minta Pemerintah Bebaskan Pajak Pembalut, Tegaskan sebagai Kebutuhan Dasar Perempuan
Indonesia
DPR Desak Pemerintah Tindak Lanjuti Rekomendasi Pencabutan Izin 23 Korporasi
Penanganan karhutla tidak cukup hanya melalui proses pidana, tetapi juga harus menyasar izin usaha dan kewajiban pemulihan lingkungan.
Dwi Astarini - Sabtu, 31 Oktober 2026
DPR Desak Pemerintah Tindak Lanjuti Rekomendasi Pencabutan Izin 23 Korporasi
Indonesia
DPR Desak Hukuman Maksimal bagi Tersangka Karhutla, 20 Korporasi yang Terlibat Harus Tanggung Jawab
Mendesak penegakan hukum dilakukan hingga tuntas dengan menjatuhkan hukuman maksimal kepada pihak yang terbukti bersalah.
Dwi Astarini - Sabtu, 31 Oktober 2026
DPR Desak Hukuman Maksimal bagi Tersangka Karhutla, 20 Korporasi yang Terlibat Harus Tanggung Jawab
Indonesia
Gatot Subroto Macet Parah, Imbas Tabrakan Tronton Depan Gedung DPR
Tabrakan truk tronton vs truk ringan patah as di depan DPR/MPR picu kemacetan panjang di Jalan Gatot Subroto arah Slipi. Cekkronologi resminya!
Wisnu Cipto - Kamis, 29 Oktober 2026
Gatot Subroto Macet Parah, Imbas Tabrakan Tronton Depan Gedung DPR
Indonesia
DPR Khawatir Nilai Aset Rampasan Turun, Minta Pengelolaannya Dimaksimalkan
Pengelolaannya juga perlu diperhatikan agar nilai ekonominya tidak menyusut dan potensi penerimaan negara dapat dimaksimalkan.
Dwi Astarini - Selasa, 27 Oktober 2026
DPR Khawatir Nilai Aset Rampasan Turun, Minta Pengelolaannya Dimaksimalkan
Indonesia
DPR Wanti-Wanti Kepentingan Asing Menyusup dalam Pembahasan RUU Perampasan Aset
Pembahasan regulasi tersebut harus tetap berorientasi pada kepentingan nasional, terutama dalam memperbaiki penegakan hukum di Indonesia.
Dwi Astarini - Selasa, 27 Oktober 2026
DPR Wanti-Wanti Kepentingan Asing Menyusup dalam Pembahasan RUU Perampasan Aset
Indonesia
Komisi III DPR Sebut RUU Perampasan Aset Berpotensi Disahkan sebelum 15 Desember
Salah satu langkah yang ditempuh yakni memajukan jadwal rapat dengar pendapat umum (RDPU) untuk menyerap masukan dari masyarakat.
Dwi Astarini - Senin, 26 Oktober 2026
Komisi III DPR Sebut RUU Perampasan Aset Berpotensi Disahkan sebelum 15 Desember
Indonesia
Presiden PKS Instruksikan Pejabat Partai Sisihkan Gaji untuk Bantu Korban Karhutla
Almuzzammil Yusuf menginstruksikan pejabat partai menyisihkan gaji untuk korban karhutla, menyiapkan layanan kesehatan darurat, dan mendesak penegakan hukum.
Ananda Dimas Prasetya - Selasa, 20 Oktober 2026
Presiden PKS Instruksikan Pejabat Partai Sisihkan Gaji untuk Bantu Korban Karhutla
Indonesia
Demo Jakarta 20 Oktober 2026, ini Daftar Jalan Alternatif dan Titik Aksi
Demo Jakarta 20 Oktober 2026 akan dimulai pukul 10.00 WIB. Ada sejumlah jalan alternatif yang bisa dilalui.
Soffi Amira - Selasa, 20 Oktober 2026
Demo Jakarta 20 Oktober 2026, ini Daftar Jalan Alternatif dan Titik Aksi
Indonesia
Karhutla Berbulan-bulan, DPR Desak Pemerintah Pertimbangkan Bantuan Singapura
Penerimaan bantuan luar negeri bukan berarti Indonesia tidak memiliki kemampuan.
Yusuf Abdillah - Sabtu, 17 Oktober 2026
Karhutla Berbulan-bulan, DPR Desak Pemerintah Pertimbangkan Bantuan Singapura
Bagikan