Prabowo Lantik Djamari Chaniago Jadi Menko Polkam, PKS Ingatkan Tantangan Berat

Ananda Dimas PrasetyaAnanda Dimas Prasetya - Kamis, 18 September 2025
Prabowo Lantik Djamari Chaniago Jadi Menko Polkam, PKS Ingatkan Tantangan Berat

Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Menko Polkam) Djamari Chaniago menjawab pertanyaan wartawan selepas upacara pelantikan di Istana Negara, Jakarta, Rabu (17/9/2025). ANTARA/Genta Tenri

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Presiden Prabowo Subianto telah resemi melantik Djamari Chaniago sebagai Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Menko Polkam), menggantikan Budi Gunawan. Pelantikan digelar di Istana Negara, Jakarta, Rabu (17/9).

Djamari yang merupakan mantan Pangkostrad, diharapkan mampu menjawab tantangan besar di bidang politik dan keamanan. Wakil Ketua Bidang Polhukam Fraksi PKS DPR RI, Sukamta, menyampaikan ucapan selamat sekaligus pesan penting untuk Menko Polkam yang baru.

“Presiden Prabowo tentu memilih beliau dengan pertimbangan matang. Saya berharap beliau dapat menjawab tantangan ke depan yang tidak mudah, apalagi di tengah situasi dunia yang berbahaya,” ujar Sukamta dalam keterangan tertulis, Kamis (18/9).

Baca juga:

Profil Djamari Chaniago, Menko Polkam Baru yang Gantikan Budi Gunawan di Kabinet Merah Putih

Dilantik Jadi Menko Polkam, Segini Harta Kekayaan Djamari Chaniago

Menurut Sukamta yang juga menjabat Wakil Ketua Komisi I DPR, tantangan yang dihadapi Menko Polkam terbagi dalam dua aspek: internal dan eksternal. Di dalam negeri, kata dia, tantangan muncul dari menurunnya kualitas demokrasi.

“Skor indeks demokrasi Indonesia terus menurun. Pada 2024, skornya 6,44, lebih rendah dibanding 2023 sebesar 6,5 dan 2022 yang mencapai 6,7, dari skala 10. Angka ini menempatkan Indonesia sebagai flawed democracy,” jelasnya.

Selain itu, dinamika politik dalam negeri yang memanas juga menjadi sorotan. Menurutnya, gejolak terjadi karena kekecewaan rakyat terhadap DPR maupun lembaga pemerintah lain, termasuk kepolisian dan Kementerian Keuangan.

“Ini menjadi tantangan besar bagi Menko Polkam untuk menjaga stabilitas politik dan keamanan, dengan tetap menjunjung tinggi demokrasi dan kebebasan sipil dalam menyampaikan aspirasi,” tegas Sukamta.

Baca juga:

Pesan Khusus Presiden Prabowo untuk Djamari Chaniago: Gunakan Sisa Umur untuk Bangsa

Sementara dari sisi eksternal, Djamari juga harus menghadapi dinamika geopolitik global dan regional.

“PR besar ada di konflik Timur Tengah, khususnya Palestina dan Israel. Konflik ini kompleks karena melibatkan banyak negara lintas benua dan bisa berdampak tidak langsung terhadap Indonesia,” paparnya.

Selain itu, isu konflik perbatasan kawasan juga harus diantisipasi, seperti perselisihan Thailand–Kamboja maupun sengketa Blok Ambalat yang kembali mencuat antara Indonesia dan Malaysia.

“Dengan pengalaman beliau, semoga tugas-tugas berat ini dapat dihadapi dan diselesaikan bersama,” pungkas Sukamta. (Pon)

#Menko Polkam #PKS #Djamari Chaniago #DPR RI #Reshuffle Kabinet
Bagikan
Ditulis Oleh

Ponco Sulaksono

Berita Terkait

Indonesia
DPR Sentil Kemenhut Soal Loyonya Penegakan Hukum Kehutanan, Taubat Ekologi Bisa Jadi Solusi
Komisi IV siap memberikan dukungan politik agar persoalan ini dapat diselesaikan melalui aksi nyata
Angga Yudha Pratama - Sabtu, 06 Desember 2025
DPR Sentil Kemenhut Soal Loyonya Penegakan Hukum Kehutanan, Taubat Ekologi Bisa Jadi Solusi
Indonesia
Pemerintah Didesak Bentuk BRR Ad Hoc untuk Pemulihan Cepat Pasca Bencana Sumatera
Keterlibatan masyarakat dalam proses rehabilitasi dan rekonstruksi juga menjadi perhatian utama
Angga Yudha Pratama - Jumat, 05 Desember 2025
Pemerintah Didesak Bentuk BRR Ad Hoc untuk Pemulihan Cepat Pasca Bencana Sumatera
Indonesia
DPR Serukan 'Taubat Ekologi' ke Menhut Raja Juli Sebagai Refleksi Kerusakan Lingkungan
Slamet menekankan bahwa penyelesaian masalah kerusakan hutan tidak cukup hanya melalui regulasi dan kebijakan teknis semata
Angga Yudha Pratama - Jumat, 05 Desember 2025
DPR Serukan 'Taubat Ekologi' ke Menhut Raja Juli Sebagai Refleksi Kerusakan Lingkungan
Indonesia
DPR Minta Bapeten Berada Langsung di Bawah KLH untuk Perkuat Pengawasan Bahan Radioaktif
Aqib mengusulkan agar Menteri Lingkungan Hidup dan Bapeten mengadakan rapat koordinasi khusus
Angga Yudha Pratama - Jumat, 05 Desember 2025
DPR Minta Bapeten Berada Langsung di Bawah KLH untuk Perkuat Pengawasan Bahan Radioaktif
Indonesia
Pemulihan Infrastruktur Dasar Jadi Penentu Keselamatan Warga Terdampak Bencana Sumatra
Upaya pemulihan ini dianggap mendesak untuk mengurangi jumlah korban
Angga Yudha Pratama - Kamis, 04 Desember 2025
Pemulihan Infrastruktur Dasar Jadi Penentu Keselamatan Warga Terdampak Bencana Sumatra
Indonesia
Dana 'On Call' Rp 4 Triliun untuk Bencana di Sumatra Sudah Menanti, DPR Desak Pemerintah Gunakan Anggaran Darurat
Ia menyoroti pentingnya segera menyuplai kebutuhan darurat secara masif
Angga Yudha Pratama - Kamis, 04 Desember 2025
Dana 'On Call' Rp 4 Triliun untuk Bencana di Sumatra Sudah Menanti, DPR Desak Pemerintah Gunakan Anggaran Darurat
Indonesia
Gas Elpiji Langka Hingga Dapur Umum Bencana 'Mati Suri' di Aceh, Pertamina Diminta 'Gercep' Lewat Udara
UMKM tidak bisa berproduksi, dan distribusi bantuan menjadi tersendat
Angga Yudha Pratama - Rabu, 03 Desember 2025
Gas Elpiji Langka Hingga Dapur Umum Bencana 'Mati Suri' di Aceh, Pertamina Diminta 'Gercep' Lewat Udara
Indonesia
Dokumen Hilang Saat Bencana Aceh-Sumut, Imigrasi Diminta Bebaskan Syarat dan Biaya Penerbitan Kembali Paspor
Komisi XIII mendorong agar renovasi total segera dilakukan
Angga Yudha Pratama - Rabu, 03 Desember 2025
Dokumen Hilang Saat Bencana Aceh-Sumut, Imigrasi Diminta Bebaskan Syarat dan Biaya Penerbitan Kembali Paspor
Indonesia
Setop Narasi Cuaca Ekstrem! DPR Tegaskan Bencana di Sumatera Buntut Kasus Perusakan Hutan Massif
Ia mendesak penindakan hukum bagi perusak hutan
Angga Yudha Pratama - Rabu, 03 Desember 2025
Setop Narasi Cuaca Ekstrem! DPR Tegaskan Bencana di Sumatera Buntut Kasus Perusakan Hutan Massif
Indonesia
Pemerintah Didesak Segera Setop Izin Alih Fungsi Usai Bencana Hidrometeorologi di Sumatera
Penegakan hukum juga harus dilakukan secara tegas
Angga Yudha Pratama - Rabu, 03 Desember 2025
Pemerintah Didesak Segera Setop Izin Alih Fungsi Usai Bencana Hidrometeorologi di Sumatera
Bagikan